Indeks Demokrasi Indonesia : Apakah Negara Kita Sudah Demokratis ?

00:08:32
https://www.youtube.com/watch?v=YlFRa2KCTyo

Zusammenfassung

TLDRVideo ini membahas tentang kemajuan demokrasi di Indonesia selama lebih dari 15 tahun terakhir, menekankan bahwa walaupun Indonesia diakui sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, terdapat keraguan apakah demokrasi di negara ini telah benar-benar berfungsi dengan baik. Beberapa penilaian internasional terkadang bersifat umum dan prosedural, tanpa memeriksa kondisi demokrasi di berbagai daerah di dalam negeri. Oleh itu, pada tahun 2007, muncul inisiatif untuk membuat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mengukur praktik demokrasi di tingkat provinsi berdasarkan parameter khas Indonesia yang selaras dengan nilai Pancasila. Aspek utama yang dinilai termasuk kebebasan sipil, hak politik, dan efektivitas lembaga demokrasi. Tujuan IDI adalah memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan demokrasi di berbagai wilayah dan membantu pemerintah merencanakan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Indeks ini juga bertujuan untuk memperkuat dan memperbaiki iklim demokrasi di Indonesia. Penilaian ini melibatkan berbagai pihak seperti kementerian, akademisi, dan media untuk memastikan penilaian demokrasi yang independen dan bebas dari campur tangan politik.

Mitbringsel

  • 📊 Indonesia merupakan negara demokratis ketiga terbesar di dunia.
  • 🔍 Penilaian demokrasi seringkali bersifat umum dan tidak mendalam.
  • 🇮🇩 Inisiatif Indeks Demokrasi Indonesia diluncurkan pada tahun 2007.
  • 📈 IDI menilai tiga aspek utama: kebebasan sipil, hak politik, efektivitas lembaga.
  • 📋 IDI membantu pemerintah dalam perencanaan kebijakan yang lebih tepat.
  • 🤝 Partisipasi masyarakat penting dalam keberhasilan demokrasi.
  • 🔎 Data IDI diperoleh dari berita dan diverifikasi oleh kelompok kerja provinsi.
  • 🧑‍⚖️ Penilaian dilakukan oleh dewan ahli independen untuk keadilan.
  • 📉 IDI dapat menunjukkan aspek demokrasi yang perlu diperbaiki di Indonesia.
  • 📢 IDI juga berfungsi sebagai alat ukur untuk pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Zeitleiste

  • 00:00:00 - 00:08:32

    Indonesia telah lebih dari 15 tahun mengalami era demokrasi dan dianggap sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Namun, terdapat persoalan sama ada Indonesia benar-benar berdemokrasi. Penilaian dari the Freedom House dan the Economist Intelligence Unit seringkali hanya bersifat umum dan prosedural. Terdapat inisiatif pada tahun 2007 untuk membentuk indeks mengukur praktik demokrasi berdasarkan nilai Pancasila bagi memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai keadaan demokrasi hingga ke peringkat provinsi.

Mind Map

Mind Map

Video-Fragen und Antworten

  • Apakah tujuan dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)?

    Tujuannya untuk mengevaluasi praktik demokrasi di Indonesia secara lokal dengan menggunakan parameter khas Indonesia.

  • Apa yang harus dilakukan masyarakat dalam mendukung demokrasi?

    Masyarakat perlu berperilaku demokratis agar demokrasi di negara ini dapat berjalan baik.

  • Siapa saja yang terlibat dalam inisiatif ini?

    Kantor menteri, Bappenas, Kemendagri, Badan Pusat Statistik, UNDP, akademisi, LSM, dan media massa.

  • Bagaimana IDI mengukur kebebasan sipil?

    IDI mengukur kebebasan sipil melalui kebebasan berkumpul, berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

  • Apa aspek utama yang dinilai dalam IDI?

    Aspek utama adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan efektivitas lembaga demokrasi.

  • Bagaimana data dikumpulkan untuk IDI?

    Data dikumpulkan dari berita koran dan diverifikasi oleh kelompok kerja provinsi, kemudian dinilai oleh dewan ahli independen.

  • Bagaimana IDI membantu pemerintah?

    IDI membantu dengan memberikan data untuk menyusun kebijakan politik yang lebih tepat dan pengalokasian dana yang lebih baik.

  • Mengapa penilaian indeks demokrasi dijamin bebas dari kepentingan pemerintah?

    Karena dinilai oleh dewan ahli independen yang terdiri dari akademisi dan penggiat LSM.

  • Apa dampak dari iklim politik yang kondusif seperti yang diukur dalam IDI?

    Dampaknya termasuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan keadilan sosial.

Weitere Video-Zusammenfassungen anzeigen

Erhalten Sie sofortigen Zugang zu kostenlosen YouTube-Videozusammenfassungen, die von AI unterstützt werden!
Untertitel
id
Automatisches Blättern:
  • 00:00:02
    tak terasa sudah lebih dari 15 tahun
  • 00:00:05
    Indonesia kembali memasuki era
  • 00:00:07
    demokrasi kita dikagumi sebagai negara
  • 00:00:10
    demokratis terbesar ketiga di dunia
  • 00:00:12
    setelah India dan Amerika Serikat Namun
  • 00:00:15
    demikian Benarkah negara kita sudah
  • 00:00:18
    benar-benar demokratis Apa bukti serta
  • 00:00:20
    ukurannya jangan sampai penilaiannya
  • 00:00:28
    bersifat
  • 00:00:30
    lapan
  • 00:00:31
    internakni the freedom house dan the
  • 00:00:34
    econom intellig
  • 00:00:36
    unitangnya keduanya bersifat umum
  • 00:00:38
    mengukur di tingkat nasional ser sekedar
  • 00:00:41
    mencatat hal-hal yang prosedural saja
  • 00:00:44
    sementara itu kalaupun ada
  • 00:00:46
    laporan-laporan di negeri sifatnyaih
  • 00:00:49
    sebatas kuitatif tidak
  • 00:00:53
    kuantitatif
  • 00:00:54
    pahaluk beremokrasi di laanganing
  • 00:00:58
    kekatah
  • 00:01:01
    t iklim demokrasi di
  • 00:01:04
    tengahyarakat bukan hanya negara yang
  • 00:01:06
    harus menjalankan demokrasi masyarakat
  • 00:01:09
    juga harus berperilaku demokratis di
  • 00:01:12
    negara sebesar danberagam indonesia
  • 00:01:15
    kemajuan prakk demokrasi tidaklah
  • 00:01:18
    merata pada tahun 2007 muncul inisiatif
  • 00:01:23
    untuk membuatekrau
  • 00:01:28
    id prakk demokrasi melalui
  • 00:01:32
    parameter-parameter yang khas Indonesia
  • 00:01:34
    yang mengacu kepada pelaksanaan dari
  • 00:01:37
    nilai-nilai Pancasila
  • 00:01:39
    ID bagaikan general check up terhadap
  • 00:01:42
    praktik demokrasi di Indonesia hingga ke
  • 00:01:44
    tingkat
  • 00:01:46
    provinsi berbagai pihak terlibat aktif
  • 00:01:49
    dalam inisiatif ini yaitu kantor menteri
  • 00:01:52
    koordinator bidang politik hukum dan
  • 00:01:54
    keamanan badan perencanaan pembangunan
  • 00:01:57
    nasional Kementerian Dalam Negeri badan
  • 00:02:00
    pusat statik program pembangunan
  • 00:02:02
    perserikatan bangsa-bangsa atau UNDP
  • 00:02:06
    para akademisi penggiat lembaga swadaya
  • 00:02:09
    masyarakat serta media massa inisiatif
  • 00:02:12
    di tingkat nasional ini didukung oleh
  • 00:02:15
    kelompok kerja di tingkat provinsi yang
  • 00:02:17
    juga melibatkan unsur pemerintah daerah
  • 00:02:20
    akademisi lembaga swadaya masyarakat
  • 00:02:23
    serta
  • 00:02:26
    media
  • 00:02:28
    itu
  • 00:02:30
    Indonesia Indeks ini mengkuantifikasi
  • 00:02:33
    praktik demokrasi di suatu provinsi
  • 00:02:36
    dengan melihat tiga aspek utama dari
  • 00:02:39
    demokrasi yaitu soal implementasi
  • 00:02:43
    kebebasan sipil jaminan hak-hak politik
  • 00:02:46
    serta efektivitas dari lembaga-lembaga
  • 00:02:51
    demokrasi masing-masing aspek memiliki
  • 00:02:53
    beberapa variabel dan masing-masing
  • 00:02:56
    variabel memiliki
  • 00:02:58
    indikator-indikator
  • 00:03:01
    untuk aspek kebebasan sipil terdapat
  • 00:03:03
    empat variabel yang diukur yaitu
  • 00:03:06
    kebebasan berkumpul dan berserikat
  • 00:03:09
    kebebasan
  • 00:03:11
    berpendapat kebebasan
  • 00:03:13
    berkeyakinan serta kebebasan dari
  • 00:03:18
    diskriminasi Sementara itu
  • 00:03:21
    indikator-indikatornya di antaranya
  • 00:03:23
    Masih adakah penggunaan kekerasan oleh
  • 00:03:25
    aparat pemerintah yang menghambat
  • 00:03:27
    kebebasan berkumpul dan berserikat
  • 00:03:31
    Masih adakah ancaman kekerasan oleh
  • 00:03:34
    kelompok masyarakat yang menghambat
  • 00:03:36
    kebebasan
  • 00:03:37
    berpendapat lalu Masih adakah Aturan
  • 00:03:40
    tertulis yang mewajibkan masyarakat
  • 00:03:42
    menjalankan agamanya dan Masih adakah
  • 00:03:45
    tindakan pejabat yang diskriminatif
  • 00:03:47
    dalam hal gender etnis atau terhadap
  • 00:03:50
    kelompok rentan
  • 00:03:53
    lainnya untuk Aspek hak-hak politik ada
  • 00:03:56
    dua variabel yang diukur yaitu hak
  • 00:04:00
    memilih dan
  • 00:04:02
    dipilih serta partisipasi politik dalam
  • 00:04:05
    pengambilan keputusan dan
  • 00:04:07
    pengawasan di sini indikator-indikator
  • 00:04:10
    yang diukur di
  • 00:04:11
    antaranya Masih adakah kejadian di mana
  • 00:04:15
    tidak tersedia fasilitas untuk kelompok
  • 00:04:17
    penyandang cacat dalam menggunakan hak
  • 00:04:21
    pilih dan seberapa aktif masyarakat
  • 00:04:24
    mengadukan praktik penyelenggaraan
  • 00:04:26
    pemerintah yang dianggap
  • 00:04:28
    menyimpang
  • 00:04:30
    terakhir untuk aspek lembaga-lembaga
  • 00:04:33
    demokrasi ada lima variabel yang diukur
  • 00:04:36
    yaitu pemilu yang bebas dan adil peran
  • 00:04:39
    dewan perwakilan rakyat
  • 00:04:42
    daerah peran partai politik peran
  • 00:04:45
    birokrasi serta peran peradilan yang
  • 00:04:50
    independen di sini indikator-indikator
  • 00:04:53
    yang diukur
  • 00:04:54
    diantaranya Masih adakah kejadian atau
  • 00:04:57
    laporan tentang kecurangan dalam
  • 00:04:58
    penghitungan su seberapa aktif DPRD
  • 00:05:02
    membuat peraturan daerah atas
  • 00:05:04
    inisiatifnya sendiri ada atau tidakkah
  • 00:05:07
    kegiatan kaderisasi oleh partai
  • 00:05:10
    politik lalu Masih adakah laporan
  • 00:05:14
    keterlibatan pegawai negeri sipil dalam
  • 00:05:16
    kegiatan partai politik di saat
  • 00:05:18
    pemilihan umum dan Masih banyakkah
  • 00:05:21
    keputusan hakim yang
  • 00:05:28
    kontroversial ras yang diukur lalu Dar
  • 00:05:32
    mana data-data untuk penilaian
  • 00:05:35
    diperoh di sepanjang tahun tim dari
  • 00:05:38
    Badan Pusat Statistik di daerah
  • 00:05:40
    mengumpulkan berita-berita terkait aspek
  • 00:05:43
    variabel serta indikator demokrasi dari
  • 00:05:46
    koran Sebulan sekali berita-berita
  • 00:05:49
    tersebut diverifikasi ole Kelompok kerja
  • 00:05:52
    provinsi Bil
  • 00:05:56
    perakekan
  • 00:05:58
    GR data lainnya untuk mendapatkan
  • 00:06:01
    gambaran yang lebih akurat tentang
  • 00:06:03
    peristiwa-peristiwa terkait praktik
  • 00:06:08
    demokrasi setahun sekali data-data dari
  • 00:06:11
    daerah dinilai oleh sebuah dewan ahli
  • 00:06:13
    yang independen terdiri dari para
  • 00:06:16
    akademisi wakil lembaga swadaya
  • 00:06:19
    masyarakat serta penggiat
  • 00:06:21
    media melalui mekanisme ini penilaian
  • 00:06:24
    terhadap indeks demokrasi dijamin bebas
  • 00:06:27
    dari kepentingan pemerintah di tingkat
  • 00:06:29
    nasional maupun
  • 00:06:32
    daerah hasil penilaian per indikator
  • 00:06:35
    kemudian dijumlahkan melalui rumus
  • 00:06:37
    tertentu sehingga terbentuk nilai
  • 00:06:41
    variabel yang kemudian membentuk nilai
  • 00:06:43
    aspek dan pada gilirannya pembentuk
  • 00:06:46
    indeks demokrasi
  • 00:06:48
    provinsi dari penjumlahan indeks
  • 00:06:51
    demokrasi per provinsi akan diperoleh
  • 00:06:53
    indeks demokrasi
  • 00:06:57
    Indonesia sebagai bimana sebuah general
  • 00:07:00
    check up indeks demokrasi Indonesia
  • 00:07:03
    berguna untuk mengetahui indikator
  • 00:07:05
    demokrasi mana yang sudah berjalan baik
  • 00:07:07
    dan perlu dipertahankan juga kita akan
  • 00:07:10
    tahu yang masih kurang baik sehingga
  • 00:07:13
    perlu Diperbaiki dengan adanya ID para
  • 00:07:17
    pengambil kebijakan di pusat dan daerah
  • 00:07:19
    dapat merancang program perbaikan iklim
  • 00:07:22
    demokrasi secara lebih tepat sasaran dan
  • 00:07:25
    mengalokasikan dana secara lebih baik
  • 00:07:28
    sekarang ini di tingkat nasional indeks
  • 00:07:31
    demokrasi Indonesia telah dimanfaatkan
  • 00:07:33
    oleh Bapenas dalam menetapkan target
  • 00:07:36
    pembangunan nasional bidang politik pada
  • 00:07:39
    rencana pembangunan jangka menengah atau
  • 00:07:42
    rpjmn dengan adanya Idi target-target
  • 00:07:46
    pembangunan politik menjadi
  • 00:07:50
    terukur dengan program pemerintah yang
  • 00:07:53
    lebih terarah masyarakat akan semakin
  • 00:07:56
    menikmati iklim yang
  • 00:07:58
    demokratis kondisi politik yang kondusif
  • 00:08:01
    berdampak pada pertumbuhan ekonomi
  • 00:08:03
    kesejahteraan akan terbentuk dan yang
  • 00:08:06
    terutama kemanusiaan serta keadilan
  • 00:08:09
    sosial akan semakin
  • 00:08:11
    [Musik]
  • 00:08:28
    mewujud
  • 00:08:30
    y
Tags
  • Demokrasi
  • Indonesia
  • Indeks Demokrasi
  • Pancasila
  • Kebebasan Sipil
  • Hak Politik
  • Efektivitas Lembaga
  • Kebijakan Politik
  • Pemerintah Daerah
  • Pengembangan Demokrasi