Tutorial Bikin Undang-undang!

00:16:16
https://www.youtube.com/watch?v=fGUEZdvl3bI

Ringkasan

TLDRArtikel iki mbahas carane undang-undang ing Indonesia digawe lan kesuwen sing dibutuhake kanggo proses kasebut saka tahap perencanaan nganti sah. Proses iki kudu meliputi partisipasi publik kanggo nglangkahi penyelewengan wewenang lan mesthekake kebijakan kasebut bener-bener nuwakake keinginan rakyat. Artikel iki uga njlentrehake jenjang-jenjang undang-undang sing kontroversial, kaya UU Cipta Kerja, kanggo nunjukake kekurangan ing proses kasebut lan importante partisipasi publik sing nyata. Pembentukan undang-undang melu pemangku kepentingan kaya DPR lan Presiden lan kadang bisa njupuk wektu sing lama supaya bisa terrealisasikan.

Takeaways

  • 📜 Undang-undang digawe dening DPR lan disetujui presiden.
  • 📈 Proses undang-undang butuh partisipasi publik penting.
  • 🔄 Tahapan kalebu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan.
  • 🕰️ Proses pembuatan undang-undang bisa lama.
  • ❌ Masalah ing partisipasi publik saiki ora efektif.
  • 😮 Contoh kontroversial yaiku UU Cipta Kerja.
  • 🔍 Pentingujudake transparansi lan menghindari penyelewengan.
  • 📚 Difisitake publik dudu kekurangan.
  • 🎯 UU kudu meliputi publik lan mendukung kemaslahatan.
  • 💡 Hak warga negara kanggo tahu lan partisipasi.

Garis waktu

  • 00:00:00 - 00:05:00

    Sawetara taun kepungkur, akeh omongan babagan undang-undang ing Indonesia sing narik kawigaten lan kontroversi. Isi video iki nggambarake kepentingan warga kanggo ngerti proses pembentukan undang-undang. Dheweke nunjukake yen warga duwe hak partisipasi kanggo mesthekake ora ana penyelewengan kekuwatan dening badan legislatif lan pamaréntahan. Pengalaman penolakan masal marang RUU Penyiaran uga dadi conto kekuwatan partisipasi masarakat.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Penjelasan luwih rinci babagan proses pembentukan undang-undang ing Indonesia miturut UUD 1945 lan undang-undang taun 2011. Proses iki kalebu sawetara tahap, sing diwiwiti saka perencanaan nganti pengundangan. Undang-undang dibentuk dening DPR lan presiden, lan proses iki cukup komplek amarga njupuk wektu sing suwe lan mbutuhake kesepakatan saka macem-macem pihak.

  • 00:10:00 - 00:16:16

    Conto undang-undang Cipta Kerja nuduhaké tantangan ing proses perundangan sing ora tansaran. Undang-undang iki akeh kritik amarga proses sing ora transparan lan kurang partisipasi publik. Pembentukan undang-undang kudu nduweni tujuan sing cetha lan nglibatake partisipasi masyarakat. Penting kanggo nemtokake parameter partisipasi publik supaya bisa bener-bener efektif ing proses legislasi. Publik bisa entuk informasi liwat situs web DPR.

Peta Pikiran

Mind Map

Pertanyaan yang Sering Diajukan

  • Sapa sing mbentuk undang-undang ing Indonesia?

    Undang-undang diciptakake dening DPR lan disetujui presiden.

  • Apa wae tahapan ing proses pembuatan undang-undang?

    Proses umum kalebu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, lan pengundangan.

  • Kenapa partisipasi publik penting ing proses iki?

    Public's participation penting kanggo transparansi lan menghindari penyelewengan wewenang.

  • Apa masalah ing partisipasi publik saiki?

    Partisipasi seringkali ora efektif amarga ora ana ukuran jelas kanggo keterlibatan publik.

  • Kenapa Undang-undang Cipta Kerja jadi perhatian utama?

    Undang-undang Cipta Kerja kontroversial amarga proses pembentukan sing tergesa-gesa lan minim partisipasi publik.

Lihat lebih banyak ringkasan video

Dapatkan akses instan ke ringkasan video YouTube gratis yang didukung oleh AI!
Teks
id
Gulir Otomatis:
  • 00:00:00
    beberapa tahun belakangan ini wve been
  • 00:00:01
    talking a lot tentang undang-undang di
  • 00:00:03
    Indonesia yang mengundang banyak sekali
  • 00:00:05
    perhatian dan menuai kontroversi mau itu
  • 00:00:08
    soal ru penyiaran undang-undang ite
  • 00:00:10
    undang-undang Cipta kerja dan masih
  • 00:00:13
    banyak lagi tapinya juga kemudian bisa
  • 00:00:17
    diminimalisir pasti muncul pikiran ini
  • 00:00:19
    yang bikin undang-undang siapa sih Kok
  • 00:00:21
    bisa ada RUU yang rasanya sama sekali
  • 00:00:24
    gak merepresentasikan keinginan rakyat
  • 00:00:27
    emang gimana sih caranya undang-undang
  • 00:00:29
    ini bisa is dan terbit in the First
  • 00:00:31
    place Hm tapi Emangnya penting ya untuk
  • 00:00:34
    kita warga sipil biasa tahu akan proses
  • 00:00:37
    pembentukan undang-undang and the answer
  • 00:00:39
    is yes penting banget kita tuh punya hak
  • 00:00:42
    loh untuk berpartisipasi aktif dalam
  • 00:00:44
    pembentukan undang-undang untuk
  • 00:00:46
    memastikan enggak ada yang namanya
  • 00:00:47
    penyalahgunaan wewenang oleh Badan
  • 00:00:49
    Legislatif dan pemerintah it is our
  • 00:00:53
    right as a Citizen for example kemarin
  • 00:00:55
    saat kita sama-sama menolak pengesahan
  • 00:00:57
    ru penyiaran yang berujung pada
  • 00:01:00
    Pa ketika publik berpartisipasi sebagai
  • 00:01:03
    satu
  • 00:01:05
    suara sebuah perubahan Halo semuanya aku
  • 00:01:09
    dan selamat datang di jurnal
  • 00:01:12
    [Musik]
  • 00:01:19
    [Musik]
  • 00:01:23
    hukum Oke sebelum aku break step byep
  • 00:01:27
    pres pembentukan undang-undang aku inin
  • 00:01:29
    menjelaskan Apa itu undang-undang
  • 00:01:30
    sendiri sebenarnya ini kita bisa call
  • 00:01:32
    back ke video Pertamaku di Malaka
  • 00:01:35
    Project ada sedikit membahas ini tapi
  • 00:01:38
    sekarang hari ini kita akan membahas
  • 00:01:39
    lebih dalam lagi menurut undang-undang
  • 00:01:42
    Dasar 1945 uud45 undang-undang adalah
  • 00:01:45
    peraturan perundang-undangan yang
  • 00:01:47
    dibentuk oleh siapa oleh Dewan
  • 00:01:50
    Perwakilan Rakyat DPR dengan persetujuan
  • 00:01:54
    bersama Presiden jadi undang-undang itu
  • 00:01:56
    dibentuk oleh DPR dan presiden
  • 00:02:00
    pasal 20 undang-undang 1945 menetapkan
  • 00:02:02
    kalau DPR memegang kekuasaan membentuk
  • 00:02:05
    undang-undang setelah itu Presiden
  • 00:02:07
    berhak untuk memberikan persetujuan dan
  • 00:02:10
    pengesahan enggak ada lembaga lain di
  • 00:02:13
    pemerintah Indonesia ini yang Worthy
  • 00:02:16
    untuk membuat undang-undang selain DPR
  • 00:02:18
    dan presiden oke first of all dari
  • 00:02:20
    penjelasan undang-undang Dasar 1945 tadi
  • 00:02:22
    undang-undang yang dimaksud adalah
  • 00:02:24
    peraturan
  • 00:02:26
    perundang-undangan Apa itu peraturan
  • 00:02:28
    perundang-undangan basically sekumpulan
  • 00:02:30
    aturan tertulis yang memuat norma-norma
  • 00:02:33
    hukum peraturan perundang-undangan
  • 00:02:35
    dirancang oleh otoritas yang berwenang
  • 00:02:36
    dan jenis-jenis peraturan
  • 00:02:37
    perundang-undangan itu seperti
  • 00:02:39
    undang-undang Dasar 1945 ada juga
  • 00:02:41
    undang-undang ada Perpu ada peraturan
  • 00:02:44
    pemerintah dan lain sebagainya
  • 00:02:47
    disclaimer karena sebenarnya peraturan
  • 00:02:48
    perundang-undangan itu banyak banget
  • 00:02:50
    macamnya di sini aku hanya akan
  • 00:02:52
    menjelaskan proses pembentukan
  • 00:02:54
    undang-undang ya UU aja so How do they
  • 00:02:57
    do it Gimana cara DPR membent untuk
  • 00:03:00
    suatu undang-undang essentially
  • 00:03:02
    Pembentukan undang-undang itu dimulai
  • 00:03:03
    dari tahap perencanaan pada tahap ini
  • 00:03:06
    ada penulisan RUU atau rancangan
  • 00:03:09
    undang-undang yang disertai dengan
  • 00:03:11
    naskah akademik kemudian dibahas di
  • 00:03:14
    lembaga legislatif and then finally
  • 00:03:16
    pengundangan tapi itu benar-benar short
  • 00:03:18
    form-nya ya di sini kita mau bahas Lebih
  • 00:03:22
    Detail proses Wu undang-undang bisa
  • 00:03:24
    menjadi undang-undang itu sebenarnya
  • 00:03:25
    cukup lama but of course setiap
  • 00:03:27
    undang-undang memiliki kebutuhannya
  • 00:03:29
    sendiri dan kita bisa sebenarnya menilai
  • 00:03:32
    sebuah undang-undang itu dari berapa
  • 00:03:35
    lama sih proses pembuatannya some in
  • 00:03:38
    Years some Within months tiba-tiba udah
  • 00:03:40
    jadi now let's go to the fun part cara
  • 00:03:43
    membuat undang-undang This is Law making
  • 00:03:51
    101 dalam proses pembentukan
  • 00:03:53
    undang-undang berisi transformasi visi
  • 00:03:56
    misi dan nilai yang sebenarnya ingin
  • 00:03:58
    ditegakkan oleh lembaga pembentuk
  • 00:03:59
    undang-undang buat kita masyarakat
  • 00:04:01
    sebagai suatu bentuk aturan hukum
  • 00:04:04
    berdasarkan laman DPR tentang proses
  • 00:04:05
    lahirnya undang-undang secara garis
  • 00:04:07
    besar ada l tahapan dalam membentuk
  • 00:04:09
    undang-undang yaitu perencanaan
  • 00:04:12
    penyusunan pembahasan pengesahan dan
  • 00:04:17
    pengundangan tapi di setiap tahapan itu
  • 00:04:19
    sebenarnya ada guidelines-nya
  • 00:04:21
    berdasarkan undang-undang 12 tahun 2011
  • 00:04:23
    tentang pembentukan peraturan
  • 00:04:25
    perundang-undangan sederhananya isi dari
  • 00:04:28
    undang-undang itulah yang bisa menyer h
  • 00:04:29
    anakan pembentukan undang-undang menjadi
  • 00:04:31
    lima step tersebut So let's dive in to
  • 00:04:34
    the first step yaitu tahap perencanaan
  • 00:04:37
    dalam undang-undang 12 tahun 2011 tahap
  • 00:04:39
    perencanaan itu diatur dalam pasal 16
  • 00:04:42
    sampai pasal 42 di tahap ini badan
  • 00:04:44
    legislatif menyusun program legislasi
  • 00:04:47
    nasional atau proleknas proleknas adalah
  • 00:04:51
    rencana penyusunan peraturan
  • 00:04:52
    perundang-undangan yang disusun secara
  • 00:04:54
    terencana terpadu dan sistematis oleh
  • 00:04:57
    DPR dan DPD and actually at the stage
  • 00:05:00
    badan legislatif sah untuk mengundang
  • 00:05:01
    pimpinan fraksi pimpinan komisi dan atau
  • 00:05:04
    masyarakat so basically porleknas adalah
  • 00:05:07
    catatan awal dari sebuah undang-undang
  • 00:05:09
    atau RUU dalam proleknas juga badang
  • 00:05:12
    legislatif bakal mengurutkan RUU mana
  • 00:05:14
    sih yang jadi prioritas sesuai urgensi
  • 00:05:17
    dan kebutuhan dengan harapan penyusunan
  • 00:05:19
    peraturan perundang-undangan jadi lebih
  • 00:05:20
    terencana badang legislatif pun kemudian
  • 00:05:22
    berkoordinasi dengan DPD dan Menteri
  • 00:05:24
    Hukum dan HAM untuk memastikan kalau
  • 00:05:26
    mereka ada satu halaman yang sama saat
  • 00:05:28
    menyusun dan menetapkan proleknas
  • 00:05:31
    proleknas ini disusun dan ditetapkan
  • 00:05:33
    setiap 5 tahun sebagai bagian dari
  • 00:05:36
    agenda legislasi nasional proleknas 5
  • 00:05:39
    tahun ini kemudian dijabarkan menjadi
  • 00:05:41
    proleknas tahunan Sesuai dengan
  • 00:05:43
    keputusan DPR Nah kenapa ditetapkan
  • 00:05:46
    setiap tahun agar perencanaan legislasi
  • 00:05:49
    terarah sesuai kebutuhan dinamika
  • 00:05:51
    nasional sesuai undang-undang yang
  • 00:05:53
    dibutuhkan masuk ke tahap kedua yaitu
  • 00:05:55
    penyusunan dalam undang-undang 12 2011
  • 00:05:58
    tahap perencana itu diatur dalam pasal
  • 00:06:00
    43 sampai pasal 64 pada tahap ini
  • 00:06:04
    anggota atau komisi atau gabungan komisi
  • 00:06:07
    mulai menyusun naskah akademik naskah
  • 00:06:09
    akademik adalah dokumen ilmiah yang
  • 00:06:11
    memuat hasil penelitian atau kajian
  • 00:06:14
    hukum terhadap masalah yang ingin
  • 00:06:16
    diselesaikan dengan RUU naskah akademik
  • 00:06:19
    ini This is really really important
  • 00:06:21
    untuk memberikan dasar akademis untuk
  • 00:06:23
    membuat suatu undang-undang jadi ingat
  • 00:06:26
    kalau misalnya kalian baca suatu RUU
  • 00:06:28
    yang perlu diperhati kan ini ada enggak
  • 00:06:30
    nih naskah akademiknya setelah menyusun
  • 00:06:33
    naskah akademik di mana sebenarnya di
  • 00:06:35
    lampiran undang-undang 12 tahun 201 di
  • 00:06:38
    lampirannya tuh sudahah ada secara
  • 00:06:39
    detail dan jelas ya cara menulis naskah
  • 00:06:42
    akademik itu bagaimana ini FY aja
  • 00:06:45
    setelah menyusun naskah akademik tim
  • 00:06:46
    perancang hukum habis itu membuat draft
  • 00:06:49
    awal dari rancangan undang-undang nah
  • 00:06:52
    sebuah draft rancangan undang-undang
  • 00:06:54
    biasanya dibagikan ke publik sebagai
  • 00:06:56
    bentuk konsultasi di mana masyarakat
  • 00:06:59
    ahli dan praktisi hukum bisa memberikan
  • 00:07:02
    kritikan mereka contohnya yang kemarin
  • 00:07:05
    draft RUU penyiaran nah kita kan baru
  • 00:07:08
    dapat draftnya itu di situlah masukkan
  • 00:07:11
    kritikan kritikan itu tempatnya di situ
  • 00:07:14
    setelah menerima masukan tim perancang
  • 00:07:17
    akan merevisi mengharmonisasi dan
  • 00:07:19
    membulatkan draf RUU either bisa
  • 00:07:22
    nambahin pasal atau menghapus pasal dan
  • 00:07:26
    pengerjaannya itu paling lama 20 hari
  • 00:07:29
    Mas masa sidang RUU hasil revisi ini
  • 00:07:32
    kemudian diajukan ke pimpinan DPR dan
  • 00:07:34
    rapat paripurna pun digelar ada tiga
  • 00:07:37
    kemungkinan nih selama rapat bisa satu
  • 00:07:39
    persetujuan tanpa perubahan dua
  • 00:07:42
    persetujuan dengan perubahan dan tiga
  • 00:07:45
    penolakan let's say RUU itu disetujui
  • 00:07:48
    tanpa perubahan maka paling lambat ada
  • 00:07:50
    30 hari Masa sidang untuk menyempurnakan
  • 00:07:53
    RUU itu sebelum disampaikan kepada
  • 00:07:55
    Presiden melalui surat pimpinan DPR
  • 00:07:58
    presiden kemudian menunjuk menteri untuk
  • 00:08:00
    mendiskusikan RUU bersama DPR dan kita
  • 00:08:03
    masuk ke tahap ketiga yaitu tahap
  • 00:08:06
    pembahasan dalam undang-undang 12 2011
  • 00:08:09
    tahap perencanaan itu diatur dalam pasal
  • 00:08:11
    65 sampai pasal 71 dan ada dua tingkat
  • 00:08:14
    pembahasan terkait RUU tingkat pertama
  • 00:08:17
    RUU yang telah diajukan akan dibahas
  • 00:08:20
    dalam rapat komisi gabungan komisi badan
  • 00:08:24
    legislatif atau Panitia khusus at the
  • 00:08:27
    stage para fraksi-fraksi di DPR
  • 00:08:29
    memberikan pandangan umum mereka
  • 00:08:30
    pemerintah atau perwakilan pemerintah
  • 00:08:32
    juga memberikan pendapatnya tingkat
  • 00:08:34
    kedua RUU yang telah dibahas di tingkat
  • 00:08:36
    pertama akan dibawa ke rapat paripurna
  • 00:08:38
    DPR untuk pembahasan tingkat kedua dan
  • 00:08:40
    dalam tahap ini actually it's really to
  • 00:08:43
    the point yaitu pengambilan keputusan
  • 00:08:45
    apakah ru ini disetujui atau ditolak Nah
  • 00:08:48
    di sini serunya kita bisa ngelihat
  • 00:08:50
    fraksi mana yang setuju atau enggak
  • 00:08:52
    setuju Which one is on board dan enggak
  • 00:08:56
    but in the end ultimately the President
  • 00:08:58
    delivers final blow the Fourth stage
  • 00:09:01
    tahap pengesahan dalam undang-undang 12
  • 00:09:03
    2011 tahap perencanaan diatur dalam
  • 00:09:05
    pasal 65 sampai pasal 71 RUU ini yang
  • 00:09:09
    sudah disepakati oleh DPR dengan
  • 00:09:11
    Presiden kemudian disampaikan oleh
  • 00:09:13
    pimpinan DPR kepada Presiden untuk
  • 00:09:15
    disahkan and the President has a
  • 00:09:17
    deadline untuk menandatangani RUU
  • 00:09:19
    tersebut dia punya waktu hanya 30 hari
  • 00:09:23
    setelah RUU disepakati bersama sebuah
  • 00:09:26
    RUU itu benar-benar sah menjadi
  • 00:09:28
    undang-undang ketika ada kalimat
  • 00:09:30
    undang-undang ini dinyatakan sah
  • 00:09:32
    berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5
  • 00:09:35
    undang-undang 1945 dibubuhkan pada
  • 00:09:38
    halaman terakhir undang-undang sebelum
  • 00:09:40
    pengundangan naskah undang-undang ke
  • 00:09:41
    dalam lembaran Negara Republik Indonesia
  • 00:09:44
    finally We arrive at the final stage
  • 00:09:47
    tahap pengundangan dalam undang-undang
  • 00:09:50
    12201 tahap perencanaan ini diatur dalam
  • 00:09:52
    pasal 81 sampai
  • 00:09:55
    87 Oke ini Tahap terakhir dan setelah
  • 00:09:57
    semuanya dilakukan maka undang-undang
  • 00:10:00
    ini resmi berlaku Nah agar semua orang
  • 00:10:04
    tahu dan aware terhadap undang-undang
  • 00:10:05
    baru yang berlaku ini peraturan
  • 00:10:08
    perundang-undangan In this case
  • 00:10:09
    undang-undang harus diundangkan dengan
  • 00:10:11
    menempatkannya ke dalam ada banyak nih
  • 00:10:13
    lembaran Negara Republik Indonesia
  • 00:10:16
    tambahan lembaran Negara Republik
  • 00:10:18
    Indonesia berita Negara Republik
  • 00:10:19
    Indonesia tambahan berita Negara
  • 00:10:22
    Republik Indonesia lembaran daerah
  • 00:10:24
    tambahan lembaran daerah atau berita
  • 00:10:27
    daerah dengan kata lain hal ini juga
  • 00:10:29
    bisa bisa disebut sosialisasi
  • 00:10:30
    undang-undang bisa melalui seminar
  • 00:10:33
    workshop media massa dan etc jadi lima
  • 00:10:38
    tahapan itu adalah proses garis besar
  • 00:10:40
    pembentukan undang-undang di Indonesia
  • 00:10:42
    mungkin kelihatannya enggak seribet yang
  • 00:10:44
    kamu bayangkan atau mungkin ribet ya
  • 00:10:46
    tapi kesannya it's really fast karena ya
  • 00:10:49
    lima tahap doang tapi sebenarnya ini
  • 00:10:51
    adalah proses yang cukup lama dan sangat
  • 00:10:54
    amat Kompleks it requires kecermatan
  • 00:10:58
    pada tiap tahap dan menyatukan banyak
  • 00:11:00
    banget kepala menjadi satu yaitu jelas
  • 00:11:02
    enggak mudah aku pikiran sebuah
  • 00:11:05
    pertanyaan yang menarik dari penjelasan
  • 00:11:07
    tadi kita jadi sadar Banyak prosedur
  • 00:11:09
    yang perlu dilewati dari tahap proleknas
  • 00:11:11
    sampai akhirnya undang-undang itu resmi
  • 00:11:14
    Apakah pada prakknya dalam Rana hukum di
  • 00:11:16
    Indonesia memang seperti
  • 00:11:18
    itu untuk menganalisis ini aku bakal
  • 00:11:21
    pakai the Infamous undangundang Cipta
  • 00:11:23
    kerja sebagai contoh
  • 00:11:30
    undang-undang cip kerja atau
  • 00:11:32
    undang-undang nomor 11 tahun 2020 adalah
  • 00:11:34
    undang-undang yang bertujuan untuk
  • 00:11:35
    merombak berbagai macam peraturan yang
  • 00:11:38
    mengatur soal investasi Tenaga Kerja dan
  • 00:11:41
    sejumlah sektor lainnya di Indonesia
  • 00:11:43
    undang-undang ciptaker mengundang banyak
  • 00:11:45
    kontroversi karena hal-hal seperti
  • 00:11:47
    penghapusan UMP dan UMK fleksibilitas
  • 00:11:50
    kontrak kerja perlindungan Tenaga Kerja
  • 00:11:53
    dan penyederhanaan perizinan dengan kata
  • 00:11:56
    lain undang-undang ini banyak diprotes
  • 00:11:58
    karena lebih pihak kepada pengusaha
  • 00:12:00
    daripada pekerja para ahli in their
  • 00:12:03
    respective field seperti Zainal mokhtar
  • 00:12:06
    Arifin hernadi Afandi dan banyak lagi
  • 00:12:09
    pemohon dari berbagai macam Serikat
  • 00:12:11
    Pekerja mengatakan kalau Proses
  • 00:12:13
    penciptaan undang-undang ciptaker ini
  • 00:12:15
    tidak transparan tertutup dan
  • 00:12:18
    tergesa-gesa sehingga undang-undang
  • 00:12:20
    ciptaker dinilai cacat dalam proses
  • 00:12:22
    pembentukan sebab tidak memenuhi Proses
  • 00:12:24
    penciptaan undang-undang pshk dan MK pun
  • 00:12:27
    bilang kalau DPR Peru nih mencabut
  • 00:12:29
    undang-undang ciptaaker karena memang
  • 00:12:31
    flud dalam proses penciptaannya pertama
  • 00:12:34
    kalau kita lihat undang-undang tentang
  • 00:12:35
    pembentukan peraturan perundang-undang
  • 00:12:37
    bab 2 pasal 5 dijelaskan kalau dalam
  • 00:12:39
    pembentukan
  • 00:12:40
    perundang-undangan yang baik perlu
  • 00:12:42
    meliputi salah duanya adalah kejelasan
  • 00:12:46
    tujuan dan keterbukaan Zainal mokhtar
  • 00:12:49
    Arifin menilai kalau penyusunan
  • 00:12:50
    undang-undang ciptaker Tidak melibatkan
  • 00:12:52
    partisipasi publik dan tidak memiliki
  • 00:12:55
    kejelasan rumusan yang baik sebab
  • 00:12:57
    substansi pembahasan undang-undang
  • 00:12:59
    ciptaker pada waktu itu enggak sampai ke
  • 00:13:01
    tangan
  • 00:13:02
    publik Kok bisa Zainal juga menilai
  • 00:13:06
    kalau badan legislatif saat itu
  • 00:13:08
    tergesa-gesa dalam menyusun
  • 00:13:09
    undang-undang ciptaker untuk menutup
  • 00:13:11
    protes dari masyarakat sehingga a lot of
  • 00:13:13
    people mengira kalau pembentukan nama
  • 00:13:15
    publik dalam pembentukan undang-undang
  • 00:13:16
    ciptaker ini is just a formality di atas
  • 00:13:19
    kertas aja kalau menurut pasal 96
  • 00:13:21
    undang-undang 12 tahun 2012 pembentukan
  • 00:13:24
    peraturan perundang-undang memang harus
  • 00:13:26
    melibatkan partisipasi masyarakat secara
  • 00:13:28
    bermakna dan sebagai warga negara kita
  • 00:13:31
    memang berhak untuk mendapatkan segala
  • 00:13:33
    macam informasi yang mudah untuk diakses
  • 00:13:36
    sebenarnya partisipasi publik dalam
  • 00:13:38
    pembentukan sebuah undang-undang ini
  • 00:13:39
    masih menjadi suatu hal yang menjadi
  • 00:13:42
    pertanyaan Kenapa setiap p undang-undang
  • 00:13:44
    yang baru berlaku selalu ada aja kasus
  • 00:13:47
    yang menyebutkan minimnya partisipasi
  • 00:13:49
    publik there is actually a great answer
  • 00:13:52
    from Charles simabura Charles simabura
  • 00:13:55
    Itu dosen hukum tata negara di
  • 00:13:56
    Universitas Andalas dia bilang kalau
  • 00:13:59
    kelemahan partisipasi publik adalah
  • 00:14:01
    pertama masyarakat tidak dapat
  • 00:14:02
    memastikan masukan atau sarannya itu
  • 00:14:04
    diakomodir oleh pembuat undang-undang
  • 00:14:07
    kedua belum ada parameter kualitatif dan
  • 00:14:09
    kuantitatif yang menjadi indikator
  • 00:14:11
    pembentuk undang-undang telah
  • 00:14:12
    partisipatif dari aspek jumlah maupun
  • 00:14:15
    pembahasan ketiga partisipasi seringkali
  • 00:14:18
    tidak representatif yang memunculkan
  • 00:14:20
    partisipasi semu keempat partisipasi
  • 00:14:24
    masyarakat tidak mengikat sehingga sulit
  • 00:14:26
    dijadikan dasar alasan dalam pengujian
  • 00:14:28
    undang-undang di MK dan kelima Informasi
  • 00:14:31
    Publik sebagai kunci partisipasi seringk
  • 00:14:34
    dipertanyakan validitas dan terjadi
  • 00:14:37
    disharmoni and I agree I Totally agree
  • 00:14:40
    kalau kita mau partisipasi publik
  • 00:14:42
    menjadi sesuatu yang penting dalam Law
  • 00:14:44
    making kita perlu mendeterminasi dulu
  • 00:14:47
    ukuran parameter kualitatif dan
  • 00:14:48
    kuantitatif yang jelas terlebih dahulu
  • 00:14:51
    so that we know siapa aja yang terlibat
  • 00:14:53
    dan seberapa besar orang itu bisa
  • 00:14:55
    terlibat jadi partisipasi publik itu
  • 00:14:58
    bukan hanya soal form noralitas tapi
  • 00:14:59
    juga secara
  • 00:15:03
    substansial from this video kita bisa
  • 00:15:06
    mengambil pelajaran yang cukup penting
  • 00:15:07
    Dengan memahami step by step proses
  • 00:15:10
    pembuatan undang-undang kita benar-benar
  • 00:15:12
    bisa memastikan transparansi partisipasi
  • 00:15:15
    sampai mendeteksi penyalahgunaan
  • 00:15:16
    wewenang ini a bit of tip aja buat
  • 00:15:20
    kalian Mungkin yang bingung cari
  • 00:15:21
    undang-undang di mana seharusnya ya
  • 00:15:23
    karena seharusnya tuh gampang diakses
  • 00:15:25
    masyarakat kan seharusnya semuanya mulai
  • 00:15:27
    dari draft RUU R UU itu ada di
  • 00:15:30
    website-nya DPR dan sebenarnya kalau
  • 00:15:32
    kalian mau Deep dive lagi Sebenarnya ada
  • 00:15:34
    loh mom dari setiap pertemuan pertemuan
  • 00:15:38
    rapat-rapat saat tahap perencanaan
  • 00:15:40
    sampai pembahasan itu semua ada harusnya
  • 00:15:42
    ya di halaman website DPR dengan
  • 00:15:46
    memahami step by step proses pembuatan
  • 00:15:48
    undang-undang kita benar-benar bisa
  • 00:15:49
    memastikan transparansi partisipasi
  • 00:15:52
    sampai mendeteksi penyalahgunaan
  • 00:15:54
    wewenang dan of course making sure of
  • 00:15:56
    our right sebagai warga negara karena
  • 00:15:59
    kalau misalnya kita Acu soal hal ini
  • 00:16:00
    kita bisa aja enggak sadar kalau kita
  • 00:16:02
    sedang hidup dalam
  • 00:16:04
    ketidakadilan Well that's it for this
  • 00:16:06
    video sampai jumpa di video jurnal hukum
  • 00:16:09
    lainnya Don't forget to like Comment and
  • 00:16:10
    subscribe to Malaka projects youtube
  • 00:16:12
    channel and check out the other videos
  • 00:16:14
    too Goodbye
Tags
  • undang-undang
  • proses pembentukan
  • Indonesia
  • partisipasi publik
  • kontroversi
  • transparansi
  • UU Cipta Kerja
  • legislasi
  • DPR
  • pemerintah