00:00:00
[Musik]
00:00:00
Halo assalamualaikum warahmatullahi
00:00:11
wabarakatuh Selamat sore dan salam
00:00:14
sejahtera bagi kita semua dalam rezeki
00:00:24
redam dengan sebagai kompetensi
00:00:34
peradilan tata usaha negara Kim teaching
00:00:38
dalam mata kuliah ini adalah Profesor
00:00:40
Doktor skamto saya sendiri dan even
00:00:44
fauzani Raharja saya berdoa semoga satu
00:00:48
saudara dalam keadaan sehat walafiat
00:00:51
September kita terhindar semuanya dari
00:00:54
virus copied 19 saudara Mari kita ikuti
00:00:59
kuliah pada
00:01:03
hai hai
00:01:05
Hai cedera apa urgensi kita memahami
00:01:09
perluasan pemaknaan keputusan tata usaha
00:01:11
negara sebagai kompetensi Absolut
00:01:14
peradilan tata usaha negara tentu harus
00:01:19
kita sampaikan dalam materi kuliah kita
00:01:21
pada hari ini
00:01:23
Hai yang pertama lahirnya undang-undang
00:01:26
Nomor 36 adimistrasi hidup pemerintahan
00:01:30
atau undang-undang HP menghadirkan
00:01:33
beberapa kurban kompetensi yang terkait
00:01:36
dengan prosedur pengajuan perkara pada
00:01:39
pengadilan tata usaha negara salah satu
00:01:42
isu hangat dan sangat problematis pasca
00:01:46
hadirnya undang-undang HP terdapat
00:01:48
perubahan substansial terkait dengan
00:01:50
pengertian dan pemaknaan keputusan tetap
00:01:53
senegara berbagai literatur hukum acara
00:01:56
saat ini masih terbatas menjelaskan
00:02:00
perluasan pengertian dan pemahanan
00:02:02
keputusan tata usaha negara ini padahal
00:02:06
akibat hukum dari perluasan pemanenan
00:02:09
ini berpengaruh baik dari sisi penguatan
00:02:13
lembaga peraturan itu sendiri
00:02:15
Hai maupun dari sisi pencari keadilan
00:02:19
dengan demikian materi ini saya pikir
00:02:23
penting bagi semua mahasiswa Fakultas
00:02:25
Hukum khususnya yang mengambil mata
00:02:29
kuliah hukum acara peradilan tata usaha
00:02:32
negara serta sebelum kita masuk kepada
00:02:38
masalah perluasan dan pemaknaan
00:02:40
keputusan tetap negara penting saya
00:02:43
jelaskan kepada saudara Bagaimana pelaku
00:02:46
kekuasaan kehakiman menurut
00:02:48
undang-undang Dasar 1945 pasal 24
00:02:53
dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman
00:02:55
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
00:02:58
badan peradilan yang berada di bawahnya
00:03:01
dalam lingkungan peradilan umum
00:03:03
peradilan agama Peradilan Militer
00:03:07
peradilan tata usaha negara dan oleh
00:03:10
sebuah mahkamah konstitusi dengan mikian
00:03:13
seperti Santos Dahlia pada layar
00:03:15
Hai ada dua pelaku kekuasaan kehakiman
00:03:18
di Indonesia yang pertama adalah
00:03:21
Mahkamah Agung Kemudian yang kedua
00:03:23
adalah Mahkamah Konstitusi sedang
00:03:28
berbicara tentang Mahkamah Agung
00:03:31
sebagaimana bisa saudara-saudara lihat
00:03:34
dasar hukumnya ya ada empat lingkungan
00:03:37
peradilan dibawahnya tadi sudah
00:03:39
dijelaskan dalam pasal 24 645 yaitu
00:03:43
lingkungan peradilan umum lingkungan
00:03:45
peradilan tata usaha negara lingkungan
00:03:48
peradilan agama dan lingkungan Peradilan
00:03:51
Militer masing-masing kurang empat
00:03:54
lingkungan peradilan ini mempunyai
00:03:56
badan-badan pengadilan khusus di dalam
00:03:58
lingkungannya sebagai contoh di
00:04:00
lingkungan peradilan umum ada pengadilan
00:04:02
anak pengadilan Niaga peradilan HAM
00:04:06
pengadilan hubungan industrial
00:04:08
pengadilan tindak pidana korupsi dan
00:04:11
pengadilan perikanan di lingkungan
00:04:13
perlintasan negara juga demikian ada
00:04:15
hilang pajak kemudian di lingkungan
00:04:18
peradilan agama juga demikian ada
00:04:20
mahkamah Syariah di Aceh selesai darah
00:04:25
kita masuk Bagaimana sesungguhnya
00:04:27
kompetensi perlintasan negara itu saya
00:04:31
harus menjelaskan lebih awal yaitu
00:04:32
kompetensi peratun itu bisa dilihat dari
00:04:35
dua sisi yang pertama dari kompetensi
00:04:37
relatif Kemudian yang kedua dari sisi
00:04:39
kompetensi Absolut Apa yang dimaksud
00:04:43
dengan kompetensi relatif kompetensi
00:04:47
relatif pengadilan adalah kewenangan
00:04:49
mengadili antar pengadilan yang
00:04:51
setingkat dalam satu lingkungan
00:04:54
peradilan yang sama tadi kata kuncinya
00:04:57
dalam satu lingkungan peradilan sama
00:05:00
Apakah itu di lingkungan peradilan umum
00:05:02
di lingkungan peradilan tata usaha
00:05:04
negara Pengadilan Agama ataukah himbauan
00:05:08
Peradilan Militer
00:05:10
di dalam konteks pelan tata usaha negara
00:05:13
kompetensi relatif ini menunjukkan
00:05:16
pengadilan Tun manakah yang berwenang
00:05:18
untuk memeriksa memutus dan
00:05:21
menyelesaikan suatu sengketa tata usaha
00:05:24
negara terus terus kalian secara
00:05:28
normatif PTUN itu berkedudukan pada
00:05:31
setiap kabupaten-kota se-sultra bisa
00:05:33
melihat digambar yang pertama secara
00:05:37
normatif PTUN itu ada di setiap
00:05:40
kabupaten kota ini kabupaten kota ya dan
00:05:45
di setiap provinsi ada Pengadilan Tinggi
00:05:47
tata usaha negara kita lihat ini di
00:05:49
setiap provinsi ada pengingat atas
00:05:51
negara yang keseluruhannya berpunca
00:05:53
nanti kepada Mahkamah Agung nah namun
00:05:57
dalam realitanya tidak mengkilap
00:06:00
peradilan tata usaha negara pada umumnya
00:06:04
hanya ada satu di setiap provinsi yang
00:06:09
wilayah
00:06:10
hanya meliputi kabupaten kota yang ada
00:06:12
di provinsi tersebut sebagai contoh
00:06:15
Provinsi Jambi maka PTUN Jambi wilayah
00:06:19
hukumnya meliputi 11 kabupaten kota yang
00:06:22
ada di Jambi demikian pula Kalau saudara
00:06:27
nanti tidak puas dengan mengajukan
00:06:29
banding atas putusan PTUN Jambi maka
00:06:32
segera akan mengajukan ini penilaian
00:06:33
tingginya adalah di Medan yang memiliki
00:06:36
10 wilayah kerja jadi saudara sobat
00:06:39
harus pahami ini jangan nanti saudara
00:06:42
kira sama dengan peradilan umum yang ada
00:06:45
di setiap kabupaten kota dengan telah
00:06:48
negerinya penilaian tingginya ada di
00:06:50
setiap provinsi jadi realitas kita
00:06:52
berbeda dengan di lingkungan peradilan
00:06:54
umum pertanyaannya Mengapa demikian
00:06:57
karena jumlah perkara yang masuk di
00:07:01
lingkungan peradilan tata usaha negara
00:07:03
jauh lebih sedikit dibandingkan dengan
00:07:07
perkara-perkara di lingkungan pengadilan
00:07:10
ternyata atau dilingkungan pengadilan
00:07:12
negeri Oleh sebab itu pemerintah masih
00:07:16
menganggap bahwa cukup satu PTN di
00:07:22
setiap provinsi demikian juga cukup satu
00:07:26
perlahan tinggi ya akan membawahi
00:07:29
beberapa provinsi sadra sekalian kita
00:07:35
masuk kepada kompetensi Absolut
00:07:37
peradilan tata usaha negara Lalu
00:07:40
bagaimana cara untuk memahami kompetensi
00:07:43
Absolut tetap senegara Setelah kalian
00:07:46
saudara tidak hanya cukup membaca satu
00:07:48
buku yaitu buku tentang peran yang tetap
00:07:51
senegara saudara besar lihat layar
00:07:53
tentang undang-undang pelan tetapi
00:07:55
negara yang beberapa kali diubah
00:07:58
Hai tetapi untuk memahami kompetensi
00:08:00
Absolut perlintasan negara dewasa ini
00:08:03
saudara juga harus memahami
00:08:05
undang-undang administrasi pemerintahan
00:08:07
undang-undang nomor 32 ribu 14 memang
00:08:11
saudara harus memiliki dua buku ini
00:08:15
karena kalau tidak tentu sulit bagi
00:08:18
saudara untuk memahami Bagaimana
00:08:19
sesungguhnya peradilan tata usaha negara
00:08:22
kontemporer sekarang nah saya ingin
00:08:25
menjelaskan sedikit Bagaimana sebenarnya
00:08:28
kedudukan undang-undang HP ini dalam
00:08:30
hukum atau radium saksi permintaan dan
00:08:33
hukum undang-undang administrasi
00:08:35
pemerintahan itu adalah terletak di
00:08:39
lapangan hukum publik setelah lihat di
00:08:41
sini ada hukum tata negara adalah hukum
00:08:44
pidana ada Hukum Administrasi Advan yang
00:08:48
bersifat umum adaan yang bersifat khusus
00:08:52
hanya bersifat umum itu antara lain
00:08:54
adalah undang-undang perlente
00:08:57
nge-rap undang-undang administrasi
00:09:00
pemerintahan Nah ada harus pahami ini
00:09:04
bahwa substansi dan tujuan undang-undang
00:09:07
HP ini yang pertama adalah untuk
00:09:10
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
00:09:12
baik atau good segera bener yang kedua
00:09:15
memberikan perlindungan hukum terhadap
00:09:17
aparatur Pemerintah dan warga masyarakat
00:09:20
dan ketiga untuk memperkuat eksistensi
00:09:24
berlian tetap senegara jadi dari tujuh
00:09:27
tujuan undang-undang HP saya kemudian
00:09:30
memprosesnya lagi menjadi tiga tujuan
00:09:32
dasar yang pertama tadi mewujudkan tata
00:09:37
kelola pemerintahan yang baik kemudian
00:09:39
memberikan perlindungan hukum terhadap
00:09:41
aparatur Pemerintah dan warga masyarakat
00:09:44
kemudian yang ketiga dan ini yang paling
00:09:47
penting adalah memperkuat eksistensi
00:09:49
peradilan tata usaha negara 11 dan saja
00:09:54
apa yang menjadi kompetensi Absolut
00:09:56
pelet atau senegara
00:09:57
Hai nah tentu untuk memahami ini kita
00:10:01
harus paham dulu Apa yang dimaksud
00:10:03
dengan kompetensi Absolut kompetensi
00:10:06
Absolut pengadilan adalah kewenangan
00:10:08
badan pengadilan dalam memeriksa dan
00:10:11
mengadili jenis perkara tertentu yang
00:10:14
secara mutlak tidak dapat diperiksa dan
00:10:17
diadili oleh badan pengatur lain sesuai
00:10:20
dengan ketentuan peraturan
00:10:21
perundang-undangan yang berlaku tahu
00:10:25
kalau demikian halnya Apa kompetensi
00:10:27
Absolut perlintasan negara pasal 50
00:10:30
mengatakan bahwa kompetensi Absolut
00:10:33
perlente twn adalah memeriksa memutus
00:10:36
dan menyelesaikan sengketa tata usaha
00:10:39
negara ditingkat pertama jadi yang
00:10:41
kompetensinya adalah menyelesaikan
00:10:43
sengketa tata usaha negara ditingkat
00:10:45
pertama lalu apa kompetensi file
00:10:47
endingnya tetap senegara memeriksa dan
00:10:50
memutus sengketa Tun di tingkat banding
00:10:52
kemudian memeriksa dan memutus di
00:10:54
tingkat pertama dan terakhir sengketa
00:10:57
kewenangan mengadili
00:10:58
Hey antar pengadilan dunia diwilayah
00:11:00
hukumnya dan ini serius garap yang nomor
00:11:05
dua ini boleh dikatakan hampir jarang
00:11:10
terjadi Ya karena memang realitanya
00:11:13
jumlah pengadilan tata usaha negara itu
00:11:16
sangat terbatas seperti yang saya
00:11:20
ceritakan tadi kemudian yang ketiga
00:11:22
memeriksa serta memutus sengketa Tun
00:11:25
dalam tingkat pertama sebagaimana
00:11:27
dimaksud dalam pasal penggelapan
00:11:28
undang-undang peradilan tata usaha
00:11:30
negara ini masalah sengketa Pikir
00:11:34
positif dan yang akan kita bahas secara
00:11:37
khusus Nanti pada kuliah selanjutnya
00:11:41
serta sekalian kompetensi Absolut PLN
00:11:45
untuk mengadili sengketa tata usaha
00:11:48
negara tadi sudah dijelaskan lalu
00:11:50
pertanyaannya adalah Apa itu sengketa
00:11:53
tata usaha negara pasal 1 angka 90
00:11:57
perlintasan
00:11:57
sebutkan bahwa sengketa tata usaha
00:12:00
negara adalah sengketa yang timbul dalam
00:12:02
bidang tetap senegara antara orang atau
00:12:06
badan hukum perdata dengan badan atau
00:12:09
pejabat tata usaha negara baik di pusat
00:12:11
maupun di daerah sebagai akibat
00:12:14
dikeluarkannya keputusan tata usaha
00:12:15
negara termasuk sengketa kepegawaian
00:12:18
berdasarkan peraturan perundangan yang
00:12:20
berlaku apabila kita jabarkan pengertian
00:12:24
ini ke dalam unsur ada lima unsur yang
00:12:27
pertama timbul dalam bidang tata usaha
00:12:29
negara yang kedua subjeknya adalah orang
00:12:33
atau badan hukum perdata dengan badan
00:12:35
atau pejabat tata usaha negara sebagai
00:12:38
tergugat kemudian yang ketiga baik di
00:12:41
pusat maupun di daerah Kemudian yang
00:12:44
keempat obyeknya adalah keputusan tata
00:12:46
usaha negara yang kelima termasuk
00:12:49
sengketa kepegawaian berdasarkan
00:12:50
peraturan perundang-undangan yang
00:12:52
berlaku kalau demikian halnya kita harus
00:12:56
pahami dulu
00:12:57
krim kita bahas itu sengketa tata usaha
00:13:00
negara kita harus paham dulu Bagaimana
00:13:03
sebenarnya macam-macam kendaraan
00:13:05
pemerintahan materi ini sesungguhnya
00:13:07
sudah kita berikan pada kuliah Hukum
00:13:10
Administrasi Negara namun sekedar
00:13:12
mengingatkan seders semua kita ulangi
00:13:15
kembali tindakan pemerintahan itu dapat
00:13:17
dibagi dua yaitu tindakan nyata dan
00:13:20
tindakan faktual tindakan faktual itu
00:13:23
ada tindakan internet ada tindakan hukum
00:13:26
excellent tindakan hukum eksteren itu
00:13:29
ada yang tindakan hukum keperdataan ada
00:13:31
yang hukum public ada gempa begini ada
00:13:35
yang beberapa pihak ada yang sepihak
00:13:37
yang sepi hanya ada yang bersifat umum
00:13:39
ada yang bersifat individual yang
00:13:43
individual ini ada yang bersifat
00:13:44
individual abstrak dan individual
00:13:47
konkrit sementara yang bersifat umum ada
00:13:50
yang umum abstrak dan ada yang umum
00:13:52
konkrit nah
00:13:56
Hai sebelum berlakunya undang-undang
00:13:57
administrasi pemerintahan maka yang
00:14:01
menjadi kewenangan berendam tetap
00:14:03
senegara adalah yang merah ini
00:14:06
Hai sementara yang hitam yang kita
00:14:09
Berikan Warna hitam tindakan hukum
00:14:12
keperdataan kita akan nyata merupakan
00:14:14
kompetensi daripada Hakim perdata segera
00:14:19
kita masuk apa itu kemudian keputusan
00:14:23
tata usaha negara pasal 1 angka 9
00:14:28
undang-undang Plaza negara menyebutkan
00:14:31
bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah
00:14:34
suatu penetapan tertulis yang
00:14:37
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
00:14:39
usaha negara yang berisi tindakan hukum
00:14:41
tatanegara rasakan peraturan perundangan
00:14:44
yang berlaku bersifat konkret individual
00:14:46
dan final yang menimbulkan akibat hukum
00:14:49
bagi seseorang atau badan hukum perdata
00:14:51
kalau kita jabarkan unsur-unsur ini maka
00:14:54
Kita bedakan lagi menjadi lima unsur ada
00:14:57
unsur penetapan tertulis ada unsur
00:15:00
dikeluarkan oleh badan untuk pejabat
00:15:01
atau senegara kemudian berisi tindakan
00:15:04
hukum tata usaha negara
00:15:06
hebat konkrit dodol individual dan final
00:15:08
dan terakhir menimbulkan akibat hukum
00:15:10
terhadap seseorang atau badan hukum
00:15:12
perdata Nah dengan hadirnya
00:15:15
undang-undang nomor 30 tahun 2014
00:15:19
tentang administrasi pemerintahan maka
00:15:21
pasal 87 menegaskan bahwa dengan
00:15:25
berlakunya undang-undang ini keputusan
00:15:27
tata usaha negara sebagaimana dimaksud
00:15:29
dalam undang-undang tentang peradilan
00:15:32
tata usaha negara sebagaimana telah
00:15:34
diubah dengan undang-undang nomor 9
00:15:36
tahun 2004 dan ronda nomor 51 tahun 2009
00:15:39
harus dimaknai sebagai yang pertama
00:15:44
penetapan tertulis yang juga mencakup
00:15:47
tindakan faktual yang kedua keputusan
00:15:51
badan dan atau pejabat pemerintah di
00:15:54
lingkungan eksekutif legislatif
00:15:56
yudikatif dan penyelenggara negara
00:15:59
lainnya
00:16:00
Hai yang ketiga berdasarkan ketentuan
00:16:04
peraturan perundang-undangan dan
00:16:05
azas-azas umum pemerintahan yang baik
00:16:06
kemudian yang keempat bersifat final
00:16:09
dalam arti luas kemudian yang kelima
00:16:11
keputusan yang berpotensi menimbulkan
00:16:13
akibat hukum dan yang terakhir adalah
00:16:16
keputusan yang berlaku bagi warga
00:16:18
masyarakat lalu apa pemaknaan terhadap
00:16:23
unsur-unsur baru ini dan perluasannya
00:16:26
terhadap kompetensi peradilan tata usaha
00:16:30
negara baik kita ikuti sebatas kalian
00:16:35
sekarang kita masuk bahwa unsur pertama
00:16:39
menurut Nona member 5986 termasuk juga
00:16:42
dengan undang-undang administrasi
00:16:44
pemerintahan adalah penjelasan penetapan
00:16:47
tertulis dalam undang-undang peradilan
00:16:49
tata usaha negara dikatakan bahwa
00:16:51
penetapan tertulis itu ditujukan
00:16:53
terhadap isi Keputusan tata usaha negara
00:16:55
bukan terhadap bentuk atau format
00:17:00
Giant sebuah memo atau nota sekalipun
00:17:04
sudah bisa dianggap keputusan tata usaha
00:17:06
negara sepanjang sudah jelas Siapa yang
00:17:10
menerbitkan pejabat badan atau pejabat
00:17:13
menerbitkan jelas kepada siapa dituju
00:17:16
Hal apa yang disampaikan Nah dengan
00:17:21
demikian 100 dana Saya ingin memberikan
00:17:24
contoh sekedar untuk saudara pahami
00:17:27
bahwa f*** keputusan tetap negara itu
00:17:32
lazimnya dalam praktik penyelenggaraan
00:17:34
pemerintahan adalah berbentuk foam
00:17:36
keputusan disini setelah lihat
00:17:38
contoh-contohnya adalah keputusan
00:17:41
Gubernur di sini ada lambang kemudian
00:17:44
Ada Judul ada bagian menimbang ada
00:17:50
bagian mengingat ada bagi menetapkan
00:17:53
nada bagian memutuskan Amar 123 termasuk
00:17:58
disini adalah tentang
00:18:00
banget yang berwenang menetapkan nah
00:18:03
pertanyaannya adalah Apakah hanya
00:18:05
berbentuk keputusan ini saja yang
00:18:07
dianggap keputusan tata usaha negara
00:18:08
jawabannya tidak tadi sudah dikatakan
00:18:11
bahwa berbentuk memo atau nota sekalipun
00:18:14
itu sudah bisa dianggap keputusan tata
00:18:16
usaha negara sebagai contoh yang
00:18:18
berbentuk surat Misalnya ini jelas Siapa
00:18:21
yang mengeluarkan ya kepada siapa
00:18:24
ditujukan hal apa ditujukan isinya jelas
00:18:27
kemudian badan pejabatnya jelas begitu
00:18:30
juga sebuah memo Jadi kalau sebuah memo
00:18:33
pun ya bisa sudah menjadi keputusan
00:18:37
tetap negara sepanjang sudah memenuhi
00:18:39
unsur seni itu nah bagaimana halnya
00:18:42
pemanenan dalam domain tersebut
00:18:43
memerintah tetap sama kalau penetapan
00:18:45
tertulis tetap sama namun tadi
00:18:49
undang-undang administrasi pemerintahan
00:18:51
mengatakan mencakup juga tindakan
00:18:55
faktual kalau demikian Apa yang dimaksud
00:18:59
dengan tindakan
00:19:00
Hai ketua kita masuk tindakan faktual
00:19:04
terhadap tindakan faktual ini
00:19:06
sebagaimana peta yang sudah Tampilkan
00:19:08
tadi beragam pendapat para ahli ya ada
00:19:13
yang menyatakan bahwa tindakan faktual
00:19:15
adalah tindakan pemerintahan berdasarkan
00:19:18
fakta ini disampaikan oleh Kuncoro
00:19:21
tindakan bukan tindakan hukum ini
00:19:23
sampaikan oleh Jenal khusyuk ya hadjon
00:19:27
menyatakan bahwa tindakan faktual itu
00:19:29
adalah perbuatan Madrid nah pada umumnya
00:19:32
mereka semua sepakat bahwa tindakan
00:19:35
faktual atau tindakan nyata Vettel
00:19:37
Chandelier nya adalah tidak melahirkan
00:19:40
akibat hukum nah ini yang kemudian
00:19:44
menimbulkan beragam pendapat komentar
00:19:47
terkait dengan penambahan unsur baru
00:19:50
kita akan faktual ini nah Lalu bagaimana
00:19:54
sesungguhnya tindakan faktual ini
00:19:56
menurut undang-undang administrasi
00:19:58
pemerintahan menurut Henry Kusuma Jun
00:20:00
Hai pindahkan faktual itu adalah
00:20:02
tindakan administrasi pemerintah adil
00:20:05
selektif RX handelingen tindakan faktual
00:20:09
adalah spesies dari genus tindakan
00:20:12
administrasi yang terletak dalam hukum
00:20:14
contoh complaint nah berdasarkan itu
00:20:18
pasal 1 angka 8 undang-undang
00:20:21
administrasi pemerintahan mengartikan
00:20:23
bahwa yang dimaksud dengan tindakan
00:20:25
administrasi pemerintah atau tindakan
00:20:29
adalah perbuatan pejabat pemerintahan
00:20:32
atau penyelenggara negara lainnya untuk
00:20:36
melakukan jadi untuk melakukan atau
00:20:41
tidak melakukan perbuatan konkrit jadi
00:20:44
ada dua unsur yang disana untuk
00:20:47
melakukan dan atau tidak melapor
00:20:49
melakukan dalam rangka penyelenggaraan
00:20:52
pemerintahan ini definisi yang
00:20:56
disebutkan di dalam pasal 1 angka 86
00:20:59
undang nomor 30 tahun 2000
00:21:00
ke-14 nah lalu pertanyaannya apa
00:21:05
contoh-contoh Java terhadap tindakan
00:21:07
faktual ini tindakan faktual yang dapat
00:21:10
dibedakan atas dua macam ada tindakan
00:21:12
aktif Ada tindakan passive nah tindakan
00:21:16
aktif contohnya misalnya pembongkaran
00:21:19
bangunan yang dilakukan tanpa Surat
00:21:21
Perintah pembongkaran dari Pemda jadi
00:21:24
ini pernah menjadi kasus sengketa di
00:21:28
pengadilan tata usaha negara dimana
00:21:31
sampai pada tingkat Mahkamah Agung bahwa
00:21:33
menurut Mahkamah Agung Karena tanpa
00:21:36
didahului oleh surat peringatan surat
00:21:40
pemberitahuan terlebih dahulu tentang
00:21:42
pembongkaran bangunan ini maka tindakan
00:21:45
itu tidak termasuk keputusan tata usaha
00:21:47
negara menurut undang-undang nomor 5
00:21:50
1986 karenanya itu merupakan kompetensi
00:21:54
Hakim perdata dalam gugatan perbuatan
00:21:58
melawan hukum jadi gugat
00:22:00
pedagang tidak diterima ini sudah
00:22:03
menjadi redup the tetap nomor 14 tahun
00:22:06
1998 contoh yang kedua adalah
00:22:10
pembangunan Jalan Inspeksi oleh benda
00:22:12
sehingga mengganggu jalan masuk dan
00:22:15
keluar warga masyarakat di sekitar
00:22:16
lokasi ini kejadiannya pernah terjadi di
00:22:19
Palembang dimana ketika pemerintah
00:22:21
daerah Oke Pemerintah Daerah Kota
00:22:24
Palembang ingin kemudian membangun Jalan
00:22:27
Inspeksi warga disana kemudian merasa
00:22:30
keberatan karena mengganggu jalan masuk
00:22:32
dan keluar yang mereka lewati selama ini
00:22:34
karena itu dia menggugat di pengadilan
00:22:36
tata usaha negara yang ketiga pemasangan
00:22:41
papan atau plang oleh Kades yang
00:22:43
bertuliskan tanah sengketa dan larangan
00:22:46
bagi pihak lain untuk menguasai dan
00:22:48
mengolah tanah tersebut ini kejadiannya
00:22:50
di Medan kejadiannya di Medan digugat di
00:22:54
perlintasan negara karena tindakan
00:22:56
hadits itu menurut pihak yang
00:22:58
berkepentingan itu sudah merugikan
00:23:00
mereka
00:23:00
Hai namun Bagaimana sikap Mahkamah Agung
00:23:03
terhadap putusan pengadilan itu yang ini
00:23:06
belum diketahui sabar Tarra selain
00:23:10
tindakan aktif Ada tindakan passive kita
00:23:15
akan vaksin adalah membiarkan jalan umum
00:23:18
rusak contoh atau contoh yang kedua
00:23:21
tidak memberikan tanda peringatan adanya
00:23:24
lubang yang dalam dan lebar di tengah
00:23:27
jalan raya in contohnya kedua jadi jalan
00:23:30
rusak dibiarkan saja atau tidak
00:23:33
memberikan tanda peringatan adanya
00:23:35
lubang yang dalam dan lebar di Jalan
00:23:37
Raya Nah kejadian di Bekasi yang di
00:23:41
lokasi sebagaimana saudara lihat di
00:23:43
layar yang tewas karena jalan rusak
00:23:46
kemudian keluarga menggugat pemerintah
00:23:49
Bekasi jadi kejadiannya mungkin yang
00:23:53
bersangkutan seekor ban itu kemudian
00:23:55
mengendarai sepeda motor ada jalan yang
00:23:58
berlubang dan digenangi air
00:24:00
Hai karena dia tidak tahu bahwa lubang
00:24:03
itu dalam kemudian dia lewati kan
00:24:06
kemudian terjatuh dan kebetulan ada truk
00:24:09
yang di belakangnya kejadian itu
00:24:13
menyembuhkan stroke tidak dapat
00:24:15
menghindar lagi Kemudian si korban tewas
00:24:18
seketika kemudian waris korban menggugat
00:24:22
itu ke Pengadilan Negeri ya Pengadilan
00:24:26
Negeri walaupun kejadiannya ini ini
00:24:28
adalah di tahun 2015 setelah
00:24:32
undang-undang administrasi pemerintahan
00:24:34
berlaku jadi digugat di pengadilan
00:24:37
negeri ya Jadi bukan dibuka The Fallen
00:24:41
tetap negara tapi digugat di pengadilan
00:24:44
negeri Mengapa demikian karena memang
00:24:46
memang pada waktu itu kompetensinya
00:24:50
perbuatan melawan hukum itu berada pada
00:24:55
Pengadilan Negeri Sambas beras kalian
00:24:58
Lalu ada perkembangan yang terbaru
00:25:00
Hai apa perkembangan terbaru itu yaitu
00:25:03
adalah keluarnya permen nomor 2 tahun
00:25:06
2019 tentang pedoman penyelesaian
00:25:10
sengketa tindakan pemerintahan dan
00:25:13
perbuatan melanggar hukum oleh badan
00:25:15
atau pejabat pemerintahan atau yang
00:25:18
sering disebut dengan on rematik
00:25:20
overhead and nah disini tegaskan bahwa
00:25:25
kompetensi Absolut Hakim perdata untuk
00:25:30
menyelesaikan perbuatan melanggar hukum
00:25:32
oleh badan pejabat pemerintahan
00:25:35
terhitung tanggal SIM dan Agustus 2019
00:25:39
Jadi kemarin baru dialihkan menjadi
00:25:43
kompetensi Absolut peradilan tata usaha
00:25:46
negara Jadi seluruh tindakan perbuatan
00:25:49
melawan hukum oleh badan atau pejabat
00:25:52
pemerintahan beralih kewenangannya dari
00:25:56
kompetensi Absolut Hakim perdata menjadi
00:25:59
kompetensi Absolut peradilan
00:26:00
nah tetap usaha negara lalu apa yang
00:26:05
dimaksud dengan sengketa tindakan
00:26:06
pemerintahan itu sendiri didalam
00:26:09
permainan dikatakan bahwa sengketa
00:26:11
tindakan pemerintahan adalah sengketa
00:26:13
yang timbul dalam bidang administrasi
00:26:15
pemerintahan antara warga masyarakat dan
00:26:18
pejabat pemerintahan atau penyelenggara
00:26:21
negara lainnya sebagai akibat
00:26:24
dilakukannya tindakan pembantaian jadi
00:26:26
sebagai akibat dilakukannya tindakan
00:26:29
pemerintahan kemudian Apa yang dimaksud
00:26:32
dengan sekitar pmh ya sengketa perbuatan
00:26:36
melawan melanggar hukum oleh badan atau
00:26:38
pejabat pemerintahan adalah sengketa
00:26:40
yang didalamnya mengandung tuntutan
00:26:42
untuk menyatakan tidak sah dan atau
00:26:46
batal tindakan pejabat pemerintahan atau
00:26:49
tidak mempunyai kegunaan kekuatan hukum
00:26:52
mengikat beserta ganti rugi sesuai
00:26:55
ketentuan peraturan perundang-undangan
00:26:56
yang berlaku saudara-saudara
00:26:59
perkembangan
00:27:00
gini sungguh-sungguh akan membuat dampak
00:27:05
yang cukup luar biasa karena perkara
00:27:09
perbuatan melawan melawan hukum oleh
00:27:11
penguasa perkaranya cukup banyak
00:27:14
ditangani oleh pengadilan negeri selama
00:27:17
ini terhitung sangat 9agustus maka
00:27:20
seluruh perkara perkara yang ditangani
00:27:23
oleh Hakim perdata tidak boleh lagi
00:27:26
ditangani karena harus sudah dialihkan
00:27:29
kepada pengadilan tata usaha negara
00:27:31
tentu ini akan memperkuat eksistensi
00:27:34
lembaga PTUN baik untuk sekarang maupun
00:27:38
yang ke depan share darah sekedar
00:27:41
sebagai informasi bahwa dengan adanya
00:27:44
ini maka yang awalnya saudara lihat
00:27:48
bahwa tindakan nyata itu adalah hitam
00:27:52
tadi berwarna hitam kewenangan Hakim
00:27:55
perdata sekarang sudah kita beri warna
00:27:58
merah artinya sudah
00:28:00
Halo Mas satu kewenangan kompetensi
00:28:03
Absolut pengadilan tata usaha negara
00:28:07
lalu apa yang lain serdana untuk
00:28:12
mengenai tindakan faktual ini saya akan
00:28:15
Jelaskan khusus Bagaimana tatacara
00:28:17
gugatannya bagaimana persidangannya dan
00:28:21
bagaimana prosesnya di pengadilan tata
00:28:24
usaha negara pada sesi-sesi berikutnya
00:28:29
terletak kalian demikian untuk setiap
00:28:33
kita sampaikan Terimakasih
00:28:47
Assalamu'alaikum warahmatullahi
00:28:49
wabarakatuh
