KULIAH POLITIK HUKUM: Istilah, Definisi, Ruang Lingkup, dan Kerangka Politik Hukum Nasional

00:24:02
https://www.youtube.com/watch?v=VDg8Tgl8WH8

Resumen

TLDRVideo ini merangkum kuliah politik hukum yang membahas definisi, ruang lingkup, dan interaksi antara hukum dan politik di Indonesia. Ditekankan pentingnya kebijakan hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Ruang lingkup yang dibahas meliputi kebijakan hukum, latar belakang sosial budaya, dan tujuan penegakan hukum. Diskusi juga menyentuh isu perlindungan data pribadi, dengan contoh berbagai kebocoran data yang terjadi di Indonesia.

Para llevar

  • 📚 Politik hukum adalah kebijakan tentang hukum untuk mencapai tujuan negara.
  • 🌐 Ruang lingkup politik hukum meliputi kebijakan negara terkait hukum.
  • ⚖️ Hukum harus mengatur interaksi antar manusia sesuai norma yang ada.
  • 👥 Partisipasi masyarakat penting dalam penyusunan undang-undang.
  • 🚫 Kebocoran data pribadi menunjukkan kekurangan dalam perlindungan hukum.

Cronología

  • 00:00:00 - 00:05:00

    Video ini membahas tentang politik hukum dalam studi hukum di Universitas Barobudur Jakarta, mencakup tema-tema seperti definisi politik hukum dan hubungannya dengan kebijakan hukum serta penegakan hukum di Indonesia.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Dalam pembahasan ini, dijelaskan bahwa politik hukum adalah irisan antara studi politik dan hukum, di mana ia mencakup kebijakan, tujuan, dan metode yang digunakan untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat.

  • 00:10:00 - 00:15:00

    Politik hukum berakar pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan berbeda di setiap negara. Ruang lingkup politik hukum mencakup kebijakan negara tentang hukum, latar belakang politik, serta tujuan dari penegakan hukum.

  • 00:15:00 - 00:24:02

    Akhir video memberikan analisis tentang contoh kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, menekankan pentingnya memahami hubungan antara politik hukum dan pelaksanaan hukum, serta ajakan untuk mendiskusikan bagaimana negara seharusnya bertanggung jawab dalam perlindungan data pribadi.

Ver más

Mapa mental

Vídeo de preguntas y respuestas

  • Apa yang dimaksud dengan politik hukum?

    Politik hukum adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang ditetapkan untuk mencapai tujuan negara.

  • Apa saja ruang lingkup politik hukum?

    Ruang lingkup politik hukum mencakup kebijakan negara, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tujuan penegakan hukum.

  • Apa hubungan antara politik dan hukum?

    Politik menentukan arah dan substansi hukum, sementara hukum mengatur dan mengikat kegiatan politik.

  • Mengapa partisipasi masyarakat penting dalam penyusunan undang-undang?

    Partisipasi masyarakat memastikan bahwa kepentingan seluruh rakyat diakomodasi dalam peraturan yang dibuat.

  • Apa masalah yang dihadapi dalam perlindungan data pribadi di Indonesia?

    Terdapat kebocoran data pribadi yang merugikan rakyat meskipun sudah ada undang-undang perlindungan data.

Ver más resúmenes de vídeos

Obtén acceso instantáneo a resúmenes gratuitos de vídeos de YouTube gracias a la IA.
Subtítulos
id
Desplazamiento automático:
  • 00:00:01
    salam the Minut of studies jumpa lagi di
  • 00:00:04
    chel YouTube ini kita akan membahas
  • 00:00:06
    tentang politik hukum jadi e pembahasan
  • 00:00:09
    ini merupakan ringkasan dari
  • 00:00:12
    perkuliahan politik hukum pada program
  • 00:00:14
    studi magister hukum ask sarjana
  • 00:00:16
    Universitas barobudur
  • 00:00:23
    Jakarta rekan-rekan sekalian dalam
  • 00:00:25
    perkulan politik hukum itu ada
  • 00:00:27
    setidaknya delan ya tema pokok akan
  • 00:00:30
    dibahas yang pertama adalah istilah
  • 00:00:32
    pengertian dan ruang lingkup politik
  • 00:00:34
    hukum kemudian ada kedudukan politik
  • 00:00:37
    hukum dalam kerangka ilmu hukum sejarah
  • 00:00:39
    politik hukum nasional negara hukum dan
  • 00:00:42
    sistem politik di Indonesia kemudian
  • 00:00:45
    hubungan dan paradigma dalam politik dan
  • 00:00:47
    hukum lalu konfigurasi politik dan
  • 00:00:49
    karakter produk hukum politik hukum
  • 00:00:52
    perundang-undangan serta politik
  • 00:00:53
    kekuasaan dan penegakan
  • 00:00:57
    hukum Berkaitan dengan politik hukum ada
  • 00:01:00
    beberapa istilah yang ditemui yang
  • 00:01:02
    pertama adalah politik hukum itu sendiri
  • 00:01:05
    sering disebut dengan legaltic
  • 00:01:08
    atau kemudian ada juga istilah tentang
  • 00:01:11
    kebijakan hukum legalcy dan ada juga
  • 00:01:14
    hukum dan politik nah ketiga istilah ini
  • 00:01:18
    muncul
  • 00:01:19
    eh didasarkan pada sudut pandang yang
  • 00:01:22
    berbeda jadi politik hukum itu ya
  • 00:01:25
    diasumsikan sebagai
  • 00:01:28
    karena hukum merupakan bagian atau
  • 00:01:31
    cabang dari studi ilmu hukum itu sendiri
  • 00:01:34
    dengan pendekatan interdisipliner lalu
  • 00:01:36
    kemudian istilah kebijakan hukum ini
  • 00:01:39
    muncul karena substansi dari politik
  • 00:01:42
    hukum itu sebenarnya adalah kebijakan Ya
  • 00:01:45
    kebijakan negara terkait dengan
  • 00:01:48
    pembangunan
  • 00:01:49
    hukum Begitu juga dengan penegakan hukum
  • 00:01:52
    termasuk pula pembaruan hukum jadi
  • 00:01:55
    karena fokusnya adalah kebijakan maka
  • 00:01:57
    sering disebut juga dengan kebijakan
  • 00:01:59
    hukum Lalu ada juga istilah hukum dan
  • 00:02:01
    politik Law And Politics jadi ini dua
  • 00:02:05
    studi yang menggabungkan
  • 00:02:07
    eh disiplin berbeda ya disiplin hukum
  • 00:02:10
    dan disiplin politik e kemudian
  • 00:02:14
    e karakternya lebih kepada pendekatan
  • 00:02:17
    multidisipliner jadi menggabungkan dua
  • 00:02:19
    pendekatan untuk membahas satu atau
  • 00:02:22
    beberapa hal di dalam konteks
  • 00:02:25
    hukum nah rekan-rekan sekalian istilah
  • 00:02:29
    yang paling umum adalah politik hukum
  • 00:02:30
    karena ini jauh lebih mudah dipahami dan
  • 00:02:33
    juga ee dapat mewakili baik apa yang
  • 00:02:37
    dimaksud dalam kebijakan hukum maupun
  • 00:02:39
    hukum dan politik Sehingga dalam
  • 00:02:42
    perkembangannya politik hukum dianggap
  • 00:02:44
    merupakan bagian dari ilmu hukum bukan
  • 00:02:47
    dari bagian dari ilmu politik ini
  • 00:02:49
    tergambar misalnya dalam ee perkuliahan
  • 00:02:52
    di fakultas-fakultas eh ilmu politik
  • 00:02:56
    eh sependek ingatan kami itu tidak ada
  • 00:02:58
    mata kuliah khus khus politik hukum
  • 00:03:01
    narah politik hukum sendiri secara
  • 00:03:04
    generik merupakan bagian dari studi
  • 00:03:06
    tentang hukum yang khusus membahas
  • 00:03:09
    tentang kebijakan-kebijakan atau arah
  • 00:03:11
    kebijakan negara dalam pembentukan
  • 00:03:15
    pembangunan penegakan maupun pembaruan
  • 00:03:17
    huk Bagaimana dengan para mahasiswa e
  • 00:03:21
    kemudian para pendengar Apakah anda e
  • 00:03:24
    memiliki pandangan lain Monggo silakan
  • 00:03:26
    untuk disampaikan di dalam kolom
  • 00:03:28
    komentar
  • 00:03:31
    definisi politik hukum beberapa pakar
  • 00:03:33
    memberikan eh pengertian ya atau
  • 00:03:36
    definisi terhadap politik hukum beberapa
  • 00:03:38
    diantaranya adalah mah MD Prof mah MD
  • 00:03:42
    Wah dan
  • 00:03:43
    profah menurut mah MD ya politik hukum
  • 00:03:47
    adalah legal po atau garis kebijakan
  • 00:03:49
    resmi tentang hukum yang akan
  • 00:03:52
    diberlakukan baik dengan pembuatan hukum
  • 00:03:54
    baru maupun dengan penggantian hukum
  • 00:03:56
    lama dalam rangka mencapai tujuan negara
  • 00:04:02
    kemudianikuk sebagai kebijakan dasar
  • 00:04:05
    yang menent arah B dan isi
  • 00:04:28
    hukumij memilih Tujuan sosial tertentu
  • 00:04:31
    politik adalah bidang yang berhubungan
  • 00:04:33
    dengan tujuan masyarakat sedangkan hukum
  • 00:04:35
    berhadapan dengan keharusan untuk
  • 00:04:38
    menentukan pilihan tentang tujuan atau
  • 00:04:40
    cara-cara yang akan dipakai untuk
  • 00:04:42
    mencapai tujuan masyarakat tersebut
  • 00:04:44
    sekilas tampak ada perbedaan dalam
  • 00:04:46
    memahami ya atau mendefinisikan politik
  • 00:04:48
    hukum dari tiga pakar ini akan tetapi
  • 00:04:51
    kalau kita perhatikan setidak tidaknya
  • 00:04:54
    persamaan diantara mereka adalah pada
  • 00:04:56
    dua aspek bahwa politik hukum itu
  • 00:04:59
    mencakup
  • 00:05:01
    eh adanya kebijakan lalu adanya tujuan
  • 00:05:05
    jadi Apun definisinya terkait dengan
  • 00:05:08
    politik hukum di dalamnya pasti ada
  • 00:05:11
    uraian tentang kebijakan yang dipilih
  • 00:05:13
    serta tujuan yang diingin dicapai atau
  • 00:05:16
    arah tujuan yang yang yang disasar oleh
  • 00:05:19
    pelaksana kebijakan tersebut jadi pada
  • 00:05:22
    dasarnyatik H merupakan kebijakan ya
  • 00:05:25
    yang menentukan bentuk dan isi dari
  • 00:05:28
    suatu hukum terentu dengan maksud untuk
  • 00:05:30
    mencapai tujuan sosial atau tujuan
  • 00:05:32
    bersama Nah inilah setidak-tidaknya
  • 00:05:34
    gambaran umum tentang politik hukum
  • 00:05:36
    definisi berdasarkan definisi-definisi
  • 00:05:39
    yang dikemukakan oleh para pakar anda
  • 00:05:41
    mungkin punya pandangan sendiri tentang
  • 00:05:43
    Apa definisi politik hukum itu silakan
  • 00:05:45
    di e komentari ya pada kolom komentar
  • 00:05:48
    yang tersedia di
  • 00:05:50
    bawah nah ketika
  • 00:05:53
    membicarakan politik dan hukum yang
  • 00:05:55
    kemudian
  • 00:05:56
    membentuk studi barutik hukum maka
  • 00:06:01
    eh pada dasarnya politik hukum adalah
  • 00:06:04
    irisan irisan dari studi politik dan
  • 00:06:06
    irisan tentang studi tentang
  • 00:06:08
    hukum Jadi jika politik itu berkaitan
  • 00:06:12
    dengan cara mencapai tujuanle setiap
  • 00:06:14
    pihak yang berkepentingan menurut sistem
  • 00:06:16
    terentu maka hukumal sistem yang
  • 00:06:20
    menyediakan kaidah yang bersifat
  • 00:06:21
    mengikat dan dapat dikenai
  • 00:06:23
    SSI Jika ada yang melanggar dengan
  • 00:06:26
    tujuan untuk mengatur interaksi sesama
  • 00:06:28
    manusia AG Saras dan covid kalau politik
  • 00:06:31
    menentukan tujuan sosial tertentu ya
  • 00:06:33
    tujuan dari suatu kegiatan
  • 00:06:35
    penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat
  • 00:06:37
    atau berbangsa maka hukum menyiapkan
  • 00:06:40
    kaidah untuk mengatur interaksi antar
  • 00:06:43
    sama manusia supaya
  • 00:06:44
    tertib kita ingat mungkin ya di dalam e
  • 00:06:47
    teori hukum ada teori tentang mekanisme
  • 00:06:50
    pengintegrasi jadi fungsi hukum adalah
  • 00:06:53
    mengintegrasikan subsistem-subsistem
  • 00:06:55
    sosial yang ada supaya Selaras supaya ee
  • 00:06:59
    dengan maksud tujuan yang telah
  • 00:07:00
    ditetapkan bersama itu dapat tercapai eh
  • 00:07:04
    dinamika politik sosial ekonomi budaya
  • 00:07:07
    itu harus Berjalan seiring Nah untuk
  • 00:07:09
    Berjalan seiring ini hukum mengambil
  • 00:07:12
    peran itu untuk mengatur interaksi eh eh
  • 00:07:16
    di antara sesama subsistem sosial itu
  • 00:07:19
    untuk ee mengintegrasikan ya
  • 00:07:21
    kepentingan-kepentingan yang semula
  • 00:07:23
    berbeda menuju satu
  • 00:07:25
    ee kepentingan yang lebih besar nah o
  • 00:07:29
    politik hukum inilah yang akan
  • 00:07:31
    memadukan politik hukum ini yang akan
  • 00:07:34
    eh mencari irisan atau benang merah
  • 00:07:37
    antara politik dan hukum sehingga muncul
  • 00:07:40
    suatu studi yang disebut dengan politik
  • 00:07:41
    hukum di dalam politik hukum inilah
  • 00:07:43
    nanti kita akan berbicara mengenai
  • 00:07:45
    kebijakan apa yang ideal atau sebaiknya
  • 00:07:48
    diambil untuk menentukan bentuk dan isi
  • 00:07:51
    dari suatu hukum atau isi dari peraturan
  • 00:07:54
    hukum itu Lalu tujuan apa yang ingin
  • 00:07:56
    kita capai nah polialiti hukum ini pada
  • 00:08:00
    dasarnya berakar juga dari sistem hukum
  • 00:08:02
    yang ada berakar dari nilai-nilai hukum
  • 00:08:04
    yang hidup di masyarakat sehingga boleh
  • 00:08:07
    jadi politik hukum di suatu negara
  • 00:08:09
    berbeda dengan di negara lain misalnya
  • 00:08:12
    kita di Indonesia itu politik hukumnya
  • 00:08:14
    berbeda dengan di Singapura misalnya
  • 00:08:16
    tentu berbeda dengan di Malaysia Tentu
  • 00:08:19
    juga kita berbeda dengan misalnya
  • 00:08:21
    negara-negara la yang punya sistem hukum
  • 00:08:25
    bered nah ruang lingkuptik hukum ini
  • 00:08:28
    menurut tiga yaitu pertama kebijakan
  • 00:08:31
    negara tentang hukum yang akan
  • 00:08:32
    diberlakukan atau tidak diberlakukan
  • 00:08:34
    dalam rangka pencapaian tujuan negara
  • 00:08:36
    yang kedua mengenai latar belakang
  • 00:08:38
    politik ekonomi sosial budaya atas
  • 00:08:41
    lahirnya produk huk jadi nilai-nilai di
  • 00:08:44
    masyarakat itu sangat menentukan ya E
  • 00:08:46
    bentuk dan isi dari hukum yang Sori
  • 00:08:49
    bentuk dan isi dari peraturan hukum yang
  • 00:08:51
    ada lalu kemudian apa sih tujuan dari
  • 00:08:53
    penegakan hukum itu ini eh tiga ruang
  • 00:08:56
    lingkup politik hukum yang akan dibahas
  • 00:08:58
    jadi ada kebijakan ada dasar dari
  • 00:09:00
    penentuan kebijakan itu maupun penentuan
  • 00:09:03
    isi lalu kemudian tujuan penegakan
  • 00:09:05
    hukumnya Seperti apa Inilah tiga ruang
  • 00:09:08
    lingkup kajian politik hukum Lalu
  • 00:09:10
    bagaimana dengan Prof sacipto menurut
  • 00:09:12
    sacipto ada empat ruang lingkup politik
  • 00:09:14
    hukum yang pertama adalah berkaitan
  • 00:09:17
    dengan
  • 00:09:18
    ee kapan ya dan bagaimana mengubah suatu
  • 00:09:21
    aturan hukum yang berlaku lalu pola
  • 00:09:24
    berulang Apa yang disepakati ya sebagai
  • 00:09:27
    cara konsisten untuk mencapai tujuan
  • 00:09:29
    kemudian Bagaimana penentuan cara
  • 00:09:31
    terbaik mencapai tujuan tersebut mungkin
  • 00:09:34
    kalau sekarang lagi tren itu ada omnib
  • 00:09:36
    la misalnya kita Satukan produk-produk
  • 00:09:39
    hukum yang berkaitan dengan satu aspek
  • 00:09:42
    misalnya aspek
  • 00:09:44
    investasiek pembangunan manusia kemudian
  • 00:09:47
    aspek peningkatan kesejahteraan
  • 00:09:49
    disatukan dalam satu omnias sehingga eh
  • 00:09:52
    ada keselarasan ya Ada kesinambungan
  • 00:09:56
    antara satu peraturan dengan peraturan
  • 00:09:57
    lain untuk mencapai tujuan
  • 00:10:00
    kemudian ini Tentunya berkaitan dengan
  • 00:10:02
    tujuan apa yang ingin dicapai dari
  • 00:10:04
    sistem hukum yang ada kalau ee sistem
  • 00:10:07
    hukum Indonesia tentu tujuan
  • 00:10:08
    tertingginya adalah mewujudkan keadilan
  • 00:10:10
    sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  • 00:10:12
    bagaimana mewujudkan keadilan sosial ini
  • 00:10:14
    ya banyak cara tadi melalui
  • 00:10:16
    pilihan-pilihan kebijakan kemudian
  • 00:10:18
    melalui pembentukan maupun pembaruan
  • 00:10:20
    aturan-aturan hukum yang
  • 00:10:23
    EE menyesuaikan dengan kebutuhan
  • 00:10:27
    masyarakat kemudian menurut Abdul Hakim
  • 00:10:30
    Garuda Nusantara R politik hukum itu ada
  • 00:10:32
    empat ya pertama pelaksanaan ketentuan
  • 00:10:34
    hukum yang telah ada secara konsisten
  • 00:10:36
    Kemudian yang kedua mengkaji tentang
  • 00:10:38
    pembangunan dan Pemban hukum sesuai
  • 00:10:40
    konteks sosial yang ada lalu penegasan
  • 00:10:43
    fungsi lembaga penegak hukum serta
  • 00:10:44
    pembinaan para anggotanya dan yang
  • 00:10:46
    keempat adalah peningkatan kesadaran
  • 00:10:48
    hukum masyarakat menurut persepsi elit
  • 00:10:50
    pengambil
  • 00:10:52
    kebijakan Nah sebagai ilmu kami memahami
  • 00:10:56
    politik hukum itu memiliki dua dua hal
  • 00:10:59
    yang sangat fundamental yang pertama itu
  • 00:11:01
    adalah cara atau metode yang kedua
  • 00:11:03
    adalah tujuan jadi dari studi politik
  • 00:11:06
    hukum ini kita ketahui ya Ada cara atau
  • 00:11:09
    metode yang digunakan untuk mencapai
  • 00:11:11
    tujuan hukum tertentu di dalam cara atau
  • 00:11:14
    metode ini ada dua unsur yang sangat
  • 00:11:16
    penting yaitu pelaksana dan yang kedua
  • 00:11:18
    adalah proses pelaksana ini
  • 00:11:21
    Eh bisa beberapa pihak misalnya
  • 00:11:25
    legislatif kita ya DPR kemudian ya
  • 00:11:29
    termasuk juga pemerintah sebagai
  • 00:11:31
    inisiator perundang-undangan lalu
  • 00:11:33
    kemudian masyarakat juga ya perwakilan
  • 00:11:35
    masyarakat juga dapat mengusulkan untuk
  • 00:11:38
    di ee apa dirancang suatu
  • 00:11:41
    perundang-undangan yang dibutuhkan Nah
  • 00:11:45
    dari pelaksana ini eh kita juga dapat
  • 00:11:48
    memahami bahwa eh politik hukum itu
  • 00:11:50
    tidak hanya berbicara tentang siapa yang
  • 00:11:53
    merumuskan atau mengesahkan suatu
  • 00:11:54
    undangund tapi juga siapa yang
  • 00:11:56
    melaksanakan dan menegakkan ee hukumnya
  • 00:11:59
    yang hukum di masyarakat nah penegakan
  • 00:12:02
    ini penegakan hukum ini melibatkan multi
  • 00:12:04
    stakeholders ada pengadilan ya kemudian
  • 00:12:06
    ada kepolisian ada Kejaksaan ada advokat
  • 00:12:09
    dan masyarakat sendiri pun juga sebagai
  • 00:12:11
    pelaksana dari eh hukum yang berlaku nah
  • 00:12:15
    bagaimana pembetulan hukum itu ada
  • 00:12:16
    beberapa model yang pertama adalah
  • 00:12:18
    legislasi ya legislasi itu
  • 00:12:20
    perundang-undangan legislasi ini
  • 00:12:22
    berangkat dari dua model yaitu
  • 00:12:23
    modifikasi dan kodifikasi kalau
  • 00:12:26
    modifikasi
  • 00:12:27
    ini nilai nilai yang ada di masyarakat
  • 00:12:30
    itu itu kemudian di eh sori eh
  • 00:12:34
    nilai-nilai dan aturan hukum yang sudah
  • 00:12:35
    ada itu kemudian disesuaikan dengan
  • 00:12:37
    tingkat kebutuhan mengenai norma hukum
  • 00:12:40
    Eh pada saat itu lalu kemudian ada
  • 00:12:43
    kodifikasi yaitu
  • 00:12:45
    mengumpulkan bisa berarti mengumpulkan
  • 00:12:47
    aturan-aturan yang sudah ada menghimpun
  • 00:12:49
    ke dalam satu kitab bisa juga eh
  • 00:12:52
    kodifikasi berarti nilai-nilai yang
  • 00:12:54
    hidup di masyarakat yang belum termaksud
  • 00:12:56
    dalam undang-undang itu diambil diangkat
  • 00:12:59
    menjadi suatu aturan yang berlaku di
  • 00:13:02
    negara tersebut sehingga menjadi Hum
  • 00:13:05
    adapun tujuan yang dicapai dari studi
  • 00:13:07
    politik hukumnya sama dengan tujuan
  • 00:13:08
    hukum P umumnya yang ser kita sering
  • 00:13:11
    kita perbincangkan yaitu keadilan
  • 00:13:13
    kepastian dan
  • 00:13:18
    kemanfaatan Nah ada beberapa kaidah
  • 00:13:21
    politik hukum nasional yang pertama
  • 00:13:23
    hukum nasal harus menaga
  • 00:13:28
    intean maupun teritori sesuai dengan
  • 00:13:30
    tujuan melindungi segenap bangsa dan
  • 00:13:32
    seluruh tumpah darah Indonesia sehingga
  • 00:13:35
    harus kita pahami bahwa produk
  • 00:13:36
    perundang-undangan kita produk
  • 00:13:38
    perundang-undangan di Indonesia harus
  • 00:13:40
    dapat mencerminkan upaya tersebut itu
  • 00:13:43
    menjaga integrasikan sebaliknya justru
  • 00:13:45
    menimbulkan disintegrasi
  • 00:13:47
    karenanya setiap undang-undang produk
  • 00:13:50
    perundang-undangan yang dibuat harus
  • 00:13:51
    memperhatikan keragaman yang ada harus
  • 00:13:54
    memperhatikan kepentingan-kepentingan
  • 00:13:55
    yang ada di masyarakat dan wajib untuk
  • 00:13:59
    eh apa istilahnya memberikan jalan
  • 00:14:01
    tengah atau mencari jalan tengah
  • 00:14:03
    terhadap perbedaan-perbedaan kepentingan
  • 00:14:04
    tersebut yang kedua hukum nasional harus
  • 00:14:07
    dibangun secara demokratis dan
  • 00:14:09
    nomokratis dalam arti harus mengundang
  • 00:14:12
    partisipasi dan menyerap aspirasi
  • 00:14:14
    masyarakat luas melalui
  • 00:14:16
    prosedur-prosedur dan mekanisme yangir
  • 00:14:18
    transparan dan ak dalam suu penyusunan
  • 00:14:21
    peraturan perundang-undang undang-undang
  • 00:14:23
    misalnya eh negara harus memastikan
  • 00:14:26
    bahwa partisipasi aktif masyarakat itu
  • 00:14:29
    Eh ada di dalam perumusan tersebut ya
  • 00:14:33
    penyerapan aspirasi ini bisa dilakukan
  • 00:14:35
    dengan berbagai cara misalnya melakukan
  • 00:14:37
    simposium seminar dan sebagainya yang
  • 00:14:39
    mengundang publik ya untuk mengomentari
  • 00:14:42
    draf atau rancangan suatu undang-undang
  • 00:14:44
    supaya menerima masukan menerima
  • 00:14:47
    rekomendasi atau hal-hal lain yang
  • 00:14:49
    berkaitan dengan penyempurnaan aturan
  • 00:14:51
    tersebut penyempurnaan rancangan
  • 00:14:53
    tersebut sehingga mampu mewakili
  • 00:14:55
    kepentingan seluruh rakyat Indonesia
  • 00:14:59
    yang ketiga hukum nasional harus mampu
  • 00:15:01
    menciptakan keadilan sosial yang
  • 00:15:03
    memperpendek gap atau jurang antara yang
  • 00:15:06
    kuat dan yang lemah serta memberi
  • 00:15:08
    proteksi khusus terhadap golongan yang
  • 00:15:11
    lemah dalam berhadapan dengan golongan
  • 00:15:12
    yang kuat baik di luar maupun dari dalam
  • 00:15:15
    negeri sendiri
  • 00:15:16
    jadi hukum kita dianggap baik jika ia
  • 00:15:19
    mampu menciptakan kesetaraan mampu
  • 00:15:22
    menciptakan
  • 00:15:23
    Keadilan keadilan di sini harus dipahami
  • 00:15:25
    eh sebagai sesuatu yang komprehensif ya
  • 00:15:29
    tidak hanya hasil akhir dari suatu
  • 00:15:31
    proses tapi bagaimana proses itu diawali
  • 00:15:33
    contoh misalnya negara harus memastikan
  • 00:15:36
    adanya keadilan dan kesetaraan akses
  • 00:15:39
    setiap lapisan masyarakat terhadap
  • 00:15:41
    keadilan contoh untuk berperkara di
  • 00:15:44
    pengadilan negara harus memastikan bahwa
  • 00:15:47
    masyarakat umum maupun masyarakat yang
  • 00:15:49
    termasuk dalam kelompok rentan seperti
  • 00:15:51
    disabilitas itu mampu mengakses eh
  • 00:15:54
    layanan pengadilan jangan sampai
  • 00:15:57
    pengadilan hanya menyiapkan sistem
  • 00:15:59
    layanan yang dapat diakses oleh
  • 00:16:02
    masyarakat umum sementara masyarakat
  • 00:16:04
    yang mengalami disabilitas misalnya
  • 00:16:06
    disabilitas disabilitas r dan sebagainya
  • 00:16:09
    itu tidak dapat mengakses karena tidak
  • 00:16:11
    disediakan atau tidak dimodifikasi Lan
  • 00:16:14
    tersebut sesuai kebutuhan atau
  • 00:16:16
    keadaanere kemudian hukum harus menjamin
  • 00:16:19
    toleransi beragama yang berkeadaban
  • 00:16:21
    antar pnya ini sangat pting untuk Diti
  • 00:16:24
    karena bagaimanun kita negara yang
  • 00:16:26
    berketuhanan yang
  • 00:16:27
    mah tidak eh hanya condong pada satu
  • 00:16:32
    agama tertentu tetapi pada agama-agama
  • 00:16:34
    yang memang secara
  • 00:16:35
    konstitusi atau secara normatif diakui
  • 00:16:38
    di negara
  • 00:16:39
    ini produk perundang-undangan tidak
  • 00:16:42
    boleh mendiskriminasi tidak boleh
  • 00:16:44
    mendiskreditkan salah satu agama maupun
  • 00:16:46
    pemeluk agama Sehingga produk-produk
  • 00:16:49
    tersebut terkesan mengekang kebebasan
  • 00:16:52
    beragam ini adalah sesuatu yang sangat
  • 00:16:54
    tidak boleh dan harus dihindari karena
  • 00:16:57
    eh selain ya kepentingan ee pemeluk
  • 00:17:00
    agama tersebut juga bertentangan secara
  • 00:17:03
    diametral ya dengan konstitusi kita yang
  • 00:17:06
    menjamin kemerdekaan dalam memeluk dan
  • 00:17:08
    menjalankan ajaran
  • 00:17:11
    agama
  • 00:17:13
    kemudian eh kerangka politik hukum
  • 00:17:16
    nasional itu pada dasarnya mencakup eh
  • 00:17:19
    tiga hal ya yang pertama hukum
  • 00:17:22
    determinan atas Politik
  • 00:17:24
    kegiatan-kegiatan Politik diatur oleh
  • 00:17:26
    dan harus tunduk pada aturan-aturan
  • 00:17:27
    hukum mungkin eh kita pada beberapa hal
  • 00:17:33
    sepakat bahwa hukum adalah produk
  • 00:17:34
    politik tetapi sekali hukum itu disahkan
  • 00:17:37
    atau diberlakukan maka sistem politik
  • 00:17:39
    yang ada penyelenggaraan kehidupan
  • 00:17:41
    bermasyarakat oleh pemerintah yang
  • 00:17:43
    berdaulat itu harus mengikuti Tata
  • 00:17:46
    aturan hukum yang inilah inti dari The
  • 00:17:49
    rule of la bahwa kegiatan
  • 00:17:50
    penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat
  • 00:17:53
    berbangsa dan dan bernegara itu
  • 00:17:55
    dibingkai oleh aturaningkai Oh norma
  • 00:17:58
    hukum yang yang menjaga agar setiap
  • 00:18:00
    pelaku pelaksana kekuasaan itu tidak
  • 00:18:03
    menyalahgunakan kekuasaan tersebut
  • 00:18:05
    Kemudian yang kedua politik determinan
  • 00:18:07
    atas hukum hukum merupakan hasil atas
  • 00:18:10
    kristalisasi dari kehendak-kehendak
  • 00:18:12
    politik yang saling berinteraksi dan
  • 00:18:13
    bersaing ini nanti akan kita bahas di
  • 00:18:15
    pertemuan berikutnya ya Bagaimana
  • 00:18:17
    konfigurasi politik itu menentukan
  • 00:18:19
    bentukuk tapi ingin kita tekankan bahwa
  • 00:18:23
    dalam konstruksi politik hukum nasional
  • 00:18:25
    sistem politik itu akan sangat
  • 00:18:27
    menentukan wajah hukum kita
  • 00:18:29
    kemudian Bagaimana kebiasaan-kebiasaan
  • 00:18:31
    dalam kegiatan politik itu juga akan
  • 00:18:33
    menentukan substansi dari politik tadi
  • 00:18:35
    Apakah ia
  • 00:18:38
    mewakili kepentingan seluruh masyarakat
  • 00:18:40
    Indonesia atau justru hanya
  • 00:18:42
    merefleksikan kepentingan atau keinginan
  • 00:18:44
    Dari sekelompok orang disebut dengan
  • 00:18:47
    oligarki jadi eh produk
  • 00:18:50
    perundang-undangan undang-undangan yang
  • 00:18:52
    ada saat ini itu bisa kita identifikasi
  • 00:18:55
    Apakah mewakili kepentingan masyarakat
  • 00:18:57
    atau hanya kepenting dengan kelompok
  • 00:18:59
    tertentu saja contoh
  • 00:19:01
    misalnya Bagaimana mengkaji politik
  • 00:19:04
    determinasi politik terhadap hukum itu
  • 00:19:06
    ee kita bisa lihat e beberapa
  • 00:19:09
    undang-undang yang dibatalkan seluruhnya
  • 00:19:12
    bukan dibatalkan satu dua pasal tapi
  • 00:19:13
    dibatalkan seluruhnya karena ternyata
  • 00:19:16
    substansi dari undang-undang tersebut
  • 00:19:17
    itu bertentangan dengan nilai-nilai
  • 00:19:20
    dasar kehidupan eh masyarakat kita
  • 00:19:22
    contoh ee undang-undang tentang badan
  • 00:19:25
    hukum pendidikan dulu itu dibatalkan
  • 00:19:26
    sepenuhnya karena mengarap pada upaya
  • 00:19:29
    privatisasi pendidikan yang berarti
  • 00:19:31
    bahwa negara cenderung ingin lepas
  • 00:19:33
    tangan terhadap Urusan pendidikan
  • 00:19:35
    sementara ini adalah kewajiban negara
  • 00:19:37
    jadi
  • 00:19:38
    Eh undang-undang ini dapat ditengah Rai
  • 00:19:42
    mewakili kepentingan tertentu Atau bisa
  • 00:19:46
    juga dianggap atau dipersepsikan sebagai
  • 00:19:48
    undang-undang ini merupakan refleksi
  • 00:19:50
    dari kehendak politik yang tidak sejalan
  • 00:19:52
    dengan cita-cita
  • 00:19:54
    konstitusi kemudian yang yang ketiga
  • 00:19:56
    kerangka politik hukum yang ketiga
  • 00:19:57
    adalah politik dan hukum sebagai
  • 00:19:59
    subsistem kemasyarakatan jadi
  • 00:20:03
    ee politik hukum itu nanti akan melihat
  • 00:20:06
    secara dinamis ya relasi antara politik
  • 00:20:09
    dan hukum di dalam di dalam suatu negara
  • 00:20:11
    dalam konteks Indonesia misalnya
  • 00:20:13
    keduanya ini bisa berada pada posisi
  • 00:20:15
    yang derajat determinasinya seimbang
  • 00:20:17
    antara satu dengan lainnya karena
  • 00:20:19
    meskipun hukum produk keputusan politik
  • 00:20:21
    tetapi begitu hukum diilakukan maka
  • 00:20:23
    semua kegiatan politik harus tunduk pada
  • 00:20:24
    aturan-aturan tersebut jadi ini lebih
  • 00:20:27
    bersifat interaksi interaksi ee yang eh
  • 00:20:31
    melihat konsekuensi dari diberlakukannya
  • 00:20:33
    hukum akan tetapi keseimbangan
  • 00:20:35
    determinasi antara politik dan hukum ini
  • 00:20:37
    juga dapat dilihat dari Bagaimana eh
  • 00:20:41
    sistem politik itu ya menentukan arah
  • 00:20:45
    kebijakan menentukan bentuk dan isi dari
  • 00:20:48
    e produk hukum kita berdasarkan aspirasi
  • 00:20:51
    masyarakat jadi ee meskipun kekuasaan
  • 00:20:55
    ini dijalankan oleh segelintir orang
  • 00:20:57
    tetapi mereka secara sadar ee mengakui
  • 00:21:00
    bahwa ini adalah amanah dari rakyat atas
  • 00:21:04
    dasar kedaulatan rakyat Pemegang
  • 00:21:05
    kedaulatan sesungguhnya adalah rakyat
  • 00:21:08
    sehingga eh kekuasaan politik ini harus
  • 00:21:10
    berjalan di atas e bingkai kepentingan
  • 00:21:14
    rakyat tersebut
  • 00:21:16
    Nah dengan konstruksi seperti ini maka
  • 00:21:19
    politik dan hukum memiliki determinasi
  • 00:21:21
    yang seimbang sehingga politik juga
  • 00:21:24
    diberikan kekuasaan sedemikian rupa yang
  • 00:21:27
    EE dijalankan oleh EE elit-elit
  • 00:21:30
    kekuasaan tersebut Menurut ketentuan
  • 00:21:32
    atau prinsip-prinsip hukum yang ada nah
  • 00:21:34
    kalau kondisi seimbang ini yang yang
  • 00:21:36
    terjadi maka ee bisa dipastikan
  • 00:21:39
    produk-produk hukum yang dihasilkan juga
  • 00:21:41
    mewakili kepentingan bersama mewakili
  • 00:21:44
    kepentingan seluruh rakyat
  • 00:21:48
    Indonesia jadi untuk didiskusikan Eh
  • 00:21:51
    rekan-rekan sekalian kita coba cek ya
  • 00:21:54
    atau kita coba perhatikan beberapa fakta
  • 00:21:56
    terkait dengan perlindungan data pribadi
  • 00:21:58
    ini ini adalah satu topik kecil yang
  • 00:22:00
    akan kita bahas kondisi faktual
  • 00:22:02
    penindungan data pribadi saat ini adalah
  • 00:22:05
    terjadi berbagai kebocoran data pribadi
  • 00:22:07
    yang merugikan jutaan rakyat Indonesia
  • 00:22:09
    contoh contoh kasusnya adalah kebocoran
  • 00:22:12
    data BPJS Kesehatan tahun 2021 kemudian
  • 00:22:15
    data Tokopedia 2020 Ind 2022 KP 2022 BS
  • 00:22:20
    2023 dan pesat data nasional sementara
  • 00:22:22
    2024 padahal telah ada undang-undang
  • 00:22:23
    nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan
  • 00:22:27
    data pribadi ini bisa eh Bapak Ibu kaji
  • 00:22:30
    ya Buat suatu tulisan kira-kira ya
  • 00:22:33
    kenapa ya Yang bisa dibahas ya yang
  • 00:22:35
    pertama Kenapa terjadi kebocoran data
  • 00:22:37
    yang masih masih terjadi kebocoran data
  • 00:22:40
    pada kasus-kasus tersebut dan yang kedua
  • 00:22:43
    Apakah perangkat undang-undang
  • 00:22:44
    perlindungan data pribadi kita sudah
  • 00:22:46
    memadai yang ketiga terhadap perugian
  • 00:22:48
    yang dialami masyarakat Bagaimana
  • 00:22:50
    seharusnya pertanggung jawaban negara
  • 00:22:52
    mungkin teman-teman e mengalami sendiri
  • 00:22:55
    ya nomor-nomornya itu telah dimiliki
  • 00:22:57
    oleh beberapa pihak di penawaran a
  • 00:23:00
    penawaran B penawaran asuransi penawaran
  • 00:23:02
    ini dan sebagya investasi yang kita
  • 00:23:04
    sendiri tidak tahu kok bisa data kita
  • 00:23:07
    dimiki
  • 00:23:10
    iniaha itua pribadi kita telahebar piara
  • 00:23:14
    tidak
  • 00:23:17
    bertangungimhusartanggungwabkan ini
  • 00:23:19
    atautinya memulkan kugi yang
  • 00:23:27
    di diskusikan Bagaimana seharusnya
  • 00:23:29
    politik hukum perlindungan data pribadi
  • 00:23:31
    di Indonesia nah ini contoh diskusi
  • 00:23:34
    kasus mudah-mudahan ee pemaparan tadi
  • 00:23:37
    bisa sedikit membuka ya
  • 00:23:39
    Eh wawasan kita bersama mengenai eh
  • 00:23:43
    kerangka kerangka metodik ya kerangka
  • 00:23:46
    epistemologi tentang politik hukum dan
  • 00:23:48
    pada pertemuan berikutnya kita akan
  • 00:23:50
    bahas hal-hal yang jauh lebih
  • 00:23:53
    mendalamtik demikian
  • 00:23:56
    eh dari saya ya semoga bermanfaat salam
  • 00:24:00
    the one minute oflo
Etiquetas
  • politik hukum
  • hukum
  • kebijakan hukum
  • pembangunan hukum
  • pendidikan hukum
  • perlindungan data pribadi
  • partisipasi masyarakat
  • sistem politik
  • undang-undang
  • keadilan sosial