00:00:08
Indonesia negara indah dengan kekayaan alamnya yang melimpah
00:00:14
negara ini memiliki berbagai sumber daya
00:00:16
yang menjadi primadona di panggung dunia
00:00:19
sumber daya ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi
00:00:23
tetapi juga berperan penting dalam berbagai industri global
00:00:30
seperti yang kita tahu
00:00:32
Indonesia kaya akan berbagai jenis mineral dan logam
00:00:36
seperti nikel, tembaga, emas, perak, timah
00:00:40
bauksit dan batu bara
00:00:43
selain itu negara ini juga memiliki cadangan minyak bumi
00:00:47
dan gas alam yang cukup besar
00:00:51
meskipun produksi minyak bumi Indonesia
00:00:54
tidak lagi sebesar beberapa tahun lalu
00:00:57
namun minyak dan gas bumi
00:00:58
masih merupakan komoditas ekspor yang cukup penting
00:01:02
Indonesia juga memiliki potensi panas bumi yang besar
00:01:06
yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif
00:01:10
yang ramah lingkungan
00:01:14
dilihat dari sudut manapun
00:01:16
Indonesia seharusnya sudah bisa menjadi negara yang maju
00:01:20
dengan rakyat yang hidup dalam taraf yang lebih baik
00:01:27
namun sebaliknya
00:01:28
dengan kekayaan alam yang begitu melimpah
00:01:31
sebagian besar masyarakat Indonesia
00:01:33
ternyata masih hidup di dalam kemiskinan
00:01:37
salah satu penyebab utamanya adalah tindakan korupsi
00:01:41
yang dilakukan oleh segelintir orang
00:01:43
yang memiliki kekuasaan
00:01:48
lalu benarkah di Indonesia
00:01:51
perilaku korupsi sudah menjadi budaya
00:01:53
yang sudah ada sejak zaman dahulu
00:02:28
apa yang pertama kali terlintas di kepala kalian
00:02:31
ketika mendengar kata korupsi
00:02:37
korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan
00:02:42
untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu
00:02:46
tindakan ini melibatkan unsur penyelewengan
00:02:49
atau penyalahgunaan uang negara
00:02:52
perusahaan atau organisasi untuk kepentingan yang tidak sah
00:02:57
definisi lainnya dari korupsi
00:02:59
disampaikan oleh World Bank pada tahun 2000
00:03:02
bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik
00:03:05
untuk keuntungan pribadi
00:03:08
definisi World Bank ini
00:03:09
menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi
00:03:15
kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin
00:03:17
yaitu "corruptio" yang berarti kebusukan
00:03:21
keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap
00:03:25
tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian
00:03:29
kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia
00:03:32
melalui bahasa Belanda yaitu "corruptie"
00:03:38
saat ini korupsi menjadi persoalan serius
00:03:41
bagi setiap negara di dunia termasuk Indonesia
00:03:46
pada tahun 2024 lalu
00:03:48
jaringan global anti korupsi Transparency International
00:03:52
merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK
00:03:55
di 180 negara di dunia
00:03:58
survei tersebut memberikan peringkat
00:04:00
kepada 180 negara di seluruh dunia
00:04:04
memberikan masing-masing skor
00:04:05
dari 0 yang berarti sangat korup
00:04:08
hingga skor 100 yang berarti sangat bersih
00:04:13
berdasarkan data tersebut
00:04:15
Indonesia berada di urutan ke-99 dari 180 negara
00:04:20
dengan skor IPK 37
00:04:23
membuat peringkat Indonesia naik dari 115 pada tahun 2023
00:04:28
menjadi peringkat 99 pada tahun 2024
00:04:33
jika dibandingkan dengan negara asean lainnya
00:04:36
peringkat IPK Indonesia jauh
00:04:38
di bawah negara tetangga seperti Singapura
00:04:41
Malaysia, Vietnam dan bahkan dari Timor Leste
00:04:46
Singapura berada di peringkat teratas negara asean
00:04:50
dengan IPK 84 dari skala 100
00:04:54
dan mendapatkan peringkat ke-3
00:04:56
negara dengan IPK tertinggi di dunia
00:04:59
sementara itu
00:05:00
Malaysia memiliki IPK dengan skor 50
00:05:03
Timor Leste dengan IPK 44
00:05:06
dan Vietnam dengan skor 40
00:05:13
lalu benarkah korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia
00:05:18
dan pantaskah budaya ini untuk tetap dilestarikan
00:05:48
budaya korupsi di Indonesia seringkali menjadi topik perdebatan
00:05:52
dan kontroversi di kalangan masyarakat
00:05:55
terutama karena kecenderungan korupsi
00:05:57
yang terus berlangsung di berbagai sektor
00:06:01
beberapa ahli mengatakan bahwa budaya korupsi di Indonesia
00:06:05
diwariskan dari masa penjajahan Belanda
00:06:09
sejak zaman kolonial
00:06:10
praktek korupsi telah terjadi di Indonesia
00:06:14
namun pendapat tentang apakah budaya korupsi Indonesia
00:06:18
diwariskan dari masa penjajahan Belanda
00:06:21
masih menjadi topik perdebatan
00:06:23
di kalangan ahli sejarah dan sosiolog
00:06:31
ada beberapa argumen yang mendukung pandangan
00:06:34
bahwa budaya korupsi di Indonesia
00:06:36
diwariskan dari penjajahan Belanda
00:06:38
dan ada juga argumen yang menentang pandangan tersebut
00:06:43
pendukung pandangan tersebut berargumen
00:06:45
bahwa korupsi di Indonesia
00:06:47
dimulai pada masa penjajahan Belanda
00:06:50
ketika sistem feodal dan nepotisme diterapkan
00:06:54
selama masa penjajahan
00:06:56
Belanda memperkenalkan praktek-praktek korupsi
00:06:59
seperti pungutan liar dan suap
00:07:01
yang dilakukan oleh pegawai pemerintah Belanda
00:07:04
dan penguasa lokal
00:07:06
selain itu sistem birokrasi yang dibangun oleh Belanda
00:07:10
memberikan banyak kesempatan untuk korupsi dan nepotisme
00:07:15
hal tersebut juga serupa dengan apa
00:07:17
yang pernah diungkapkan oleh subkoordinator
00:07:19
pusat studi arsip pemberantasan korupsi yaitu Dharwis Yacob
00:07:25
menurutnya kasus korupsi di Indonesia sudah ada sejak era VOC
00:07:30
hal itu terlihat dari laporan VOC
00:07:32
tentang korupsi di berbagai daerah
00:07:34
baik yang dilakukan oleh bupati
00:07:36
atau orang-orang di pemerintahan kolonial Belanda
00:07:47
selain teori tersebut
00:07:48
ada juga teori yang menyebutkan
00:07:50
bahwa praktek korupsi sudah ada
00:07:52
sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara
00:07:56
jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda
00:07:59
dikutip dari laman aclc.kpk.go.id
00:08:04
dituliskan bahwa perilaku korupsi di Indonesia
00:08:07
sudah ada sejak masa kerajaan
00:08:09
pada masa kerajaan
00:08:11
praktek korupsi sudah mulai terlihat
00:08:14
terutama dalam bentuk pungutan pajak atau upeti
00:08:17
yang memberatkan rakyat
00:08:20
para penguasa dan pejabat kerajaan
00:08:22
seringkali memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri
00:08:26
dengan memaksa rakyat memberikan upeti yang berlebihan
00:08:30
para pejabat kerajaan
00:08:32
sering menyalahgunakan wewenang mereka
00:08:34
dengan meminta upeti atau pajak
00:08:36
yang lebih besar dari yang seharusnya kepada rakyat
00:08:40
ini sering terjadi dalam sistem feodal
00:08:43
di kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya dan Mataram
00:08:50
meskipun praktek korupsi sudah ada
00:08:52
sejak sebelum kedatangan bangsa Belanda
00:08:55
namun selama masa penjajahan Belanda
00:08:58
praktek korupsi menjadi lebih terstruktur dan sistematis
00:09:02
sistem feodal dan nepotisme
00:09:04
yang diterapkan oleh pemerintah kolonial
00:09:07
memperkuat budaya korupsi yang sudah ada
00:09:11
pegawai pemerintah Belanda dan penguasa lokal
00:09:14
sering melakukan pungutan liar dan suap
00:09:16
serta sistem birokrasi yang dibangun oleh Belanda
00:09:20
memberikan banyak kesempatan untuk praktek korupsi
00:09:26
perilaku koruptif bangsawan Nusantara
00:09:28
juga pernah ditulis oleh gubernur jenderal Inggris
00:09:31
yaitu Thomas Stamford Raffles
00:09:33
dalam bukunya yang berjudul History Of Java
00:09:38
salah satu hal menarik dalam bukunya tersebut
00:09:40
dituliskan bahwa adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta
00:09:44
memelihara sanak atau abdi dalem
00:09:47
yang pada umumnya abdi dalem lebih suka
00:09:50
mendapat atau mencari perhatian majikannya
00:09:53
akibatnya abdi dalem lebih suka mencari muka
00:09:56
atau berperilaku oportunis
00:09:59
tidak jarang abdi dalem juga melakukan korupsi
00:10:02
dalam mengambil upeti dari rakyat
00:10:04
yang akan diserahkan kepada penguasa wilayah mereka
00:10:10
guru besar Fakultas ilmu budaya Universitas Indonesia
00:10:14
Djoko Marihandono
00:10:16
melalui paper yang bertajuk "Daendels Effort To Abolish Corruption"
00:10:20
yang ditulis pada tahun 2006
00:10:22
untuk seminar Belanda di Indonesia
00:10:25
menyebutkan bahwa korupsi sudah ada
00:10:27
sejak zaman pemerintahan Daendels
00:10:31
dalam artikel ilmiah itu
00:10:33
Djoko mengungkapkan bagaimana Daendels
00:10:36
mengawasi korupsi produk agraris
00:10:38
yang merupakan primadona pulau Jawa
00:10:42
dalam paper nya tersebut dituliskan
00:10:44
bahwa upaya mencurangi pemerintah terlihat oleh Daendels
00:10:48
ketika para petani menyerahkan hasil produk mereka
00:10:51
ke gudang pusat melalui bupati
00:10:54
berat produk yang diserahkan oleh petani kepada bupati
00:10:58
adalah 160 ton per pikul
00:11:01
bupati kemudian menyerahkan hasil produk kepada residen
00:11:05
sebanyak 120 ton per pikul
00:11:08
sampai akhirnya
00:11:09
produk yang masuk ke gudang pusat hanya 100 ton per pikul
00:11:13
artinya ada pengurangan 20 ton setiap pikulnya
00:11:19
kata Djoko
00:11:20
ternyata ada pengurangan berat sampai di gudang
00:11:23
dan lebih dari 30 produk mengalami penyusutan
00:11:27
rupanya petugas-petugas itu korupsi lagi
00:11:31
oleh karena itu
00:11:32
Daendels menetapkan aturan
00:11:34
mulai dari awal masuk sampai ke gudang pusat
00:11:37
berat produk yang diserahkan harus 120 ton
00:11:40
per pikulnya tanpa pengurangan
00:11:43
selain terjadi penyusutan komoditi dagang
00:11:46
di masa Daendels juga terjadi pembalakan hutan
00:11:51
Daendels memberikan sanksi berat bagi mereka
00:11:53
yang curang terhadap hasil bumi dan juga hutan
00:12:11
praktek korupsi juga masih terjadi
00:12:13
setelah Indonesia terbebas dari penjajahan
00:12:16
era orde lama
00:12:18
yang dipimpin oleh presiden Soekarno
00:12:20
dari tahun 1945 hingga tahun 1966
00:12:25
ditandai dengan berbagai tantangan politik, ekonomi dan sosial
00:12:31
meskipun semangat anti korupsi
00:12:33
digaungkan dalam retorika pemerintahan
00:12:35
kenyataannya praktek korupsi tetap terjadi
00:12:38
dan semakin berkembang
00:12:40
para pejabat sering menyalahgunakan jabatan mereka
00:12:43
untuk mendapatkan keuntungan pribadi
00:12:46
termasuk menerima suap
00:12:47
dalam proses perizinan dan pengadaan barang
00:12:52
pada tahun 1957
00:12:54
Soekarno membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN
00:12:58
untuk membersihkan birokrasi dari unsur-unsur korupsi
00:13:02
namun kinerja PARAN tidak efektif
00:13:05
karena kurangnya independensi dan tekanan politik
00:13:09
pada tahun 1963 dibentuk Komando Tertinggi Retooling
00:13:14
Aparatur Revolus iatau KOTRAR untuk menindak pejabat korup
00:13:18
tetapi lembaga ini juga tidak berjalan efektif
00:13:21
karena korupsi telah merasuk
00:13:23
ke dalam sistem politik dan pemerintahan
00:13:27
hingga saat ini
00:13:28
budaya korupsi di Indonesia masih berlangsung
00:13:31
dan penting untuk diakui
00:13:33
bahwa korupsi telah menjadi masalah serius di Indonesia
00:13:37
kerugian negara akibat korupsi di Indonesia
00:13:40
menjadi persoalan serius yang telah berlangsung lama
00:13:46
berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch atau ICW
00:13:50
sepanjang periode 2013 hingga tahun 2022 saja
00:13:56
total kerugian negara akibat korupsi
00:13:58
tercatat mencapai 238,14 triliun rupiah
00:14:05
apakah budaya ini patut untuk tetap dilestarikan
00:14:12
terima kasih sudah menonton
00:14:14
dan tunggu video dari kami selanjutnya