00:00:00
di
00:00:00
[Musik]
00:00:02
seluruh umur muda bergantung kita
00:00:06
lanjutkan lagi
00:00:08
pembahasan kita tentang
00:00:10
[Musik]
00:00:14
hukum hubungan keuangan pusat dan daerah
00:00:20
jadi kita lihat lagi dari paganini
00:00:24
Bagaimana pembagian urusan pemerintahan
00:00:26
daerah
00:00:27
sebagaimana diatur di dalam
00:00:29
undang-undang nomor 23
00:00:32
tahun 2014 tentang
00:00:36
pemerintahan daerah
00:00:38
di sini
00:00:41
Hai diatur
00:00:43
misalnya
00:00:47
kenali dengan desentralisasi
00:00:50
kemudian juga
00:00:51
diatur tentang otonomi daerah
00:00:55
[Musik]
00:00:59
Kemudian
00:01:01
juga diatur tentang urusan wajib dan
00:01:06
pilihan
00:01:06
[Musik]
00:01:10
untuk urusan wajib yang terkait dengan
00:01:15
pemerintah daerah
00:01:17
ini diatur di pasal 12 hatinya
00:01:20
pendidikan kesehatan kemudian ke
00:01:24
pekerjaan umum
00:01:26
Hai kemudian juga
00:01:28
[Musik]
00:01:32
ketentraman ya tertiban perlindungan
00:01:35
masyarakat
00:01:36
dan sosial ini yang menjadi urusan wajib
00:01:40
dari pemerintah daerah
00:01:44
Kemudian urusan wajib yang tidak terkait
00:01:47
dengan pemerintah daerah
00:01:48
[Musik]
00:01:50
pemaaf bukan berdaya layanan dasar mati
00:01:53
Jadi urusan wajib yang tidak terkait
00:01:54
dengan
00:01:56
pelayanan dan pelayanan dasar banget ya
00:01:59
dia terendah
00:02:01
yaitu tenaga kerja ya pemberdayaan
00:02:04
perempuan
00:02:05
pangan Pertanahan lingkungan hidup ya
00:02:08
administrasi kependudukan
00:02:11
dan capaian dan pemberdayaan masyarakat
00:02:16
ya model yang penduduk Perhubungan
00:02:19
komunikasi ya usaha kecil menengah
00:02:22
koperasi penanaman modal olahraga statis
00:02:26
persandian kebudayaan pokok perpustakaan
00:02:29
kearsipan ya kemudian yang menjadi
00:02:31
urusan pilihannya apa sih urusan pilihan
00:02:34
itu Jadi urusan pilihan itu tergantung
00:02:37
karakteristik dan keunggulan daerah
00:02:40
sehingga tidak wajib pelaksanaannya
00:02:43
berdasarkan ya
00:02:46
Eh sistem pemerintahan yang ditetapkan
00:02:50
oleh pusat
00:02:51
[Musik]
00:02:54
FirmanNya
00:02:58
Apa itu urusan pilihan itu pertanian
00:03:01
kehutanan
00:03:02
energi pariwisata Ayah lautan
00:03:05
perdagangan Perindustrian dan
00:03:07
Transmigrasi
00:03:08
Hai berikutnya
00:03:10
[Musik]
00:03:16
Hai kue
00:03:19
sagon bahas tentang
00:03:21
[Musik]
00:03:22
konsepsi hubungan keuangan pusat daerah
00:03:26
ya
00:03:29
sini ada beberapa konsep yang harus kita
00:03:31
pahami ya Yang pertama adalah
00:03:37
konsep desentralisasi sebagai alat untuk
00:03:41
mencapai tujuan politik tertentu dan
00:03:44
sekaligus alat untuk
00:03:46
pencapaian tujuan bernegara yaitu
00:03:48
meningkatkan pelayanan publik dan
00:03:51
kesejahteraan masyarakat ya
00:03:57
Hai kemudian
00:03:59
dengan desentralisasi
00:04:01
maka kewenangan penyelenggaraan
00:04:03
pemerintah di bagi dan diserahkan ke
00:04:07
pada daerah jadi inilah konsep dari bisa
00:04:11
terealisasi Apa itu
00:04:14
membaginya membaginya
00:04:17
membagi apa
00:04:19
kewenangan penyelenggaraan pemerintah
00:04:21
sebagian kepada daerah
00:04:24
Kemudian ada yang namanya pembagian
00:04:26
tugas atau urusan yang jelas antara
00:04:30
berbagai level pemerintahan jadi ini
00:04:33
merupakan hal yang mutlak yang pertama
00:04:35
kali harus dipenuhi
00:04:38
dan
00:04:40
berikutnya
00:04:43
Adanya
00:04:44
kejelasannya pembagian tugas
00:04:47
dan urusan ya yang berkonsekuensi
00:04:52
langsung pada penjelasan
00:04:55
Hai pembagian tugas belanja publik jadi
00:04:57
memang kejelasan dari pembagian fungsi
00:04:59
tugas dan fungsi nantinya akan menjadi
00:05:03
berimplikasi kepada kejelasan anggaran
00:05:06
tentunya ya terutama mengenai anggaran
00:05:08
belanjanya ya expert dicuri science
00:05:13
sehingga tentunya membina meminimalisir
00:05:16
tumpang tindih pembebanan belanja ya
00:05:20
antara level pemerintahan yaitu
00:05:23
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
00:05:25
jangan sampai satu fungsi ya satu
00:05:29
kegiatan dengan program itu didanai oleh
00:05:35
anggaran yang tumpang tindihnya tentunya
00:05:37
nih sangat berpotensi terjadinya
00:05:40
inefisiensi yang Bahkan
00:05:42
kerugian negara eh teman-teman
00:05:44
konsekuensi dari angka PD
00:05:48
berikutnya Cukup eh pembagian sumber
00:05:53
penerimaannya revenue
00:05:55
wood juga tapi Digo sumber-sumber
00:05:57
penerimaan negara
00:05:59
menyesuaikan dengan beban urusan yang
00:06:03
telah diserahkan jadi prinsip money
00:06:06
follow function juga
00:06:07
berimplikasi pada nanti pembagian
00:06:10
sumber-sumber pekrimeme negara atau
00:06:12
alokasi alokasi dari penerimaan
00:06:15
sungguh sebagai sumber dari
00:06:17
pembiayaan tentunya harus nih
00:06:21
eh
00:06:22
Harmon apa namanya
00:06:25
harus dikaitkan dengan
00:06:28
eh beban ya urusan yang tadi diserahkan
00:06:33
kepada masing-masing daerah dia
00:06:35
smartphone-nya kita lihat bagaimana
00:06:36
rumusannya Seperti ponsel si Dasar
00:06:41
lo berikutnya yang menjadi konsepsi dari
00:06:44
hubungan keuangan
00:06:46
pusat dan daerah
00:06:48
Dimana titik beban desentralisasi fiskal
00:06:52
adalah dosen
00:06:55
bisa sih di sisi pengeluaran Nadia
00:06:58
jadi titiknya adalah di pengeluaran
00:07:02
sebenernya titik beratnya
00:07:05
desentralisasi di pada bidang
00:07:07
pengeluaran jadinya Ati memang
00:07:08
memberikan
00:07:09
ke pelimpahan
00:07:12
tugas
00:07:14
ataupun wewenang dia termasuk juga
00:07:18
eh apa namanya
00:07:21
[Musik]
00:07:25
kemandirian ya aja kemandiriannya
00:07:27
kemandirian kepada daerah di bidang
00:07:31
pengeluaran
00:07:33
hadiah-hadiah tanggung jawab ya tanggung
00:07:37
jawab hukum
00:07:39
keuangan negara ya kepada pemerintah
00:07:43
daerah di bidang pengeluaran
00:07:48
titik beratnya di sini Hal ini dilakukan
00:07:51
kepada daerah dengan diberikan transfer
00:07:54
dana yang rela Hai semuanya karena nanti
00:07:58
pembebanannya kepada daerah otomatis
00:08:01
implikasi dari kebijakan atau konsepsi
00:08:04
tersebut yang harus diberikan juga
00:08:06
sumber penerimaan berupa transfer daerah
00:08:08
yang relatif besar weh tentunya harus
00:08:12
sebanding dengan kewenangan
00:08:14
kewenangan juga harus luas kondangan
00:08:17
Untuk apa untuk melakukan
00:08:18
kegiatan dan untuk melakukan
00:08:22
pendanaannya pengeluaran
00:08:24
sesuai dengan prioritas dan kebutuhan
00:08:26
daerah pihak temen-temen
00:08:29
kemudian juga tentunya harus didukung
00:08:32
pemberian kewenangan pungutan perpajakan
00:08:36
Daerah dan Retribusi Daerah
00:08:40
Ya udah bener yah konsep kemandirian ya
00:08:44
atau konsep eh desentralisasi ini
00:08:48
benar-benar
00:08:49
nih implementasikan dalam bentuk otonomi
00:08:52
daerah yang seluas-luasnya kecil yang
00:08:55
membedakan dengan di era sebelum
00:08:58
Reformasi ya kita sudah mengenal yang
00:09:02
namanya otonomi daerah tapi memang pada
00:09:04
prakteknya
00:09:05
ya masih sangat tergantung ataupun masih
00:09:09
tersentralisasi di pusat gitu ya ini
00:09:14
membedakan dengan konsepsi yang ada di
00:09:17
era reformasi apalagi sekarang sudah
00:09:19
masuk ke ra
00:09:21
eh berikutnya gitu ya yaitu adanya
00:09:26
otonomi daerah yang di diperluas dia
00:09:30
teman
00:09:31
[Musik]
00:09:33
kemudian
00:09:36
sesuai dengan esensi dari otonomi daerah
00:09:38
maka sebagian besar dukungan dan nyatuin
00:09:42
berbentuk block grants ia hatinya bebas
00:09:46
digunakan oleh daerah tentunya tetap
00:09:50
melekat aspek pertanggungjawaban
00:09:51
keuangan negara yang tapi dari segi
00:09:53
kebijakan ya dari segi
00:09:57
Eh Pak namanya
00:10:01
perencanaan gitu ya termasuk juga
00:10:04
penyusunan anggaran yang diberikan
00:10:08
kepada daerah itu Block grants didukung
00:10:13
juga dengan spesifik Brands yang
00:10:15
berfungsi untuk pengawal hadiah jadi
00:10:18
tidak hanya diberikan kebebasan dalam
00:10:20
bentuk block grants ada juga ya dalam
00:10:24
bentuk spesifik Grand satinya
00:10:27
fungsinya untuk ya pengawal prioritas
00:10:30
nasional ya juga kita kenal dengan
00:10:33
istilah tugasnya tugas perbantuan untuk
00:10:37
mengawal prioritas nasional dan
00:10:40
kesetaraan kualitas layanan publik
00:10:42
antar-antar daerah lihat teman-teman ya
00:10:45
itulah yang harus dipahami
00:10:48
dari konsepsi hubungan keuangan
00:10:52
[Musik]
00:10:53
pemerintah pusat dan daerah
00:10:56
[Musik]
00:11:06
berikutnya
00:11:08
berikutnya kita lihat
00:11:12
konsepsi keuangan pusat-daerah juga dari
00:11:15
segi pinjaman ya Libra daerah untuk
00:11:18
mendorong perekonomian dapat melakukan
00:11:20
pinjaman tentunya dan dengan mekanisme
00:11:22
persetujuan dari
00:11:24
DPRD
00:11:26
untuk di level
00:11:29
daerah help dirumahnya
00:11:35
[Musik]
00:11:40
I
00:11:41
like Masih lanjut Bagaimana mekanismenya
00:11:43
tapi dikonsumsi dasarnya dulu Ini kita
00:11:46
lihat gambarnya hehehe dari gambar ini
00:11:48
bisa kita
00:11:50
pahami ya bahwa keuangan negara itu ya
00:11:54
dipetik Lola oleh dua tingkatan atau dua
00:11:59
level yaitu level pusat
00:12:01
dalam bentuk APBN ya dikelola dan
00:12:04
dipertanggungjawabkan kepada DPR
00:12:06
selain itu juga di level daerah ya dalam
00:12:12
bentuk ah APBD yang nantinya akan
00:12:15
dipertanggungjawabkan yah kepada siapa
00:12:18
kepada
00:12:19
DPRD Ir
00:12:21
Hai
00:12:22
aku dia teman-teman
00:12:26
nah Selain itu yang perlu dipahami
00:12:30
hubungan antara Google keuangan pusat
00:12:34
dan daerah ini ada yang namanya
00:12:37
dana-dana ya dalam bentuk ya transfer ke
00:12:43
ke daerah
00:12:45
kita mengenal yang namanya dana
00:12:48
dekonsentrasi ya kemarin sudah kita
00:12:50
bahas
00:12:51
Hai kemudian ada yang namanya dana
00:12:53
desentralisasi ya
00:12:56
kemudian ada lagi yang namanya dana
00:12:59
tugas pembantuan
00:13:01
ya Nah untuk dana dekonsentrasi atau
00:13:06
dana tugas pembantuan ini merupakan
00:13:09
ya
00:13:15
apa Dana transfer ke daerah ini dikelola
00:13:19
ya oleh Gubernur ya aku bupati atau
00:13:22
walikota namun ya dipertanggungjawabkan
00:13:26
juga kepada
00:13:28
kementerian atau lembaga yang
00:13:31
memberikan ya transfer tersebut
00:13:36
[Musik]
00:13:40
jadi ada anaknya pada dekonsentrasi dan
00:13:43
tugas mati takkan bahasa satunya
00:13:46
Sekarang kita akan fokus dulu ke dana
00:13:49
desentralisasi ya
00:13:51
the
00:13:52
00:13:54
jadi kalau kita lihat dari dana
00:13:56
desentralisasi ini
00:13:58
tetap melanjutkan namanya money follow
00:14:01
function jadi uang ya ataupun dana ya
00:14:04
itu tetap harus
00:14:06
ya
00:14:09
harus
00:14:11
berpedoman nya berkaitan ya
00:14:14
harus didasarkan kepada fungsi-fungsi
00:14:17
yang ada di daerah
00:14:21
Maka kalau kita lihat di sini ya
00:14:23
pemerintah pusat
00:14:25
gitu ya
00:14:28
memberikan sumber pendanaan kepada
00:14:31
pemerintah daerah
00:14:33
ya tergantung pada APBN tentunya Ya
00:14:37
kembali lagi APBN nanti ya
00:14:38
Hai jadi modellidu DP BBM
00:14:41
di APBN nanti akan dialokasikan belanja
00:14:45
ya sumber pendanaan kepada daerah
00:14:48
tentunya dilihat dari masing-masing
00:14:51
daerah tidak sama Ya ada benda daerah
00:14:54
yang pendapatan asli daerahnya rendah ya
00:14:57
tentunya harus diberikan alokasi
00:15:00
belanja yang lebih besar Karena kalau
00:15:04
tidak Nanti daerah tersebut jadi jadi
00:15:06
minus gitu ya
00:15:08
jadi defisit karena keterbatasan APBD
00:15:11
nya gue juga dilihat dari segi
00:15:14
infrastrukturnya ya dan daya saing daya
00:15:17
saingnya Nantilah peranan dari
00:15:20
pemerintah pusat ya untuk
00:15:23
gila nyata dia paha melakukan
00:15:29
melakukan
00:15:32
transfer ya transfer daerah ataupun
00:15:36
dana dana
00:15:38
bentuk kuku di
00:15:42
sentralisasi tadi
00:15:47
Nah
00:15:49
[Musik]
00:15:52
kalau kita pastikan gitu ya titik
00:15:55
beratnya di mana dari
00:15:57
desentralisasi ini
00:16:00
ya titik beratnya itu diisi pengeluaran
00:16:04
hatinya di sini memang
00:16:06
konangan daerah didanai terutama memang
00:16:10
dengan transfer daerah ya tadi telepon
00:16:13
daerahnya berupa p a pa
00:16:16
eh
00:16:17
semacam ya
00:16:19
transfer daerah with bahaya bisa otsus
00:16:23
dana otsus
00:16:24
ya
00:16:27
piye dana bagi hasil
00:16:30
dana alokasi umum
00:16:32
dana alokasi khusus nanti kita lihat deh
00:16:36
itu sumber-sumber pendapatan daerah
00:16:38
memang sebagian besar dari transfer APBN
00:16:42
ya
00:16:44
ini
00:16:45
dia teman-teman ya
00:16:47
[Tepuk tangan]
00:16:48
Nah dari transfer daerah tersebut ya
00:16:51
dari dana yang diperoleh dari telepon
00:16:53
daerah tersebut disini juga di memang
00:16:56
diberikan kepada daerah untuk
00:16:59
melakukan diskresi Ya kebijakan ke
00:17:04
wenangan untuk menggunakannya selain itu
00:17:07
juga didukung
00:17:09
penguatan yang namanya lokal teks sing
00:17:12
power artinya diberikan hak pemajakan
00:17:15
daerah kepada pemerintah daerah
00:17:19
tentunya didasarkan kepada undang-undang
00:17:22
ya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
00:17:27
jadi aku tidak boleh juga menyimpang
00:17:29
dari asas legalitas hukum pajak ya yaitu
00:17:34
nutation without representation tetap
00:17:37
harus melalui mekanisme
00:17:39
Hai undang-undang
00:17:41
dan pada implementasinya juga harus
00:17:44
melalui
00:17:45
peraturan perundang-undangan di level
00:17:47
daerah expert daya sebagai pelaksanaan
00:17:50
dari undang-undang Mifta banyak melihat
00:17:53
contoh kasus yah di daerah pun
00:17:55
[Musik]
00:17:57
banyak juga ternyata pungutan-pungutan
00:17:58
yang tidak legal hatinya menyimpang dari
00:18:03
asas legalitas hukum pajak tentunya ini
00:18:07
bukan
00:18:08
hal yang
00:18:10
bernamanya yang sepele gitu ya karena
00:18:14
bisa nanti aku risiko terhadap ke
00:18:17
pejabat ya menjabat terutama menjabat ya
00:18:21
pejabat yang mengeluarkan kebijakan
00:18:24
tersebut dia karena tidak memenuhi
00:18:26
unsur-unsur legalitas hukum pajak
00:18:28
akibatnya terkena perbuatan melawan
00:18:31
hukum
00:18:32
memperkaya diri hanya bisa masuk ke
00:18:35
korupsi ya atau memperkaya orang lain
00:18:37
walaupun
00:18:39
dua-duanya baik gitu ya baca puisi kasih
00:18:42
contoh ya tujuannya untuk membangun
00:18:44
daerah ya tapi digunakan cara-cara yang
00:18:47
tidak legal ya ini bisa menyeret
00:18:51
pelakunya kepada
00:18:54
ya jerat hukum dia begitu hukum pidana
00:18:56
korupsi maupun hukum pidana umum ya
00:19:00
bahkan juga bisa tentunya juga Hukum
00:19:03
Administrasi ya kaitannya dengan
00:19:04
penyalahgunaan
00:19:05
wewenang dalam jabatan administrasi
00:19:09
mempunyai
00:19:12
dia Jadi dari sumber pendanaan tersebut
00:19:14
ya yang berasal dari APBN ataupun yang
00:19:17
berasal dari pendapatan asli daerah dari
00:19:20
pajak daerah
00:19:21
atau dari BUMD daerah ini menjadi APBN
00:19:26
ya kemudian dikeluarkan dalam untuk
00:19:28
belanja ya sama seperti APBN belanja
00:19:30
pegawai belanja modal belanja barang
00:19:32
lainnya ya kemudian nanti di akhir tahun
00:19:35
ya atau apa namanya dilakukan yang
00:19:39
narkotik reaksi antara pendapatan dengan
00:19:41
belanja Apakah menghasilkan surplus
00:19:44
ataukah menghasilkan defisit apabila
00:19:47
terjadi defisit dapat juga dilakukan
00:19:50
pembiayaannya tadi diberikan kewenangan
00:19:52
ya pembiayaannya melihat papa coba-coba
00:19:55
ada yang melalui Silva hatinya selisih
00:19:58
tahun lalu ya jangan cadangan ya karena
00:20:01
surplus tadi harus dimasukkan ke dalam
00:20:03
cadangan ya kalau ada f bicara Mi
00:20:06
biasanya defisit semuanya penjualan
00:20:09
kekayaan daerah ya atau pinjaman daerah
00:20:13
tapi tetap harus melalui mekanisme APBD
00:20:17
Ati setujui dulu
00:20:18
ya oleh DPRD dan nanti baru disahkan
00:20:21
oleh kepala daerah jadi menjadi
00:20:24
otorisasi atas
00:20:26
ya pembiayaan dalam rangka menutup
00:20:31
defisit APBD deh teman-teman ya
00:20:34
berikutnya
00:20:35
[Musik]
00:20:39
Hai
00:20:40
terlihat tentang
00:20:44
[Musik]
00:20:49
eh
00:20:50
[Musik]
00:20:52
apa di penyelenggaraan urusan
00:20:54
pemerintahan dan sumber penting masih
00:20:55
tentang sumber pendanaan ya Jadi kalau
00:20:58
kita kaitkan tadi dengan
00:21:01
kabar sebelumnya ya Ini bisa Maksudnya
00:21:04
tapi digambarkan dengan cara yang lebih
00:21:09
penemuannya
00:21:11
lebih detil ya di sini
00:21:14
jadi penyelenggaraan urusan atau
00:21:16
kewenangan pemerintah itu ya Ada tiga
00:21:19
kemarin ya urusan Absolut nah ini yang
00:21:21
harus dikelola oleh pemerintah pusat
00:21:23
tidak bisa
00:21:25
diserahkan didelegasikan ya diberikan
00:21:29
kepada daerah Apa itu urusan Absolut
00:21:31
yaitu politik luar negeri pertahanan
00:21:33
keamanan yustisi moneter fiskal dan
00:21:37
agama ini
00:21:39
di kelola oleh pusat dan tentunya masuk
00:21:43
ke dalam pembiayaan ataupun sistem ya
00:21:46
APBN
00:21:48
Hai nah APBN
00:21:50
nah di luar urusan Absolut ya yang enam
00:21:55
tadi
00:21:56
ya disebut dengan urusan bersama eh
00:21:59
urusan bersama artinya
00:22:01
tidak dihadiahi pusat maupun daerah
00:22:04
sama-sama ya mengurusi itu ya sama-sama
00:22:08
berwenang mengurus tapi nanti ada
00:22:11
eh pembagiannya ya
00:22:14
[Tepuk tangan]
00:22:17
Nah yang murni untuk Kabupaten untuk
00:22:22
untuk daerah disebut dengan urusan wajib
00:22:24
dan pilihannya tergantung gitu ya
00:22:27
teman-teman ya Jadi kita sudah jelaskan
00:22:29
itu ya jadi
00:22:31
eh
00:22:34
Nah
00:22:37
untuk urusan bersama ini Ya baik itu
00:22:41
yang wajib maupun yang pilihan ya yang
00:22:45
ada di luar urusan Absolut di
00:22:48
Hai ada yang
00:22:50
dikelola sendiri oleh
00:22:53
pemerintah pusat
00:22:55
ada yang di dekonsentrasi ke
00:23:01
provinsi ya
00:23:03
[Musik]
00:23:05
tyasno teman ya
00:23:09
darimana sumber pendanaannya
00:23:12
sumber pendanaan dari APBD ya tentunya
00:23:15
melalui PHD
00:23:16
ya
00:23:19
tapi ada juga yang dari APBN yaitu dari
00:23:25
dana-dana transfer ya
00:23:27
dia teman-temannya
00:23:29
dana transfer didata terdapat semacam
00:23:32
itu sudah lihat ya
00:23:34
Hai doa beberapa nanti dana transfer
00:23:36
Bisa dana bagi hasil
00:23:38
dana alokasi umum dana alokasi khusus
00:23:41
tetap selain lagi kita ubah 11
00:23:45
nah kemudian ada juga urusan-urusan
00:23:49
[Musik]
00:23:51
pemerintahan yang diluar rusak Absolute
00:23:54
ini yang didesain desentralisasi ya
00:23:57
kepada provinsi
00:23:59
kepada kota atau Kabupaten dan juga
00:24:03
kepada
00:24:04
kisah yang disebut dengan
00:24:06
[Musik]
00:24:09
tugas perbantuan nya
00:24:11
ada juga yang namanya tugas-tugas
00:24:13
bantuannya Tugas perbantuan Jadi
00:24:17
tugas perbantuan itu sebenarnya urusan
00:24:19
Pusat gitu ya
00:24:21
sebut saat tapi dia diperbantukan ke
00:24:24
daerah dalam rangka
00:24:26
[Musik]
00:24:28
Hai optimalkan gitu ya
00:24:32
tugas-tugas besar tersebut
00:24:35
FirmanNya
00:24:37
[Musik]
00:24:43
kemudian kita juga mengenal yang namanya
00:24:46
dana alokasi Desa ini baru ya
00:24:49
adanya undang-undang Desa
00:24:51
selain dana transfer yang
00:24:57
berasal dari APBN kepada APBD ternyata
00:25:00
juga ada yang namanya dana alokasi desa
00:25:02
tabda desa miscall lagi tentunya pada
00:25:05
tingkat Desa ya jadi memperkuat
00:25:08
[Musik]
00:25:10
apbdesa tentunya
00:25:12
dia teman-temannya
00:25:15
lebih sebagai pengenalan saja
00:25:20
berikutnya bagaimana implementasi dari
00:25:25
asas money follow function prinsip wushu
00:25:29
dalam kaitannya dengan
00:25:34
hkpd ini hubungan keuangan
00:25:37
pemerintah dan pusat tadi kita sudah
00:25:39
lihat bahwa
00:25:43
prinsipnya ya antara pusat dan daerah
00:25:45
itu adalah
00:25:47
penyanyi penyerahannya penyerahan
00:25:50
kewenangan
00:25:51
atau tugas dari pemerintah pusat tadi
00:25:54
kita sudah lihat ya Ada banyak deh ada
00:25:57
yang namanya urusan wajib ada yang juga
00:25:59
yang bersifat pilihan ya
00:26:02
Nah kewenangan ini
00:26:05
harus juga tentunya ya penyerahan tugas
00:26:08
dan urusan dia juga harus dipikirkan
00:26:11
juga sumber disiapkan juga sumber
00:26:13
pendanaannya kepada kepada daerahnya
00:26:17
maka dibuatlah helmnya undang-undang
00:26:22
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah helm
00:26:25
nomor 28 tahun 2009 dalam rangka
00:26:27
menopang kita subscale er
00:26:30
selain itu juga diberikan
00:26:32
transfer dari APBN kepada APBD dalam
00:26:35
bentuk dana bagi hasil Apa itu dana bagi
00:26:39
hasil yaitu untuk memperkuat kapasitas
00:26:41
fiskal daerah ya terutama daerah yang
00:26:45
sumber penerimaannya
00:26:48
terutama untuk sum daerah yang
00:26:51
menghasilkan sumber penerimaan negara
00:26:53
yang signifikan nya jadi dilihat dari
00:26:57
kontribusinya terhadap sumber-sumber
00:26:59
penerimaan negara maka dana bagi
00:27:00
hasilnya tentunya akan lebih besar
00:27:03
Selain itu dana alokasi umum ya berbeda
00:27:07
dengan dana bagi hasil dana alokasi umum
00:27:09
ini dilihat dari
00:27:11
beban ya akibatnya beban pendanaan atas
00:27:16
urusan yang di yang diserahkan kepada
00:27:18
daerah
00:27:20
aku Nadir dana alokasi khusus pelajaran
00:27:23
alokasi khusus dan alokasi khusus ini
00:27:26
khusus untuk
00:27:28
Hai tingkat layanan publik ya Jadi tidak
00:27:31
digeneralisir dari namanya satu
00:27:33
diketahui khususnya
00:27:35
berikutnya dana transfer lain
00:27:39
artinya kebijakan khusus yang tidak
00:27:41
tertampung
00:27:43
dalam dana perimbangan
00:27:46
tiada pernah
00:27:51
namun berkembang dalam dinamika
00:27:53
perkembangan ekonomi ini dana transfer
00:27:55
lain adalah lainnya
00:27:58
udah juga memberikan kewenangan pinjaman
00:28:00
kepada daerah hadiah pinjaman atau hibah
00:28:03
dari pusat ke daerah
00:28:06
tentunya setelah mendapat persetujuan
00:28:09
dari DPR
00:28:10
daerah sendiri dapat memberikan yah
00:28:15
dapat memberikan
00:28:17
Hai pinjamannya
00:28:18
dapat memberikan pinjaman
00:28:22
ke daerah lain dengan tujuan DPR
00:28:25
tentunya
00:28:25
DPRD ya kemudian pusat dapat menerima
00:28:30
pinjaman atau hibah dari Pemda ayah
00:28:33
dapat juga diteruskan dan hibahkan ke
00:28:36
Pemda jadi orang masing-masing dapat
00:28:39
saling
00:28:41
meminjam ya
00:28:43
tentunya semuanya kembali kepada
00:28:45
mekanisme APBN dan APBD ya kemudian
00:28:49
pendapatan di daerah Iya macam-macam
00:28:53
fausuri pendanaan ya dengan menimbulkan
00:28:56
pinjaman tadi ya daerah juga dapat
00:28:58
menerbitkan obligasi nya Bekasi daerah
00:29:02
syaratnya adalah apa
00:29:03
[Musik]
00:29:08
Hai
00:29:09
saratnya
00:29:12
udah
00:29:14
BTP ya
00:29:16
Kok laporan keuangannya sudah WTP
00:29:19
kemampuan keuangannya juga ada ya bahkan
00:29:23
juga bisa melakukan kerjasama dengan
00:29:25
swasta Aya ia berteman
00:29:29
selama tentunya dapat
00:29:31
dipertanggungjawabkan
00:29:33
Jadi terlihat disini Apakah tujuan dari
00:29:38
hubungan
00:29:39
pemerintah pusat dan hubungan hubungan
00:29:41
pusat-daerah ini agar
00:29:45
Oh tujuannya
00:29:47
ya agar dapat berjalan dengan lancar
00:29:50
maka harus ya dilaksanakan
00:29:54
prinsip-prinsipnya yaitu prinsip otonomi
00:29:57
prinsip pemerataan prinsip keadilan
00:29:59
prinsip kepastian dan
00:30:02
terprediksi dan trailer film Street
00:30:04
demokrasi
00:30:06
Minta wa saja sekiranya otonomi artinya
00:30:10
keleluasaan pada daerah
00:30:12
keleluasaan untuk apa untuk menentukan
00:30:15
kebijaksanaannya sendiri ya
00:30:17
kebiasaan kelapa Untuk memanfaatkan
00:30:20
sumberdaya keuangan yang ada di daerah
00:30:22
organ itu prioritas pembiayaan perlu
00:30:26
diberikan secara berurutan
00:30:27
yaitu PHD dan blog-blog lemnya PHD
00:30:31
pendapatan asli daerah band dan
00:30:34
blog-blog remix
00:30:41
Hai berikutnya pemerataannya sedapat
00:30:43
mungkin diusahakan terciptanya
00:30:44
pemerataan pelayanan di seluruh wilayah
00:30:46
Indonesia keadilan ya daerah Sis
00:30:48
penghasil utama pendapatan negara perlu
00:30:50
diberikan kompensasi
00:30:53
berita prediksi
00:30:55
kepastian dan terprediksi ya dan juga
00:30:58
adanya demokrasi juga dipercaya
00:31:00
kami kemudian juga pemberian kewenangan
00:31:05
perpajakan lokal taksi power dan juga
00:31:07
kebijakan transfer keleluasaan untuk
00:31:10
belanja ya untuk lokal taksi power di
00:31:13
sini kita lihat kronologisnya ya Mulai
00:31:18
dari tahun 74 semua sudah mengenal pajak
00:31:21
daerah ke-40 jenis pajak dan 120 jenis
00:31:25
retribusi di masa ya undang-undang
00:31:28
undang-undang
00:31:30
awal kemerdekaan kemudian pelimpahan
00:31:33
pajak pusat ya
00:31:35
PKB PKB
00:31:38
dan lain-lain Udan setelah Halo Mas Iya
00:31:41
krismon
00:31:43
sexist moneter tidak banyak berdampak
00:31:46
pada peningkatan dari daerah airnya
00:31:48
pajak Pajak Daerah jatuh dibatasi ya
00:31:53
baru di tahun 2002 adanya open please
00:31:57
artinya the boleh
00:32:01
yang memungut
00:32:03
pajak Ya
00:32:06
beda dengan
00:32:08
prinsip yang tahun 2008 yaitu pencipta
00:32:13
lossless hatinya hanya boleh memungut
00:32:15
yang tercantum dalam undang-undang pajak
00:32:17
jadi
00:32:18
memperkuat asas legalitas nya dengan
00:32:22
menggunakan istilahnya
00:32:24
close listnya close close terjadi pajak
00:32:27
gitu aja yang ada di dalam
00:32:29
enam tidak boleh lebih ya kurang kurang
00:32:33
boleh itu bila dengan open list ya jatuh
00:32:36
ditempat terbuka ya diberikan kewenangan
00:32:38
kebebasan seluas-luasnya ya
00:32:41
Hai
00:32:41
akibatnya terjadi Iya pungutan daerah
00:32:45
yang bermasalah sulit untuk dihindari
00:32:48
kan ya
00:32:50
setelah kejadian di tahun 2000 yang
00:32:53
makanya dulu itu banyak ya
00:32:55
pungutan-pungutan yang tidak bersumber
00:32:58
dari undang-undang hanya bersyukur dari
00:33:01
surat keputusan Gubernur surat keputusan
00:33:04
Walikota ya dengan menggunakan berbagai
00:33:09
terobosan-terobosan yang menerabas
00:33:12
hukumnya akibat Yang Terjadi ketidak
00:33:17
ketidak jelasan ketidakpastian ya dan
00:33:21
juga akhirnya menjadi permasalahan hukum
00:33:24
yang sampai ke tingkat
00:33:26
aparat penegak Mutiah teman-temannya
00:33:29
setelah saya kira ini
00:33:33
segera untuk asas-asas penyelenggaraan
00:33:36
otonomi daerah percaya ya
00:33:41
ngana ini lebih kepada prinsip-prinsip
00:33:43
penyelenggaraan
00:33:45
keuangan daerah ini teknik Makasih
00:33:47
Salamualaikum
00:33:48
nanti kita pasti bertemu
00:33:51
terima kasih
