Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia

00:04:52
https://www.youtube.com/watch?v=s_9Cw8R1fTA

Résumé

TLDRVideo ini menguraikan perjalanan panjang pemberantasan korupsi di Indonesia sejak tahun 1957 dengan dikeluarkannya peraturan penguasa militer. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pembentukan badan pengawas hingga penegakan hukum yang lebih kuat melalui pembentukan KPK pada era reformasi. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan kelemahan dalam hukum, KPK tetap berpegang sebagai lembaga utama dalam pemberantasan korupsi hingga saat ini.

A retenir

  • 📅 Sejarah pemberantasan korupsi dimulai sejak 1957.
  • 📜 Peraturan militer dikeluarkan untuk menyelidiki politisi.
  • 🔍 Badan pengawasan dibentuk oleh Soekarno pada 1959.
  • ⚖️ Undang-undang 1971 terbatas dan tidak efektif.
  • 🚨 Era reformasi dimulai dengan undang-undang 1999.
  • 🏢 KPK adalah lembaga utama dalam penanganan korupsi.
  • 🛡️ Berbagai lembaga antikorupsi dibentuk selama sejarah.
  • 🔄 Tantangan tetap ada meski undang-undang baru diimplementasikan.

Chronologie

  • 00:00:00 - 00:04:52

    Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dimulai pada tahun 1957 dengan dikeluarkannya peraturan militer yang mengawasi aset para politisi. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membentuk badan pengawasan untuk aparat negara. Meskipun terdapat undang-undang pada tahun 1971, tujuan pemberantasan korupsi tidak tercapai akibat banyak kelemahan, termasuk perlakuan yang berbeda bagi tentara. Gerakan nasional anti-korupsi muncul pada era reformasi, yang diikuti oleh lahirnya undang-undang tahun 1999 dan lembaga antikorupsi seperti KPK pada tahun 2002. Meskipun terdapat tantangan, KPK dan pengadilan khusus untuk tindak pidana korupsi terus berfungsi sebagai kekuatan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Carte mentale

Vidéo Q&R

  • Apa yang dimulai pada tahun 1957?

    Peraturan penguasa militer nomor 6 tentang pemberantasan korupsi.

  • Apa yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959?

    Badan pengawasan kegiatan aparatur.

  • Apa yang terjadi pada undang-undang nomor 3 tahun 1971?

    Undang-undang tersebut terbukti tidak efektif dalam pemberantasan korupsi.

  • Kapan era reformasi pemberantasan korupsi dimulai?

    Dimulai dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 28 tahun 1999.

  • Apa peran KPK dalam pemberantasan korupsi?

    KPK berfungsi untuk memberantas korupsi secara efektif dan menjadi kekuatan dalam sistem hukum di Indonesia.

Voir plus de résumés vidéo

Accédez instantanément à des résumés vidéo gratuits sur YouTube grâce à l'IA !
Sous-titres
id
Défilement automatique:
  • 00:00:00
    Hai
  • 00:00:03
    sahabat kompas.com Indonesia memiliki
  • 00:00:07
    sejarah panjang terkait praktik
  • 00:00:09
    pemberantasan korupsi bahkan perlawanan
  • 00:00:11
    ini telah ada sejak awal kemerdekaan
  • 00:00:15
    Seperti apa perjalanan panjang
  • 00:00:17
    pemberantasan korupsi ini
  • 00:00:19
    [Musik]
  • 00:00:22
    dimulai sejak tahun
  • 00:00:24
    1957 dengan dikeluarkannya peraturan
  • 00:00:27
    penguasa militer nomor 6 tahun 1957
  • 00:00:31
    tentang pemberantasan korupsi dimana
  • 00:00:34
    Fokus dari peraturan ini adalah
  • 00:00:37
    menyelidiki politisi yang menghimpun
  • 00:00:38
    aset mencurigakan dengan memeriksa
  • 00:00:41
    rekening pribadi mereka
  • 00:00:42
    Selain itu tentara juga diberikan
  • 00:00:45
    kewenangan untuk menyita aset tersangka
  • 00:00:47
    tapi terbatas pada pelaku korupsi
  • 00:00:50
    sesudah 9 April
  • 00:00:52
    1957 tahun
  • 00:00:55
    1959 Presiden Soekarno membentuk badan
  • 00:00:57
    pengawasan kegiatan aparatur Hai
  • 00:01:00
    Attaubah pekan bertugas mengawasi setiap
  • 00:01:02
    aktivitas aparatur negara dan melakukan
  • 00:01:05
    penelitian
  • 00:01:07
    tahun 1960 dibentuk lembaga kedua yang
  • 00:01:11
    bernama panitia retooling Aparatur
  • 00:01:12
    Negara atau Paran yang diketuai oleh AH
  • 00:01:16
    Nasution
  • 00:01:18
    akibat keberadaannya yang tumpang-tindih
  • 00:01:20
    dua pekan sepakat untuk fokus pada
  • 00:01:22
    pengawasan dan penelitian aktivitas
  • 00:01:24
    aparatus negara sementara Paran fokus
  • 00:01:27
    pada penindakan korupsi Babakan
  • 00:01:30
    dibubarkan pada Mei 1998 sedangkan peran
  • 00:01:33
    dibubarkan pada Mei 1946 Di
  • 00:01:39
    dak pidana korupsi pada masa orde baru
  • 00:01:42
    semakin merajalela dan merata sampai ke
  • 00:01:45
    semua Lini kehidupan dan pemerintahan di
  • 00:01:48
    masa itu DPR akhirnya mengesahkan
  • 00:01:50
    undang-undang nomor 3 tahun
  • 00:01:53
    1971 tentang pemberantasan tindak pidana
  • 00:01:56
    korupsi
  • 00:01:57
    namun terdapat beberapa kelemahan
  • 00:02:00
    undang-undang ini yaitu tidak berlaku
  • 00:02:02
    surut dan tidak menempatkan tentara
  • 00:02:04
    kepada yurisdiksi sipil sehingga Seiring
  • 00:02:08
    berjalannya waktu undang-undang ini pun
  • 00:02:10
    terbukti tidak berjalan efektif dalam
  • 00:02:12
    pemberantasan korupsi Adapun beberapa
  • 00:02:14
    peraturan yang terbit di masa orde baru
  • 00:02:17
    terkait pemberantasan korupsi yang
  • 00:02:19
    dikutip dari laman Komisi Pemberantasan
  • 00:02:21
    Korupsi antara lain
  • 00:02:22
    [Musik]
  • 00:02:48
    era ini terlahir melalui gerakan
  • 00:02:50
    nasional penyelamatan Indonesia dari
  • 00:02:52
    korupsi kolusi dan nepotisme
  • 00:02:54
    gerakan ini diharapkan dapat menunjukkan
  • 00:02:56
    keseriusan dalam pemberantasan korupsi
  • 00:03:00
    Hai pada era reformasi
  • 00:03:01
    pemberantasan korupsi dimulai dengan
  • 00:03:03
    dikeluarkannya undang-undang nomor 28
  • 00:03:06
    tahun
  • 00:03:07
    1999 tentang penyelenggaraan negara yang
  • 00:03:10
    bersih dari KKN
  • 00:03:12
    selanjutnya dibentuklah sejumlah lembaga
  • 00:03:15
    antikorupsi seperti komisi pengawas
  • 00:03:17
    kekayaan pejabat negara atau kpkpn di
  • 00:03:21
    tahun 2011 hidden Gus Dur membentuk
  • 00:03:23
    sebuah tim gabungan pemberantasan tindak
  • 00:03:25
    pidana korupsi atau tgptpk
  • 00:03:28
    Mahkamah Agung selanjutnya membatalkan
  • 00:03:31
    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002
  • 00:03:33
    menjadi dasar hukum tgptpk atas parutan
  • 00:03:37
    hakuji aturan hukum yang diajukan oleh
  • 00:03:39
    salah satu Hakim Mahkamah Agung akhirnya
  • 00:03:42
    tgptpk pun dibubarkan pada Agustus tahun
  • 00:03:45
    2001 ditengah rendahnya kepercayaan
  • 00:03:48
    masyarakat terhadap lembaga negara saat
  • 00:03:50
    itu pemerintahan Megawati kemudian
  • 00:03:52
    membentuk komisi pemberantasan tindak
  • 00:03:54
    pidana korupsi atau kppk
  • 00:03:58
    melalui undang-undang nomor dulu tahun
  • 00:04:00
    2002 menjadi cikal-bakal Komisi
  • 00:04:03
    Pemberantasan Korupsi atau KPK ketika
  • 00:04:06
    perpindahan rezim Presiden Susilo
  • 00:04:08
    Bambang Yudhoyono tetap mempertahankan
  • 00:04:10
    KPK dan membuat gebrakan dengan
  • 00:04:13
    membentuk tim pemberantasan tindak
  • 00:04:14
    pidana korupsi atau tim tastipikor
  • 00:04:17
    namun di pertengahan tahun 2007 tim
  • 00:04:21
    tastipikor dibubarkan meski begitu KPK
  • 00:04:24
    tetap bekerja hingga era Presiden Joko
  • 00:04:26
    Widodo saat ini keberadaan KPK beserta
  • 00:04:29
    pengadilan tindak pidana korupsi yang
  • 00:04:31
    terpisah dari pengadilan umum masih
  • 00:04:33
    menjadi kekuatan dalam pemberantasan
  • 00:04:35
    korupsi q&a
  • 00:04:36
    [Musik]
Tags
  • korupsi
  • Indonesia
  • KPK
  • pemberantasan
  • sejarah
  • reformasi
  • undang-undang
  • pemerintahan
  • pihak berwenang
  • komisi