00:00:03
Salam
00:00:06
Pancasila. Di sini
00:00:08
kita
00:00:10
membicarakan pendidikan Pancasila kelas
00:00:14
10 yang bab keempat dengan topik Hakikat
00:00:19
Penduduk dan Wargan Negara.
00:00:27
Di sini kita akan membicarakan tentang
00:00:30
ruang lingkup penduduk. Yang pertama
00:00:32
sekali kita mulai nanti dari
00:00:36
rakyat, penduduk, bukan
00:00:40
penduduk, warga negara dan bukan warga
00:00:48
negara. Pertama, rakyat.
00:00:51
Rakyat
00:00:53
adalah setiap orang yang ada di dalam
00:00:57
batas wilayah atau kedaulatan hukum.
00:01:01
Suatu
00:01:02
negara yang harus tunduk pada kedaulatan
00:01:05
hukum negara itu
00:01:08
sendiri. Rakyat terdiri dari penduduk
00:01:12
dan bukan penduduk.
00:01:16
Hal-hal mendasar yang membedakan
00:01:18
penduduk dan bukan
00:01:20
penduduk. Yang
00:01:23
pertama, penduduk itu sudah memiliki
00:01:27
tempat tinggal tetap dalam jangka waktu
00:01:30
yang
00:01:33
lama. Sehingga yang disebut penduduk itu
00:01:37
sudah
00:01:38
memiliki domisili yang tetap. Sedangkan
00:01:42
bukan penduduk belum tentu atau tidak
00:01:45
memiliki tempat tinggal tetap untuk ada
00:01:48
di dalam suatu
00:01:50
negara atau umpamanya sementara saja dan
00:01:55
biasanya berpindah seperti turis
00:01:58
umpamanya.
00:02:00
Yang kedua, penduduk
00:02:03
itu sudah memiliki hak bermata
00:02:07
pencaharian sehingga mereka tergolong
00:02:11
sebagai wajib pajak yang patuh kepada
00:02:14
negara.
00:02:16
Nah,
00:02:18
kemudian perbedaan yang bisa kita lihat
00:02:20
lagi di sini bahwa seorang penduduk
00:02:24
telah memiliki status yang tetap atau
00:02:27
pengakuan yang tetap akan status
00:02:30
kependudukannya, maka mereka akan
00:02:33
memiliki kartu identitas yang sering
00:02:36
kita sebut dengan kartu tanda penduduk.
00:02:40
Sedangkan bukan penduduk tidak memiliki
00:02:44
status tetap sebagai
00:02:47
penduduk. Dan kedua hal ini telah diatur
00:02:51
di dalam hukum yang berlaku di dalam
00:02:54
suatu
00:02:57
negara. Kemudian penduduk terdiri dari
00:03:00
warga negara dan bukan warga negara.
00:03:07
secara
00:03:08
etimologis bahwa warga negara
00:03:11
itu bisa
00:03:13
diartikan adalah setiap penduduk yang
00:03:18
sudah memiliki hak-hak politik di dalam
00:03:22
suatu negara. yang artinya kalau kita
00:03:26
lihat di dalam pasal
00:03:28
27 ayat yang pertama bahwa setiap warga
00:03:33
negara
00:03:35
itu memiliki hak-hak politik yang atau
00:03:40
berperan serta di dalam pemerintahan.
00:03:45
Maka dapat dikatakan bahwa warga negara
00:03:49
itu adalah setiap orang yang oleh hukum
00:03:54
telah ditetapkan merupakan anggota dari
00:03:58
wilayah suatu negara yang bersangkutan
00:04:01
di mana dia bertempat tinggal.
00:04:04
Nah, penduduk ini ee warga negara
00:04:08
ini adalah orang yang berasal dari warga
00:04:11
negara
00:04:13
asli ataupun orang asing yang
00:04:16
sudah mengikuti proses
00:04:20
pewarganegaraan. Sedangkan bukan warga
00:04:23
negara adalah orang yang oleh
00:04:26
hukum ditetapkan bukan anggota dari
00:04:30
suatu negara.
00:04:34
dan
00:04:36
ee memiliki status sebagai keturunan
00:04:40
asing. Nah, itulah kira-kira
00:04:43
pengertiannya.
00:04:48
Ee
00:04:51
selanjutnya kita akan melihat di
00:04:53
sini pengertian warga negara secara
00:04:58
yuridis dan pengertian warga negara
00:05:01
secara sosiologis.
00:05:04
Pengertian warga negara secara yuridis
00:05:07
adalah warga negara dilihat di dalam
00:05:11
ikatan ikatan hukum antara
00:05:15
orang-orang dengan negara di mana dia
00:05:19
berada.
00:05:21
di mana ikatan hukum itu akan
00:05:24
menimbulkan akibat-akibat hukum
00:05:28
tertentu.
00:05:30
Umpamanya orang yang sudah menjadi warga
00:05:34
negara akan berada di bawah kekuasaan
00:05:38
negara di mana dia
00:05:43
tinggal. Sehingga seorang warga
00:05:46
negara secara yuridis akan
00:05:50
memperoleh hak-hak
00:05:53
[Musik]
00:05:54
kewarganegaraannya berdasarkan pengakuan
00:05:56
hukum. umpamanya memiliki akta
00:06:00
kelahiran, memiliki status kependudukan
00:06:03
tetap,
00:06:05
memiliki bukti-bukti kewarganegaraan
00:06:08
ataupun surat-surat pernyataan secara
00:06:11
resmi atau pernyataan secara hukum dari
00:06:15
negara. Yang kedua, warga negara secara
00:06:19
sosiologis.
00:06:21
Warga negara secara
00:06:24
sosiologis adalah warga negara yang
00:06:27
terikat berdasarkan ikatan-ikatan
00:06:31
emosional.
00:06:34
umpamanya ikatan
00:06:36
seperasaan, ikatan
00:06:39
keturunan, persamaan nasib, ikatan
00:06:42
sejarah, ikatan tanah
00:06:46
air. Dengan kata lain, ikatan-ikatan
00:06:50
tersebut adalah merupakan ikatan-ikatan
00:06:54
lahir di
00:06:56
mana yang dapat dihayati seseorang yang
00:07:00
sudah menjadi warga negara.
00:07:10
Ee di sini kita akan
00:07:13
melihat
00:07:14
peranan warga negara di dalam
00:07:19
negara. Peranan warga negara ada empat
00:07:23
yang bisa kita paparkan di sini.
00:07:26
Pertama, peranan pasif.
00:07:30
Peranan pasif ini menunjukkan tingkat
00:07:33
kepatuhan daripada warga negara terhadap
00:07:36
hukum peraturan yang berlaku di negara
00:07:40
di mana dia tinggal. Jadi pasif dalam
00:07:43
arti dia wajib patuh dan taat terhadap
00:07:48
hukum. Umpamanya kalau kita lagi di
00:07:52
jalan umum patuh pada peraturan lalu
00:07:55
lintas.
00:07:58
umpamanya kita membayar
00:08:00
pajak, mengikuti ketentuan-ketentuan apa
00:08:03
yang sudah ditetapkan oleh
00:08:05
negara. Yang kedua, peranan aktif.
00:08:10
Peranan aktif ini adalah
00:08:12
merupakan tingkat keaktifan atau
00:08:15
keikutsertaan ataupun partisipasi warga
00:08:18
negara yang terlibat atau untuk
00:08:22
melibatkan diri di dalam kehidupan
00:08:23
bernegara.
00:08:26
sehingga peranan aktif ini bisa
00:08:31
mempengaruhi ee
00:08:34
keputusan-keputusan publik,
00:08:36
keputusan-keputusan yang sifatnya
00:08:39
umum.
00:08:42
Umpamanya keikutsertaan warga
00:08:46
negara untuk memberikan suaranya dalam
00:08:50
pemilihan umum.
00:08:52
Jadi artinya suara itu, jumlah suara itu
00:08:56
akan bisa mempengaruhi keputusan publik
00:08:59
nantinya. Umpamanya menentukan pemenang
00:09:03
di dalam
00:09:04
pemilu. Yang ketiga, peranan positif.
00:09:09
Peran positif adalah merupakan
00:09:11
permintaan dari warga negara atas
00:09:14
pelayanan
00:09:16
negara dalam hal-hal
00:09:20
umpamanya terpenuhinya kesejahteraan
00:09:22
warga negara oleh negara itu sendiri.
00:09:27
Jadi, negara meminta ee warga negara
00:09:29
meminta negara di dalam memenuhi
00:09:32
kesejahteraan warga negara.
00:09:35
Umpamanya rakyat atau warga negara
00:09:38
meminta
00:09:39
pemasangan
00:09:41
ee listrik kepada
00:09:45
PLN atau umpamanya warga negara meminta
00:09:49
pemasangan air kepada PDAM umpamanya.
00:09:53
Itu contoh peranan positif ee warga
00:09:58
negara. Yang keempat, peranan negatif.
00:10:03
Peranan negatif ini merupakan permintaan
00:10:05
warga negara agar negara tidak ikut
00:10:09
campur di dalam
00:10:12
kehidupan-kehidupan pribadi warga negara
00:10:15
itu sendiri. Atau artinya ada hal-hal
00:10:19
tertentu dari warga negara yang mereka
00:10:23
miliki e secara otoritas umpamanya
00:10:28
memilih agama. Nah, itu adalah empat
00:10:32
peranan warga negara di dalam kehidupan
00:10:41
bernegara. Kemudian kita akan melihat
00:10:44
peranan warga negara di dalam bidang
00:10:47
hukum.
00:10:49
Kalau kita berbicara peranan warga
00:10:52
negara di dalam bidang
00:10:54
hukum, kita bisa melihat sebagai dasar
00:10:59
konstitusinya di dalam pasal 27 ayat 1
00:11:03
yang mengatakan, "Segala warga negara
00:11:06
bersamaan kedudukannya di dalam hukum
00:11:08
dan
00:11:09
pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi
00:11:11
hukum
00:11:13
tersebut dan pemerintahan itu dengan
00:11:16
tidak ada kecualinya.
00:11:19
Nah, ini bisa terlihat di dalam ee
00:11:23
[Musik]
00:11:24
tindakan-tindakan warga negara untuk
00:11:27
taat pada hukum yang
00:11:29
berlaku,
00:11:32
untuk ikut membantu proses pembuatan
00:11:35
hukum.
00:11:37
Umpamanya di dalam
00:11:39
proses perencanaan hukum, penyusunan
00:11:45
hukum, pembahasan hukum, pengesahan
00:11:48
hukum, dan mengundangkan
00:11:52
hukum. Yang ketiga, mendukung dan
00:11:56
menanggapi pembuatan materi hukum.
00:12:00
Yang
00:12:01
keempat, turut menghasilkan rapat ee
00:12:04
turut menghasilkan aparat penegak hukum
00:12:07
yang jujur dan bertanggung jawab. Maka
00:12:11
di dalam bidang hukum partisipasi
00:12:14
daripada rakyat itu bisa
00:12:17
umpamanya
00:12:19
partisipasi sebagai
00:12:21
kebijakan di
00:12:23
mana partisipasi sebagai
00:12:26
kebijakan memandang partisipasi warga
00:12:29
negara sebagai prosedur konsultasi para
00:12:34
pembuat kebijakan.
00:12:37
Jadi di dalam hal ini bahwa rakat
00:12:41
itu baik secara personal ataupun secara
00:12:45
kelompok sebagai tempat konsultasi bagi
00:12:48
para pembuat kebijakan hukum.
00:12:51
Yang kedua umpamanya partisipasi sebagai
00:12:55
strategi.
00:12:58
Artinya partisipasi ini melihat
00:13:01
masyarakat sebagai salah satu strategi
00:13:04
untuk mendapatkan
00:13:08
dukungan demi ke kredibilitas kebijakan
00:13:13
yang akan dikeluarkan pemerintah. Jadi
00:13:17
kredibilitas daripada aturan hukum yang
00:13:19
dibuat oleh pemerintah itu tergantung
00:13:22
pada partisipasi dukungan masyarakat.
00:13:25
Yang ketiga, partisipasi sebagai alat
00:13:29
komunikasi. Partisipasi warga negara
00:13:32
sebagai alat komunikasi. Melihat
00:13:34
partisipasi warga negara adalah sebagai
00:13:36
alat komunikasi bagi
00:13:38
pemerintah. Karena pemerintah di dalam
00:13:41
hal ini adalah sebagai pelayan ee bagi
00:13:44
rakyat.
00:13:46
untuk bisa mengetahui harapan keinginan
00:13:49
daripada rakyat itu
00:13:52
sendiri. Ada lagi umpamanya partisipasi
00:13:55
warga negara dalam bidang hukum itu
00:13:58
sebagai alat penyelesaian
00:14:00
sengketa. Partisipasi ini melihat bahwa
00:14:04
rakyat itu sebagai alat penyelesaian
00:14:07
sengketa dengan mengembangkan umpamanya
00:14:10
toleransi.
00:14:15
terhadap ee berbagai
00:14:19
hal
00:14:21
umpamanya ketidak saling
00:14:25
percayaan ataupun umpamanya toleransi
00:14:28
terhadap ee kerancuan di dalam hukum
00:14:32
oleh masyarakat itu sendiri. Jadi,
00:14:34
toleransi ini adalah sebagai alat ee di
00:14:39
dalam penyelesaian sengketa. Nah, itu
00:14:42
peranan masyarakat di dalam bidang
00:14:44
hukum.
00:14:49
Nah, sekarang kita akan
00:14:52
melihat warga
00:14:54
negara di dalam bidang
00:14:57
politik yang sering kita lihat
00:15:00
tindakan-tindakan peranan warga negara
00:15:02
dalam bidang politik
00:15:05
itu menjadi anggota partai
00:15:08
politik sebagai pengawas kinerja
00:15:11
pemerintah ataupun umpamanya
00:15:13
mengupayakan terjadinya integrasi
00:15:15
nasional.
00:15:17
ikut serta di dalam
00:15:19
pemilu untuk dipilih ataupun
00:15:23
memilih.
00:15:24
Maka dapat kita lihat secara umum bahwa
00:15:29
peranan warga negara dalam politik
00:15:33
itu umpamanya di dalam pemilu bahwa
00:15:36
rakyat itu akan memilih secara langsung
00:15:40
siapa yang akan menjadi pemimpin di
00:15:43
dalam penyelenggaraan negara. Karena
00:15:46
[Musik]
00:15:47
ee peranan warga negara di dalam pemilu
00:15:51
adalah merupakan suatu peranan yang
00:15:54
sangat mendasar yang dapat dilakukan
00:15:57
warga
00:15:58
negara dengan menggunakan suara hak
00:16:02
pilihnya di dalam
00:16:04
menentukan siapa yang akan menjadi
00:16:07
pemimpin di dalam negara.
00:16:10
Nah, jadi artinya bahwa dengan peranan
00:16:14
rakyat tersebut akan memberikan
00:16:16
kesempatan kepada
00:16:18
pemerintah atau pemimpin yang terpilih
00:16:21
untuk mewakili kepentingan rakyat di
00:16:23
dalam penyelenggaraan
00:16:26
negara. Dapat lagi kita lihat umpamanya
00:16:28
peranan warga negara itu di dalam proses
00:16:32
mengikuti legislasi.
00:16:36
mengikuti proses
00:16:38
legislasi adalah merupakan peranan warga
00:16:41
negara yang aktif atau peranan aktif
00:16:45
yang penting untuk mengikuti dan
00:16:47
memahami proses legislasi yang
00:16:49
berlangsung di
00:16:51
pemerintahan. Di mana proses legislasi
00:16:54
ini melibatkan pembuatan dan pengesahan
00:16:57
undang-undang yang akan mempengaruhi
00:16:59
kehidupan warga negara.
00:17:02
Kemudian peranan warga negara bisa lagi
00:17:05
kita lihat umpumannya berpartisipasi di
00:17:08
dalam organisasi
00:17:11
politik. Peran masyarakat atau warga
00:17:15
negara di dalam organisasi
00:17:19
politik adalah dengan cara bergabung
00:17:23
secara langsung dengan organisasi
00:17:25
politik itu sendiri.
00:17:27
di mana organisasi-organisasi politik
00:17:31
yang sering kita sebut
00:17:33
umpamanya sebagai partai
00:17:36
politik atau umpamanya lembaga swadaya
00:17:40
masyarakat yang fokus kepada isu-isu
00:17:44
politik atau umpamanya kelompok
00:17:47
advokasi. Jadi dengan bergabungnya
00:17:50
terhadap organisasi tersebut, warga
00:17:53
negara dapat bekerja sama dengan orang
00:17:55
lain yang memiliki kepentingan yang sama
00:17:59
untuk mempengaruhi kebijakan
00:18:02
publik. Ada lagi umpamanya contoh
00:18:05
peranan masyarakat di dalam membangun
00:18:08
kesadaran politik.
00:18:12
Nah, sebagai warga negara kita sama-sama
00:18:16
bertanggung
00:18:19
jawab yang memiliki kedudukan penting di
00:18:22
dalam membangun kesadaran politik di
00:18:24
antara sesama warga negara. Karena
00:18:28
kesadaran politik ini ee
00:18:33
menuntut adanya pemahaman tentang hak,
00:18:36
pemahaman tentang kewajiban, pemahaman
00:18:39
peranan warga negara di dalam sistem
00:18:42
politik. Jadi umpamanya dengan cara
00:18:46
bertukar informasi,
00:18:48
berdiskusi dengan berbagai ee
00:18:51
pandangan-pandangan pandangan politik
00:18:54
yang lebih
00:18:58
terinformasi atau artinya ee memiliki
00:19:01
informasi yang faktual di dalam
00:19:04
menentukan pilihan-pilihan politik.
00:19:09
Yang selanjutnya
00:19:10
umpamanya peranan warga negara dalam
00:19:13
bidang politik ini untuk mengawasi
00:19:15
kinerja
00:19:17
pemerintah. Sebagai warga negara kita
00:19:19
memiliki hak untuk mengawasi kinerja
00:19:21
pemerintah dan para pemimpin yang sudah
00:19:23
kita
00:19:25
pilih. Mengawasi dapat dilakukan dengan
00:19:28
berbagai cara.
00:19:31
umpamanya rapat umum membaca catatan
00:19:35
resmi mengikuti media massa meng ee ada
00:19:40
lagi umpamanya mengikuti laporan dari
00:19:42
lembaga
00:19:44
pemantau. Jadi hal tersebut adalah upaya
00:19:48
untuk mengawasi kinerja pemerintah
00:19:52
dan berhubungan dengan hal itu, warga
00:19:56
negara dapat memberikan masukan secara
00:20:00
kritis
00:20:02
atau memberikan sorotan-sorotan yang
00:20:05
sifatnya membangun kepada para
00:20:08
penyelenggara negara.
00:20:14
Ee di sini kita akan melihat perlanan
00:20:17
warga negara dalam bidang sosial
00:20:21
budaya. Peranan tersebut dapat terlihat
00:20:24
di dalam hal ikut serta dalam kegiatan
00:20:27
sosial budaya, ikut serta di dalam
00:20:29
membangun daerah, menghormati
00:20:31
keanekeragaman dalam masyarakat,
00:20:35
melestarikan warisan budaya daerah. Jadi
00:20:39
secara umum peranan contoh peranan warga
00:20:43
negara dalam bidang sosial budaya yang
00:20:47
pertama umpamanya melestarikan budaya
00:20:53
lokal. Dalam hal ini warga negara
00:20:56
memiliki kewajiban untuk melestarikan,
00:20:59
mengembangkan budaya lokal.
00:21:02
Karena hal ini termasuk upaya menjaga
00:21:06
tradisi tarian. musik,
00:21:09
bahasa, ataupun warisan-warisan budaya
00:21:12
lokal yang
00:21:14
lainnya. Di mana warga negara wajib
00:21:17
memahami, menghargai keberagaman budaya
00:21:21
Indonesia
00:21:23
sehingga mereka ikut serta di dalam
00:21:25
menjaga kekayaan identitas nasional.
00:21:31
Yang kedua contohnya menghormati
00:21:34
keberagaman agama termasuk
00:21:37
kepercayaan. Nah, ini merupakan suatu
00:21:39
kewajiban bagi setiap warga negara untuk
00:21:42
menghormati keberagaman agama ataupun
00:21:46
kepercayaan yang tercermin di dalam
00:21:48
sikap
00:21:49
toleransi antar umat beragama. Jadi
00:21:53
warga negara itu
00:21:55
diharapkan mampu memahami, menghargai,
00:21:59
mendukung kebebasan beragama, serta
00:22:01
menjaga kerukunan antar umat beragama.
00:22:04
Nah, itu contohnya yang kedua. Nah,
00:22:06
contoh yang ketiga di dalam peranan
00:22:09
sosial
00:22:10
budaya umpamanya berpartisipasi dalam
00:22:13
kegiatan sosial masyarakat.
00:22:17
Nah, warga negara di
00:22:19
sini memiliki tanggung jawab untuk
00:22:23
berpartisipasi dalam kegiatan
00:22:25
sosial.
00:22:26
Contohnya melalui kegiatan rok
00:22:29
gotongroyong, kegiatan amal dalam upaya
00:22:32
membantu sesama warga negara yang
00:22:35
membutuhkan. Nah, hal itu akan bisa
00:22:38
mendukung atau meningkatkan solidaritas
00:22:41
dan kebersamaan masyarakat.
00:22:44
Ada lagi
00:22:48
umpamanya menghormati adat
00:22:51
istiadat. Warga negara diharapkan
00:22:53
menghormati adat istiadat setempat di
00:22:56
mana dia tinggal. Hal ini
00:22:59
mencakup umpamanya mengikuti, mematuhi,
00:23:04
mentati norma-norma sosial, etika, dan
00:23:08
tata krama yang berlaku di dalam
00:23:09
masyarakat.
00:23:11
Jadi masyarakat akan dapat berkontribusi
00:23:16
pada terciptanya keharmonisan di dalam
00:23:19
kehidupan sosial budaya.
00:23:26
Selanjutnya kita
00:23:27
[Musik]
00:23:29
akan melihat peranan masyarakat di dalam
00:23:34
bidang
00:23:36
ekonomi. Nah, peranan tersebut terlihat
00:23:39
di dalam hal membangun
00:23:42
ekonomi yang berasas kekeluargaan.
00:23:47
ikut serta dalam ekonomi, berwawasan
00:23:49
lingkungan, turut menyantuni fakir
00:23:51
miskin, ikut mengontrol pemerintah di
00:23:54
dalam kegiatan
00:23:56
ekonomi. Sehingga peranan warga negara
00:24:00
dalam bidang ekonomi ee secara umum bisa
00:24:04
dilihat
00:24:05
umpamanya peranan di dalam memberikan
00:24:08
masukan agar politik ekonomi mampu
00:24:12
mewujudkan demokrasi ekonomi
00:24:15
sehingga rakyat dapat mencapai
00:24:18
kesejahteraan hidup sesuai dengan tujuan
00:24:20
nasional kita yang terdapat di dalam
00:24:23
pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
00:24:26
Peranan kita juga umpamanya bisa
00:24:28
memberikan masukan untuk
00:24:30
mengatasi seperti sentralisasi ekonomi
00:24:33
ya, mengatasi terjadinya monopoli,
00:24:37
mengatasi terjadinya oligopoli yang
00:24:39
dapat menyebabkan semakin banyaknya
00:24:42
ketidakadilan dalam bidang ekonomi yang
00:24:45
menyebabkan
00:24:47
pengangguran dan lain sebagainya.
00:24:50
atau peranan warga negara juga di dalam
00:24:53
bidang ekonomi itu ee bisa dilakukan
00:24:56
dengan berbagai bentuk
00:24:59
umpamanya kemampuan untuk memiliki
00:25:02
alat-alat
00:25:04
produksi, memiliki
00:25:06
investasi, memiliki kemampuan jasa,
00:25:10
memiliki
00:25:11
atau kemampuan untuk melakukan
00:25:14
distribusi dan lain-lain sebagainya.
00:25:18
Tetapi dalam hal itu juga kita memiliki
00:25:20
kewajiban-kewajiban di dalam ee ekonomi.
00:25:25
Karena rakyat itu termasuk ee sebagai
00:25:31
subjek di dalam aspek ekonomi. Maka
00:25:34
kewajiban kita itu umpamanya menghindari
00:25:38
sifat-sifat yang bersifat negatif.
00:25:44
Nah, itu tentang
00:25:50
ee peran di
00:25:52
dalam aspek ekonomi. Nah, banyak
00:25:55
sebenarnya peran-peran yang bisa kita
00:25:57
tunjukkan. Umpumannya bekerja keras
00:26:00
dengan
00:26:01
sungguh-sungguh, terus
00:26:06
ee menjaga
00:26:08
toleransi dan lain sebagainya.
00:26:14
Yang terakhir kita akan melihat peranan
00:26:17
warga negara di dalam pertahanan dan
00:26:21
keamanan.
00:26:23
Peranan warga negara di dalam pertahanan
00:26:25
keamanan
00:26:26
ini secara konstitusi telah diatur di
00:26:30
dalam ee pasal 27 ayat 3 Undang-Undang
00:26:35
Dasar 45 tentang ee bela negara dan
00:26:40
pasal 30
00:26:43
tentang pertahanan dan keyan.
00:26:48
ee di sini ee peranan dalam
00:26:51
bidang Hankam itu umpamanya ikut serta
00:26:55
menjadi
00:27:00
anggota Polri ataupun TNI, menjaga
00:27:04
keamanan lingkungan sekitar tidak
00:27:06
terlibat di dalam provokasi atau
00:27:08
kekacauan, tidak melakukan tindakan
00:27:11
pecah belah bangsa.
00:27:16
Demikian penjelasan kita
00:27:18
untuk saat ini. Terima kasih.
