00:00:33
Saudara-saudara, dalam dua episode sebelumnya kita mendiskusikan apa itu ‘Sustainable Development’ atau Pembangunan Berkelanjutan.
00:00:44
Lalu kita membahas dan mendalami bagaimana SDGs (‘Sustainable Development Goals’) terbentuk lewat sebuah proses antar negara di PBB.
00:00:59
Dalam episode kali ini, kita akan membahas bagaimana SDGs (‘Sustainable Development Goals’) ini,
00:01:08
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini diterapkan, diimplementasikan di Indonesia.
00:01:15
Saya ingin sedikit me’review’.
00:01:18
Jadi pada tahun 2000, PBB mengeluarkan MDGs, ‘Millenium Development Goals’.
00:01:25
MDGs ini menjadi norma pembangunan dunia sampai tahun 2015.
00:01:30
Pada tahun 2015 PBB merumuskan, meratifikasi SDGs, ‘Sustainable Development Goals’.
00:01:40
Dalam sidang umum PBB tanggal 25 September 2015, SDGs secara resmi diadopsi oleh 193 negara anggota PBB termasuk Indonesia.
00:01:59
Kalau kita membaca dokumen resmi mengenai SDGs ini, judulnya adalah ‘Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development’.
00:02:13
Agenda pembangunan berkelanjutan ini terdiri dari 17 tujuan (‘goals’) dan 169 sasaran (‘targets’) yang ingin dicapai pada tahun 2030.
00:02:34
Kalau di dalam MDGs (‘Millennium Development Goals’), kita mengenal Triple P (3P) ‘Planet’, ‘Profit’ dan ‘People’ sebagai pilar yang menopang pembangunan.
00:02:53
‘Planet’ merepresentasikan pilar lingkungan, ‘People’ merepresentasikan pilar sosial dan ‘Profit’ merepresentasikan pilar ekonomi (Triple P).
00:03:09
Maka di dalam SDGs, tidak ada lagi 3P.
00:03:14
Kalau kita baca bagian introduksi dari dokumen ’ Transforming Our World’ ini, kita akan melihat lima dimensi.
00:03:26
Dalam MDGs kita mengenal pilar --ada tiga. Dalam SDGs kita mengenal dimensi.
00:03:33
Ada lima: ‘People’ tetap; ‘Planet’ tetap; ‘Profit’ tidak ada lagi, yang ada adalah ‘Prosperity’;
00:03:44
lalu ‘Peace’ (keadilan) dan ‘Partnership’ (kerjasama).
00:03:53
Ini adalah lima dimensi fundamental dari Pembangunan Berkelanjutan.
00:04:01
Saya ulangi, 5P ‘People, Planet Prosperity Peace and Partnership’
00:04:09
Ini adalah dimensi fundamental dari pembangunan berkelanjutan yang dijadikan dasar SDGs (‘Sustainable Development Goals’) ini.
00:04:24
Pertanyaan pokoknya adalah: Apakah SDGs ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional di Indonesia?
00:04:34
Dengan kata lain pertanyaannya adalah apakah keduanya
00:04:40
--SDGs dan Nawacita atau visi pembangunan nasional saat itu periode pertama Pak Jokowi-- bicara satu sama lain?
00:04:52
Apakah mereka terhubung?
00:04:55
Kita mesti melihat: apa yang membedakan MDGs dan SDGs?
00:05:01
Kalau MDGs punya 8 gol dan 60 target,
00:05:04
SDGs punya 17 gol dan 169 target.
00:05:11
SDGs mendorong dan mempercepat pencapaian Nawacita.
00:05:17
Itulah yang saat itu dirumuskan dan ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia.
00:05:25
Kita mesti juga memahami lebih dalam apa yang membuat SDGs ini berbeda dibandingkan komitmen pembangunan sebelumnya.
00:05:35
Saya melihat setidaknya ada empat hal:
00:05:38
1. Fokus pada ‘impacts’, fokus pada dampak.
00:05:45
2. Adanya ‘partnership’ dan partisipasi publik.
00:05:50
3. Lebih holistik, lebih utuh.
00:05:54
4. Karena lebih transparan dan akuntabel.
00:05:59
Jadi empat hal yang membedakan SDGs --berbeda dibandingkan dengan komitmen pembangunan sebelumnya adalah-- ‘focus on impact’,
00:06:07
‘partnership and public participation’,
00:06:10
‘holistic’ dan yang terakhir ‘transparent and accountable’. Ini perbedaannya.
00:06:15
Karena itu kita mencoba memetakan sejauh apa 17 goals, 169 target dalam SDGs ini sejalan dengan visi pembangunan nasional, saat itu Nawa cita.
00:06:33
Kalau kita lihat, misalnya Nawa cita pertama sejalan dengan gol nomor 17, nomor 16, nomor 10, dan nomor 3.
00:06:43
Nawacita ke-2 misalnya sejalan dengan semua ‘goals’.
00:06:49
Nawacita ke-5 misalnya sejalan dengan gol nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Demikian seterusnya.
00:07:01
Lantas bagaimana kita mengimplementasikan SDGs ini di Indonesia?
00:07:09
Pertama mesti ada visi.
00:07:12
Visi itu ditentukan: yaitu implementasi SDGs di Indonesia secara inklusif dan partisipatoris.
00:07:23
Artinya melibatkan semua orang. Itu visi yang ditetapkan.
00:07:29
Setelah menetapkan visi, maka ’outcome’ ditentukan.
00:07:33
Apa ‘outcome’-nya? ‘Outcome’-nya adalah SDGs ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
00:07:43
Dari ‘outcome’ ditentukan dan disiapkan kerangka kerjanya --atau ‘framework’-nya.
00:07:51
Kita tahu bahwa agar sebuah inisiatif bisa berjalan, melibatkan mesin Pemerintahan
00:08:00
--baik Kementerian-Lembaga maupun Pemerintah Pusat dan Daerah-- maka dibutuhkan tiga kerangka.
00:08:06
Kerangka pertama adalah kerangka regulasi dan kebijakan;
00:08:11
kerangka kedua adalah kerangka penataan tata kelola kelembagaan;
00:08:16
dan kerangka ketiga adalah kerangka mekanisme akuntabilitas.
00:08:21
Tanpa ketiga kerangka ini, mesin Pemerintahan tidak bisa berjalan dan menjalankan inisiatif tersebut.
00:08:30
Dari kerangka kerja diturunkan aktivitas apa saja yang dilakukan di setiap kerangka tadi. Demikian juga apa targetnya.
00:08:40
Setelah bangunan visi, ‘outcome’, ‘framework’, aktivitas dan target tadi ditentukan,
00:08:48
maka kita perlu memetakan siapa saja ‘stakeholders’-nya,
00:08:53
siapa saja para pihak yang berkepentingan di dalam pembangunan berkelanjutan.
00:08:59
Para pihak ini tentu saja ada banyak. Kalau kita mau bilang secara mudah: seluruh elemen dari masyarakat,
00:09:06
baik Pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, sektor privat, kelompok-kelompok kepentingan, dan semuanya.
00:09:14
Mereka semua mesti dilibatkan, dipastikan ada kemitraan yang setara,
00:09:21
ada keterlibatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di dalam implementasi SDGs ini.
00:09:29
Kalau kita petakan gol, target, dan indikator dari SDGs di tingkat global dan sejauh apa bisa dilakukan di tingkat nasional,
00:09:42
kita akan melihat bahwa SDGs ini terdiri dari 17 gol, 169 target dan 241 indikator di tingkat global
00:09:56
yang mencakup dimensi pembangunan sosial, dimensi pembangunan ekonomi,
00:10:03
dimensi pembangunan lingkungan, dan dimensi pembangunan hukum dan tata kelola.
00:10:09
Dari 241 indikator global, ada 85 indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
00:10:19
Artinya konsep dan cara pengukurannya sama dengan metadata indikator global.
00:10:26
Misalnya angka kematian ibu melahirkan, luas kawasan pengairan, dan lain sebagainya.
00:10:32
Ada 76 indikator nasional sebagai ‘proxy’ indikator global.
00:10:38
Artinya indikator yang konsep dan cara pengukurannya merupakan ‘proxy’
00:10:44
untuk menjawab metadata indikator global. Misalnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai ‘proxy’ indikator global kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial.
00:10:56
Atau air minum layak sebagai ‘proxy’ air minum aman, dan sebagainya.
00:11:04
Lalu ada 75 indikator global yang belum ada di tingkat nasional dan akan dikembangkan.
00:11:12
Artinya indikator ini belum dimiliki oleh Indonesia dan belum ada ‘proxy’-nya karena metadata global belum tersedia.
00:11:20
Misalnya indeks kemiskinan multidimensi, proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan inklusif dan responsif.
00:11:30
Dan terakhir, ada lima indikator global yang tidak relevan dengan situasi nasional.
00:11:37
Misalnya proporsi senjata api dan senjata tajam yang disita terdaftar dan terlacak sesuai dengan standar dan hukum internasional. Ini tidak berlaku di Indonesia.
00:11:49
Dipimpin oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, karena SDGs diimplementasikan di Indonesia,
00:11:58
ada 319 indikator di tingkat nasional,
00:12:04
terdiri dari 85 indikator nasional yang sudah sesuai dengan indikator global;
00:12:10
ditambah 165 indikator nasional sebagai ‘proxy’ indikator global; dan 69 indikator nasional sebagai tambahan dari indikator global.
00:12:26
Pelaksanaan SDGs di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017.
00:12:37
Peraturan Presiden ini mengatur bagaimana SDGs diimplementasikan di tingkat pusat, maupun daerah. Artinya di seluruh kementerian,
00:12:49
lembaga, maupun Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten, dan kota.
00:12:55
Di tingkat nasional ada rencana aksi nasional, di tingkat daerah ada rencana aksi daerah.
00:13:02
Dalam refleksi saya, pelaksanaan SDGs ini menghadapi sejumlah tantangan yang --kalau boleh saya ringkas-- terdiri dari dua bagian besar.
00:13:15
Pertama adalah tantangan substantif, kedua adalah tantangan teknikal,
00:13:21
yang sebenarnya berakar pada hal yang sama: yaitu peran Pemerintah
00:13:29
--cara kita melihat bagaimana Pemerintah terlibat dalam proses pembangunan ini.
00:13:37
Di zaman yang semakin maju, makin kompleks, makin ruwet,
00:13:43
nampaknya tidak mungkin segala-galanya disandarkan dan diharapkan untuk diselesaikan oleh Pemerintah.
00:13:53
Karena cara Pemerintah memandang persoalan, atau tantangan, atau masalah, amat terbatas dari kacamata Pemerintah sendiri.
00:14:05
Dengan demikian, Pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau tindakan akan sangat terbatas.
00:14:14
Karena itu, peran lembaga organisasi kelompok non-Pemerintah seperti masyarakat sipil, akademia, sektor privat, media, dan lain sebagainya
00:14:28
dibutuhkan agar cara pandang Pemerintah terhadap persoalan ini makin luas,
00:14:34
agar perspektifnya makin kaya, agar cakrawalanya makin terbentang luas.
00:14:43
Sehingga masalah-masalah yang dihadapi bisa dipahami dengan lebih baik.
00:14:49
Keterlibatan aktor-aktor non-Pemerintah ini adalah bagian kunci dari persoalan, atau perkara substantif, bagaimana Pemerintah memahami persoalan,
00:15:06
lantas merumuskan kebijakan dan tindakan-tindakannya.
00:15:12
Itu persoalan substantif.
00:15:15
Secara teknis, implikasinya adalah bagaimana program-program pembangunan itu dirumuskan
00:15:24
juga tidak bisa ‘monolithic’ atau tunggal, menurut kacamata Pemerintah saja.
00:15:30
Mesti ada pengayaan, mesti ada input, dari kelompok-kelompok non Pemerintah bagaimana program itu bisa dilakukan.
00:15:44
Ini terkait dengan data. Ini terkait dengan informasi. Ini terkait dengan koordinasi.
00:15:51
Bahkan, koordinasi di dalam Pemerintah itu sendiri --antar Kementerian, misalnya atau antar Pemerintah Daerah-- mesti diarahkan sedemikian rupa.
00:16:02
Karena persoalan teknis dalam pembangunan biasanya terkait dengan --selain lemahnya atau selain sempitnya perspektif tadi adalah pada-- disiplin pelaksanaan.
00:16:18
Jadi ini yang saya refleksikan atas tantangan yang kita hadapi dalam mengimplementasikan SDGs.
00:16:26
Tantangan substantif: bagaimana masalah dipandang, bagaimana tantangan dimengerti dan dipahami.
00:16:34
Dan kedua persoalan teknis: bagaimana pembangunan dieksekusi, bagaimana sebuah rencana dijalankan.
00:16:43
Lantas bagaimana strategi implementasi SDGs ini: dari mana dan bagaimana kita mesti memulai?
00:16:52
Yang saya lihat dan saya refleksikan dari keterlibatan langsung selama ini,
00:16:58
baik dari Kantor Staf Presiden --selama lima tahun saya menjadi Deputi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019--
00:17:05
ataupun setelahnya --ketika saya sudah tidak di dalam Pemerintahan lagi, namun secara dekat tetap terlibat bersama dengan teman-teman di Pemerintahan.
00:17:13
Saya melihat kontekstualisasi menjadi amat penting.
00:17:18
SDGs ini tidak ‘legally binding’ --dia tidak mengikat secara hukum.
00:17:23
Pemerintah negara-negara bebas untuk mengimplementasikan atau tidak mengimplementasikan.
00:17:31
Tentu saja sanksi-nya lebih kepada sanksi relasional atau moral bagaimana kita melihat negara lain melaksanakan atau tidak melaksanakan.
00:17:41
Tetapi di sini yang penting adalah bagaimana SDGs itu dikontekstualisasikan.
00:17:49
Artinya, kita bisa memilih gol dan target yang menjadi prioritas dan realistis --sejalan dengan prioritas dan kebutuhan nasional.
00:18:03
Itu hal pertama dan paling mendasar.
00:18:06
Yang kedua: indikator yang kita pilih mesti indikator yang berkualitas dan kaya.
00:18:15
Artinya indikator tersebut ditentukan, dikembangkan bersama-sama dalam kolaborasi dengan berbagai aktor pembangunan, bukan hanya Pemerintah.
00:18:28
Ketiga, kita mesti memastikan bahwa sumber daya keuangan dan sumber daya non-keuangan bisa digerakkan untuk mendorong pembangunan ini,
00:18:42
dan digerakkan bersama-sama, bukan dari Pemerintah tapi misalnya juga dari swasta, filantropi, dan mitra pembangunan yang lain.
00:18:52
Keempat, kita mesti bisa mengidentifikasi ‘baseline’ data saat ini dan target apa yang mau dicapai.
00:19:03
Dari apa yang sekarang ada, dan menuju kepada apa yang kita inginkan.
00:19:11
Dari sumber daya yang sekarang kita punya, dan bagaimana kita mengembangkan kemampuan untuk meraih sumber daya yang kita mau.
00:19:21
Dan terakhir: pengukuran. Tidak mudah mengukur hasil pembangunan.
00:19:28
Tetapi mau tidak mau Pembangunan Berkelanjutan ini mesti bisa diukur.
00:19:35
Karena itu, penting kita bisa menggunakan dan mendapatkan data mengenai pembangunan yang terbuka dan bisa dipertukarkan.
00:19:44
Kita juga mesti bisa mendapatkan variabel-variabel alternatif untuk mendapatkan dan untuk memastikan data atas hasil pembangunan yang diraih.
00:19:59
Pada akhirnya, Pembangunan Berkelanjutan adalah tentang manusia, warga negara penghuni planet ini.
00:20:11
Di Indonesia: adalah warga negara Indonesia yang hidup di atas pulau-pulau tanah air Indonesia ini.
00:20:20
Kita perlu memastikan bahwa hak-hak warga negara itu dilindungi,
00:20:26
bukan hanya dalam soal pelaksanaan pembangunan, tetapi juga hak-hak sipil dan politik mereka.
00:20:33
Kita mesti memastikan: sementara ekonomi berkembang lingkungan juga terjaga.
00:20:41
Kita mesti memastikan: bahwa sementara kemajuan diraih, demokrasi dan perlindungan hukum juga ditegakkan.
00:20:52
Karena, pada akhirnya, Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang menempatkan orang dan lingkungan dalam pusat perhatian kita,
00:21:07
tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi namun memastikan harkat martabat manusia dilindungi,
00:21:16
hukum ditegakkan, hak-hak warga dipenuhi, lingkungan dilestarikan.
00:21:22
Itulah hakikat Pembangunan Berkelanjutan. Kita tahu dalam seluruh prosesnya --mulai dari gagasan Pembangunan Berkelanjutan hingga perumusan SDGs--
00:21:35
itu semua tidak terjadi di ruang kosong: ada pertentangan, ada pertarungan kepentingan kekuatan di sana.
00:21:43
Namun kembali lagi: jika kita memahami pembangunan adalah bagian yang tidak terlepas dari proses kita bernegara,
00:21:54
maka kita mesti memastikan agar Pembangunan Berkelanjutan itu menjadi pilar, menjadi dasar, Indonesia meraih kemajuan di masa depan.
