Sistem Konstitusi [2]

00:14:00
https://www.youtube.com/watch?v=aKCRBPnOxjc

概要

TLDRVideo käsitleb Indoneesia põhiseadust ja õigusnormide hierarhiat, rõhutades seadusandlike protsesside olulisust ning kolme põhialuse - filosoofilise, sotsioloogilise ja juriidilise aluse - järgimist. Seotud on ka regulatiivsed protseduurid, mis algavad Pancasilast, läbi põhiseaduse ja MPR määruste, kuni piirkondlike määrusteni. Räägitakse ka terviklikest seadusandlikest suhetest ja konfliktide lahendamisest, kus kohus hindab seaduste vastavust põhiseadusele. Üliõpilased on kutsutud uurima oma valdkonna seadusi ning arutama nende lünki või muudatusi.

収穫

  • 📜 Põhiseadus on kõrgeim seadus.
  • ⚖️ Seadusandlikud normid peavad olema kirjalikud ja üldiselt siduvad.
  • 🧑‍⚖️ Seadused peavad järgima filosoofilisi ja sotsioloogilisi aluseid.
  • 🔍 Heakskiit piirkondlikule seadusandlusele tuleb keskvalitsuselt.
  • 🔄 Seadused peavad olema ajakohased ja vastama ühiskonna vajadustele.

タイムライン

  • 00:00:00 - 00:05:00

    Käesolevas videos räägitakse põhiseaduslikest süsteemidest ja seadusandlikest järjekordadest. Toimub seadusandlikkuse mõistmine, mis hõlmab kirjalikke norme, mis on kehtestatud riigiorganite või ametnike poolt. Seadusandlikud normid peavad olema üldiselt siduvad, järgnevad ettenähtud protseduuridele ning nende loomisel tuleb arvestada filosoofilisi, sotsioloogilisi ja juriidilisi aluseid.

  • 00:05:00 - 00:14:00

    Edasi minnes käsitletakse seadusandlikku hierarhiat Indoneesias. Põhiseadus ja Pancasila on tippdokumente, millele alluvad seadused ja valitsuse määrused. Igal seadusemoodustamisel peab olema jälgitud seadusandlikku järjekorda ning kõik normid peavad olema kooskõlas üksteisega. Samuti rõhutatakse, et normaalsed seadused peavad teenima ühiskonna huve ja olema ajakohased muutuvas maailmas. Käsitletakse ka probleemide korral, kui erinevad normid on omavahel vastuolus, et nendega toimetulemiseks on olemas teatud kohtud, nagu põhiseaduslik kohus ja ringkonnakohus.

マインドマップ

ビデオQ&A

  • Mis on põhiseaduse ja seadusandlike normide hierarhia Indoneesias?

    Indoneesias on seadusandlik hieraaria, kus kõrgeim on Pancasila, seejärel põhiseadus, MPR määrused, seadused, ettekanded, valitsuse määrused ja piirkondlikud määrused.

  • Milliseid aluseid peab järgima seadusandlus?

    Seadusandlus peab järgima kolme aluse: filosoofilised, sotsioloogilised ja juriidilised alus.

  • Kuidas rakendatakse seadusandlikke protsesse?

    Seadusandlikud protsessid hõlmavad mitmeid etappe, sealhulgas kavandamist, koostamist ja vastuvõtmist koos seadusandlike organitega.

  • Kes loob piirkondlikud õigusnormid?

    Piirkondlikud õigusnormid loovad piirkondlikud valitsused, kuid tuleb saada ka keskvalitsuse heakskiit.

  • Milline on põhiseaduse muutmise protsess?

    Põhiseaduse muutmine on tihti keeruline ja nõuab erilist menetlust, et tagada selle sisu muutumatuks jäämine.

ビデオをもっと見る

AIを活用したYouTubeの無料動画要約に即アクセス！
字幕
id
オートスクロール:
  • 00:00:00
    Hai Cinta
  • 00:00:02
    Halo assalamualaikum warahmatullahi
  • 00:00:04
    wabarakatuh Selamat siang salam
  • 00:00:06
    sejahtera bagi kita semua baik hari ini
  • 00:00:11
    kita akan membahas tentang sistem
  • 00:00:14
    konstitusi pada submateri tata urutan
  • 00:00:18
    perundang-undangan Nah kalau kita bicara
  • 00:00:22
    perundang-undangan secara etimologi
  • 00:00:24
    berasal dari kata benda mengundang lalu
  • 00:00:28
    kemudian diberi awalan per dan akhiran
  • 00:00:32
    an jadi boleh dikatakan bahwa
  • 00:00:35
    perundang-undangan itu adalah segala hal
  • 00:00:38
    yang berhubungan dengan undang-undang
  • 00:00:40
    secara maknawi sebenarnya
  • 00:00:44
    perundang-undangan ini bisa dimaknai
  • 00:00:46
    sebagai proses pembuatan bisa juga
  • 00:00:50
    dimaknai sebagai hasil atau produk dari
  • 00:00:55
    pembentukan atau pembuatan pertentangan
  • 00:00:59
    Nah kalau kita bicara
  • 00:01:02
    Va definisi dari Aturan
  • 00:01:05
    perundang-undangan itu yang pertama
  • 00:01:07
    bahwa Aturan perundang-undangan tertulis
  • 00:01:10
    jadi tertulis bukan tidak tertulis
  • 00:01:12
    seperti definisi yang kita bahas di
  • 00:01:15
    materi pertama bahwa yang namanya
  • 00:01:19
    konstitusi itu secara sempit tertulis
  • 00:01:22
    dalam bentuk diagram Dasar atau
  • 00:01:24
    undang-undang dasar Kemudian yang kedua
  • 00:01:26
    adalah memuat norma hukum memuat norma
  • 00:01:29
    hukum yang ketiga mengikat secara umum
  • 00:01:35
    ia tidak hanya mengikat secara khusus
  • 00:01:37
    yang keempat jadi bentuk atau ditetapkan
  • 00:01:40
    oleh lembaga negara atau pejabat yang
  • 00:01:43
    berwenang jadi ada lembaga yang
  • 00:01:46
    berwenang ada pejabat yang berwenang
  • 00:01:48
    yang menetapkannya misalnya kalau kita
  • 00:01:51
    bicara peraturan daerah provinsi tentu
  • 00:01:54
    ada pejabat yang berwenang isi yang mana
  • 00:01:56
    menurut bersama dengan DPRD kemudian
  • 00:02:01
    yang ke-5 ada prosedur yang ditetapkan
  • 00:02:04
    jadi tidak begitu saja anak tiba-tiba
  • 00:02:07
    lahir sebuah tulang perundang-undangan
  • 00:02:09
    tapi dia beli sebuah tahapan ada
  • 00:02:13
    prosedurnya mulai dari penyusunan
  • 00:02:16
    perencanaan sampai pada pengundangan nah
  • 00:02:21
    Hai kalau kita bicara aturan
  • 00:02:23
    perundang-undangan tentu ada tiga
  • 00:02:25
    landasan yang harus dipenuhi pertama ada
  • 00:02:28
    landasan filosofis yang kedua ada
  • 00:02:31
    landasan sosiologis yang ketiga ada
  • 00:02:34
    landasan yuridis kalau kita bicara
  • 00:02:37
    landasan filosofis bahwa setiap norma
  • 00:02:40
    itu materi muatannya itu perlu
  • 00:02:46
    mendapatkan rezeki fikasi atau
  • 00:02:48
    pembenaran secara filosofis Kenapa
  • 00:02:51
    Aturan itu dibuat misalnya dibuat aturan
  • 00:02:56
    tentang kawasan bebas asap rokok tentu
  • 00:02:59
    ada alasan filosofis alasan khususnya
  • 00:03:02
    adalah supaya setiap manusia itu
  • 00:03:05
    mendapatkan hak asasinya yang merokok
  • 00:03:08
    bisa merokok pada tempat yang disediakan
  • 00:03:10
    yang tidak merokok bisa mendapatkan ke
  • 00:03:12
    menghirup udara segar sehingga ya
  • 00:03:15
    dibuatlah kawasan tanpa asap rokok yang
  • 00:03:18
    tentu disitu ada fasilitas atau
  • 00:03:20
    ruang-ruang
  • 00:03:21
    khusus merokok Kemudian yang kedua
  • 00:03:24
    adalah landasan sosiologis untuk
  • 00:03:27
    Siapakah itu hukum atau aturan itu untuk
  • 00:03:31
    manusia hidup bermasyarakat sehingga
  • 00:03:34
    tentu rumusan norma norma hukum itu
  • 00:03:38
    harus mencerminkan keindahan keyakinan
  • 00:03:41
    umum dan bersalaman hukum masyarakat
  • 00:03:42
    jadi dari oleh dan untuk masyarakat jadi
  • 00:03:48
    dia kemudian menggambarkan hal-hal yang
  • 00:03:55
    nyata dari masyarakat kemudian
  • 00:03:59
    selanjutnya adalah landasan Wii sebelum
  • 00:04:02
    kita masuk ini adalah dasar lebih pada
  • 00:04:05
    saat merintisnya itu adalah bahwa ada
  • 00:04:07
    dua sebenarnya disitu ada yuridis formal
  • 00:04:09
    pada yuridis materi kalau bicara ini
  • 00:04:13
    bisa formal berarti norma-norma itu
  • 00:04:16
    harus merujuk kepada ketentuan yang
  • 00:04:21
    lebih
  • 00:04:21
    Hai sesuai dengan derajat hirarkinya
  • 00:04:23
    tidak boleh bertentangan dengan aturan
  • 00:04:25
    lebih tinggi jadi ada ketentuan hukum
  • 00:04:29
    yang berikutnya namun kepada organ
  • 00:04:30
    pembentuk yaitu lebih formal Jadi kalau
  • 00:04:32
    diperintahkan oleh pada menentukan hukum
  • 00:04:36
    untuk membuatnya maka dibuat misalnya
  • 00:04:38
    undang-undang itu biasanya ada peraturan
  • 00:04:41
    pemerintah mengikutinya dan seterusnya
  • 00:04:44
    sampai raturan daerah Kemudian secara
  • 00:04:47
    yuridis materiil bahwa ketentuan hukum
  • 00:04:52
    tentang masalah atau materi muatan harus
  • 00:04:55
    diatur dalam peraturan
  • 00:04:57
    perundang-undangan artinya apa ada
  • 00:04:58
    masalah atau materi muatan yang harus
  • 00:05:00
    sesuai yaitu bisanya lingkupnya lihat
  • 00:05:05
    kemudian selanjutnya adalah ada yang
  • 00:05:08
    disebut dengan stufentheorie dari hasil
  • 00:05:11
    seni tak bahwa karakter dari norma itu
  • 00:05:15
    adalah ada dua Bisa berkarakter nangis
  • 00:05:18
    bisa juga berkarakter status
  • 00:05:20
    hai kenapa dikatakan dinamis ya tentu
  • 00:05:23
    kalau bicara dinamis dengan status itu
  • 00:05:26
    dua hal yang berbeda tapi dalam sebuah
  • 00:05:29
    norma hukum Aturan perundang-undangan
  • 00:05:32
    itu karakter ini ada secara bersama
  • 00:05:36
    Kenapa disebut statis karena ya Setiap
  • 00:05:41
    aturan itu harus runtut sampai aturan
  • 00:05:43
    yang diterapkan mengharuskan ISIS setiap
  • 00:05:47
    norma itu memiliki kesamaan dengan norma
  • 00:05:49
    di atasnya bentuknya merupakan
  • 00:05:52
    kekhususan dari norma yang diatasnya
  • 00:05:54
    yang umum dari angin umum di atas yang
  • 00:05:57
    lebih besar di bawah yang tentu yang
  • 00:05:59
    dibawa berdasar kepada yang lebih di
  • 00:06:00
    atas senjata Sunda Sari ada yang di
  • 00:06:02
    bawah Kenapa karena bicara statis itu
  • 00:06:06
    norma itu sebabnya kekuatannya ada pada
  • 00:06:09
    isi norma itu suatu norma umum dapat
  • 00:06:14
    ditarik menjadi khusus Jadi ia sebuah
  • 00:06:17
    hierarki sebuah Pak Jajang sebuah urutan
  • 00:06:20
    utama dan tidak boleh bertentangan itu
  • 00:06:23
    sukanya panas tapi punya status kita
  • 00:06:25
    bisa dimaknai bahwa ada yang ada pejabat
  • 00:06:28
    ada lembaga yang berwenang untuk membuat
  • 00:06:30
    atau lagi kalau misalnya kalau kita
  • 00:06:31
    bicara ketetapan MPR kita bisa yang buat
  • 00:06:34
    selain MPR karena ada lembaga yang
  • 00:06:37
    kemudian diberikan kewenangan untuk ini
  • 00:06:39
    kemudian kalau kita bicara dinamis
  • 00:06:41
    dinamis situasi ini terkait dengan
  • 00:06:43
    pembentukan dan penghapusannya normal
  • 00:06:46
    ikutan tidak berlaku mutlak norma ikutan
  • 00:06:49
    itu sesuai dengan perkembangan zaman
  • 00:06:51
    kalau normanya sudah tidak relevan lagi
  • 00:06:54
    dengan muka Bang zaman maka dia akan
  • 00:06:56
    dirubah bisa saja bagian perbagian atau
  • 00:06:59
    mungkin secara keseluruhan kemudian
  • 00:07:01
    norma yang ada itu tentu bisa memberikan
  • 00:07:06
    kewenangan kepada lembaga atau pejabat
  • 00:07:08
    yang ada di ciptakan lebih rendah untuk
  • 00:07:12
    membuat aturan-aturan yang lebih khusus
  • 00:07:14
    itu sehingga disebut sebagai finalis
  • 00:07:16
    terima normafit amis karena norma itu
  • 00:07:18
    untuk masyarakat manusia hidup
  • 00:07:20
    bermasyarakat
  • 00:07:20
    Ada ubi societas Ibi Ius gimana adalah
  • 00:07:24
    masyarakat secara umum bahwa kemudian
  • 00:07:26
    masyarakat berkembang tepung juga harus
  • 00:07:28
    berkembang kemudian selanjutnya kita
  • 00:07:34
    bicara mengenai tata urutan
  • 00:07:37
    perundang-undangan di Indonesia ini
  • 00:07:38
    diatur dalam undang-undang nomor 12
  • 00:07:40
    tahun
  • 00:07:42
    Hai Nah kalau kita bicara tata urutan
  • 00:07:44
    perundang-undangan tentu yang tertinggi
  • 00:07:46
    itu adalah Pancasila Pancasila sebagai
  • 00:07:49
    sumber hukum bukan hukum dari hukum
  • 00:07:51
    tertinggi harga pembangunan dasar posisi
  • 00:07:54
    kita Pancasila itu adalah sumber hukum
  • 00:07:56
    sumber hukum jadi memberikan penilaian
  • 00:07:59
    kepada noroid umatnya seluruh sila
  • 00:08:03
    Pancasila nilai-nilai Pancasila itu
  • 00:08:04
    harus menjadi rujukan dari pembentukan
  • 00:08:08
    aturan perundang-undangan Kenapa karena
  • 00:08:11
    Pancasila itu dasar negara Pancasila itu
  • 00:08:14
    ideologi nasional yang tentu ya
  • 00:08:18
    menempatkan Pancasila sebagai dasar dan
  • 00:08:20
    ideologi sekaligus dasar filosofis
  • 00:08:23
    negara artinya apa setiap Materi muatan
  • 00:08:26
    peraturan perundang-undangan tidak boleh
  • 00:08:28
    bertentangan dengan nilai terkandung
  • 00:08:29
    dalam Pancasila makanya ya namanya Tuhan
  • 00:08:32
    itu tidak boleh hanya berhasil membentuk
  • 00:08:35
    kepentingan kelompok Golongan atau
  • 00:08:36
    individu tapi harus untuk kepentingan
  • 00:08:38
    bangsa dan negara kemudian
  • 00:08:42
    ini adalah pembukaan ini pembukaan
  • 00:08:44
    undang-undang Dasar 1945 sebagai
  • 00:08:47
    staatsfundamentalnorm bahwa pokok kaidah
  • 00:08:51
    yang fundamental Kenapa bunda kan itu
  • 00:08:53
    pembukaan sampai-sampai dibanding
  • 00:08:55
    ditegaskan di dalam amandemen bahwa
  • 00:08:58
    pembukaan itu tidak bisa demande Kenapa
  • 00:09:01
    karena disitu ada pernyataan kemerdekaan
  • 00:09:03
    di situ ada Steele negara disitu ada
  • 00:09:08
    pernyataan mengenai hak asasi manusia di
  • 00:09:11
    situ ada tujuan negara ada dasar negara
  • 00:09:14
    sehingga itu tentu menjadi pokok kaidah
  • 00:09:17
    yang fundamental kemudian syaratnya
  • 00:09:19
    adalah undang-undang dasar air yang
  • 00:09:22
    menjadi hukum tertinggi jadi hukum dasar
  • 00:09:25
    dalam pembentukan aturan
  • 00:09:26
    perundang-undangan menurut undang-undang
  • 00:09:28
    nomor 12 tahun
  • 00:09:31
    Hai kemudian ada ketetapan MPR Siapa
  • 00:09:33
    yang buat ya Majelis Permusyawaratan
  • 00:09:35
    Rakyat kemudian setelah ketetapan MPR
  • 00:09:38
    ada undang-undang undang-undang ini kan
  • 00:09:40
    peraturan perundang-undangan dibentuk
  • 00:09:42
    oleh DPR dengan persetujuan presiden
  • 00:09:45
    walaupun kemudian yang bisa mengusulkan
  • 00:09:48
    itu bisa saja anggota DPR bisa DPR sejak
  • 00:09:51
    lembagaan bisa juga agar pemerintah
  • 00:09:54
    Presiden dalam hal ini kemudian bisa
  • 00:09:56
    juga DVD sesuai dengan kewenangannya
  • 00:09:58
    terhadap keadaan tertentu yang bisa di
  • 00:10:00
    usulkan oleh DPD kemudian ada peraturan
  • 00:10:04
    pemerintah pengganti undang-undang akhir
  • 00:10:06
    artinya ini sejajar antara undang-undang
  • 00:10:08
    dengan Perpu sejajar kalau dulu di
  • 00:10:10
    undang-undang yang lama tentang tata
  • 00:10:12
    urutan itu biasanya berada dibawah
  • 00:10:14
    undang-undang atau Perpu ini sebenarnya
  • 00:10:16
    adalah penemuannya sesuatu yang ia yang
  • 00:10:20
    menjadi apa namanya Penetapan Presiden
  • 00:10:24
    ini dalam hal kepentingan yang memaksa
  • 00:10:27
    jadi dalam hal ihwal kegentingan memaksa
  • 00:10:30
    presiden berhak
  • 00:10:31
    untuk menetapkan peraturan pemerintah
  • 00:10:34
    pengganti undang-undang tapi ia ini juga
  • 00:10:36
    nanti harus menjadi undang-undang atau
  • 00:10:39
    kemudian gugur karena tidak menjadi
  • 00:10:41
    undang-undang telah disetujui bersama
  • 00:10:42
    dengan DPR kemudian ada peraturan
  • 00:10:46
    pemerintah peraturan pemerintah ini
  • 00:10:48
    ditetapkan oleh Presiden untuk
  • 00:10:49
    menjalankan undang-undang sebagaimana
  • 00:10:51
    mestinya Lalu ada peraturan presiden
  • 00:10:53
    ingat bahwa presiden itu pemegang
  • 00:10:55
    kekuasaan pemerintahan jadi Peraturan
  • 00:10:58
    Presiden itu adalah peraturan
  • 00:10:59
    perundang-undangan yang ditetapkan oleh
  • 00:11:01
    Presiden untuk menjalankan perintah
  • 00:11:02
    peraturan undang-undang lebih tinggi dan
  • 00:11:05
    atau dalam menyelenggarakan kekuasaan
  • 00:11:07
    pemerintahan
  • 00:11:09
    Hai kemudian yang selanjutnya dengan
  • 00:11:11
    peraturan daerah ini peraturan daerah
  • 00:11:13
    kan ada dua ada peraturan daerah
  • 00:11:15
    provinsi ada peraturan daerah kabupaten
  • 00:11:16
    kota Nah peraturan daerah provinsi dan
  • 00:11:18
    kabupaten kota ini ya tentu melibatkan
  • 00:11:21
    DPRD Cuma sekarang ini ada hal yang baru
  • 00:11:26
    dan undang-undang pemerintahan daerah
  • 00:11:28
    yang baru yang 2014 nomor 23 tahun 2014
  • 00:11:32
    adalah bahwa peraturan daerah itu tidak
  • 00:11:34
    bisa tidak bisa ditetapkan menjadi
  • 00:11:37
    peraturan daerah diundangkan kalau
  • 00:11:40
    kemudian belum mendapat persetujuan
  • 00:11:43
    [Musik]
  • 00:11:44
    walaupun lebih besar kalau DPRD dan
  • 00:11:47
    kepala daerah tapi kalau belum mendapat
  • 00:11:49
    persetujuan dari Menteri atau Kemudian
  • 00:11:51
    dari Gubernur sebagai Wakil pemerintah
  • 00:11:53
    pusat maka tidak akan bisa ditetapkan
  • 00:11:58
    diberi nomor registrasi Tapi tentu nomor
  • 00:12:00
    registrasi tidak hanya sekitar nomor
  • 00:12:02
    tapi situ ada ada evaluasi Apakah ini
  • 00:12:05
    tidak bertentangan dengan aturan yang
  • 00:12:06
    lebih tinggi dan seterusnya ya dan ada
  • 00:12:09
    Lembata nanti bisa saja tempat alam
  • 00:12:11
    kalau kemudian harus dibatalkan lalu
  • 00:12:15
    tidak dibatalkan tentu ada sanksi yang
  • 00:12:17
    diberikan oleh pemerintah tingkatan di
  • 00:12:20
    atasnya
  • 00:12:21
    Hai kemudian pertanyaannya adalah
  • 00:12:24
    bagaimana kalau terjadi pertentangan
  • 00:12:26
    diantara aturan-aturan itu karena bisa
  • 00:12:28
    saja Kenapa karena dalam keadaan pejabat
  • 00:12:30
    yang berbeda yang membuat ini menjadi
  • 00:12:32
    pertanyaan tentu Karena setelah
  • 00:12:35
    reformasi ada empat ada Mahkamah
  • 00:12:37
    Konstitusi sebagai lembaga baru dibentuk
  • 00:12:39
    itulah yang diharapkan menguji materi
  • 00:12:41
    kalau ada undang-undang yang
  • 00:12:44
    bertentangan dengan undang-undang dasar
  • 00:12:45
    sementara kalau ada aturan di bawah
  • 00:12:48
    undang-undang bertentangan dengan
  • 00:12:49
    undang-undang yang memuji adalah
  • 00:12:51
    Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan
  • 00:12:54
    yang dimilikinya
  • 00:12:57
    Hai Nah apa yang menjadi tugasnya
  • 00:12:59
    mahasiswa untuk Menindaklanjuti materi
  • 00:13:01
    ini adalah diharapkan untuk Anda
  • 00:13:02
    menemukan Ali apa undang-undang yang
  • 00:13:04
    berkaitan dengan bidang keilmuan dan
  • 00:13:07
    saja orang-orang kesehatan ini masih
  • 00:13:09
    siswa yang prodinya kesehatan apa
  • 00:13:11
    silakan dicari ketemu kenali itu kenapa
  • 00:13:14
    karena kita harus tahu aturannya Kenapa
  • 00:13:17
    Kan aturan untuk yang melandasi
  • 00:13:19
    interaksi Aturan itu yang melandasi
  • 00:13:23
    hubungan baik antar warga negara maupun
  • 00:13:26
    negara dengan warga negara Kemudian yang
  • 00:13:30
    kedua yang perlu harus didiskusikan
  • 00:13:31
    adalah ya Anda harus apa namanya melihat
  • 00:13:38
    materi-materi uji konstitusi dari sebuah
  • 00:13:42
    aturan hal-hal apa coba dicari tahu yang
  • 00:13:45
    mana yang sudah berubah dan kalau itu
  • 00:13:47
    tidak di rumah kira-kira apa yang
  • 00:13:48
    terjadi itu sudah tampan mahasiswa Oke
  • 00:13:51
    Baik ada sekalian terima kasih
  • 00:13:55
    assalamualaikum warahmatullahi
  • 00:13:57
    nah
タグ
  • põhiseadus
  • seadusandlus
  • hierarhia
  • Pancasila
  • juriidilised normid
  • filosoofilised alused
  • sotsioloogilised alused
  • seadusandlikud protsessid
  • piirkondlikud määrused
  • konfliktide lahendamine