Dasar Hukum

00:05:48
https://www.youtube.com/watch?v=dqmJlfCr79U

概要

TLDRVideo ini menjelaskan tentang kebijakan dan regulasi terkait sertifikasi halal di Indonesia, khususnya untuk pelaku usaha mikro kecil (UMK). Pembicara menyoroti pentingnya pemahaman terhadap regulasi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja 2020 dan Peraturan Pemerintah. Pelaku usaha UMK dapat mengajukan sertifikasi halal secara gratis berdasarkan pernyataan mereka sendiri dan harus memenuhi kriteria tertentu. Pendamping memiliki peran penting dalam membantu UMK memahami dan memenuhi dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi. Sumber pembiayaan untuk sertifikasi juga dibahas, dengan rincian tentang penggunaan APBN dan alternatif lainnya.

収穫

  • 📜 Kebijakan umum mengenai jaminan produk halal.
  • 💼 UMK tidak dikenakan biaya untuk sertifikasi halal.
  • ✅ Kriteria sertifikasi halal harus dipenuhi.
  • 🔍 Pentingnya pendampingan dalam proses sertifikasi.
  • 💰 Sumber pembiayaan untuk UMK tersedia dari APBN.

タイムライン

  • 00:00:00 - 00:05:48

    A cikin wannan bidiyon, an tattauna game da manufofin jahar lafiya na halal a Indoneziya, tare da mayar da hankali kan hanyoyin da SMEs (kananan da matsakaitan kamfanoni) za su iya nema don samun takardun shaidar halal. An bayyana cewa, bisa ga Dokar Cipta Kerja (2020), SMEs suna da hakkin karya barauniyar bayyana don samun shaidar halal tanpa kudin shiga. Hakanan, an bayyana sharuɗɗan da SMEs ke buƙata don samun shaidar halal, wanda yake kai tsaye ga tabbatar da ingancin kayayyakin su. An kuma ambaci hanyoyin samun tallafi daga gwamnati ko wasu hanyoyin da za a iya amfani dasu don inganta wannan tsari. Har ila yau, an tattauna mahimman dokoki da ka'idojin da suka shafi bayar da guraben kudi da kuma yadda ake tsara wannan tsari a matakin shawarwari na gwamnatin jiha.

マインドマップ

ビデオQ&A

  • Apa saja regulasi yang dibahas mengenai sertifikasi halal?

    Regulasi yang dibahas termasuk Undang-Undang Cipta Kerja 2020 dan Peraturan Pemerintah terkait sertifikasi halal.

  • Apakah pelaku usaha mikro kecil dikenakan biaya untuk sertifikasi halal?

    Tidak, pelaku usaha mikro kecil tidak dikenakan biaya untuk sertifikasi halal.

  • Apa saja kriteria untuk sertifikasi halal bagi UMK?

    Kriteria termasuk produk tidak berisiko dan kehalalan sudah dipastikan.

  • Apa yang harus dilakukan pendamping saat sertifikasi halal?

    Pendamping harus melakukan verifikasi dan memahami dokumen pemenuhan sertifikasi.

  • Di mana bisa menemukan informasi lebih lanjut tentang regulasi sertifikasi halal?

    Informasi lebih lanjut bisa ditemukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah.

ビデオをもっと見る

AIを活用したYouTubeの無料動画要約に即アクセス！
字幕
id
オートスクロール:
  • 00:00:00
    [Musik]
  • 00:00:13
    sudah banyak materi-materi sejak dari e
  • 00:00:17
    awal saya paparkan mengenai kebijakan
  • 00:00:21
    umum e tentang jaminan produk halal di
  • 00:00:24
    Indonesia kemudian tentang jenis layanan
  • 00:00:27
    sertifikasi halal
  • 00:00:30
    Bagaimana
  • 00:00:31
    ee pelaku usaha UMK itu mengajukan
  • 00:00:34
    sertifikasi halal sudah Ee saya jelaskan
  • 00:00:38
    Eh sekarang memasuki untuk
  • 00:00:41
    mempermudah para pendamping PPH ketika
  • 00:00:44
    membaca regulasi
  • 00:00:46
    Eh ini ada kata-kata kunci ya kata-kata
  • 00:00:51
    kunci eh satu ya di dalam undang-undang
  • 00:00:55
    11 tahun 2020 tentang Cipta kerja kalau
  • 00:00:59
    nanti para pendamping ingin
  • 00:01:01
    mengetahui pasal-pasal yang agak
  • 00:01:04
    berkaitan dengan e self declare ya ini
  • 00:01:08
    kalau di undang-undang cipta kerja dia
  • 00:01:11
    ada di pasal 48 angka 20 ya nanti di
  • 00:01:16
    sana akan dikatakan e bahwa pelaku usaha
  • 00:01:19
    mikro kecil ya itu kewajiban
  • 00:01:22
    bersertifikatnya itu didasarkan atas
  • 00:01:24
    pernyataan pelaku usaha kemudian e dia
  • 00:01:29
    itu tidak dikenai biaya Nah inilah
  • 00:01:32
    pasar-pasar yang berkaitan yang harus
  • 00:01:34
    diketahui oleh para
  • 00:01:36
    pendamping di dalam
  • 00:01:38
    pp39 ini juga ada ya yang berkaitan
  • 00:01:42
    dengan sama pembahasannya yaitu e
  • 00:01:46
    kewajiban bersipikat halal bagi pelaku
  • 00:01:48
    usaha mikro kecil dia ada di pasal 79 ya
  • 00:01:52
    ini kemudian kalau mau didalami
  • 00:01:55
    kriterianya Seperti apa ya ini sudah Ee
  • 00:01:59
    Kita kita resumkan jadi Kalau umpama UMK
  • 00:02:03
    itu mau mau melakukan sertifikasi halal
  • 00:02:07
    kriterianya itu satu produknya tidak
  • 00:02:11
    beresiko ya kriteria yang kedua itu
  • 00:02:15
    adalah sudah dipastikan kehalalannya
  • 00:02:18
    Makanya Nih kalau proses produksi ee
  • 00:02:21
    pendamping ini harus turun harus melihat
  • 00:02:25
    ya kira-kira inilah ya
  • 00:02:28
    kriteria yang ada di pasal 79 PP ee 39
  • 00:02:33
    tahun 2021 setelah ee pasal 79 ada juga
  • 00:02:37
    di PP ini pasal 81 ya ini masih
  • 00:02:42
    berkaitan dengan pembiayaan ya bahwa UMK
  • 00:02:45
    tadi tidak dikenakan biaya tapi tetap ya
  • 00:02:49
    dengan mempertimbangkan kemampuan
  • 00:02:51
    keuangan negara Katakanlah kalau tahun
  • 00:02:54
    ini ee pemerintah ee memiliki kemampuan
  • 00:02:58
    keuangan negaranya itu agak kecil maka
  • 00:03:01
    kuotanya itu agak sedikit dibukanya
  • 00:03:04
    kalau memang leluasa kemampuan keuangan
  • 00:03:06
    negara ya maka akan dibuka luas eah
  • 00:03:08
    seperti itulah kira-kira
  • 00:03:10
    ya pasal 86 ini e berbicara mengenai e
  • 00:03:14
    pembiayaannya ya itu dapat dilakukan ee
  • 00:03:17
    dengan apa saja bisa APBN ya atau
  • 00:03:21
    pembiayaan alternatif biasa mungkin kita
  • 00:03:23
    katakan ada ee dana-dana CSR mungkin ya
  • 00:03:28
    atau dana dana ee kemitraan itu bisa
  • 00:03:31
    terjadi atau bantuan hibah dana bergulir
  • 00:03:34
    atau sumber lain yang sah dan tidak
  • 00:03:36
    mengikat inilah sumber-sumber pembiayaan
  • 00:03:40
    saf declare
  • 00:03:42
    ya kemudian mengkerucut di tingkat
  • 00:03:45
    Peraturan Menteri tingkat Peraturan
  • 00:03:47
    Menteri tadi sudah saya katakan di awal
  • 00:03:49
    ya pmaa 20 tahun 2021 sangat penting ya
  • 00:03:54
    bagi para pendamping PPH pasal-pasal apa
  • 00:03:57
    saja yang EE berkaitan dengan
  • 00:04:01
    ee apa namanya pendamping ya ini ada di
  • 00:04:05
    pasal 1 di pasal 5 nanti bisa
  • 00:04:08
    ee diilihat ya isinya apa saja di pasal
  • 00:04:12
    1 pasal 5 kurang lebih adalah sama ya
  • 00:04:15
    kata-kata kuncinya adalah pasti ee
  • 00:04:18
    melalui pendampingan PPH ada pelaku
  • 00:04:21
    usaha mikro kecil kata-kata itu biasanya
  • 00:04:24
    yang akan terlihat dalam pasalnya
  • 00:04:26
    ee Kalau yang ini adalah ee Keputusan
  • 00:04:31
    Kepala badan penyelenggara jaminan
  • 00:04:33
    produk halal ini Nomor 1 Tahun 2022 ini
  • 00:04:37
    adalah mengenai komponen tarif ya pelaku
  • 00:04:40
    usaha
  • 00:04:41
    ee diberikan biaya dari APBN tadi APBD
  • 00:04:45
    Atau lainnya ini pendanaannya adalah
  • 00:04:49
    sebesar
  • 00:04:51
    r30.000 terakhir adalah eh di Keputusan
  • 00:04:55
    Kepala ee bpjph Nomor 57 Tahun 2022 ini
  • 00:05:00
    cukup penting ya
  • 00:05:01
    Ee sebagai
  • 00:05:04
    implementasi pelaku usaha dalam
  • 00:05:08
    pemenuhan dokumen ya dokumen ee
  • 00:05:11
    sertifikasi halalnya ini yang akan
  • 00:05:14
    dilihat oleh para pendamping maka mau
  • 00:05:18
    tidak mau walaupun Ini diisi oleh pelaku
  • 00:05:20
    usaha tapi pendamping harus tahu agar ee
  • 00:05:25
    ketika melakukan verifikasi sudah
  • 00:05:27
    memahami isi dan ee bentuk pemenuhan ee
  • 00:05:32
    dokumennya
  • 00:05:34
    [Musik]
  • 00:05:47
    ya
タグ
  • produk halal
  • sertifikasi halal
  • UMK
  • regulasi halal
  • pendampingan PPH
  • keuangan negara
  • biaya sertifikasi
  • dokumen sertifikasi
  • komponen tarif
  • kriteria sertifikasi