21. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia

00:33:13
https://www.youtube.com/watch?v=Xjj83OEboo8

概要

TLDRVideo ini mengupas sejarah demokrasi Indonesia, dimulai dari era demokrasi parlementer pada awal kemerdekaan hingga era reformasi. Demokrasi di Indonesia bermula dengan sistem parlementer yang kurang stabil karena pergeseran kabinet dan konflik antarpartai. Setelah periode ini, demokrasi terpimpin diperkenalkan pada tahun 1959 oleh Soekarno, di mana kebijakan banyak dipusatkan pada pemimpin negara. Peralihan ke era baru terjadi dengan peristiwa 30 September 1965 dan pengeluaran Supersemar yang memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk menertibkan keadaan. Di era Orde Baru, demokrasi konstitusional dibentuk berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, meski di sana terdapat penyelewengan seperti KKN. Reformasi 1998 menjadi titik awal bagi demokratisasi lebih lanjut di mana multipartai dan kebebasan politik meningkat. Demokrasi Pancasila, yang ditekankan setelah Orde Baru, menonjolkan musyawarah mufakat dan peran partai politik dalam pemerintahan. Perjalanan ini menunjukkan tantangan dan evolusi demokrasi yang mencoba menyesuaikan dengan identitas Indonesia.

収穫

  • 🇮🇩 Indonesia mengadopsi demokrasi dengan elemen unik tersendiri.
  • 📜 Demokrasi parlementer (1945-1959) gagal menjaga stabilitas politik.
  • 🤝 Demokrasi terpimpin menempatkan keputusan di tangan pemimpin negara.
  • 📅 Tahun 1959, dekret presiden mengakhiri demokrasi parlementer.
  • ⚔️ Peristiwa G30S PKI berkontribusi pada keruntuhan demokrasi terpimpin.
  • 📝 Supersemar memberikan wewenang kepada Soeharto untuk stabilitas negara.
  • 💬 Demokrasi konstitusional Orde Baru dibatasi oleh konstitusi dan UUD 1945.
  • 🔥 Reformasi 1998 membuka jalan bagi demokrasi yang lebih terbuka.
  • 🎇 Demokrasi era reformasi menitikberatkan pada multipartai dan kebebasan.
  • 🕌 Demokrasi Pancasila menekankan prinsip musyawarah dan mufakat.

タイムライン

  • 00:00:00 - 00:05:00

    Kerajaan Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang berlandaskan pada individuisme dan Pembentukan Kabinet dalam pelbagai era demokrasi memperlihatkan reaksi terhadap perubahan politik dan sosial. Demokrasi Indonesia berorientasikan kepada pancasila dan tanggungjawab tinggi kepada nilai kemanusiaan serta keadilan sosial.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Peralihan dari sistem pemerintahan Presiden ke Pemerintahan Parlimen menunjukkan perubahan signifikan dalam sejarah politik Indonesia. Ini termasuklah pengalaman dengan sistem pemerintahan parlementeri yang mencetuskan perbezaan ideologi politik, namun banyak masalah timbul termasuk konflik parti politik.

  • 00:10:00 - 00:15:00

    Sistem pemerintahan parlimen pada era awal kemerdekaan bersifat tidak stabil dengan pertukaran kabinet yang kerap. Demokrasi ini diwarnai oleh konflik ideologi dan pemberontakan yang mengancam kestabilan nasional, sehingga perubahan sistem diterapkan untuk menstabilkan negara.

  • 00:15:00 - 00:20:00

    Demokrasi Terpimpin menggantikan Demokrasi Parlimen pada tahun 1959, dipengaruhi oleh keadaan politik yang tidak stabil dan kegagalan konstituante. Sistem ini memfokuskan kuasa pada pemimpin, menyebabkan rakyat kurang berpengaruh dalam keputusan politik, sehingga perubahan ke arah pemusatan kekuasaan berlaku.

  • 00:20:00 - 00:25:00

    Demokrasi Konstitusional pada Orde Baru dilaksanakan dengan dasar formal Pancasila, tetapi pelaksanaan demokrasi agak menyimpang, contohnya pemilu yang tidak demokratik dan penyelewengan kuasa. Ini menimbulkan harapan baru untuk perubahan dalam struktur politik ketika Orde Baru runtuh pada 1998.

  • 00:25:00 - 00:33:13

    Era Reformasi selepas kejatuhan Orde Baru membuka peluang untuk demokrasi yang lebih sejati berakar umbi di Indonesia, walaupun terdapat masalah dalam pelaksanaan yang lebih menekankan pada pembahagian kuasa politik berbanding keadilan sosial. Demokrasi Pancasila menjadi lambang usaha Indonesia untuk mengekalkan nilai asal dalam struktur politiknya.

もっと見る

マインドマップ

Mind Map

よくある質問

  • Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila?

    Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berakar pada falsafah Pancasila, mencakup demokrasi politik, ekonomi, dan sosial, dengan penekanan pada musyawarah dan mufakat.

  • Bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia?

    Perjalanan demokrasi di Indonesia melalui beberapa periode: demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi konstitusional (orde baru), dan demokrasi era reformasi.

  • Apa itu demokrasi terpimpin?

    Demokrasi terpimpin adalah sistem di mana keputusan berpusat pada pemimpin negara, dengan peran masyarakat yang terbatas dalam pengambilan kebijakan.

  • Mengapa sistem demokrasi parlementer di Indonesia dianggap gagal?

    Demokrasi parlementer dianggap gagal karena menimbulkan ketidakstabilan politik dengan adanya banyak pergantian kabinet dalam waktu singkat dan konflik antar partai.

  • Apa isi dari dekret Presiden Soekarno pada tahun 1959?

    Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 meliputi pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, dan pembentukan Dewan Permusyawaratan Rakyat sementara.

  • Apa yang terjadi pada peristiwa 30 September 1965?

    Peristiwa 30 September 1965 atau G30S PKI adalah upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI, yang menjadi salah satu alasan keruntuhan demokrasi terpimpin.

  • Apa yang dimaksud dengan Supersemar?

    Supersemar adalah surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang menjadi dasar legal untuk mengambil langkah-langkah demi memulihkan keamanan dan politik di Indonesia.

  • Apa pengaruh reformasi 1998 terhadap demokrasi Indonesia?

    Reformasi 1998 mengakhiri era orde baru, membawa perubahan menuju demokrasi yang lebih terbuka dengan penekanan pada multipartai dan kebebasan politik.

  • Apa tantangan demokrasi pada masa orde baru?

    Tantangan demokrasi pada masa orde baru termasuk pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan pemilu yang tidak demokratis.

  • Apa peran Pancasila dalam demokrasi Indonesia?

    Pancasila menjadi dasar demokrasi Indonesia, menekankan persatuan, keadilan sosial, dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

ビデオをもっと見る

AIを活用したYouTubeの無料動画要約に即アクセス！
字幕
id
オートスクロール:
  • 00:00:01
    [Tepuk tangan]
  • 00:00:02
    [Musik]
  • 00:00:08
    Indonesia merupakan negara yang
  • 00:00:10
    menerapkan
  • 00:00:11
    demokrasi
  • 00:00:13
    demokrasi pemerintah
  • 00:00:17
    menerbitkaner berugas pada merupakan
  • 00:00:19
    kabinet yang
  • 00:00:24
    [Musik]
  • 00:00:28
    dipin
  • 00:00:31
    [Musik]
  • 00:00:37
    [Tepuk tangan]
  • 00:00:38
    [Musik]
  • 00:00:46
    demokrasi
  • 00:00:48
    Indonesia Indonesia merupakan negara
  • 00:00:51
    yang menerapkan demokrasi dengan corak
  • 00:00:54
    kepribadian bangsa Indonesia
  • 00:00:56
    sendiri yang tentunya tidak akan sama
  • 00:00:59
    dengan demokrasi yang dijalankan oleh
  • 00:01:01
    bangsa-bangsa lain di
  • 00:01:04
    dunia lahirnya konsep demokrasi dalam
  • 00:01:07
    sejarah bangsa
  • 00:01:08
    Indonesia dapat kita telusuri pada
  • 00:01:11
    sidang BUP PKI yang
  • 00:01:15
    pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Mei
  • 00:01:18
    sampai dengan bulan Juli tahun
  • 00:01:23
    1945 meskipun pemikiran mengenai
  • 00:01:25
    demokrasi telah ada pada para pemimpin
  • 00:01:27
    bangsa Indonesia sebelum itu namun pada
  • 00:01:30
    momen tersebut pemikiran para tokoh
  • 00:01:33
    mengenai demokrasi semakin
  • 00:01:36
    mengkristen dan memiliki kesamaan
  • 00:01:38
    pandangan bahwa negara Indonesia harus
  • 00:01:41
    berdasarkan kerakyatan atau kedaulatan
  • 00:01:45
    rakyat atau yang disebut dengan
  • 00:01:50
    demokrasi demokrasi Indonesia pada
  • 00:01:53
    hakikatnya merupakan demokrasi yang
  • 00:01:56
    dijiwai dan diintegrasikan dengan
  • 00:01:58
    sila-sila yang terkandung dalam
  • 00:02:00
    Pancasila sebagai dasar negara hal ini
  • 00:02:04
    berarti bahwa hakhak demokrasi harus
  • 00:02:09
    selalu disertai dengan rasa tanggung
  • 00:02:11
    jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa
  • 00:02:14
    menjunjung tinggi nilai-nilai
  • 00:02:16
    kemanusiaan sesuai dengan harkat dan
  • 00:02:19
    martabat
  • 00:02:21
    manusia menjamin dan mempersatukan
  • 00:02:24
    bangsa
  • 00:02:25
    Indonesia dan harus pula dimanfaatkan
  • 00:02:28
    untuk mewujudkan adilan
  • 00:02:32
    sosial perkembangan demokrasi di
  • 00:02:35
    Indonesia dapat dilihat pada periodisasi
  • 00:02:38
    demokrasi yang pernah ada dan berlaku
  • 00:02:41
    dalam sejarah bangsa Indonesia terbagi
  • 00:02:44
    dalam empat
  • 00:02:46
    periode yang pertama periode demokrasi
  • 00:02:51
    parlementer Kemudian yang kedua pada
  • 00:02:54
    masa demokrasi
  • 00:02:56
    terpimpin kemudian periode yang ketiga
  • 00:02:59
    yaitu pada pada masa demokrasi
  • 00:03:01
    konstitusional yang
  • 00:03:04
    terakhir pada masa demokrasi
  • 00:03:07
    Pancasila yang pertama demokrasi
  • 00:03:11
    parlementer pada tahun
  • 00:03:14
    1945 sampai dengan tahun
  • 00:03:20
    1959 pada awal kemerdekaan ini atau
  • 00:03:23
    tepatnya pada tanggal 29 agustus
  • 00:03:28
    1945
  • 00:03:30
    pemerintah membentuk Komite Nasional
  • 00:03:32
    Indonesia Pusat atau yang disingkat
  • 00:03:36
    dengan
  • 00:03:38
    KNIP Lembaga ini bertugas membantu
  • 00:03:42
    Presiden kemudian setelah KNIP
  • 00:03:46
    terbentuk pemerintah membentuk lagi
  • 00:03:49
    kabinet Presiden Zil pada tanggal 12
  • 00:03:52
    September
  • 00:03:54
    1945 dengan sistem pemerintahan presiden
  • 00:03:58
    dan Partai Nasional Indonesia sebagai
  • 00:04:01
    satu-satunya partai atau sebagai partai
  • 00:04:05
    tunggal dengan ditetapkannya partai
  • 00:04:09
    tunggal yaitu Partai Nasional
  • 00:04:12
    Indonesia memicu reaksi dari kelompok
  • 00:04:17
    sosialis yang dipimpin oleh Sultan
  • 00:04:21
    Sahrir beliau menentang sistem
  • 00:04:24
    pemerintahan
  • 00:04:25
    presiden dan berlakunya Partai Nasional
  • 00:04:28
    Indonesia sebagai
  • 00:04:33
    tunggal kemudian pemerintah
  • 00:04:36
    menanggapi protes dari Sultan
  • 00:04:38
    Sahir pada tanggal 3 November
  • 00:04:44
    1945 pemerintah menerbitkan Maklumat
  • 00:04:47
    pemerintah yang ditandatangani oleh
  • 00:04:50
    wakil presiden Muhammad
  • 00:04:53
    Hatta isi maklumat tersebutah sebagai
  • 00:04:58
    berikut yang
  • 00:05:00
    pemerintah menyukai terbentuknya
  • 00:05:02
    partai-partai
  • 00:05:06
    politik kemudian isi maklumat yang
  • 00:05:10
    kedua pemerintah berharap agar partai
  • 00:05:13
    politik sudah tersusun sebelum pemilihan
  • 00:05:15
    anggota badan perwaggaan rakyat yang
  • 00:05:18
    Rencananya akan dilaksanakan pada bulan
  • 00:05:21
    Januari
  • 00:05:24
    1946 dalam waktu yang relatif tidak
  • 00:05:27
    begitu lama sejumlah politik terbentuk
  • 00:05:31
    dengan ideologi yang
  • 00:05:34
    berbeda-beda namun pada pokoknya
  • 00:05:38
    ideologi tersebut dapat dikelompokkan
  • 00:05:40
    menjadi tiga ideologi yang dianut oleh
  • 00:05:43
    kekuatan politik yang terbentuk
  • 00:05:45
    berdasarkan Maklumat pemerintah
  • 00:05:48
    tersebut yaitu Islam sosialis yang
  • 00:05:52
    berkaitan langsung dengan filsafat
  • 00:05:55
    marsis dan
  • 00:05:58
    nasionalis
  • 00:06:00
    kemudian berdasarkan usul badan pekerja
  • 00:06:03
    Komite Nasional Indonesia Pusat pada
  • 00:06:07
    tanggal 11 November
  • 00:06:10
    1945 Presiden Soekarno mengeluarkan
  • 00:06:13
    maklumat pada tanggal 14 November
  • 00:06:18
    1945 isi maklumat
  • 00:06:21
    tersebut bahwa menteri yang awalnya
  • 00:06:23
    bertanggung jawab kepada
  • 00:06:26
    Presiden mulai saat ini bertanggung
  • 00:06:28
    jawab kepada Pak
  • 00:06:30
    emen dari sini diketahui tujuan dari
  • 00:06:33
    maklumat 14 November 45 yakni perubahan
  • 00:06:36
    sistem pemerintahan Indonesia dari
  • 00:06:39
    Presiden ke pemerintahan
  • 00:06:43
    parlementer tanpa melakukan perubahan
  • 00:06:46
    atas undang-undang dasar
  • 00:06:50
    1945 pada masa itu Perdana Menteri
  • 00:06:53
    dijabat oleh Sultan Sahrir beliau
  • 00:06:55
    menduduki
  • 00:06:56
    pemerintahan mulai pada 14 November 45
  • 00:07:00
    sampai dengan 12 Maret
  • 00:07:07
    1946 meski Maklumat pemerintah direspon
  • 00:07:10
    dengan antusias oleh berbagai kekuatan
  • 00:07:15
    politik namun rencana proses demokrasi
  • 00:07:20
    Indonesia yang rencananya mau
  • 00:07:22
    diselenggarakan pemilihan umum pada
  • 00:07:24
    tahun
  • 00:07:26
    1946 tidak jadi terwujud
  • 00:07:30
    Belanda berupaya masuk kembali menjajah
  • 00:07:33
    Indonesia dengan membonceng pasukan
  • 00:07:37
    sekutu hingga pertentangan ideologi di
  • 00:07:40
    kalangan anak bangsa
  • 00:07:43
    sendiri perkembangan kehidupan
  • 00:07:46
    multipartai dengan sistem pemerintahan
  • 00:07:48
    parlementer yang sudah mulai diterapkan
  • 00:07:51
    pada masa itu diwarnai konflik antar
  • 00:07:55
    partai yang menimbulkan dampak negatif
  • 00:07:58
    terhadap stabilitas
  • 00:08:00
    pemerintahan keberlakuan sistem
  • 00:08:04
    parlementer kemudian berlanjut sampai
  • 00:08:07
    pada tanggal 17 Agustus
  • 00:08:10
    1950 saat Indonesia kembali menjadi
  • 00:08:13
    negara
  • 00:08:15
    kesatuan pemerintahan republik Indonesia
  • 00:08:18
    masih melanjutkan model demokrasi
  • 00:08:20
    parlementer yang liberal kabin dipimpin
  • 00:08:24
    oleh seorang Perdana Menteri sebagai
  • 00:08:26
    kepala
  • 00:08:27
    pemerintahan dan bertangung jawab kepada
  • 00:08:30
    parlemen sedangkan presiden hanya
  • 00:08:32
    berkedudukan sebagai kepala negara
  • 00:08:35
    undang-undang dasar sementara atau UUDS
  • 00:08:40
    1950 digunakan sebagai konstitusi
  • 00:08:44
    berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun
  • 00:08:47
    1950 tentang perubahan konstitusi
  • 00:08:50
    sementara republik Indonesia serikat
  • 00:08:53
    menjadi undang-undang dasar sementara
  • 00:08:55
    Republik
  • 00:08:57
    Indonesia dalam sidang pert nama babak
  • 00:09:00
    ketiga rapat
  • 00:09:02
    ke-71 Dewan Perwakilan Rakyat Republik
  • 00:09:06
    Indonesia
  • 00:09:07
    Serikat pada tanggal 14 Agustus
  • 00:09:11
    1950 di
  • 00:09:13
    Jakarta demokrasi parlementer dengan
  • 00:09:16
    banyak partai justru menimbulkan
  • 00:09:19
    ketidakstabilan
  • 00:09:21
    politik pada masa ini terjadi banyak
  • 00:09:23
    pergantian kabinet pada selang waktu
  • 00:09:26
    yang tidak
  • 00:09:28
    lama
  • 00:09:30
    tercatat ada tujuh kabinet pada masa
  • 00:09:33
    ini yaitu yang pertama kabinet
  • 00:09:38
    nasib merupakan kabinet yang dipimpin
  • 00:09:41
    oleh Perdana Menteri Muhammad Nasir dari
  • 00:09:43
    partai
  • 00:09:46
    masumi kabinet ini dibentuk pada 6
  • 00:09:48
    September
  • 00:09:51
    1950 dan
  • 00:09:53
    diemesionerkan pada tanggal 21 Maret
  • 00:09:58
    1951
  • 00:10:00
    Kemudian yang kedua kabinet Sukiman
  • 00:10:04
    Suwiryo merupakan kabinet koalisi antara
  • 00:10:07
    masumi dan
  • 00:10:09
    PNI yang dipimpin oleh Sukiman Wiryo
  • 00:10:14
    sanjoyo kabinet ini bertugas pada masa
  • 00:10:18
    bakti tanggal 27 April
  • 00:10:22
    1951 sampai dengan 3 April
  • 00:10:27
    1952 tetapi
  • 00:10:29
    telah didemisioner sejak 23 Februari
  • 00:10:36
    1952 kemudian kabinet ketiga adalah
  • 00:10:39
    kabinet
  • 00:10:40
    wilomo merupakan kabinet yang dipimpin
  • 00:10:43
    oleh
  • 00:10:44
    wilopo kabinet ini bertugas pada masa
  • 00:10:47
    bakti 3 April
  • 00:10:51
    1952 sampai dengan 3 Juni
  • 00:10:57
    1953 kabinet op harus mengakhiri masa
  • 00:11:00
    tugas karena tidak berhasil
  • 00:11:02
    menyelesaikan masalah Peristiwa 17
  • 00:11:04
    Oktober
  • 00:11:08
    1952 selanjutnya kabinet yang keempat
  • 00:11:11
    adalah kabinet Ali Sostro amijoyo yang
  • 00:11:16
    pertama merupakan kabinet yang dipimpin
  • 00:11:19
    oleh ahli
  • 00:11:20
    sosrijoyo bertugas pada masa bakti 1
  • 00:11:23
    April
  • 00:11:25
    1952 sampai dengan 24 Juli
  • 00:11:31
    155 Pada masa ini gangguan keamanan
  • 00:11:35
    makin
  • 00:11:36
    meningkat antara lain munculnya
  • 00:11:39
    pemberontakan-pemberontakan yang ada di
  • 00:11:41
    Indonesia antara lain DI TII di Jawa
  • 00:11:44
    barat kemudian Daud beuah di Aceh dan
  • 00:11:48
    kahir Muzakar di Sulawesi
  • 00:11:53
    Selatan kemudian kabinet yang kelima
  • 00:11:55
    adalah kabinet Burhanudin
  • 00:11:58
    harahab merupakan kabinet yang dipimpin
  • 00:12:00
    Burhanuddin harahab yang bertugas pada
  • 00:12:03
    masa bakti 12 Agustus
  • 00:12:06
    1955 sampai dengan 3 Maret
  • 00:12:11
    1956 dalam periode kabinet ini Pemilihan
  • 00:12:15
    umum pertama tahun
  • 00:12:18
    1955 berhasil dilaksanakan untuk memilih
  • 00:12:21
    anggota-anggota
  • 00:12:26
    DPR kemudian kabinet yang keen adalah
  • 00:12:29
    kabinet Ali sosromijoyo yang
  • 00:12:33
    kedua kabinet Ali sosromijoyo yang kedua
  • 00:12:36
    ini disebut pula kabinet Ali Rum
  • 00:12:40
    Idam karena dipimpin oleh tiga Perdana
  • 00:12:44
    Menteri yaitu Ali Sosro amijoyo dari
  • 00:12:48
    PNI beserta dua Wakil perdana menteri
  • 00:12:51
    yaitu Muhammad Rum dari masumi dan Idang
  • 00:12:54
    Khalid dari Nahdatul
  • 00:12:58
    Ulama
  • 00:12:59
    masa jabatan kabinet ini mulai tanggal
  • 00:13:02
    24 April
  • 00:13:04
    1956 sampai dengan 14 Maret
  • 00:13:11
    1957 kerja Kabinet ahli Sosro amijoyo
  • 00:13:14
    yang kedua mendapat dukungan penuh dari
  • 00:13:16
    Presiden dan dianggap sebagai titik
  • 00:13:18
    tolak dari periode planning and
  • 00:13:21
    investment yang hasilnya adalah
  • 00:13:23
    pembatalan seluruh perjanjian Konferensi
  • 00:13:26
    Meja
  • 00:13:28
    Bunda kemudian kabinet yang ketu adalah
  • 00:13:31
    kabinet
  • 00:13:32
    Juanda kabinet Juanda atau juga disebut
  • 00:13:35
    dengan kabinet karya dipimpin oleh
  • 00:13:38
    perdana menterianda
  • 00:13:41
    kawijaya beliau dari kalangan
  • 00:13:43
    profesional beserta t orang Wakil
  • 00:13:46
    perdana menteri yaitu dari PNI ID khid
  • 00:13:51
    dari NU dan dar
  • 00:13:57
    peran Kabinet ini mulai tanggal 9 April
  • 00:14:01
    1957 sampai dengan 10 Juli
  • 00:14:08
    1959 kabinet Juanda berakhir semenjak
  • 00:14:11
    presiden mengeluarkan maklumat yang
  • 00:14:13
    berisi tentang pemberlakuan kembali
  • 00:14:15
    undang-undang Dasar
  • 00:14:18
    1945 kemudian diperkuat dengan
  • 00:14:20
    dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli
  • 00:14:26
    1959 dan peristiwa ini igus mengakhiri
  • 00:14:29
    masa demokrasi
  • 00:14:33
    [Musik]
  • 00:14:38
    parlementer demokrasi
  • 00:14:42
    terpimpin demokrasi
  • 00:14:44
    terpimpin berlaku pada tahun
  • 00:14:48
    1959 sampai dengan tahun
  • 00:14:54
    1966 demokrasi terpimpin adalah suatu
  • 00:14:58
    sistem asi pemerintahan yang menempatkan
  • 00:15:01
    segala kebijakan atau keputusan berpusat
  • 00:15:04
    pada pemimpin
  • 00:15:08
    negara pada sistem pemerintahan ini
  • 00:15:11
    masyarakat tidak memiliki kekuasaan yang
  • 00:15:13
    besar terhadap kebijakan yang diambil
  • 00:15:16
    karena kebijakan hanya dijalankan oleh
  • 00:15:18
    pemerintah berdasarkan efektivitas
  • 00:15:21
    kinerja yang berkelanjutan
  • 00:15:24
    timbulnya demokrasi terpimpin dilatar
  • 00:15:28
    belakangi oleh beberapa
  • 00:15:30
    hal yaitu yang
  • 00:15:32
    pertama sistem parlementer atau
  • 00:15:35
    demokrasi
  • 00:15:36
    liberal yang pernah dijalankan oleh
  • 00:15:39
    pemerintah Indonesia dianggap gagal
  • 00:15:42
    menjaga stabilitas politik
  • 00:15:45
    nasional latar belakang timbulnya
  • 00:15:47
    demokrasi terpimpin yang kedua
  • 00:15:50
    adalah kegagalan Dewan Konstituante yang
  • 00:15:53
    tidak mampu menciptakan dan merumuskan
  • 00:15:56
    undang-undang dasar sebagai Peng dari
  • 00:15:59
    undang-undang dasar sementara
  • 00:16:02
    1950 selanjutnya latar belakang
  • 00:16:05
    timbulnya demokrasi terpimpin yang
  • 00:16:06
    ketiga adalah munculnya pemberontakan
  • 00:16:09
    separatis PR RI dan Permesta di Sumatera
  • 00:16:13
    dan Sulawesi retetan peristiwa politik
  • 00:16:17
    dan kekacauan pemerintahan
  • 00:16:19
    tersebut kemudian mendorong Presiden
  • 00:16:22
    Soekarno pada hari Minggu tanggal 5 Juli
  • 00:16:27
    1959 Presiden Soekarno mengumumkan
  • 00:16:30
    dekret
  • 00:16:32
    presiden isi pokok dari dekret Presiden
  • 00:16:35
    itu sebagai
  • 00:16:37
    berikut yang pertama pembubaran
  • 00:16:42
    konstituante yang kedua berlakunya
  • 00:16:44
    kembali undang-undang Dasar
  • 00:16:48
    1945 yang
  • 00:16:50
    ketiga dibentuknya dewan Permusyawaratan
  • 00:16:54
    Rakyat sementara dan pembentukan Dewan
  • 00:16:57
    Pertimbangan agung sementara
  • 00:17:02
    dekret Presiden 5 Juli
  • 00:17:06
    1959 sebagai penanda berakhirnya
  • 00:17:09
    demokrasi parlementer dan jembatan
  • 00:17:11
    menuju era demokrasi terpimpin dengan
  • 00:17:14
    sistem pemerintahan
  • 00:17:18
    presiden sebagai tindak lanjut dari
  • 00:17:20
    dekret Presiden 5 Juli
  • 00:17:24
    1959 maka dibentuklah beberapa lembaga
  • 00:17:27
    negara
  • 00:17:29
    yaitu yang pertama Majelis
  • 00:17:32
    Permusyawaratan Rakyat
  • 00:17:33
    sementara yang kedua Dewan Pertimbangan
  • 00:17:37
    agung sementara dan yang ketiga Dewan
  • 00:17:40
    Perwakilan Rakyat
  • 00:17:44
    gotongroyong peristiwa 30 September
  • 00:17:48
    1965 menjadi titik awal bagi keruntuhan
  • 00:17:51
    Soekarno dari panggung politik
  • 00:17:56
    nasional pas penyerahan surat Perintah
  • 00:17:59
    11 Maret
  • 00:18:00
    [Musik]
  • 00:18:02
    1966 atau yang sering disingkat dengan
  • 00:18:05
    superersemar benar-benar dimanfaatkan
  • 00:18:08
    oleh Letnan Jenderal Soeharto sebagai
  • 00:18:11
    pengembang surat Sakti dengan mengambil
  • 00:18:14
    kebijakan dan keputusan
  • 00:18:16
    politik seperti pembubaran Partai
  • 00:18:19
    Komunis Indonesia dan
  • 00:18:23
    urmas-ormasnya peristiwa ini sekaligus
  • 00:18:25
    menandai berakhirnya masa demokrasi
  • 00:18:27
    terpimpin
  • 00:18:29
    [Musik]
  • 00:18:34
    demokrasi
  • 00:18:36
    konstitusional berlaku mulai tahun
  • 00:18:41
    1966 sampai dengan
  • 00:18:46
    1998 demokrasi konstitusional
  • 00:18:49
    adalah demokrasi yang mendasarkan pada
  • 00:18:52
    kebebasan atau
  • 00:18:54
    individualisme dengan pemerintahan yang
  • 00:18:57
    kekuasaan politik dan Kekuasaan
  • 00:18:59
    pemerintah dibatasi konstitusi atau
  • 00:19:02
    undang-undang
  • 00:19:04
    dasar dalam konteks Indonesia orjo baru
  • 00:19:09
    merupakan masa demokrasi
  • 00:19:11
    konstitusional dengan landasan formal
  • 00:19:13
    yaitu Pancasila undang-undang dasar
  • 00:19:17
    1945 dan ketetapan-ketetapan MPRS atau
  • 00:19:22
    MPR Oleh karena itu demokrasi pada era
  • 00:19:27
    orde baru di dikenal dengan sebutan
  • 00:19:29
    demokrasi
  • 00:19:31
    konstitusional yaitu demokrasi yang
  • 00:19:34
    pelaksanaannya mendasarkan pada
  • 00:19:38
    konstitusi lahirnya Orde Baru tidak
  • 00:19:41
    terlepas dari krisis ekonomi politik dan
  • 00:19:45
    sosial yang terjadi pada masa demokrasi
  • 00:19:48
    terpimpin
  • 00:19:49
    sebelumnya Salah satu peristiwa
  • 00:19:51
    terpenting adalah adanya gerakan yang
  • 00:19:54
    dilakukan oleh PKI pada 30
  • 00:19:57
    September
  • 00:19:59
    5 atau peristiwa yang kita kenal dengan
  • 00:20:03
    G30S
  • 00:20:04
    PKI peristiwa G30S PKI dilatar belakangi
  • 00:20:09
    oleh beberapa hal di
  • 00:20:12
    antaranya yang pertama ketidakstabilan
  • 00:20:16
    politik pada masa demokrasi
  • 00:20:19
    terpimpin yang
  • 00:20:21
    kedua dicetuskannya konsep nasakom yang
  • 00:20:26
    membuat kedudukan PKI semakin kuat dan
  • 00:20:28
    dekat dengan
  • 00:20:30
    pemerintah yang ketiga adanya konflik
  • 00:20:34
    antara pemerintah dengan Tentara
  • 00:20:36
    Nasional Indonesia Angkatan Darat yang
  • 00:20:39
    anti
  • 00:20:43
    PKI pada tanggal 12 Januari
  • 00:20:48
    1966 front Pancasila mendatangi gedung
  • 00:20:51
    DPR gr dan mengajukan tuntutan yang kita
  • 00:20:55
    kenal dengan Tritura atau tiga tuntutan
  • 00:20:59
    rakyat isi dari Tritura adalah yang
  • 00:21:03
    pertama bubarkan PKI yang kedua
  • 00:21:06
    bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
  • 00:21:09
    dan yang ketiga turunkan
  • 00:21:11
    harga pada tanggal 24 Februari
  • 00:21:17
    1966 front Pancasila melakukan
  • 00:21:20
    demonstrasi besar-besaran menuju Istana
  • 00:21:23
    Merdeka dan terjadientrok dengan pasukan
  • 00:21:26
    Cakra Birawa yang iibatkan gugurnya
  • 00:21:29
    seorang mahasiswa Universitas Indonesia
  • 00:21:32
    bernama Arif Rahman
  • 00:21:36
    Hakim untuk mengatasi krisis yang
  • 00:21:38
    memuncak pada saat
  • 00:21:41
    itu tepatnya pada tanggal 11 Maret
  • 00:21:46
    1966 di Istana
  • 00:21:48
    Bogor Presiden Soekarno membuat surat
  • 00:21:51
    perintah kepada Letnan Jenderal
  • 00:21:53
    Soeharto yang disebut dengan
  • 00:21:57
    supermart isi dari suersemar adalah
  • 00:22:01
    memberikan mandat kepada letitnan
  • 00:22:03
    Jenderal Soeharto selaku Panglima
  • 00:22:05
    Angkatan Darat untuk memulihkan kondisi
  • 00:22:08
    politik dan kewibawaan
  • 00:22:14
    pemerintah setelah menerima mandat dari
  • 00:22:16
    Presiden
  • 00:22:17
    Soekarno keesokan harinya yakni tanggal
  • 00:22:20
    12 Maret
  • 00:22:23
    1966 Letnan Jenderal Soeharto
  • 00:22:26
    membubarkan PKI dan melarang PK PKI dan
  • 00:22:29
    mas-ormas yang seasas dengan PKI di
  • 00:22:32
    seluruh
  • 00:22:32
    Indonesia yang diperkuat dengan
  • 00:22:35
    Ketetapan MPRS Nomor 9 Gar Mir MPRS
  • 00:22:40
    tahun
  • 00:22:45
    1966 pada awal juli
  • 00:22:48
    1966 Supersemar dijadikan sebagai
  • 00:22:51
    Ketetapan
  • 00:22:52
    MPRS sehingga Presiden Soekarno tidak
  • 00:22:55
    dapat mencabut suersemar dan secara
  • 00:22:58
    hukum Letnan Jenderal Soeharto mempunyai
  • 00:23:01
    kedudukan yang sama dengan Presiden
  • 00:23:04
    Soekarno yaitu kedudukan sebagai
  • 00:23:07
    mandataris
  • 00:23:11
    MPRS Letnan Jenderal Soeharto diberi
  • 00:23:14
    mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet
  • 00:23:17
    baru yang bernama kabinet
  • 00:23:20
    ampera kabinet ini diresmikan pada
  • 00:23:23
    tanggal 28 juli
  • 00:23:26
    1966 dengan tugas Tama Kabinet Ampera
  • 00:23:30
    adalah menciptakan stabilitas politik
  • 00:23:32
    dan
  • 00:23:34
    ekonomi program yang dijalankan di
  • 00:23:37
    antaranya adalah untuk memperbaiki
  • 00:23:39
    kehidupan rakyat di bidang sandang dan
  • 00:23:42
    pangan melihat situasi dan kondisi yang
  • 00:23:45
    demikian
  • 00:23:46
    ini Presiden Soekarno secara resmi
  • 00:23:49
    mengundurkan diri dari jabatannya dalam
  • 00:23:52
    sidang istimewa MPRS pada tanggal 7
  • 00:23:55
    Maret
  • 00:23:57
    1967
  • 00:23:59
    selanjutnya pada tanggal 12 Maret
  • 00:24:03
    1967 MPRS mengeluarkan TAP MPRS Nomor 33
  • 00:24:10
    GPRS G
  • 00:24:13
    1967 tentang pencabutan kekuasaan
  • 00:24:16
    pemerintahan dari Presiden Soekarno dan
  • 00:24:19
    mengangkat Soeharto sebagai pejabat
  • 00:24:21
    Presiden Republik
  • 00:24:23
    Indonesia visi utama pemerintahan e
  • 00:24:26
    barualah untuk melaksanakan Pancasila
  • 00:24:29
    dan undang-undang Dasar
  • 00:24:32
    1945 secara murni dan konsekuen dalam
  • 00:24:36
    setiap aspek kehidupan masyarakat
  • 00:24:40
    Indonesia Presiden Soeharto memberi
  • 00:24:43
    pengertian bahwa demokrasi
  • 00:24:45
    konstitusional adalah demokrasi yang
  • 00:24:48
    berkedaulatan rakyat yang dijiwai dan
  • 00:24:51
    diintegrasikan dengan sila-sila dalam
  • 00:24:55
    Pancasila pelaksanaan demokrasi
  • 00:24:58
    konstitusional Orde Baru mengalami
  • 00:25:00
    kegagalan karena dalam praktik
  • 00:25:03
    kenegaraan dan pemerintahan terdapat
  • 00:25:06
    banyak
  • 00:25:08
    penyelewengan diantaranya sebagai
  • 00:25:10
    berikut yang pertama rotasi kekuasaan
  • 00:25:14
    eksekutif yang bisa dikatakan tidak
  • 00:25:17
    ada yang kedua rekrutmen politik yang
  • 00:25:23
    tertutup yang ketiga pemilu yang jauh
  • 00:25:27
    dari semangat
  • 00:25:28
    demokrasi yang keempat pelanggaran hak
  • 00:25:31
    asasi manusia dan yang kelima praktik
  • 00:25:34
    kolusi korupsi dan nepotisme yang meraja
  • 00:25:40
    Lela demokrasi masa Orde Baru runtuh
  • 00:25:44
    bersama dengan kejatuhan orde baru pada
  • 00:25:46
    tahun
  • 00:25:50
    1998 Kemudian pada tanggal 21 Mei
  • 00:25:57
    1998 Saya
  • 00:26:00
    memutuskan untuk menyatakan berhenti
  • 00:26:04
    dari jabatan saya sebagai Presiden
  • 00:26:07
    Republik Indonesia maka Wakil Presiden
  • 00:26:11
    Republik
  • 00:26:12
    Indonesia Prof DR Ir BJ
  • 00:26:16
    hafibi yang akan melanjutkan sisa waktu
  • 00:26:19
    jabatan presiden mandataris MPR
  • 00:26:27
    199823
  • 00:26:28
    [Musik]
  • 00:26:33
    kita lanjutkan periodisasi demokrasi di
  • 00:26:37
    Indonesia yang keempat yaitu demokrasi
  • 00:26:41
    Pancasila runtuhnya rezim orde baru
  • 00:26:44
    telah membawa Harapan Baru Bagi
  • 00:26:46
    tumbuhnya demokrasi di
  • 00:26:48
    Indonesia demokrasi era
  • 00:26:51
    reformasi berakar pada kekuatan
  • 00:26:54
    multipartai yang berusaha mengembalikan
  • 00:26:56
    perimbangan kekuatan antar lembaga
  • 00:27:00
    negara pada masa ini peran partai
  • 00:27:04
    politik kembali
  • 00:27:05
    menonjol sehingga iklim demokrasi
  • 00:27:08
    memperoleh nafas
  • 00:27:11
    baru jikalau esensi Demokrasi adalah
  • 00:27:14
    kekuasaan di tangan rakyat maka praktik
  • 00:27:17
    demokrasi tatkala Pemilu memang
  • 00:27:21
    demikian namun dalam
  • 00:27:24
    pelaksanaannya banyak kebijakan tidak
  • 00:27:26
    berdasarkan pada kepentingan rakyat
  • 00:27:29
    melainkan lebih ke arah pembagian
  • 00:27:32
    kekuasaan antara Presiden dan Partai
  • 00:27:35
    politik dalam Dewan Perwakilan
  • 00:27:38
    Rakyat dengan lain perkataan model
  • 00:27:42
    demokrasi era reformasi kurang
  • 00:27:44
    mendasarkan pada keadilan sosial bagi
  • 00:27:47
    seluruh rakyat
  • 00:27:50
    Indonesia bentuk pemerintahan
  • 00:27:53
    nonemokratis menjadi demokratis menjadi
  • 00:27:56
    proses panjang yang mibatkan beberapa
  • 00:28:01
    tahap tahap yang
  • 00:28:03
    pertama adalah tahap
  • 00:28:05
    persiapan yang ditandai dengan
  • 00:28:08
    pergulatan dan pergolakan politik yang
  • 00:28:11
    berakhir dengan runtuhnya rezim
  • 00:28:15
    nonondemokratis tahap yang
  • 00:28:17
    kedua tahap
  • 00:28:19
    penentu di mana unsur-unsur penegak
  • 00:28:22
    demokrasi dibangun dan
  • 00:28:25
    dikembangkan dan tahap yang ketiga
  • 00:28:28
    adalah tahap
  • 00:28:31
    konsolidasi di mana demokrasi
  • 00:28:33
    dikembangkan lebih lanjut sehingga
  • 00:28:36
    praktik-praktik demokrasi menjadi bagian
  • 00:28:40
    yang tidak terpisahkan dari budaya
  • 00:28:42
    politik
  • 00:28:45
    masyarakat dalam kaitan dengan transisi
  • 00:28:48
    menuju
  • 00:28:49
    demokrasi Indonesia saat ini tengah
  • 00:28:51
    berada pada fase kedua dan
  • 00:28:57
    ketiga
  • 00:28:58
    ke arah kehidupan demokrasi dalam era
  • 00:29:00
    transisi menuju demokrasi di Indonesia
  • 00:29:03
    antara
  • 00:29:05
    lain yang pertama adanya reposisi dan
  • 00:29:08
    redefinisi TNI dalam kaitannya dengan
  • 00:29:11
    keberadaan pada sebuah negara
  • 00:29:14
    demokrasi yang kedua diamandemennya
  • 00:29:17
    pasal-pasal dalam konstitusi negara
  • 00:29:19
    Republik
  • 00:29:21
    Indonesia yang ketiga adanya kebebasan
  • 00:29:24
    pers dan yang ke dijalankannya Kebijakan
  • 00:29:28
    otonomi
  • 00:29:30
    daerah sejak runtuhnya Orde Baru tahun
  • 00:29:36
    1998 tumbuh dan kembangnya demokrasi
  • 00:29:39
    Pancasila di Indonesia ini semakin
  • 00:29:42
    terbuka secara umum pengertian demokrasi
  • 00:29:44
    Pancasila adalah suatu paham demokrasi
  • 00:29:49
    yang bersumber dari pandang hidup atau
  • 00:29:51
    falsafah hidup bangsa Indonesia yang
  • 00:29:54
    digali berdasarkan kepribadian rakyat
  • 00:29:56
    Indonesia sendiri
  • 00:30:00
    dari falsafah hidup bangsa Indonesia
  • 00:30:03
    kemudian timbul dasar falsafah negara
  • 00:30:06
    yang disebut dengan
  • 00:30:07
    Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan
  • 00:30:10
    undang-undang Dasar
  • 00:30:14
    1945 pengertian demokrasi Pancasila
  • 00:30:17
    tidak hanya merupakan demokrasi politik
  • 00:30:20
    tetapi juga demokrasi ekonomi dan
  • 00:30:23
    demokrasi
  • 00:30:25
    sosial demokrasi Pancasila memiliki
  • 00:30:28
    beberapa fungsi dalam pelaksanaannya
  • 00:30:30
    terhadap negara
  • 00:30:32
    Indonesia yaitu sebagai berikut yang
  • 00:30:36
    pertama menjamin keikutsertaan rakyat
  • 00:30:38
    dalam berkehidupan
  • 00:30:41
    bernegara yang kedua menjamin berdirinya
  • 00:30:44
    negara kesatuan Republik
  • 00:30:47
    Indonesia yang ketiga menjamin tetap
  • 00:30:50
    tegaknya Negara Kesatuan Republik
  • 00:30:53
    Indonesia berdasarkan sistem
  • 00:30:56
    konstitusional
  • 00:30:58
    yang keempat menjamin tetap tegaknya
  • 00:31:00
    hukum yang bersumber dari nilai-nilai
  • 00:31:03
    Pancasila kelima menjamin adanya
  • 00:31:06
    hubungan yang sama serasi Dan seimbang
  • 00:31:10
    antar lembaga negara dan yang keenam
  • 00:31:14
    menjamin pemerintahan yang bertanggung
  • 00:31:18
    jawab selanjutnya perlu saya sampaikan
  • 00:31:21
    bahwa demokrasi Pancasila merupakan
  • 00:31:24
    budaya
  • 00:31:25
    demokrasi yang dengan karakteristik
  • 00:31:28
    Indonesia yang mengandung
  • 00:31:30
    prinsip-prinsip pokok demokrasi
  • 00:31:33
    Pancasila yaitu sebagai
  • 00:31:36
    berikut yang pertama perlindungan
  • 00:31:39
    terhadap hak asasi
  • 00:31:41
    manusia yang kedua pengambilan keputusan
  • 00:31:45
    berdasarkan musyawarah
  • 00:31:48
    mufakat yang ketiga keseimbangan antara
  • 00:31:52
    hak dan
  • 00:31:53
    kewajiban ke pelaksanaan kebebasan yang
  • 00:31:57
    tanggung jawab secara moral kepada Tuhan
  • 00:32:00
    Yang Maha Esa diri sendiri masyarakat
  • 00:32:04
    dan negara ataupun orang
  • 00:32:07
    lain yang kelima mengutamakan persatuan
  • 00:32:10
    nasional dan
  • 00:32:12
    kekeluargaan yang keen menjunjung tinggi
  • 00:32:15
    tujuan dan juga cita-cita
  • 00:32:18
    nasional dalam sistem demokrasi
  • 00:32:21
    pancasilah terdapat dua asas yaitu
  • 00:32:25
    sebagai berikut yang pertama asas
  • 00:32:29
    kerakyatan yaitu kesadaran untuk cinta
  • 00:32:33
    kepada rakyat
  • 00:32:35
    Manunggal dengan nasib dan cita-cita
  • 00:32:38
    rakyat serta memiliki jiwa kerakyatan
  • 00:32:41
    atau menghayati kesadaran senasib dan
  • 00:32:44
    secita-cita dengan
  • 00:32:47
    rakyat yang kedua Asas
  • 00:32:51
    musyawarah yaitu memperhatikan aspirasi
  • 00:32:55
    dan kehendak seluruh rakyat yang
  • 00:32:58
    jumlahnya banyak dan melalui forum
  • 00:33:01
    permusyawaratan untuk menyatukan
  • 00:33:03
    pendapat serta mencapai kesepakatan
  • 00:33:05
    bersama atas kasih sayang pengorbanan
  • 00:33:09
    untuk kebahagiaan
  • 00:33:12
    bersama
タグ
  • Demokrasi
  • Indonesia
  • Parlementer
  • Terpimpin
  • Reformasi
  • G30S PKI
  • Supersemar
  • Orde Baru
  • Pancasila
  • MPR