Hukum Administrasi Negara(Agus Adhari)

00:44:31
https://www.youtube.com/watch?v=Xy1XUYzaB0E

Resumo

TLDRVideo ini memperkenalkan materi Hukum Administrasi Negara. Pembicara menjelaskan mengenai kelahiran hukum ini sebagai bentuk pelayanan negara kepada masyarakat. Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antar organ negara dan prinsip-prinsip dasar yang perlu diketahui untuk mengelola instansi negara, dengan fokus pada pengertian aparat pemerintah dan ruang lingkup yang meliputi hukum dasar, organisasi, aktivitas, hukum kepegawaian, hukum daerah, dan peradilan. Selain itu, dibahas juga sumber hukum administrasi negara yang dibagi menjadi sumber materil dan formil, serta syarat sah keputusan administrasi negara yang harus konkret dan berlandaskan hukum. Asas-asas pemerintahan yang baik juga disorot sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

Conclusões

  • 📚 Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara negara dan masyarakat.
  • 🧑‍⚖️ Pelaku utama Hukum Administrasi Negara adalah aparat pemerintah.
  • ⚖️ Ruang lingkupnya meliputi hukum dasar, organisasi negara, dan peradilan.
  • 📜 Sumber hukum dibagi menjadi materil dan formil.
  • 🔍 Keputusan administrasi negara harus bersifat konkret dan final.
  • ✨ Asas kepastian hukum penting dalam pengambilan keputusan.
  • 🔑 Terdapat berbagai jenis keputusan dalam administrasi negara.
  • 📋 Syarat sah keputusan harus jelas dan sesuai dengan dasar hukum.
  • ⚖️ Pengadilan tata usaha negara menjaga keadilan dalam kebijakan pemerintah.
  • 🌍 Pentingnya asas keadilan dalam setiap keputusan administrasi.

Linha do tempo

  • 00:00:00 - 00:05:00

    Pengenalan kepada kursus Hukum Administrasi Negara, menjelaskan tujuan dan ruang lingkupnya berdasarkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pembedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara juga dinyatakan, di mana hukum tata negara berlaku sebelum negara berdiri dan hukum administrasi setelah negara wujud.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Pengertian Hukum Administrasi Negara menurut pakar yang dikemukakan, menjelaskan fungsi dan pentingnya peraturan untuk mengatur tingkah laku dan kewenangan pejabat negara. Juga diperkenalkan aparat pemerintah yang melaksanakan fungsi eksekutif berdasarkan kewenangan yang diberikan.

  • 00:10:00 - 00:15:00

    Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara terdiri dari enam elemen, termasuk hukum dasar, organisasi negara, kegiatan administrasi, hukum kepegawaian, administrasi di tingkat daerah, dan hukum peradilan administrasi. Hukum peradilan administrasi bertujuan memberikan keadilan kepada masyarakat.

  • 00:15:00 - 00:20:00

    Hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara menggambarkan interaksi antara kedua hukum dalam mengatur negara, di mana hukum tata negara mengawasi struktur negara dan hukum administrasi negara mengatur operasi negara yang bersifat dinamik.

  • 00:20:00 - 00:25:00

    Sumber hukum administrasi dibagi menjadi dua kategori: sumber hukum materil dan formil. Sumber materil termasuk sejarah, sosiologis, dan filosofis, sementara sumber formil mencakup peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin.

  • 00:25:00 - 00:30:00

    Subjek hukum dalam administrasi negara termasuk pegawai negeri, jabatan yang diberikan pemerintah, lembaga pemerintah, dan negara itu sendiri. Kategori ini menetapkan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan administrasi.

  • 00:30:00 - 00:35:00

    Keputusan administrasi negara adalah tindakan hukum oleh aparatur yang bertujuan melayani kepentingan umum. Terdapat tiga bentuk keputusan hukum yang dikenali: keputusan yang mengatur, keputusan kebijakan, dan keputusan konkret, masing-masing dengan karakteristik tertentu.

  • 00:35:00 - 00:44:31

    Syarat sah untuk keputusan tata usaha negara termasuk ketentuan seperti pembuatan keputusan oleh pihak berwenang, dasar hukum yang jelas, dan keselarasan dengan regulasi yang ada. Jenis-jenis keputusan dibahas merangkumi keputusan deklaratoir, konstitutif, kilat, dan tetap, serta kepentingan umum dan asas-asas dasar pemerintahan yang baik.

Mostrar mais

Mapa mental

Vídeo de perguntas e respostas

  • Apa itu Hukum Administrasi Negara?

    Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku pejabat negara dalam melaksanakan fungsi eksekutif.

  • Siapa yang merupakan pelaku Hukum Administrasi Negara?

    Pelakunya adalah aparat pemerintah yang menjalankan kebijakan yang bersifat eksekutorial.

  • Apa saja ruang lingkup Hukum Administrasi Negara?

    Ruang lingkupnya mencakup hukum dasar, organisasi negara, aktivitas administrasi negara, hukum kepegawaian, hukum administrasi daerah, dan hukum peradilan.

  • Apa itu keputusan administrasi negara?

    Keputusan administrasi negara adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat negara untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

  • Apa syarat sah sebuah keputusan tata usaha negara?

    Syaratnya harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, memiliki dasar hukum, dan harus konkret serta final.

  • Apa saja jenis keputusan tata usaha negara?

    Jenis-jenisnya antara lain keputusan deklaratoir, konstitutif, dan keputusan yang sifatnya tetap.

  • Apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum?

    Asas kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan pejabat negara harus berasaskan hukum yang jelas.

  • Mengapa asas keadilan penting dalam Hukum Administrasi Negara?

    Asas keadilan memastikan bahwa keputusan mencerminkan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan.

  • Apa tujuan dari Hukum Administrasi Negara?

    Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan antara negara dan masyarakat serta memastikan pelaksanaan yang adil dan kolaboratif.

  • Apa itu pengadilan tata usaha negara?

    Pengadilan tata usaha negara adalah lembaga yang memberikan keadilan terhadap kebijakan yang dibuat oleh aparat pemerintah.

Ver mais resumos de vídeos

Obtenha acesso instantâneo a resumos gratuitos de vídeos do YouTube com tecnologia de IA!
Legendas
id
Rolagem automática:
  • 00:00:00
    Assalamualaikum warahmatullahi
  • 00:00:03
    wabarakatuh Selamat datang para
  • 00:00:05
    mahasiswa sekalian di video pembelajaran
  • 00:00:08
    pada mata kuliah Hukum Administrasi
  • 00:00:10
    Negara
  • 00:00:11
    eh saya di sini adalah pengampu mata
  • 00:00:14
    kuliah Hukum Administrasi Negara Nama
  • 00:00:16
    saya adalah agusari nah eh kemudian eh
  • 00:00:22
    kita akan mencoba membahas secara umum
  • 00:00:25
    ee
  • 00:00:27
    mengenai mata kuliah kita yaitu hukum
  • 00:00:30
    administasi negara jadi kelahiran Hukum
  • 00:00:32
    Administrasi Negara ini adalah suatu
  • 00:00:34
    bentuk kepercayaan atau bentuk pelayanan
  • 00:00:38
    yang diberikan oleh negara kepada
  • 00:00:40
    masyarakatnya setelah undang eh setelah
  • 00:00:43
    hukum tata negara dibentuk yang mengatur
  • 00:00:46
    bentuk negara maka harus adalah komponen
  • 00:00:50
    peraturan yang mengatur hukum
  • 00:00:51
    administasi negara yang dipergunakan
  • 00:00:54
    untuk mengatur hubungan antara
  • 00:00:57
    organ-organ negara baik itu orhan antar
  • 00:01:01
    lembaga negara maupun jabatan-jabatan
  • 00:01:04
    yang ada di dalam
  • 00:01:05
    negara atas dasar inilah Perlunya kita
  • 00:01:09
    mempelajari hukum administrasi negara
  • 00:01:11
    agar mengetahui prinsip-prinsip
  • 00:01:14
    pengelolaan kelembagaan negara serta
  • 00:01:17
    jabatan-jabatan yang ada di dalam eh
  • 00:01:20
    demikian pandangan umum mengenai hukum
  • 00:01:22
    administrasi negara kita masuk ke materi
  • 00:01:25
    pembelajaran kita yaitu ee materi
  • 00:01:28
    pertama adalah definisi
  • 00:01:30
    Banyak pakar mendefinisikan makna Hukum
  • 00:01:33
    Administrasi Negara saya ambil satu saja
  • 00:01:35
    yaitu pramuji pramuji mengatakan bahanya
  • 00:01:39
    hukum negara Merak seb komponen atau
  • 00:01:43
    seperangkat peraturan yang berfungsi
  • 00:01:46
    mengatur tingkah laku FSI kewenangan
  • 00:01:50
    pejabat negara nah hal
  • 00:01:58
    inialaheman pentingnya pengaturan untuk
  • 00:02:01
    mengatur pola-pola kinerja yang
  • 00:02:03
    dilakukan oleh Aparatur
  • 00:02:05
    Negara kemudian
  • 00:02:08
    eh yang menjadi
  • 00:02:10
    pelaku dari hukum arisasi negara tentu
  • 00:02:14
    saja aparat aparat pemerintah Nah di
  • 00:02:18
    sini saya akan mencoba mengulas tentang
  • 00:02:22
    pengertian atau definisi aparat
  • 00:02:24
    pemerintah jadi aparat pemerintah
  • 00:02:26
    menurut profor moksan seorang guru besar
  • 00:02:29
    hukum tata pemerintahan dia mengatakan
  • 00:02:31
    bahwasanya aparat pemerintah adalah
  • 00:02:34
    pejabat yang melaksanakan fungsi
  • 00:02:36
    eksekutif fungsi eksekutif bukan lembaga
  • 00:02:39
    eksekutif tapi kebijakan-kebijakan yang
  • 00:02:41
    sifatnya eksekutorial atau kebijakan
  • 00:02:44
    yang EE diperuntukkan untuk memutuskan
  • 00:02:48
    sebuah keadaan jadi bisa saja eh
  • 00:02:54
    eksekutif ini adalah presiden bisa saja
  • 00:02:57
    eksekutif ini adalah kepala daerah bisa
  • 00:02:59
    saja saja eksekutif ini adalah kepala
  • 00:03:02
    dinas ketika kewenangan eksekutif
  • 00:03:04
    dimiliki oleh seseorang maka dia disebut
  • 00:03:06
    aparat pemerintah nah demikianlah ruang
  • 00:03:09
    lingkup dari aparat pemerintah nah
  • 00:03:11
    kemudian kita masuk sekarang adalah
  • 00:03:13
    ruang lingkup hukum administrasi negara
  • 00:03:16
    setidaknya ada enam ruang lingkup hukum
  • 00:03:18
    administrasi negara yang pertama adalah
  • 00:03:21
    hukum dasar atau prinsip umum
  • 00:03:22
    administrasi negara nanti kita akan coba
  • 00:03:25
    ulas di
  • 00:03:26
    ee pada segmen berikutnya kemudian kedua
  • 00:03:30
    adalah hukum yang mengatur tentang
  • 00:03:32
    organisasi negara kemudian yang ketiga
  • 00:03:34
    adalah hukum yang mengatur aktivitas
  • 00:03:38
    administrasi negara kemudian yang
  • 00:03:40
    keempat adalah hukum kepegawaian
  • 00:03:42
    kemudian yang kelima adalah hukum
  • 00:03:45
    administrasi di tingkat pemerintahan
  • 00:03:47
    daerah Kemudian yang keenam adalah ee
  • 00:03:50
    yang terakhir ruang lingkup terakhir
  • 00:03:51
    adalah hukum peradilan hukum peradilan
  • 00:03:54
    administrasi negara sendiri itu dikenal
  • 00:03:57
    dengan pengadilan tata usaha negara
  • 00:04:00
    tujuan berdirinya pengadilan tata usaha
  • 00:04:02
    negara adalah agar setiap warga negara
  • 00:04:04
    mendapatkan keadilan atas setiap
  • 00:04:06
    kebijakan yang dibentuk oleh aparat
  • 00:04:09
    pemerintah seperti yang saya jelaskan
  • 00:04:11
    pertamaadi nah
  • 00:04:14
    kemudian sedikit kita mengulas mengenai
  • 00:04:17
    masalah hubungan antara hukum tata
  • 00:04:19
    negara dan hukum administrasi
  • 00:04:22
    negara hukum tata negara dan hukum Ad
  • 00:04:25
    negaraikiitan
  • 00:04:27
    yang hukum negara hukum tata negara
  • 00:04:31
    merupakan sebuah peraturan atau sebuah
  • 00:04:33
    hukum yang mengatur bagaimana membentuk
  • 00:04:36
    sebuah negara Jadi sebelum negara itu
  • 00:04:38
    ada hukum tata negara sudah mengatur
  • 00:04:41
    bagaimana proses menjadinya sebuah
  • 00:04:43
    negara proses terjadinya sebuah negara
  • 00:04:45
    nah Apa kaitannya dengan hukum
  • 00:04:47
    administasi negara hukum administrasi
  • 00:04:49
    negara merupakan hukum yang digunakan
  • 00:04:51
    setelah negara itu berdiri negara
  • 00:04:53
    setelah negara berdiri Bagaimana
  • 00:04:55
    pelayanan negara kepada masyarakat
  • 00:04:57
    Bagaimana hubungan negara kepada
  • 00:04:58
    masyarakat bag Bagaimana hubungan antara
  • 00:05:00
    komponen-komponen dalam negara sesama
  • 00:05:02
    komponen negara yang lain di sinilah
  • 00:05:05
    lahir hukum adasi negara Nah makanya
  • 00:05:07
    hubungannya sangat kuat ketika Hukum
  • 00:05:10
    Administrasi Negara mengatur negara
  • 00:05:12
    dalam keadaan bergerak hukum tahata
  • 00:05:14
    negara mengatur negara dalam keadaan
  • 00:05:17
    diam atau kita kenal dengan state in Rus
  • 00:05:21
    kemudian kalau dia Hukum Administrasi
  • 00:05:22
    Negara kita biasa sebutnya dengan state
  • 00:05:26
    in bewaging karena dia mengatur negara
  • 00:05:28
    dalam keadaan bergerak administrasinya
  • 00:05:30
    yang diatur kalau negara adalah orhannya
  • 00:05:33
    lembaganya yang diatur dalam keadaan
  • 00:05:35
    bergerak nah kemudian kita masuk ke
  • 00:05:39
    sumber hukum administrasi negara dan
  • 00:05:42
    juga subjek hukum administrasi negara
  • 00:05:45
    sumber hukum administasi negara dibagi
  • 00:05:47
    menjadi dua pertama sumber hukum materil
  • 00:05:51
    yang kedua adalah sumber hukum formil
  • 00:05:54
    sumber hukum administrasi negara untuk
  • 00:05:57
    kategori materiil yang pertama
  • 00:06:01
    at
  • 00:06:03
    sejarah sejarah dalam sumber hukum tata
  • 00:06:06
    negara yang ini adalah berfungsi
  • 00:06:09
    menggali sebuah peraturan yang dahulu
  • 00:06:12
    perah
  • 00:06:13
    ada yang dulu pernah diprk dan yang
  • 00:06:17
    sudah tidak berlaku lagi itu menadiberuk
  • 00:06:19
    Danisa
  • 00:06:20
    diunah kemudan yang
  • 00:06:28
    ked akan negara di masa lampau atau
  • 00:06:31
    prinsip-prinsip ad Sasi negara secara
  • 00:06:34
    umum yang berlaku di dunia manapun baik
  • 00:06:36
    itu yang lampau maupun yang sedang
  • 00:06:38
    berjalan itu adalah history ada komponen
  • 00:06:41
    sejarah dalam setiap sumber-sumber hukum
  • 00:06:43
    adminisasi negara yang kedua adalah
  • 00:06:47
    sosiologis sosiologis nah yang
  • 00:06:49
    sosiologis ini adalah perbulatan sosial
  • 00:06:52
    yang terjadi di dalam lembaga
  • 00:06:55
    negara ini merupakan sebuah sumber hukum
  • 00:06:58
    administrasi
  • 00:07:00
    eh negara untuk kategori materiil jadi
  • 00:07:04
    pergulatan atau eh perkembangan di
  • 00:07:07
    lembaga negara itu juga menjadi salah
  • 00:07:09
    satu sumber hukum adasi negara kemudian
  • 00:07:13
    yang ketiga adalah
  • 00:07:14
    filosofis sumber hukum ketiga sumber
  • 00:07:16
    hukum materil ketiga adalah filosofis
  • 00:07:19
    nah filosofis di sini Bagaimana upaya
  • 00:07:22
    mencari keadilan Kebenaran akan eh dalam
  • 00:07:26
    penyelenggaraan Hukum Administrasi
  • 00:07:28
    Negara kemudian an Bagaimana menimbulkan
  • 00:07:31
    sikap ketaatan hukum pemerintah maupun
  • 00:07:35
    warga negaranya sendiri jadi ini adalah
  • 00:07:37
    eh
  • 00:07:39
    tiga sumber hukum administrasi negara
  • 00:07:41
    untuk kategori materil jadi ada tiga
  • 00:07:44
    prinsipnya ada tiga sumbernya pertama
  • 00:07:46
    history yang kedua sosiologis dan yang
  • 00:07:49
    ketiga adalah
  • 00:07:51
    filosofis kemudian selanjutnya adalah
  • 00:07:53
    sumber hukum tata negara Sumber Hukum
  • 00:07:55
    Administrasi Negara maaf untuk formil
  • 00:07:58
    nah sumber hukum administasi negara
  • 00:08:01
    untuk yang formil itu adalah
  • 00:08:04
    pertama peraturan perundang-undangan nah
  • 00:08:08
    peraturan perundang-undangan itu
  • 00:08:10
    sebenarnya sudah dicantumkan dalam
  • 00:08:13
    undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
  • 00:08:16
    tentang tata cara pembentukan peraturan
  • 00:08:19
    perundang-undangan di sana disebutkan
  • 00:08:21
    hierarki peraturan perundang-undangan
  • 00:08:23
    yang menjadi sumber hukum formil
  • 00:08:25
    administrasi negara adalah pertama
  • 00:08:28
    undang-undang
  • 00:08:29
    dasar yang kedua adalah T mpr atau
  • 00:08:33
    ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  • 00:08:36
    yang ketiga adalah undang-undang atau
  • 00:08:39
    peraturan pemerintah pengganti
  • 00:08:41
    undang-undang yang keempat adalah
  • 00:08:43
    peraturan pemerintah yang kelima adalah
  • 00:08:47
    Peraturan Presiden dan yang keenam
  • 00:08:49
    adalah peraturan daerah nah peraturan
  • 00:08:51
    daerah ini dibagi menjadi tiga tingkatan
  • 00:08:54
    Maaf menjadi dua Tingkatan pertama
  • 00:08:56
    tingkat pertama adalah peraturan daerah
  • 00:08:59
    untuk provinsi Kemudian yang kedua
  • 00:09:02
    peraturan daerah untuk kabupaten kota
  • 00:09:04
    Nah demikian ee sumber hukum tata negara
  • 00:09:07
    formil untuk kategori peraturan
  • 00:09:09
    perundang-undangan selain undang-undang
  • 00:09:11
    ada lagi sumber hukum formilnya yang
  • 00:09:14
    kedua adalah kebiasaan atau Konvensi
  • 00:09:17
    jadi kebiasaan hukum administasi negara
  • 00:09:19
    yang berlaku di Indonesia maupun berlaku
  • 00:09:22
    di negara lain itu dapat menjadi sumber
  • 00:09:25
    formil hukum administrasi negara setelah
  • 00:09:29
    kebiasaan kemudian selanjutnya adalah
  • 00:09:32
    yurisprudensi Yurisprudensi adalah
  • 00:09:34
    putusan hakim putusan hakim yang sudah
  • 00:09:36
    pernah diputus atau yang sudah pernah
  • 00:09:40
    dilakukan sebelumnya kebijakan yang
  • 00:09:42
    sudah pernah diambil sebelumnya itu
  • 00:09:43
    adalah Yuris prudensi Nah itu merupakan
  • 00:09:45
    salah satu sumber hukum formil hukum
  • 00:09:47
    arisasi negara selain yurisi Ada lagi
  • 00:09:51
    namanya doktrin doktrin ini adalah
  • 00:09:53
    pendapat para ahli hukum administasi
  • 00:09:56
    negara atau hukum tata pemerintahan
  • 00:09:59
    terkait kebijakan-kebijakan Bagaimana
  • 00:10:02
    seharusnya fungsi pemerintahan itu
  • 00:10:04
    berjalan dan sumber hukum formil yang
  • 00:10:07
    terakhir adalah prak yaitu perjanjian
  • 00:10:10
    yang dilaksanakan mungkin oleh negara
  • 00:10:13
    Indonesia dengan negara lain Jadi
  • 00:10:16
    perjanjian-perjanjian ini juga menjadi
  • 00:10:18
    sumber hukum formil hukum administrasi
  • 00:10:22
    negara nah
  • 00:10:25
    selanjutnyajek hukum administasi
  • 00:10:28
    negara subjek hukum adistasi negara
  • 00:10:30
    pertama itu adalah pegawai negeri sipil
  • 00:10:33
    karena kewenangannya diberikan oleh
  • 00:10:35
    negara Kemudian yang kedua adalah
  • 00:10:37
    jabatan jabatan yang diberikan oleh
  • 00:10:40
    negara kepada seseorang sehingga membuat
  • 00:10:43
    dia menjadi subjek hukum arestasi negara
  • 00:10:45
    atau di mana membuat dia dapat mengambil
  • 00:10:48
    kebijakan administrasi negara nah yang
  • 00:10:51
    ketiga adalah lembaga-lembaga pemerintah
  • 00:10:54
    lembaga-lembaga Pemerintah itu juga
  • 00:10:56
    merupakan subjek hukum administrasi
  • 00:10:58
    negara selanjutnya adalah negara itu
  • 00:11:00
    sendiri sebagai struktur atau sebagai
  • 00:11:04
    komponen pusat yang
  • 00:11:06
    mengatur eh hubungan-hubungan antara
  • 00:11:09
    lembaga dan antar masyarakat di dalamnya
  • 00:11:12
    Nah selanjutnya
  • 00:11:14
    eh kita masuk ke segmen atau ke bab
  • 00:11:19
    keputusan administasi
  • 00:11:21
    negara jadi keputusan abcgara adalah
  • 00:11:24
    perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat
  • 00:11:27
    negara untuk menyelenggarakan
  • 00:11:30
    kepentingan umum jadi ada perbuatan
  • 00:11:32
    hukum yang dilakukan oleh aparatur
  • 00:11:35
    negara dalam menyelenggarakan
  • 00:11:36
    kepentingan umum itu definisi dari
  • 00:11:39
    keputusan administrasi negara nah
  • 00:11:43
    keputusan administrasi negara ini
  • 00:11:45
    disebut dengan
  • 00:11:47
    bcking dalam bentuk peraturan
  • 00:11:49
    perundang-undangan ada tiga bentuk
  • 00:11:51
    peraturan ada tiga sejatinya bentuk
  • 00:11:53
    hukum Maaf bukan bentuk peraturan tapi
  • 00:11:55
    bentuk hukum ada tiga pertama itu Bing
  • 00:11:58
    yaitu keputus
  • 00:11:59
    yang kedua
  • 00:12:01
    itu inial peraturan sesuatu komponen
  • 00:12:05
    yang mengatur kemudian yang
  • 00:12:08
    ketiga atau peraturan kebijakan
  • 00:12:12
    bentuk hukum iniah untuk keputusan itu
  • 00:12:15
    termasuk dalam
  • 00:12:16
    kategori karena fsinya menetapkan atau
  • 00:12:19
    hanya
  • 00:12:24
    memutuskanah undangundang Nom 5 Tun 1986
  • 00:12:27
    Tad
  • 00:12:29
    usaha
  • 00:12:30
    negara keputusan pun itu mengandung
  • 00:12:33
    unsur jadi unsur utama dalam keputusan
  • 00:12:36
    ee administrasi negara atau disebut
  • 00:12:39
    dengan keputusan tata usaha negara itu
  • 00:12:42
    pertama penetapannya bersifat
  • 00:12:45
    tertulis keputusannya bersifat
  • 00:12:48
    tertulis Kemudian yang kedua dibentuk
  • 00:12:50
    oleh pihak yang memang memiliki
  • 00:12:53
    kewenangan untuk mengeluarkan keputusan
  • 00:12:55
    Tun kemudian yang ketiga siatnya konkret
  • 00:12:59
    jelas materinya tidak boleh abstrak
  • 00:13:02
    harus konkret kemudian selanjutnya
  • 00:13:05
    adalah individual dia langsung menuju
  • 00:13:07
    kepada subjek yang mau ditunjuk eh maaf
  • 00:13:10
    objek yang mau ditunjuk siapa objeknya
  • 00:13:12
    yang mau ditunjuk individual kemudian
  • 00:13:14
    yang ketiga yang selanjutnya adalah
  • 00:13:17
    final jadi keputusannya itu tidak boleh
  • 00:13:20
    Sumir tapi pasti final dan keputusan itu
  • 00:13:23
    sifatnya final tidak ada bisa
  • 00:13:26
    diubah-ubah atau tidak bisa mundur atau
  • 00:13:28
    tidak bisa eh keputusannya ini sifatnya
  • 00:13:32
    itu hanya sekedar memberikan peringatan
  • 00:13:35
    tidak tapi keputusannya final memang
  • 00:13:37
    betul-betul diputuskan nah kemudian yang
  • 00:13:41
    terakhir adalah unsurnya menimbulkan
  • 00:13:43
    akibat
  • 00:13:44
    hukum bagi orang yang ditunjuk oleh
  • 00:13:48
    keputusan Tun maupun badan hukum perdata
  • 00:13:52
    jadi keputusan Tun itu membuat
  • 00:13:55
    unsur-unsur yang telah saya Uraikan
  • 00:13:57
    tersebut dan akhirnya menimbul akibat
  • 00:13:59
    hukum kepada orang yang ditujuk maupun
  • 00:14:02
    kepada badan hukum perdata jadi ee itu
  • 00:14:06
    adalah ruang lingkup mengenai keputusan
  • 00:14:08
    administrasi negara atau juga dikenal
  • 00:14:10
    dengan keputusan tata usaha negara atau
  • 00:14:13
    yang disikat dengan kartun Nah
  • 00:14:16
    selanjutnya syarat sah sebuah putusan
  • 00:14:20
    jadi ada beberapa kategori untuk
  • 00:14:23
    eh mengenal atau
  • 00:14:25
    mengetahui sahnya sebuah peraturan yang
  • 00:14:29
    pertama sahnya sebuah keputusan Tun itu
  • 00:14:32
    harus dibuat oleh pejabat yang berwenang
  • 00:14:35
    jadi pejabat yang tidak berwenang tidak
  • 00:14:37
    boleh mengeluarkan keputusan t sebagai
  • 00:14:40
    contoh apabila itu keputusan presiden
  • 00:14:43
    maka yang membentuk haruslah presiden
  • 00:14:45
    tidak boleh yang membentuk adalah wakil
  • 00:14:47
    presiden atau menteri karena sejatinya
  • 00:14:51
    nama dari keputusan tersebut adalah
  • 00:14:54
    keputusan presiden makanya membentuk
  • 00:14:56
    harus orang yang diberikan kewenangan
  • 00:14:58
    untuk membentuk Nah selanjutnya adalah
  • 00:15:02
    ada dasar hukum ketika membuat sebuah
  • 00:15:05
    peraturan keputusan tata usaha negara
  • 00:15:08
    harus ada dasar hukum yang membenarkan
  • 00:15:10
    Keputusan itu ada tidak boleh tidak ada
  • 00:15:13
    dasar hukumnya Itu adalah konsekuensi
  • 00:15:15
    sebagai negara hukum segala tindakan
  • 00:15:18
    yang dilakukan oleh masyarakat maupun
  • 00:15:21
    aparatur negara harus sesuai dengan
  • 00:15:24
    kaidah-kaidah hukum yang telah
  • 00:15:26
    ditetapkan kemudian yang selanjutnya
  • 00:15:30
    bentuk keputusan harus sesuai dengan
  • 00:15:33
    dasarnya jadi dasar misalnya Kepala
  • 00:15:37
    Dinas melakukan e rotasi jabatan di
  • 00:15:40
    dalam jabatannya KPU diaubah menjadi e
  • 00:15:44
    kepala bagian lain Nah ada dasarnya
  • 00:15:47
    Apakah dia diberikan kewenangan untuk
  • 00:15:49
    mengubah komponen-komponen itu Nah
  • 00:15:51
    selanjutnya
  • 00:15:53
    adalah keselarasan antara tujuan
  • 00:15:56
    keputusan tata usaha negara dengan
  • 00:15:58
    peraturan
  • 00:15:59
    ada sinkronisasi ada sinkronisasi antara
  • 00:16:03
    ee tujuan yang diinginkan oleh peraturan
  • 00:16:07
    yang menjadi dasar dikeluarkannya
  • 00:16:09
    keputusan tata usaha negara Nah demikian
  • 00:16:12
    itu adalah syarat sahnya sebuah
  • 00:16:15
    keputusan tata usaha negara nah lanjut
  • 00:16:19
    kita masuk ke macam-macam keputusan tata
  • 00:16:21
    usaha negara yang
  • 00:16:23
    pertama keputusan tata usaha negara itu
  • 00:16:30
    macam pertama adalah konsekuensinya
  • 00:16:32
    adalah melahirkan hukum baru melahirkan
  • 00:16:35
    hukum baru seperti izin
  • 00:16:40
    usaha yang sebelumnya tidak ada
  • 00:16:43
    eh keadaan yang diperbolehkannya
  • 00:16:46
    seseorang membuat usaha maka Setelah dia
  • 00:16:50
    mengajukan permohonan akhirnya keputusan
  • 00:16:53
    pun tersebut membolehkan dia untuk
  • 00:16:55
    membangun usaha itulah disebut dengan
  • 00:16:57
    melahirkan hukum baru yang sebelumnya
  • 00:16:59
    tidak ada menjadi ada Nah yang kedua
  • 00:17:02
    adalah
  • 00:17:06
    ee memberikan legitimasi terhadap hukum
  • 00:17:09
    baru atau mengakui hukum yang baru
  • 00:17:12
    contohnya adalah akreditas kampus jadi
  • 00:17:15
    kampus yang sebelumnya punya akreditas B
  • 00:17:18
    kemudian setelah
  • 00:17:20
    ee melalui prosedur yang telah
  • 00:17:23
    ditetapkan meningkatkan mutu
  • 00:17:25
    meningkatkan fasilitas infrastruktur
  • 00:17:27
    baik itu infrastruktur bangunan maupun
  • 00:17:29
    infrastruktur sumber daya manusianya
  • 00:17:32
    maka ketika sudah dinilai dia layak dia
  • 00:17:35
    mendapatkan status yang baru dari B ke a
  • 00:17:37
    nah ini adalah pengakuan jadi ketun
  • 00:17:40
    sifat keputusan tata ususaan negara juga
  • 00:17:42
    menimbulkan pengakuan terhadap keadaan
  • 00:17:45
    yang baru Nah kemudian
  • 00:17:49
    eh keputusan tata usaha negara yang lain
  • 00:17:52
    juga
  • 00:17:53
    mengakibatkan berdiri atau bubarnya
  • 00:17:56
    sebuah badan hukum nah ini adalah adalah
  • 00:17:59
    macam-macam keputusan negara jadi
  • 00:18:01
    Setelah dia pertama itu melahirkan hukum
  • 00:18:03
    baru mengakui hukum baru kemudian
  • 00:18:07
    ketiga menimbulkan atau membuat sebuah
  • 00:18:10
    badan hukum itu menjadi ad dengan
  • 00:18:12
    keputusan tata usaha negara yang
  • 00:18:15
    dikeluarkan nah
  • 00:18:18
    eh kemudian selanjutnya adalah pemberian
  • 00:18:20
    hak keputusan Tata usul usaha negara
  • 00:18:23
    macamnya adalah yang sifatnya memberikan
  • 00:18:25
    hak contohnya adalah jabatan dengan
  • 00:18:28
    dikeluarkannya keputusan tata usaha
  • 00:18:30
    negara mengangkat a menjadi kepala dinas
  • 00:18:33
    berarti statusnya yang du hanya staf dia
  • 00:18:36
    punya hak baru yaitu hak sebagai kepala
  • 00:18:39
    dinas beserta kewenangan yang melekat
  • 00:18:42
    terhadapnya itu adalah salah satu eh
  • 00:18:44
    macam-macam keputusan negara eh yang
  • 00:18:47
    memberikan hak kepada orang yang
  • 00:18:50
    ditunjuk nah kemudian
  • 00:18:54
    adalah menimbulkan kewajiban baru
  • 00:18:56
    keputusan tata usaha negara yang
  • 00:18:58
    menimbulkan kewajiban baru contohnya
  • 00:19:01
    adalah pejabat anggota dewan sebelumnya
  • 00:19:04
    adalah masyarakat biasa tanpa kewenangan
  • 00:19:07
    apa-apa tidak ada kewenangan negara yang
  • 00:19:09
    diberikan kepadanya
  • 00:19:10
    setelah melalui mekanisme pemilihan
  • 00:19:14
    eh legislatif Naiklah dia menjadi
  • 00:19:18
    anggota dewan nah kemudian apa tanda dia
  • 00:19:22
    menjadi anggota dewan selain dipilih
  • 00:19:24
    secara langsung dan menang melalui
  • 00:19:25
    pemilihan umum berupa keputusan SK surat
  • 00:19:29
    keputusan yang dikeluarkan pengangkatan
  • 00:19:32
    dia sebagai atau yang melantik dia
  • 00:19:33
    sebagai anggota dewan sehingga dia
  • 00:19:36
    berubah jabatannya dari rakyat yang
  • 00:19:39
    biasa yang normal tidak ada jabatan
  • 00:19:41
    negara menjadi orang yang memiliki
  • 00:19:44
    jabatan negara Nah itu adalah
  • 00:19:46
    macam-macam keputusan Tun Saya ulang
  • 00:19:48
    lagi pertama keputusan Tun yang
  • 00:19:50
    melahirkan hukum baru yang kedua
  • 00:19:52
    keputusan Tun yang mengakui adanya hukum
  • 00:19:54
    baru yang ketiga adalah keputusan Tun
  • 00:19:57
    yang
  • 00:19:59
    membuat berdiri atau bubarnya sebuah
  • 00:20:01
    badan hukum yang keempat keputusan Tun
  • 00:20:04
    yang melakukan pemberian hak atau
  • 00:20:05
    menimbulkan pemberian hak kepada orang
  • 00:20:08
    kemudian yang kelima adanya kewajiban
  • 00:20:11
    baru keputusan Tun yang menimbulkan
  • 00:20:12
    kewajiban baru Nah selanjutnya ada
  • 00:20:16
    jenis-jenis keputusan keputusan yang
  • 00:20:18
    pertama itu adalah keputusan deklaratoir
  • 00:20:23
    jadi keputusan deklarir adalah keputusan
  • 00:20:25
    yang mengakui suatu hak yang sudah
  • 00:20:29
    contohnya
  • 00:20:31
    adalah izin H atau izin gangguan
  • 00:20:34
    seseorang yang ingin membuat usaha ada
  • 00:20:38
    peraturan yang menyatakan bahwasanya
  • 00:20:40
    dilarang apabila seseorang ingin
  • 00:20:43
    mendirikan usaha di daerah
  • 00:20:47
    a dalam radius
  • 00:20:50
    200
  • 00:20:52
    Me dan bisnis tersebut menimbulkan
  • 00:20:55
    dampak kepada masyarakat dalam radius
  • 00:20:58
    m contohnya adalah pabrik contohnya yang
  • 00:21:01
    menimbulkan bebauan ee yang bermukim di
  • 00:21:05
    tengah masyarakat Nah ada prosedur yang
  • 00:21:09
    diatur di dalamnya Izin Mendirikan eh
  • 00:21:12
    usaha nah
  • 00:21:14
    kemudian si pengusaha tersebut yang
  • 00:21:17
    ingin melakukan Mendirikan Usaha
  • 00:21:19
    tersebut harus meminta izin dulu kepada
  • 00:21:23
    pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan
  • 00:21:27
    legitimasi
  • 00:21:28
    pemberian surat keterangan bahwasanya
  • 00:21:31
    dia dapat mendirikan usaha di lokasi
  • 00:21:33
    tersebut dan izin gangguan itu
  • 00:21:35
    dikeluarkan nah ini adalah keputusan
  • 00:21:38
    yang keputusan pemberian izin tersebut
  • 00:21:40
    disebut dengan keputusan deklaratoir
  • 00:21:43
    atau menyatakan mengakui suatu hak yang
  • 00:21:46
    sudah ada ketika hak-haknya sudah
  • 00:21:48
    terpenuhi haknya adalah syarat-syarat
  • 00:21:50
    yang ditutukkan oleh pejabat kalau ingin
  • 00:21:52
    Mendirikan perusahaan maka harus penuhi
  • 00:21:54
    dulu Beberapa syarat tersebut ketika
  • 00:21:57
    pengusaha telah memenuhi persyaratan
  • 00:21:59
    tersebut maka diberikanlah surat
  • 00:22:01
    keputusan tata usaha negara Nah sk-nya
  • 00:22:03
    itu jenisnya adalah deklaratoir atau
  • 00:22:06
    mengakui hak-hak yang diberikan kepada
  • 00:22:09
    orang tersebut nah kemudian
  • 00:22:13
    selanjutnya adalah keputusan yang
  • 00:22:15
    sifatnya konstitutif
  • 00:22:19
    eh atau keputusan yang menimbulkan
  • 00:22:22
    keadaan baru tadi saya Sebutkan di atas
  • 00:22:24
    juga eh contohnya itu adalah akreditas
  • 00:22:28
    jadi ada Keadaan baru yang timbul jadi
  • 00:22:30
    keputusan itu untuk mengganti keadaan
  • 00:22:31
    yang lama menjadi keadaan yang baru
  • 00:22:34
    contoh SK akreditas sebelumnya terhadap
  • 00:22:38
    eh salah satu program studi ee di
  • 00:22:42
    perguruan tinggi adalah B kemudian
  • 00:22:45
    setelah prosedur 5 tahun mengajukan
  • 00:22:48
    kembali akan dinilai kembali Eh ternyata
  • 00:22:52
    komponen-komponen yang telah di
  • 00:22:55
    persiapkan dalam status akreditas tbut
  • 00:22:58
    dipenuhi semua sehingga skornya mencapai
  • 00:23:01
    nilainya a maka harus dikeluarkan SK
  • 00:23:03
    yang baru menggantikan SK yang lama B
  • 00:23:06
    sehingga keputusan ini disebut dengan
  • 00:23:09
    keputusan yang sifatnya konstitutif
  • 00:23:12
    mengakui keadaan yang baru tersebut nah
  • 00:23:15
    kemudian yang ketiga adalah keputusan
  • 00:23:18
    kilat keputusan kilat ini adalah
  • 00:23:21
    keputusan yang hitungannya itu
  • 00:23:24
    ee waktu temponya itu sangat cepat tidak
  • 00:23:27
    melalui proses yang panjang contohnya
  • 00:23:30
    adalah membatalkan keputusan yang lama
  • 00:23:33
    contoh dahulu
  • 00:23:37
    ee ada Keputusan Kepala Daerah misalnya
  • 00:23:41
    mewajibkan seluruh kepala E E maaf
  • 00:23:45
    mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil
  • 00:23:47
    di lingkungan e pemerintahnya untuk
  • 00:23:50
    menggenakan
  • 00:23:52
    peci nah kemudian setelah
  • 00:23:54
    ditelisik ternyata tidak tepat lagi
  • 00:23:57
    kalau SK itu tetap dipertahankan mungkin
  • 00:23:59
    ada beberapa hal yang menyebabkan ee
  • 00:24:03
    para PNS di lingkungan pemerintahannya
  • 00:24:06
    keberatan untuk memakai peci akhirnya
  • 00:24:08
    dikeluarkanlah keputusan kilat yang
  • 00:24:10
    menyatakan membatalkan SK kepala daerah
  • 00:24:14
    tentang eh menggunakan peci kepada
  • 00:24:17
    seluruh PNS yang ada di lingkungannya
  • 00:24:21
    nah kemudian eh yang selanjutnya adalah
  • 00:24:26
    keputusan yang si Sifatnya tetap
  • 00:24:29
    keputusan tetap keputusan Tun yang
  • 00:24:31
    Sifatnya tetap jadi keputusan Tun yang
  • 00:24:34
    Sifatnya tetap ini adalah keputusan yang
  • 00:24:36
    dibuat dalam jangka waktu yang tidak
  • 00:24:39
    ditentukan sampai akhirnya dibatalkan
  • 00:24:42
    atas dasar
  • 00:24:43
    eh ketentuan-ketentuan peraturan
  • 00:24:46
    perundang-undangan
  • 00:24:47
    contohnya ada SK yang menyatakan
  • 00:24:51
    bahwasanya mendirikan Yayasan nah SK ini
  • 00:24:54
    dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan
  • 00:24:56
    HAM nah ketika SK ini keluarkan Yayasan
  • 00:24:59
    temponya tidak ditentukan dalam Yayasan
  • 00:25:01
    berdirinya sebuah Yayasan tidak
  • 00:25:03
    ditentukan Kapan temponya akhirnya ada
  • 00:25:05
    pelanggaran yang dilakukan oleh Yayasan
  • 00:25:08
    itu bertentangan dengan peraturan
  • 00:25:09
    undang-undangan akhirnya dikeluarkanlah
  • 00:25:11
    SK untuk mencabut atau membubarkan
  • 00:25:15
    Yayasan tersebut nah ini disebut dengan
  • 00:25:17
    keputusan tetap Nah selanjutnya ada
  • 00:25:21
    namanya keputusan intern nah keputusan
  • 00:25:24
    intern adalah keputusan yang hanya
  • 00:25:26
    berlaku ke dalam institusi tersebut
  • 00:25:30
    keputusan yang hanya
  • 00:25:31
    berlaku ke dalam institusi tersebut dia
  • 00:25:34
    tidak berlaku keluar contoh kayak yang
  • 00:25:36
    saya sebutkan tadi misalnya ee
  • 00:25:38
    menetapkan keputusan pada jam 2 ee
  • 00:25:42
    kepala daerah membuat
  • 00:25:44
    SK
  • 00:25:45
    ee surat keputusan
  • 00:25:49
    tentang istirahat dari mulai jam 12.00
  • 00:25:53
    sampai jam .00 siang gak diperpanjang
  • 00:25:57
    mungkin sebelumnya jam 1200 sampai jam
  • 00:25:59
    .00 dia buat SK jam 12.00 sampai jam .00
  • 00:26:01
    siang mungkin karena di daerahnya
  • 00:26:03
    tersebut
  • 00:26:06
    ee hal-hal yang bertentangan apabila
  • 00:26:09
    bekerja di siang hari di saat jam .00
  • 00:26:13
    makanya harus diundur sampai jam .00 jam
  • 00:26:15
    istirahatnya nah SK yang seperti ini kan
  • 00:26:17
    hanya berlaku ke dalam hanya kepada
  • 00:26:19
    orang-orang yang berada pegawai-pegawai
  • 00:26:21
    Yang berada di dalam institusi
  • 00:26:23
    pemerintahan tersebut dan ini tidak
  • 00:26:25
    berlaku keluar kepada masyarakat yang
  • 00:26:28
    yang tidak merupakan bagian dari
  • 00:26:30
    institusi tersebut nah kemudian yang
  • 00:26:33
    selanjutnya adalah keputusan yang
  • 00:26:35
    sifatnya ekstern ekstern ini adalah
  • 00:26:38
    lawannya dari keputusan yang intern
  • 00:26:40
    kalau tadi yang intern sikap
  • 00:26:42
    eh sifat keputusan tadi hanya berlaku ke
  • 00:26:46
    dalam maka ya exsten ini sifatnya itu
  • 00:26:48
    berlakunya keluar sifatnya itu
  • 00:26:51
    berlakunya keluar misalnya keputusan
  • 00:26:54
    ee kepala daerah tentang ee
  • 00:26:59
    eh harus menggunakan peci bagi setiap
  • 00:27:03
    orang yang datang ke kantor kepala
  • 00:27:07
    daerah nah keputusan ini sifatnya tidak
  • 00:27:10
    berlaku untuk pegawai negeri dalam tapi
  • 00:27:12
    hanya berlaku kepada tamu yang
  • 00:27:14
    berkunjung ke eh pemerintahan daerah
  • 00:27:17
    tersebut nah ini sifat e keputusannya
  • 00:27:19
    disebut dengan keputusan ekstrem
  • 00:27:22
    keputusan yang berlakunya hanya keluar
  • 00:27:25
    tidak di dalam institusi di mana
  • 00:27:27
    keputusan itu
  • 00:27:29
    dibuat Nah selanjutnya Ada lagi
  • 00:27:34
    namanya dispensasi nah dispensasinya
  • 00:27:37
    adalah sebuah keputusan yang meniadakan
  • 00:27:40
    berlakunya sebuah peraturan
  • 00:27:42
    perundang-undangan ee karena keadaan
  • 00:27:45
    yang sangat istimewa Nah ini banyak kita
  • 00:27:47
    jumpain eh masalah dispensasi misalnya
  • 00:27:51
    keterlambatan membayar pajak tidak
  • 00:27:53
    dikenai denda
  • 00:27:56
    nah dispensasi ini berguna untuk
  • 00:27:58
    memberikan kelonggaran kepada orang yang
  • 00:28:01
    dituju contohnya seorang pembayar pajak
  • 00:28:03
    kan harus membayar pajak kemudian
  • 00:28:05
    dibuatlah SK surat keputusan dia
  • 00:28:08
    mendapatkan dispensasi atau contoh lain
  • 00:28:13
    adalah seorang mahasiswa tidak mampu
  • 00:28:16
    membayar uang kuliah padahal
  • 00:28:18
    kewajibannya adalah membayar uang kuliah
  • 00:28:20
    Nah setelah jatuh tempo mahasiswa
  • 00:28:23
    tersebut akan terkena sanksi sehingga
  • 00:28:26
    mahasiswa tersebut mengajukan surat
  • 00:28:29
    dispensasi penundaan pembayaran uang
  • 00:28:31
    kuliah kepada pihak Dekanat Nah akhirnya
  • 00:28:35
    Dekanat mengeluarkan SK penundaan
  • 00:28:38
    pembayaran uang kuliah kepada mahasiswa
  • 00:28:40
    tersebut nah ini adalah sebuah bentuk
  • 00:28:43
    keputusannya meniadakan sebuah peraturan
  • 00:28:46
    karena keadaan yang sifatnya ur atau
  • 00:28:49
    Genting kemudian yang sifatnya
  • 00:28:53
    istimewa Nah selanjutnya adalah lisensi
  • 00:28:57
    jadi macam-macam ya kemudian selanjutnya
  • 00:28:59
    adalah lisensi nah lisensi ini adalah
  • 00:29:01
    keputusan yang isinya merupakan izin
  • 00:29:05
    untuk menjalankan usaha jadi keputusan
  • 00:29:09
    yang sifatnya adalah izin untuk
  • 00:29:10
    menjalankan usaha
  • 00:29:13
    misalnya lisensi ada sebuah
  • 00:29:18
    eh perusahaan swasta yang mau
  • 00:29:22
    menjalankan usaha yang sebelumnya
  • 00:29:25
    dikelola oleh negara nah kemudian
  • 00:29:30
    akhirnya negara dalam hal ini contohnya
  • 00:29:33
    adalah kepala daerah memberikan surat SK
  • 00:29:36
    lisensi bahwas perusahaan a boleh untuk
  • 00:29:39
    menjalankan usaha tersebut nah ini
  • 00:29:43
    e keputusan lisensi merupakan keputusan
  • 00:29:46
    yang isinya merupakan izin untuk
  • 00:29:49
    menjalankan usaha kepada dari pihak yang
  • 00:29:52
    pertama kepada pihak yang kedua jadi
  • 00:29:55
    bentuknya lisensi atau izin
  • 00:29:59
    nah kemudian yang selanjutnya
  • 00:30:02
    adalah konsensi jadi kita mungkin pernah
  • 00:30:06
    dengar istilah-istilah konsensi yang ada
  • 00:30:08
    jadi konsensi sendiri merupakan
  • 00:30:10
    keputusan yang
  • 00:30:12
    Ee isinya merupakan izin bagi pihak
  • 00:30:15
    swasta untuk menyelenggarakan hal-hal
  • 00:30:17
    yang bersifat umum contohnya adalah
  • 00:30:21
    transportasi mungkin negara dalam hal
  • 00:30:24
    ini tidak mampu mengelola ee
  • 00:30:28
    pelayanan yang bersifat umum seperti
  • 00:30:30
    transportasi massal akhirnya ada pihak
  • 00:30:32
    swasta yang melakukan
  • 00:30:36
    ee yang ingin mengajukan bahwasanya dia
  • 00:30:39
    mampu untuk
  • 00:30:41
    melaksanakan kepentingan umum tersebut
  • 00:30:44
    yaitu melancarkan program pemerintah
  • 00:30:46
    dalam hal memberikan pelayanan
  • 00:30:48
    transportasi kepada masyarakat nah izin
  • 00:30:50
    seperti ini disebut dengan konsensi jadi
  • 00:30:52
    konsesi itu adalah pemberian izin yang
  • 00:30:55
    dilakukan ee kepada pihak
  • 00:30:58
    swasta dalam menyelenggarakan
  • 00:31:00
    kepentingan umum
  • 00:31:02
    Nah selanjutnya yang paling penting
  • 00:31:05
    adalah dari segara yang disampaikan
  • 00:31:08
    adalah asas-asas umum pemerintahan yang
  • 00:31:10
    baik jadi terdapat 13 asas umum
  • 00:31:13
    pemerintahan yang
  • 00:31:14
    baik pertama asas
  • 00:31:17
    kepastian hukum Setiap tindakan pejabat
  • 00:31:21
    negara Setiap keputusan tata usaha
  • 00:31:24
    negara yang dibuat harus berasaskan
  • 00:31:27
    kepti hukum harus ada dasar hukum yang
  • 00:31:30
    membuat
  • 00:31:32
    ee keputusan itu lahir itu adalah
  • 00:31:35
    termasuk pas hukum jadi sifatnya harus
  • 00:31:37
    pasti tidak boleh Sumir adanya kepastian
  • 00:31:39
    hukum ada dasar hukum yang melatar
  • 00:31:41
    belakangi keputusan Tata usahaan negara
  • 00:31:43
    itu lain atau tindakan pejabat negara
  • 00:31:46
    itu ada atau tindakan-tindakan pejabat
  • 00:31:49
    negara kepada masyarakat itu diperbuat
  • 00:31:50
    harus ee mencerminkan asas kepastian
  • 00:31:53
    hukum ada dasar hukum yang mengaturnya
  • 00:31:56
    Kemudian yang kedua
  • 00:31:58
    Keseimbangan Asas keseimbangan yaitu ada
  • 00:32:03
    hak dan kewajiban yang berimbang dalam
  • 00:32:05
    keputusan t nah yang ketiga
  • 00:32:10
    kemudian kesamaan atau keselarasan dalam
  • 00:32:14
    pengambilan keputusan jadi
  • 00:32:17
    ee keselarasan ada asas
  • 00:32:21
    ee dalam pengambilan keputusan harus
  • 00:32:25
    sama dengan ee
  • 00:32:28
    keadaan yang lain contohnya seperti
  • 00:32:30
    ini sebelumnya ada orang yang diberikan
  • 00:32:35
    dispensasi
  • 00:32:37
    untuk tidak membayar pajak atau menunda
  • 00:32:41
    pembayaran pajak Nah ada orang yang
  • 00:32:44
    mengalami nasib Serupa tapi dia tidak
  • 00:32:48
    diberikan e keputusan yang sama seperti
  • 00:32:52
    sebelumnya Nah jadi di bertentangan
  • 00:32:54
    dengan asas jadi asas yang ketigaal As
  • 00:32:57
    an eh maaf asas kesamaan dalam
  • 00:33:01
    pengambilan keputusan jadi kalaulah
  • 00:33:03
    memang komponennya sama keadaan sama
  • 00:33:06
    yang ditimbulkan atau sudah pernah
  • 00:33:08
    keadaan tersebut ada maka keadaan
  • 00:33:10
    selanjutnya keputusannya juga harus sama
  • 00:33:12
    contohnya seperti pembayaran pajak yang
  • 00:33:14
    saya jelaskan di awal tadi jadi kalau
  • 00:33:16
    sebelumnya dispensasi diberikan kepada
  • 00:33:18
    si A dengan keadaan mungkin habis
  • 00:33:21
    terkena kemalangan kemudian si B juga
  • 00:33:23
    terkena kasus kemalangan Nah maka dia
  • 00:33:26
    juga berhak diberikan dispensasi sama
  • 00:33:28
    seperti si A yang mengajukan dispensasi
  • 00:33:31
    pengundaan pembayaran pajak jadi itu
  • 00:33:33
    adalah asas kesamaan dalam pengambilan
  • 00:33:36
    keputusan kemudian yang keempat adalah
  • 00:33:40
    asas bertidak cermat jadi seorang
  • 00:33:44
    pejabat tata usaha negara dalam
  • 00:33:45
    mengelarkan keputusan tata usaha negara
  • 00:33:49
    itu harus bertindak cermat berwawasan
  • 00:33:52
    kehati-hatian selalu menonjolkan sikap
  • 00:33:55
    kehati-hatian jangan sampai kebijak
  • 00:33:58
    tersebut menimbulkan kerugian yang besar
  • 00:34:00
    kepada orang yang
  • 00:34:02
    dituju Padahal dia tidak melakukan Apun
  • 00:34:05
    nah ini adalah asas bertindak cermat
  • 00:34:08
    jadi dalam membuat keputusan tata usaha
  • 00:34:10
    negara pejabat tata usaha negara harus
  • 00:34:12
    bertindak cermat nah kemudian
  • 00:34:18
    selanjutnya asas motivasi jadi
  • 00:34:23
    ee asas motivasi ini adalah asas yang
  • 00:34:27
    memberikan
  • 00:34:32
    Semangat bagi orang-orang yang dikenai
  • 00:34:35
    atau Memberikan pedoman bagi orang-orang
  • 00:34:38
    yang dikenai keputusan tersebut nah
  • 00:34:41
    kemudian
  • 00:34:43
    selanjutnyaal asas tidak bolehnya
  • 00:34:45
    menggunakan kewenangan yang
  • 00:34:47
    sewenang-wenang atau
  • 00:34:51
    penyalahgunaan
  • 00:34:53
    as pear
  • 00:34:58
    keputusan tatausa negara atas dasar
  • 00:35:01
    kesewenang-wenangan contoh Kepala Dinas
  • 00:35:03
    memiliki konflik pribadi dengan stafnya
  • 00:35:07
    seperti
  • 00:35:08
    eh konflik hutangputang Nah akhirnya
  • 00:35:13
    atas dasar tersebut pejabat mengeluarkan
  • 00:35:16
    SK nah SK yang dikeluarkan oleh pejabat
  • 00:35:19
    negara ini bertentangan dengan
  • 00:35:23
    asas penyalahgunaanang karena tidak ada
  • 00:35:26
    ketentuan yang mengatur boleh memecat
  • 00:35:29
    apabila masalahnya itu adalah masalah
  • 00:35:32
    pribadi karena tidak ada di dalam
  • 00:35:33
    peraturan perundang-undangan
  • 00:35:36
    jadi dasarnya dikeluarkan ketun adalah
  • 00:35:39
    memang adanya peraturan yang mengatur
  • 00:35:41
    hal tersebut dan dasarnya harus jelas
  • 00:35:44
    tidak boleh kepentingan pribadi kemudian
  • 00:35:47
    yang ketujuh
  • 00:35:49
    adalah asas permainan yang layak jadi
  • 00:35:52
    keputusan tata usaha negara memberikan
  • 00:35:55
    kesempatan kepada orang yang yang
  • 00:35:57
    menjadi objek SK tersebut atau orang
  • 00:36:01
    yang terkena dampak SK tersebut untuk
  • 00:36:05
    melakukan pencarian
  • 00:36:08
    keadilan jadi contohnya si PNS dipecat
  • 00:36:13
    eh oleh kepala daerah kepala daerah
  • 00:36:16
    memecat PNS tersebut nah kemudian PNS
  • 00:36:19
    tersebut harus memiliki hak untuk
  • 00:36:21
    mencari keadilan kenapa dia harus
  • 00:36:24
    dipecat Kenapa dia bisa dipecat dan
  • 00:36:25
    untuk mengembalikan posisinya ke dalam
  • 00:36:28
    posisi yang semula Nah selanjutnya
  • 00:36:31
    adalah asas keadilan keputusan tata
  • 00:36:35
    usaha negara harus mencerminkan prinsip
  • 00:36:37
    dan asas keadilan yang dijunjung di
  • 00:36:40
    dalam keputusan tata usaha negara
  • 00:36:41
    tersebut kemudian yang kesembil
  • 00:36:47
    adalah asas
  • 00:36:50
    menanggapi Pengharapan yang wajar jadi
  • 00:36:54
    ada harapan masyarakat ee
  • 00:36:58
    terhadap kepala daerah atau pejabat
  • 00:37:02
    pejabat tata usaha negara untuk membuat
  • 00:37:04
    sebuah
  • 00:37:05
    keputusan untuk mengeluarkan sebuah
  • 00:37:07
    keputusan nah asas ini juga dapat asas
  • 00:37:11
    mengharap Pengharapan yang layak jadi
  • 00:37:14
    kepala daerah itu boleh saja membuat
  • 00:37:16
    sebuah eh keputusan tata usaha negara
  • 00:37:19
    berdasarkan masukanmasukan atau
  • 00:37:22
    harapan-harapan dari masyarakat sendiri
  • 00:37:25
    tapi kategorinya yang layak jangan
  • 00:37:27
    sampai sik harapan-harapan yang datang
  • 00:37:30
    dari sekelompok masyarakat tersebut
  • 00:37:32
    ketika dibentuk dalam sebuah keputusan
  • 00:37:34
    merugikan masyarakat yang lain makanya
  • 00:37:37
    asas tersebut dinamakan asas menanggapi
  • 00:37:39
    Pengharapan yang layak jadi
  • 00:37:41
    harapan-harapan dari masyarakat harus
  • 00:37:43
    ditangkapi dengan layak tidak boleh
  • 00:37:45
    langsung direspon dalam bentuk keputusan
  • 00:37:47
    kemudian yang 10 adalah asas menyiadakan
  • 00:37:51
    akibat suatu keputusan yang batal jadi
  • 00:37:54
    kalaulah ee
  • 00:37:59
    keputusan Tun tersebut menimbulkan
  • 00:38:01
    akibat kepada orang atau badan hukum
  • 00:38:04
    pdata misalnya membubarkan badan hukum
  • 00:38:07
    keputusan tersebut ternyata setelah
  • 00:38:10
    badan hukum atau orang tadi
  • 00:38:13
    mengajukan gugatan kepada pengadilan
  • 00:38:16
    tata usaha negara dan akhirnya
  • 00:38:18
    dimenangkan
  • 00:38:20
    maka keputusan Tun yang baru harus
  • 00:38:23
    membatalkan e keadaan yang dibulkan ole
  • 00:38:28
    yang lama jadi itu adalah asas
  • 00:38:30
    meniadakan akibat suatu keputusan yang
  • 00:38:32
    batal jadi keputusan yang batal itu
  • 00:38:35
    harus ditiadakan akibatnya misalnya
  • 00:38:37
    dipecat dia tidak jadi dipecat itu
  • 00:38:40
    adalah asas yang ke10 kemudian asas yang
  • 00:38:42
    ke-1
  • 00:38:43
    adalah asas perlindungan atas pandangan
  • 00:38:47
    hidup
  • 00:38:48
    kemudian apabila membuat sebuah
  • 00:38:51
    keputusantidaknya harus
  • 00:38:53
    mengetahui
  • 00:38:55
    apa hakak atau pandangan masyarakat
  • 00:38:59
    setempat misalnya keputusan pembukaan
  • 00:39:02
    lahan sementara masyarakat di kampung
  • 00:39:05
    tersebut atau di daerah tersebut itu
  • 00:39:09
    eh
  • 00:39:11
    memandang hutan merupakan
  • 00:39:15
    sebuah sumber daya yang harus dijaga
  • 00:39:18
    secara turun-temurun Nah jadi keputusan
  • 00:39:21
    tata usaha negara tentang pembukaan
  • 00:39:23
    hutan tersebut menjadi lahan pertanian
  • 00:39:25
    itu harus dipertimbangkan karena
  • 00:39:27
    keputusan negara Jika keputusan tata
  • 00:39:30
    usaha negara ingin disebut sebagai
  • 00:39:32
    keputusan yang baik maka harus
  • 00:39:35
    mengedepankan
  • 00:39:38
    asas perlindungan atas pandangan hidup
  • 00:39:40
    jadi kearifan-kearifan lokal yang
  • 00:39:42
    berlaku dalam masyarakat itu harus juga
  • 00:39:44
    menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan
  • 00:39:47
    keputusan Nah selanjutnya yang ke-12
  • 00:39:50
    adalah asas
  • 00:39:52
    kebijaksanaan dalam membuat sebuah
  • 00:39:54
    kebijakan tata usaha negara membuat
  • 00:39:56
    sebuah kebij Tata us negara mengeluarkan
  • 00:39:58
    keputusan Tata us negara hendaknya
  • 00:40:01
    mengedepankan asas kebijaksanaan apabila
  • 00:40:04
    kita memandang dengan dikeluarkannya
  • 00:40:08
    ee surat keputusan Tata Usan negara
  • 00:40:11
    menimbulkan kerugian bagi orang yang
  • 00:40:13
    memang tidak ingin dikenakan kerugian
  • 00:40:15
    tersebut ini harus menjadi pertimbangan
  • 00:40:18
    seorang pejabat tata usaha negara harus
  • 00:40:20
    mempertimbangkan dengan matang setiap
  • 00:40:23
    kebijakan yang diambil karena ini
  • 00:40:25
    merupakan prinsip prinsip atau asas-asas
  • 00:40:28
    umum pemerintahan yang baik ketika asas
  • 00:40:31
    kebijaksanaan dikedepankan dalam setiap
  • 00:40:34
    membuat kebijakan kemudian yang terakhir
  • 00:40:37
    adalah asas kepentingan umum Sekali lagi
  • 00:40:41
    saya Sebutkan
  • 00:40:42
    ee pejabat tata usaha negara dalam
  • 00:40:45
    mengeluarkan sebuah kebijakan atau
  • 00:40:48
    membuat sebuah keputusan hendaknya
  • 00:40:50
    berdasarkan kepentingan umum bukan
  • 00:40:53
    kepentingan orang perorang yang memang
  • 00:40:56
    tidak bisa di yang jumlahnya bisa
  • 00:40:58
    dihitung karena efek yang ditimbulkan
  • 00:41:01
    dari keputusan ini dikhawatirkan akan
  • 00:41:03
    mengakibatkan efek kepada khayak yang
  • 00:41:06
    lebih ramai makanya fungsi dari aparat
  • 00:41:09
    negara adalah menjalankan pelayanan umum
  • 00:41:13
    maka atas dasar itu kebijakannya juga
  • 00:41:16
    diambil atas dasar kepentingan umum
  • 00:41:18
    tidak boleh kepentingan sektoral secara
  • 00:41:20
    parsial diambil Jadi harus memang
  • 00:41:22
    betul-betul dasarnya kepentingan umum
  • 00:41:25
    misalnya adalah es kartun tentang
  • 00:41:30
    ee pelebaran jalan nah pelebaran jalan
  • 00:41:34
    ini tersebut
  • 00:41:37
    itu kena ke
  • 00:41:41
    lingkungan
  • 00:41:43
    masyarakat masyarakat di lingkungan
  • 00:41:45
    tersebut otomatis menolak pelebaran
  • 00:41:48
    jalan tersebut Tapi atas dasar
  • 00:41:50
    kepentingan umum jalan tersebut itu
  • 00:41:53
    bukan hanya berfungsi bukan hanya akan
  • 00:41:56
    dinikmati oleh pengguna yang lain tapi
  • 00:41:59
    pengguna tanah yang terkenal tadi
  • 00:42:02
    kemudian ases kepentingan umum tadi per
  • 00:42:04
    saya jelaskan untuk kategori ee
  • 00:42:06
    pengambilan lahan bukan karena
  • 00:42:08
    kepentingan umum pemerintah boleh
  • 00:42:09
    mengambil lahan
  • 00:42:10
    ee masyarakat tidak tapi ada eh
  • 00:42:14
    peraturan tapi ada syarat-syarat
  • 00:42:16
    misalnya harus jug dirugi dulu Nah apa
  • 00:42:19
    pun ceritanya kebijakan aparat
  • 00:42:21
    pemerintah harus
  • 00:42:24
    meng mengeluarkan keputusan itu harus
  • 00:42:27
    berdasarkan kepentingan umum karena
  • 00:42:29
    memang aparat pemerintah ini ditujukan
  • 00:42:31
    untuk memberikan pelayanan umum bagi
  • 00:42:34
    masyarakat nah Baiklah
  • 00:42:37
    ee tadi secara singkat ee sudah saya
  • 00:42:41
    jelaskan poin-poin yang diatur di dalam
  • 00:42:44
    ee peraturan ee mata kuliah kita hukum
  • 00:42:47
    administasi negara untuk lebih jelasnya
  • 00:42:50
    itu dapat dilihat di buku ee bahan ajar
  • 00:42:54
    yang nanti akan didapatkan oleh EE para
  • 00:42:57
    mahasiswa sekalian di sana dijelaskan
  • 00:42:59
    lebih jelas daripada yang saya jelaskan
  • 00:43:02
    secara singkat di video pembelajaran ini
  • 00:43:04
    semoga video Ini bisa memberikan ee
  • 00:43:07
    tambahan materi Apabila ada sebuah ee
  • 00:43:10
    materi yang tidak dipahami di dalamnya
  • 00:43:13
    jadi materi-materi tadi sudah saya
  • 00:43:15
    rangkum secara umum pertama itu definisi
  • 00:43:18
    kemudian ruang lingkup keputusan
  • 00:43:20
    kemudian syarat sahnya sebuah keputusan
  • 00:43:23
    kemudian unsur-unsur keputusan tata
  • 00:43:25
    usaha negara kemudian kemudian juga eh
  • 00:43:28
    asas-asas umum pemerintahan yang baik
  • 00:43:31
    jadi hanya secara singkat dijelaskan di
  • 00:43:35
    sini untuk lebih lanjutnya para
  • 00:43:37
    mahasiswa sekalian agar mengulang atau
  • 00:43:39
    membaca lagi buku bahan ajar yang akan
  • 00:43:43
    dibagikan kepada mahasiswa Nah demikian
  • 00:43:48
    eh materi pembelajaran ini di video
  • 00:43:51
    pembelajaran ini saya sampaikan kalau
  • 00:43:54
    jika ada kekeliruan yang eh tidak mampu
  • 00:43:59
    saya jelaskan sini atau ada sesuatu yang
  • 00:44:02
    belum jelas Anda bisa eh menghubungi
  • 00:44:05
    ee pegawai yang ditunjukkan kepada anda
  • 00:44:09
    untuk mengontak saya langsung boleh
  • 00:44:11
    nanti Anda bisa meminta nomor telepon
  • 00:44:14
    atau email saya ee dengan pegawai
  • 00:44:17
    tersebut sehingga bisa dilakukan diskusi
  • 00:44:19
    lebih lanjut demikian ee saya ucapkan
  • 00:44:22
    terima kasih atas perhatian ee para
  • 00:44:25
    mahasiswa sekalian saya akhiri dengan
  • 00:44:28
    asalamualaikum warahmatullahi
  • 00:44:30
    wabarakatuh
Etiquetas
  • Hukum Administrasi Negara
  • Pemerintahan
  • Keputusan Administrasi
  • Asas Keadilan
  • Asas Kepastian Hukum
  • Sumber Hukum
  • Ruang Lingkup
  • Pendidikan
  • Unsur Keputusan
  • Syarat Keputusan