(Febri Diansyah)Klasifikasi Tindak Pindana Korupsi

00:13:34
https://www.youtube.com/watch?v=G9nm0YHBoqc

Resumo

TLDRDiskusi ini membahas mengenai isu antikorupsi di Indonesia, terfokus pada hukum pidana korupsi, baik hukum materiil maupun acara. Hukum ini diatur dalam undang-undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang juga diubah dengan undang-undang 20 tahun 2001. Ditekankan bahwa terdapat tujuh klasifikasi tindak pidana korupsi, dan pentingnya pemahaman mengenai masing-masing jenis tersebut, termasuk peran lembaga KPK dalam mengatasi kasus korupsi. Diskusi juga menjelaskan statistik penanganan kasus korupsi serta peran korporasi dalam tindak pidana ini. Semua informasi dapat ditemukan dalam dokumentasi resmi di website KPK.

Conclusões

  • 📜 Tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang 31/1999.
  • 💼 Ada tujuh klasifikasi tindak pidana korupsi.
  • 🕵️‍♂️ KPK berperan penting dalam penegakan hukum korupsi.
  • ⚖️ hukum materiil mendefinisikan tindakan korupsi.
  • 📊 Penanganan kasus korupsi melibatkan aspek swasta.
  • 📝 Kasus suap menjadi yang paling umum diungkap.
  • 🏢 Korporasi juga dapat diproses atas tindak pidana korupsi.

Linha do tempo

  • 00:00:00 - 00:05:00

    Sesi ini membahas isu antikorupsi di Indonesia. Sebelumnya, terdapat diskusi makro tentang pandangan internasional dan penegakan hukum. Kali ini fokus pada substansi hukum tindak pidana korupsi, yang meliputi hukum materiil dan hukum acara. Hukum materiil mencakup kategori tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang, sedangkan hukum acara menjelaskan prosedur penegakan hukum terkait korupsi. Pembicara juga menjelaskan berbagai bentuk korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya, termasuk suap, pemerasan, dan penggelapan dalam jabatan.

  • 00:05:00 - 00:13:34

    Pembicara menjelaskan klasifikasi tujuh jenis korupsi serta pentingnya pemahaman atas jenis-jenis tersebut dalam konteks penegakan hukum. Dari 2004 hingga 2020, kasus suap menjadi yang paling umum ditangani oleh KPK. Operasi tangkap tangan sering dilakukan karena suap biasanya terjadi di ruang gelap dan sulit untuk dibuktikan. Mayoritas kasus melibatkan pihak swasta dan politisi, terutama anggota DPR. Data kasus korupsi di BUMN juga dipaparkan, menunjukkan keterkaitan antara korporasi dan pelanggaran pidana korupsi, serta kemajuan dalam penegakan hukum terhadap korporasi.

Mapa mental

Vídeo de perguntas e respostas

  • Apa itu hukum pidana korupsi?

    Hukum pidana korupsi adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

  • Apa saja jenis-jenis tindak pidana korupsi?

    Ada tujuh jenis tindak pidana korupsi, termasuk kerugian keuangan negara, suap, penggelapan, pemerasan, dan lainnya.

  • Di mana dasar hukum untuk tindak pidana korupsi di Indonesia?

    Dasar hukum untuk tindak pidana korupsi di Indonesia adalah undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah oleh undang-undang nomor 20 tahun 2001.

  • Bagaimana Korupsi dapat diproses secara pidana?

    Korupsi dapat diproses secara pidana melalui lembaga penegak hukum yang menegakkan hukum materiil dan hukum acara.

Ver mais resumos de vídeos

Obtenha acesso instantâneo a resumos gratuitos de vídeos do YouTube com tecnologia de IA!
Legendas
id
Rolagem automática:
  • 00:00:00
    Hai saya bersih
  • 00:00:02
    the sesi yang kedua saya bicara dengan
  • 00:00:06
    teman-teman di sini terkait dengan isu
  • 00:00:09
    antikorupsi kalau sebelumnya kita bicara
  • 00:00:12
    hal-hal yang bersifat makro bagaimana
  • 00:00:16
    dunia internasional melihat Indonesia
  • 00:00:21
    melihat pemberantasan korupsi di
  • 00:00:23
    Indonesia bagaimana kinerja lembaga
  • 00:00:26
    penegak hukum dan beberapa diskusi yang
  • 00:00:30
    lainnya hari ini kita akan bicara
  • 00:00:32
    tentang nih sesuai permintaan dari emas
  • 00:00:36
    Iman gitu kita akan bicara tentang kalau
  • 00:00:39
    substansinya tentang hukum tindak pidana
  • 00:00:44
    korupsi itu sendiri hukum tidak dengan
  • 00:00:47
    korupsi itu tentu ada dua ya hukum
  • 00:00:49
    materiil yaitu apa saja perbuatan yang
  • 00:00:54
    masuk kategori tidak-tidak korupsi jadi
  • 00:00:57
    substansinya materi dari tindak pidana
  • 00:01:00
    korupsinya itu dan
  • 00:01:02
    kedua hukum acara tindak pidana korupsi
  • 00:01:05
    yaitu Bagaimana menegakkan hukum
  • 00:01:09
    materiil tadi Kalau jenis-jenis tindak
  • 00:01:13
    pidana korupsi itu misalnya ada tujuh
  • 00:01:15
    Bagaimana caranya penegak hukum bisa
  • 00:01:19
    menegakkan aturan tersebut sehingga para
  • 00:01:23
    pelaku korupsi itu bisa diproses secara
  • 00:01:27
    pidana Jadi itulah kurang lebih secara
  • 00:01:29
    sederhana pembedaan hukum pidana
  • 00:01:32
    materiil dan hukum pidana formil atau
  • 00:01:35
    yang sering disebut dengan hukum acara
  • 00:01:38
    pidana nya nanti selain itu kita bisa
  • 00:01:41
    diskusi lebih lanjut kalau teman-teman
  • 00:01:45
    ingin tentang konteks kekinian Jadi apa
  • 00:01:48
    yang saya ketahui bisa saya share tentu
  • 00:01:52
    nanti akan bisa saya sampaikan saya Jin
  • 00:01:55
    untuk share screen terlebih dahulu
  • 00:01:59
    the lounge
  • 00:02:02
    yo jadi tadi Seperti yang saya sampaikan
  • 00:02:08
    ini adalah pembahasan tentang tindak
  • 00:02:11
    pidana korupsi tentang hukum pidana
  • 00:02:13
    materiil dan formil nya.nah untuk aspek
  • 00:02:17
    hukum pidana materiil nya tentu kita
  • 00:02:20
    bicara tentang apa saja bentuk-bentuk
  • 00:02:24
    perbuatan yang masuk dalam kategori
  • 00:02:26
    Korupsi atau dalam bahasa sederhananya
  • 00:02:31
    klasifikasi korupsi semua klasifikasi
  • 00:02:34
    korupsi ini diatur di undang-undang
  • 00:02:36
    nomor 31 tahun 99 yang kemudian diubah
  • 00:02:41
    menjadi undang-undang nomor 20 tahun
  • 00:02:44
    2001 jadi pasca-reformasi ada sejumlah
  • 00:02:49
    aturan hukum yang dibuat karena salah
  • 00:02:54
    satu tujuan utama salah satu amanat
  • 00:02:57
    reformasi adalah melakukan pemberantasan
  • 00:03:00
    korupsi dan
  • 00:03:02
    satu aturan yang dibuat adalah aturan
  • 00:03:04
    tentang tindak pidana korupsi ini
  • 00:03:07
    sebelum undang-undang Nomor 31 tahun 99
  • 00:03:11
    ide anda dulu sekitar tahun 70 71 yang
  • 00:03:17
    mungkin lebih dari 30 tahun yang lalu
  • 00:03:22
    layak Kurang lebih begitu ada
  • 00:03:24
    undang-undang nomor 3 tahun 71 yang juga
  • 00:03:28
    mengatur tentang tindak pidana korupsi
  • 00:03:30
    tentu setelah undang-undang terbaru ini
  • 00:03:34
    ada undang-undang nomor 31 ini ada maka
  • 00:03:38
    undang-undang yang lama tersebut tidak
  • 00:03:40
    berlaku lagi jadi yang sekarang berlaku
  • 00:03:43
    adalah undang-undang nomor 31 tahun 99
  • 00:03:48
    sebagaimana diubah dengan undang-undang
  • 00:03:50
    nomor 20 tahun 2001 ada tujuh
  • 00:03:54
    klasifikasi korupsi pertama korupsi
  • 00:03:57
    terkait dengan kerugian keuangan negara
  • 00:04:02
    banyak orang berpikir bahwa korupsi itu
  • 00:04:04
    hanya soal kerugian keuangan negara
  • 00:04:06
    padahal ada bentuk korupsi yang lain ada
  • 00:04:09
    tujuh Disini yang kedua ada suap-menyuap
  • 00:04:12
    Jadi jangan sampai nanti teman-teman
  • 00:04:16
    ngomong begitu ya telah mengetahui ini
  • 00:04:20
    jangan sampai teman-teman ngomong bahwa
  • 00:04:22
    ketika ada kasus suap kemudian bertanya
  • 00:04:25
    dimana kerugian keuangan negara jadi
  • 00:04:27
    kita para politisi bahkan anggota DPR RI
  • 00:04:33
    yang adadi komisi hukum pernah sepolos
  • 00:04:36
    itu ya sebenarnya bertanya ketika kasus
  • 00:04:39
    suap yang menjerat teman separtai nya
  • 00:04:42
    atau ketua partainya ia kemudian
  • 00:04:44
    bertanya lu di mana kerugian keuangan
  • 00:04:46
    negara dari kasus suap itu itu artinya
  • 00:04:49
    ia tidak memahami mana yang korupsi
  • 00:04:52
    terkait dengan kerugian keuangan negara
  • 00:04:55
    dan mana korupsi yang enggak bicara soal
  • 00:04:58
    kerugian keuangan negara tetapi
  • 00:05:02
    punya adalah suap menyuap dan yang
  • 00:05:04
    bentuk yang ketiga ada penggelapan dalam
  • 00:05:07
    jabatan ya secara sederhana Kalau anda
  • 00:05:11
    sebagai pejabat publik Apakah itu
  • 00:05:14
    pegawai negeri atau penyelenggara negara
  • 00:05:16
    diberikan kepercayaan diberikan
  • 00:05:20
    kewenangan untuk mengelola sejumlah
  • 00:05:24
    benda atau aset-aset yang lain tetapi
  • 00:05:28
    kemudian benda tersebut anda gunakan
  • 00:05:32
    atau anda sewakan misalnya atau dijual
  • 00:05:35
    ke pihak yang lain atau
  • 00:05:37
    tindakan-tindakan lain yang seolah-olah
  • 00:05:39
    anda adalah pemilik dari benda tersebut
  • 00:05:42
    sementara benda itu dipercayakan karena
  • 00:05:44
    jabatan maka itu bisa masuk delapan
  • 00:05:47
    dalam jabatan yang keempat ada pemerasan
  • 00:05:50
    nanti akan kita bahas lebih lanjut
  • 00:05:52
    terhadap perbuatan curang kemudian
  • 00:05:57
    benturan kepentingan dalam pengadaan dan
  • 00:05:59
    gratifikasi Jadi ada tuh
  • 00:06:02
    klasifikasi korupsi yang perlu dipahami
  • 00:06:06
    ini prinsip dasar sebenarnya kalau kita
  • 00:06:08
    ingin melihat bagaimana peristiwa
  • 00:06:11
    korupsi terjadi di sekeliling kita dan
  • 00:06:14
    juga membaca pemberitaan pemberitaan
  • 00:06:19
    atau informasi-informasi tentang korupsi
  • 00:06:22
    teman-teman ingin membaca lebih rinci
  • 00:06:24
    sebenarnya di website KPK itu ada buku
  • 00:06:28
    memahami untuk membasmi diri tinggal di
  • 00:06:30
    Googling saja disana ada buku dalam
  • 00:06:34
    format PDF akan diuraikan unsur-unsurnya
  • 00:06:36
    secara lebih-lebih tell
  • 00:06:40
    akhir-akhir ini jenis sebelum kita bahas
  • 00:06:43
    satu persatu Saya ingin overview sedikit
  • 00:06:46
    ini jenis-jenis tindak pidana korupsi
  • 00:06:48
    yang ditangani oleh KPK dari 2004sampai
  • 00:06:52
    dengan 2020 kemarin akhir lebih 20 yang
  • 00:06:57
    paling banyak adalah swap
  • 00:06:59
    Hai kemudian pengadaan barang dan jasa
  • 00:07:03
    penyalahgunaan anggaran ada pencucian
  • 00:07:05
    uang juga karena undang-undang tidak
  • 00:07:07
    pidana korupsi terkait dengan pencucian
  • 00:07:09
    uang ada pungutan perizinan dan ada satu
  • 00:07:13
    lagi merintangi proses KPK yaitu
  • 00:07:17
    obstruction of Justice jadi ada juga
  • 00:07:21
    pasal tambahan pihak-pihak yang
  • 00:07:24
    merintangi eh kerja-kerja KPK atau
  • 00:07:28
    kerja-kerja penegak hukum bisa diproses
  • 00:07:31
    dengan pasal 21 ini yaitu pasal
  • 00:07:34
    obstruction of Justice nah ini data
  • 00:07:40
    otpcc jadi saat ini sampai Maret 2021 ya
  • 00:07:45
    sebenarnya enggak ada tambahan juga
  • 00:07:46
    sampai dengan Juni ini kalau dilihat
  • 00:07:50
    dari 2005 sampai dengan 2001 yang merah
  • 00:07:56
    ini diketahui 2020 tahun 2030
  • 00:07:59
    saat itu periode kepemimpinan sekarang
  • 00:08:01
    jadi jauh sekali sebenarnya penurunannya
  • 00:08:05
    yang paling banyak diperoleh yang lalu
  • 00:08:07
    itu OTG di 2016 sampai dengan 2019 jadi
  • 00:08:13
    2020 dan 2021-2022 nya ada tujuh dan
  • 00:08:19
    2021 Oh hanya ada satu sampai ditangani
  • 00:08:22
    Sebenarnya ada satu otw Lagi kemarin
  • 00:08:25
    terjadi sayangnya di TV di serahkan
  • 00:08:30
    Penanganannya pada pihak kepolisian
  • 00:08:34
    kalau dari keterangan resmi disampaikan
  • 00:08:36
    itu merupakan kerjasama sejak awal KPK
  • 00:08:40
    dengan kepolisian ya semoga penanganan
  • 00:08:42
    kasus itu bisa berjalan dengan maksimal
  • 00:08:45
    ini data otpcc kalau tadi teman-teman
  • 00:08:48
    melihat kota di teman-teman melihat yang
  • 00:08:52
    paling banyak adalah suap benar
  • 00:08:54
    pengungkapan kasus suap tersebut
  • 00:08:56
    sebagian besar itu diungkap
  • 00:08:59
    dari operasi tangkap tangan Kenapa hanya
  • 00:09:03
    bisa diungkap dari operasi tangkap
  • 00:09:05
    tangan karena karakteristik kasus suap
  • 00:09:09
    itu sendiri adalah khas sebelum KPK KPK
  • 00:09:13
    bekerja ya itu ada Asus yang paling
  • 00:09:16
    sulit diungkap pihak pemberi dan siap
  • 00:09:19
    menerima itu hampir pasti tidak akan mau
  • 00:09:23
    memberitahu atau mengaku atau bahkan
  • 00:09:26
    melaporkan dirinya sendiri bahwa mereka
  • 00:09:28
    memberikan atau menerima suap nah
  • 00:09:31
    operasi yang masuk dalam transaksional
  • 00:09:36
    diruang Gelap itulah jadi suap itu kan
  • 00:09:40
    terjadi di ruang gelap kurang lebih
  • 00:09:42
    seperti itu publik enggak tahu apalagi
  • 00:09:45
    penegak hukum tentu tidak akan tahu
  • 00:09:47
    karena dan tahunnya pemberi dengan
  • 00:09:49
    penerima nah operasi yang masuk dalam
  • 00:09:51
    ruang Gelap itulah yang eh diskrit kita
  • 00:09:55
    kenal dengan OOTD atau operasi tangkap
  • 00:09:58
    tangan dan
  • 00:09:59
    kalau dilihat dari begitu banyak
  • 00:10:02
    pernyataan para politikus dan
  • 00:10:05
    pihak-pihak lain yang terakhir hiasi
  • 00:10:07
    mereka tidak senang dengan OTP ini
  • 00:10:11
    karena otot ketika obada pejabat publik
  • 00:10:15
    yang di otb mereka nyaris tidak bisa
  • 00:10:18
    berdalih lagi karena semua bukti kuat
  • 00:10:21
    itu sudah dikumpulkan dan dipegang oleh
  • 00:10:24
    tim nah ini penanganan kasus korupsi di
  • 00:10:28
    KPK berdasarkan kualifikasi aktor jadi
  • 00:10:32
    yang paling banyak itu swasta Kenapa
  • 00:10:35
    swasta yang paling banyak karena memang
  • 00:10:37
    kasus korupsi apapun sebagian hampir
  • 00:10:42
    semuanya itu terkait ada pihak swasta
  • 00:10:45
    nya suap anggota DPR misalnya diberikan
  • 00:10:49
    oleh pihak swasta pengadaan barang dan
  • 00:10:52
    jasa ada pihak swasta Sebagai
  • 00:10:54
    penyelenggara di sana suap terhadap
  • 00:10:56
    Hakim terhadap jaksa
  • 00:10:59
    udah pihak swasta jadi sebagian besar
  • 00:11:01
    memang ada keterlibatan pihak swasta
  • 00:11:03
    Karena itulah vs WhatsApp masuk dalam
  • 00:11:05
    jumlah yang sangat besar namun kalau
  • 00:11:08
    kita lihat dari aspek aktor yang dominan
  • 00:11:12
    itu adalah para politisi jadi anggota
  • 00:11:16
    DPR dan DPRD kalau politikus Berarti ada
  • 00:11:20
    Walikota bupati juga ada Gubernur juga
  • 00:11:24
    nah sehingga kita kalau di cut
  • 00:11:26
    dijumlahkan disini perut awal Januari
  • 00:11:29
    2021 ya ada sekitar 417 politisi yang
  • 00:11:33
    sebenarnya yang sudah diproses oleh KPK
  • 00:11:36
    sebagian besar anggota DPR dan DPRD
  • 00:11:40
    kemudian ada Walikota bupati atau
  • 00:11:43
    wakilnya dan Gubernur di sini Jadi kalau
  • 00:11:48
    teman-teman melihat para politikus itu
  • 00:11:50
    sangat Sebel dengan KPK gitu sangat
  • 00:11:53
    marah dengan KPK Kita paham the ketika
  • 00:11:57
    melihat data ini
  • 00:11:59
    paini data kasus korupsi di BUMN yang
  • 00:12:02
    diproses oleh KPK dari 2005 sampai
  • 00:12:05
    dengan 2020 kini Kenapa saya sampaikan
  • 00:12:10
    data-data dari KPK karena ini data-data
  • 00:12:12
    terbuka sebenarnya yang bisa dilihat di
  • 00:12:14
    website kpk.go.id dan kemudian di olah
  • 00:12:20
    secara visual agar lebih mudah dipahami
  • 00:12:25
    ini proses cukup jadi terlantar hadap
  • 00:12:28
    orang proses hukum tidak pidana korupsi
  • 00:12:32
    juga bisa dijalankan terhadap perusahaan
  • 00:12:36
    atau terhadap korporasi ini Perkembangan
  • 00:12:41
    pemahaman dan penerapan hukum pidana
  • 00:12:45
    korupsi dari waktu kewaktu kalau dulu
  • 00:12:49
    masih tabung memproses korporasi karena
  • 00:12:53
    sebagian ahli pidana dan penegak hukum
  • 00:12:56
    masih berpikir bahwa yang bisa
  • 00:12:59
    tindak pidana hanyalah orang karena yang
  • 00:13:03
    bisa berbuat hanya orang sedangkan
  • 00:13:05
    korporasi tidak dalam perkembangannya
  • 00:13:09
    korporasi kemudian juga bisa diproses
  • 00:13:11
    dengan tindak pidana korupsi KPK sudah
  • 00:13:14
    memproses ada enam korporasi pasca
  • 00:13:18
    adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 13
  • 00:13:21
    untuk 2016 jadi peraturan Mahkamah Agung
  • 00:13:25
    ini juga menjadi salah satu old dasar
  • 00:13:29
    hukum untuk melengkapi hukum acara
  • 00:13:32
    pidana yang ada di
Etiquetas
  • korupsi
  • hukum pidana
  • KPK
  • tindak pidana korupsi
  • hukum acara
  • hukum materiil
  • suap
  • penggelapan
  • pemerasan
  • keuangan negara