PENGERTIAN DAN TATA URUTAN PERATURAN UNDANG-UNDANG

00:06:24
https://www.youtube.com/watch?v=CJuAToN5QjU

Resumo

TLDRVideo ini membahas tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dengan definisi menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Proses pembentukan peraturan terdiri dari lima tahapan: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, yang merupakan sumber hukum tertinggi. Berikutnya adalah ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan akhirnya peraturan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Setiap tingkatan memiliki fungsi dan peran spesifik dalam menjalankan norma hukum di Indonesia. Peraturan daerah dibuat untuk memenuhi kebutuhan lokal, sedangkan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang dan ketetapan MPR, lebih umum dan memiliki jangkauan nasional.

Conclusões

  • 📜 Peraturan perundang-undangan adalah hukum tertulis yang mengikat.
  • 🏛️ Terdapat hierarki dalam peraturan di Indonesia.
  • 📈 Undang-undang Dasar NRI adalah hukum tertinggi.
  • 🗳️ DPR dan Presiden membentuk undang-undang.
  • 🎓 Ketetapan MPR mengikat internal dan eksternal majelis.
  • 🔧 Peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden.
  • 📌 Peraturan daerah diterapkan oleh DPRD dan kepala daerah.
  • 🔄 Hierarki peraturan memastikan tatanan hukum yang terstruktur.

Linha do tempo

  • 00:00:00 - 00:06:24

    Video ini adalah tentang perbincangan mengenai undang-undang dan hierarki perundangan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Ia menjelaskan bahawa peraturan perundang-undangan adalah norma hukum mengikat yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang. Proses pembentukan undang-undang meliputi tahap perancangan, penyusunan, perbincangan, pengesahan, dan pemberlakuan. Hierarki perundang-undangan terdiri daripada beberapa jenis, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum tertinggi, diikuti oleh Ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Setiap tahap dan jenis perundangan ini memainkan peranan penting dalam memastikan peraturan yang dibentuk selaras dengan undang-undang tertinggi.

Mapa mental

Vídeo de perguntas e respostas

  • Apa itu peraturan perundang-undangan?

    Peraturan tertulis dengan norma hukum yang mengikat dan dibentuk oleh lembaga berwenang.

  • Apa dasar hukum untuk peraturan perundang-undangan di Indonesia?

    Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

  • Apa urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia?

    Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

  • Siapa yang membentuk undang-undang di Indonesia?

    DPR dengan persetujuan bersama Presiden.

  • Apa itu ketetapan MPR?

    Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengikat ke dalam dan luar majelis.

  • Apa fungsi peraturan pemerintah dalam perundang-undangan?

    Ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang.

  • Apa peran peraturan daerah provinsi?

    Untuk melaksanakan peraturan lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan daerah.

  • Apa peran peraturan pemerintah pengganti undang-undang?

    Ditetapkan oleh Presiden dalam situasi genting.

  • Bagaimana kedudukan undang-undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang?

    Mereka memiliki kedudukan yang setara.

  • Siapa yang bertanggung jawab untuk membuat peraturan daerah kabupaten/kota?

    DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bupati atau walikota.

Ver mais resumos de vídeos

Obtenha acesso instantâneo a resumos gratuitos de vídeos do YouTube com tecnologia de IA!
Legendas
id
Rolagem automática:
  • 00:00:00
    halo
  • 00:00:00
    [Musik]
  • 00:00:10
    halo anak-anak berjumpa lagi di channel
  • 00:00:13
    seputar PPKN
  • 00:00:14
    [Musik]
  • 00:00:17
    hari ini kita akan membahas tentang
  • 00:00:20
    pengertian peraturan perundang-undangan
  • 00:00:21
    dan tata urutan peraturan
  • 00:00:23
    perundang-undangan di Indonesia
  • 00:00:27
    tapi sebelum itu tahukah kalian Apa itu
  • 00:00:30
    peraturan perundang-undangan
  • 00:00:33
    serta Bagaimanakah tata urutan peraturan
  • 00:00:36
    perundang-undangan di Indonesia
  • 00:00:40
    semua pertanyaan tersebut akan kita
  • 00:00:42
    bahas pada materi hari ini silahkan
  • 00:00:45
    disimak baik-baik ya
  • 00:00:46
    [Musik]
  • 00:00:49
    pengertian peraturan perundang-undangan
  • 00:00:55
    menurut undang-undang Nomor 12 Tahun
  • 00:00:57
    2011 pasal 1 ayat 2 sesuai dengan
  • 00:01:00
    peraturan perundang-undangan merupakan
  • 00:01:01
    peraturan tertulis yang memuat norma
  • 00:01:04
    hukum yang mengikat secara umum dan
  • 00:01:06
    dibentuk oleh lembaga negara atau
  • 00:01:07
    pejabat berwenang melalui prosedur yang
  • 00:01:09
    ditetapkan dalam peraturan
  • 00:01:11
    perundang-undangan
  • 00:01:14
    Adapun proses pembentukan Peraturan
  • 00:01:16
    perundang-undangan terdiri dari beberapa
  • 00:01:18
    tahapan yaitu
  • 00:01:20
    satu tahap perencanaan
  • 00:01:23
    dua tahap penyusunan
  • 00:01:26
    tiga tahap pembahasan
  • 00:01:29
    tempat tahap pengesahan dan penetapan
  • 00:01:33
    lima tahap pengundangan
  • 00:01:36
    [Musik]
  • 00:01:39
    peraturan perundang-undangan di
  • 00:01:41
    Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis
  • 00:01:43
    yang kemudian disusun kedalam suatu
  • 00:01:45
    hierarki peraturan perundang-undangan
  • 00:01:47
    [Musik]
  • 00:01:51
    tata urutan peraturan perundang-undangan
  • 00:01:54
    [Musik]
  • 00:01:57
    tata urutan peraturan perundang-undangan
  • 00:01:59
    mengandung nah bahwa peraturan
  • 00:02:01
    perundang-undangan yang berlaku memiliki
  • 00:02:02
    hierarki atau tingkatan
  • 00:02:04
    [Musik]
  • 00:02:07
    secara singkat tata urutan peraturan
  • 00:02:09
    perundang-undangan dapat diartikan
  • 00:02:11
    sebagai tatanan atau petunjuk dari
  • 00:02:13
    urutan peraturan perundang-undangan
  • 00:02:15
    sesuai dengan tingkatannya
  • 00:02:16
    [Musik]
  • 00:02:19
    Adapun tata urutan peraturan
  • 00:02:21
    perundang-undangan di Indonesia sesuai
  • 00:02:23
    dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
  • 00:02:26
    pasal 7 yaitu sebagai berikut
  • 00:02:30
    1 undang-undang Dasar NRI tahun 1945
  • 00:02:36
    [Musik]
  • 00:02:38
    undang-undang Dasar NRI tahun 1945
  • 00:02:41
    merupakan hukum dasar dalam peraturan
  • 00:02:44
    perundang-undangan di Indonesia
  • 00:02:47
    sebagai Hukum Dasar undang-undang Dasar
  • 00:02:50
    NRI tahun
  • 00:02:51
    1945 merupakan sumber hukum tertinggi
  • 00:02:54
    dalam tata urutan peraturan
  • 00:02:56
    perundang-undangan serta berperan
  • 00:02:58
    sebagai alat kontrol terhadap peraturan
  • 00:03:00
    tanya Apakah sudah sesuai atau tidak
  • 00:03:02
    sesuai dengan undang-undang Dasar NRI
  • 00:03:04
    tahun
  • 00:03:05
    1945
  • 00:03:06
    [Musik]
  • 00:03:09
    dua ketetapan MPR
  • 00:03:12
    [Musik]
  • 00:03:15
    ketetapan MPR merupakan suatu bentuk
  • 00:03:17
    putusan yang dikeluarkan oleh Majelis
  • 00:03:19
    Permusyawaratan Rakyat yang memiliki
  • 00:03:21
    kekuatan hukum mengikat kedalam dan
  • 00:03:23
    keluar majelis
  • 00:03:26
    mengikat kedalam berarti mengikat kepada
  • 00:03:29
    seluruh anggota Majelis sedangkan
  • 00:03:32
    mengikat keluar berarti setiap warga
  • 00:03:33
    negara lembaga masyarakat dan lembaga
  • 00:03:36
    negara terikat oleh ketetapan MPR
  • 00:03:39
    [Musik]
  • 00:03:42
    3 undang-undang atau peraturan
  • 00:03:44
    pemerintah pengganti undang-undang
  • 00:03:45
    [Musik]
  • 00:03:49
    undang-undang adalah peraturan
  • 00:03:50
    perundang-undangan yang dibentuk oleh
  • 00:03:52
    DPR dengan persetujuan bersama Presiden
  • 00:03:56
    Sedangkan peraturan pemerintah pengganti
  • 00:03:58
    undang-undang adalah aturan
  • 00:04:00
    perundang-undangan yang ditetapkan oleh
  • 00:04:01
    Presiden dalam hal ihwal kegentingan
  • 00:04:03
    yang memaksa
  • 00:04:07
    undang-undang dan peraturan pemerintah
  • 00:04:09
    pengganti undang-undang memiliki
  • 00:04:10
    kedudukan yang setara atau sederajat
  • 00:04:12
    [Musik]
  • 00:04:16
    berdasarkan pasal 20 ayat 1
  • 00:04:18
    undang-undang Dasar NRI tahun 1945 DPR
  • 00:04:22
    merupakan lembaga negara yang memegang
  • 00:04:24
    kekuasaan untuk membentuk undang-undang
  • 00:04:26
    namun kekuasaan ini harus dengan
  • 00:04:29
    persetujuan presiden
  • 00:04:33
    4 peraturan pemerintah
  • 00:04:37
    [Musik]
  • 00:04:38
    peraturan pemerintah adalah peraturan
  • 00:04:41
    perundang-undangan yang ditetapkan oleh
  • 00:04:42
    Presiden untuk melaksanakan
  • 00:04:44
    undang-undang sebagaimana mestinya
  • 00:04:46
    [Musik]
  • 00:04:49
    5 Peraturan Presiden
  • 00:04:52
    [Musik]
  • 00:04:55
    Peraturan Presiden adalah peraturan
  • 00:04:58
    perundang-undangan yang ditetapkan oleh
  • 00:04:59
    Presiden dan untuk menjalankan perintah
  • 00:05:01
    dari peraturan perundang-undangan yang
  • 00:05:03
    lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan
  • 00:05:05
    Kekuasaan pemerintah
  • 00:05:06
    [Musik]
  • 00:05:09
    6 peraturan daerah provinsi
  • 00:05:12
    [Musik]
  • 00:05:15
    peraturan daerah provinsi adalah
  • 00:05:17
    peraturan perundang-undangan yang
  • 00:05:19
    dibentuk oleh DPRD provinsi dengan
  • 00:05:21
    persetujuan bersama Gubernur
  • 00:05:22
    [Musik]
  • 00:05:25
    peraturan daerah provinsi dibuat untuk
  • 00:05:27
    melaksanakan peraturan
  • 00:05:28
    perundang-undangan yang lebih tinggi dan
  • 00:05:30
    dibuat untuk melaksanakan kebutuhan
  • 00:05:32
    daerah
  • 00:05:35
    7 peraturan daerah kabupaten atau kota
  • 00:05:38
    [Musik]
  • 00:05:42
    peraturan daerah kabupaten atau kota
  • 00:05:44
    adalah peraturan perundang-undangan yang
  • 00:05:46
    dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota
  • 00:05:48
    dengan persetujuan bersama bupati atau
  • 00:05:51
    walikota
  • 00:05:54
    peraturan daerah kabupaten atau kota
  • 00:05:56
    dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah
  • 00:05:58
    yang bersangkutan sehingga dan daerah
  • 00:06:00
    dapat berbeda-beda antara satu daerah
  • 00:06:02
    dengan daerah lainnya
  • 00:06:04
    [Musik]
  • 00:06:10
    Sekian dulu untuk materi hari ini
  • 00:06:12
    Selamat belajar dan terima kasih
  • 00:06:15
    [Musik]
Etiquetas
  • Peraturan
  • Perundang-undangan
  • Indonesia
  • Hukum
  • Tata Urutan
  • Undang-Undang
  • Ketetapan MPR
  • DPR
  • Presiden
  • Peraturan Daerah