00:00:00
hai hai
00:00:02
hai papa cuma matullahi wabarakatuh
00:00:05
Shalom swastiastu tasnya menjeda ya dan
00:00:09
salam kebajikan tampil nyaris kelompok 3
00:00:12
Pada kesempatan kali ini akan
00:00:14
mempublikasikan hasil kerja kelompok
00:00:16
kami yaitu terkait dengan undang-undang
00:00:19
mengenai penanggulangan plastik Selain
00:00:21
itu Indonesia untuk itu sebelum kami
00:00:24
memulai bergerak dari kelompok kami
00:00:27
terlebih dahulu saya akan memperkenalkan
00:00:28
anggota dari kelompok saya yang pertama
00:00:31
edit apa-apa yang kedua dari Audrey
00:00:34
hanya saya sendiri yang ketiga Husnul
00:00:37
Maria yang keempat Rizki Amalia air dan
00:00:41
yang kelima Amelia adik karena ndak
00:00:43
untuk masuk setan waktu hampir
00:00:45
sajikanlah kepala rezeki pertama yaitu
00:00:48
pembacaan latar belakang yang akan
00:00:50
dibacakan langsung kejadian dirinya
00:00:53
kepada saudari Amelia saya persilahkan
00:00:55
dengan baik menjadi latar belakang
00:01:02
Hai setelah cinnamomum Kandou bulan
00:01:05
setelah adanya konflik netizen Presiden
00:01:08
Jokowi bersama dengan Menteri Kesehatan
00:01:11
Anggun formasi kasus pertama korban
00:01:13
kopinette Indonesia tepatnya di Istana
00:01:16
Presiden Jakarta pada tanggal 2-3-2018
00:01:30
sedang berupaya untuk mengoptimalkan
00:01:31
kondisi perekonomian Indonesia pada
00:01:33
mikrotik mungkin datang dengan segala
00:01:35
dampak negatifnya seperti yang kita
00:01:37
ketahui sekarang Bahwa dampak dari
00:01:39
Pendem ini sangat berpengaruh dalam
00:01:41
segala aspek terutama pada kondisi
00:01:43
kesehatan dan perekonomian negara dengan
00:01:45
adanya Pendem tidak dapat dipungkiri
00:01:48
bahwa perekonomian Indonesia saat ini
00:01:50
sedang berada dalam kondisi dari saya
00:01:54
kembalikan ke moderator selanjutnya
00:02:02
bacaan konsep yang akan dibacakan
00:02:04
langsung oleh Erika kepada saudari
00:02:06
ernika saya persilahkan dengan pop
00:02:11
karena virus merupakan keluarga besar
00:02:14
virus yang menyebabkan penyakit pada
00:02:16
manusia biasanya menyebabkan penyakit
00:02:18
infeksi saluran pernafasan mulai flu
00:02:21
biasa hingga aku nyakit yang serius
00:02:24
seperti meses atau Sas coronavirus jenis
00:02:28
barunya yang ditemukan pada manusia
00:02:30
sejak kejadian luar biasa yang muncul di
00:02:33
Wuhan China pada Desember 2019 yang
00:02:38
kemudian diberi nama serta server
00:02:42
respirator cincin ROM karena virus tuh
00:02:46
dari menyebabkan penyakit karena virus
00:02:49
This is nanti ada beberapa kasus yang
00:02:51
mana pasien subject of vignetting kabur
00:02:54
dari rumah sakit misalnya salah satu
00:02:56
kasus terjadi pada pasien ingin pulang
00:02:58
terlebih dahulu pelanggaran-pelanggaran
00:03:00
ini menandakan bahwa
00:03:02
hanya kebijakan yang dibuat pemerintah
00:03:03
masih belum dianggap serius oleh
00:03:05
sejumlah masyarakat wabah pandemic of 19
00:03:09
yang melanda dunia menyebabkan ekonomi
00:03:11
semua negara melambat termasuk Indonesia
00:03:14
semua negara memproyeksikan penurunan
00:03:17
pertumbuhan ekonominya akibat pandemic
00:03:20
Vietnam PIN dampak dari penyebaran virus
00:03:22
korona ini terjadi di berbagai bidang
00:03:25
baik di sektor riil bursa saham dan yang
00:03:28
paling dirasakan berat terhadap
00:03:30
perekonomian secara global di Indonesia
00:03:32
dimana mengalami pelambatan pertumbuhan
00:03:34
mewabahnya virus korona juga berdampak
00:03:37
pada kebutuhan penyelenggaraan
00:03:38
pemerintahan negara yang terdiri atas
00:03:41
anggaran pendapatan negara anggaran
00:03:43
belanja negara dan pembiayaan negara di
00:03:47
tengah situasi saat ini seluruh
00:03:49
masyarakat baik pemerintah dan rakyat
00:03:51
harus bersinergi untuk memutus rantai
00:03:53
penyebaran virus avitene ini awal pun
00:03:59
berbagai inisiatif sudah
00:04:02
I am muncul dari berbagai elemen negara
00:04:04
dan masyarakat masih terdapat
00:04:06
pelanggaran kebijakan oleh beberapa
00:04:08
pihak beberapa kantor masih menyuruh
00:04:11
pekerjaannya untuk tetap hadir di kantor
00:04:13
meskipun himbauan kebijakan work from
00:04:15
home atau kerja dari rumah sudah
00:04:18
diberlakukan Selain itu pelanggaran juga
00:04:20
dilakukan oleh beberapa orang dalam
00:04:22
pengelasan odp ada beberapa kasus yang
00:04:25
mana pasien subyek m-coin enzim kabur
00:04:29
dari rumah sakit mencari itu tadi kasus
00:04:32
air terjadi pada pasien ingin pulang
00:04:34
terlebih dahulu pemerintah selaku
00:04:36
comment Out Loud Year for divers harus
00:04:39
mampu untuk membangun dan mengatur
00:04:41
masyarakat guna mematuhi protokol untuk
00:04:44
menyelesaikan permasalahan ini di
00:04:46
Indonesia memerintah sejak banyak
00:04:47
mengeluarkan regulasi baik berupa
00:04:49
undang-undang peraturan pemerintah
00:04:51
peraturan pengganti undang-undang
00:04:53
peraturan pemerintah dan Perda misalnya
00:04:57
peraturan pengganti undang-undang nomor
00:05:00
1 tahun 2020 tentang
00:05:02
kebijakan keuangan negara dan stabilitas
00:05:04
sistem keuangan untuk penanganan Pendem
00:05:08
ikut 19 atau dalam rangka menghadapi
00:05:11
ancaman yang membahayakan perekonomian
00:05:13
nasional dan stabilitas sistem keuangan
00:05:16
yang kemudian ditetapkan menjadi
00:05:18
undang-undang nomor 2 tahun 2020 Adapun
00:05:23
bunyi dari pasal 1 Perpu nomor 1 tahun
00:05:27
2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan
00:05:29
penyelenggaraan pemerintahan negara
00:05:31
disusun dalam APBN yang terdiri dari
00:05:34
atas anggaran pendapatan negara anggaran
00:05:36
belanja negara dan anggaran pembiayaan
00:05:38
yang kedua untuk melaksanakan anggaran
00:05:41
pendapatan belanja atau negara APBN
00:05:43
sebagaimana dimaksud pada r1a telah
00:05:47
ditetapkan undang-undang nomor 20 tahun
00:05:49
2019 tentang anggaran pendapatan dan
00:05:52
belanja negara tahun 2020 yang ketiga
00:05:56
untuk melaksanakan anggaran APBN
00:05:59
sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dalam
00:06:01
rangka
00:06:02
depan demi Oke 19 atau untuk menghadapi
00:06:05
ancaman yang membahayakan perekonomian
00:06:07
nasional yang keempat kebijakan keuangan
00:06:09
negara sebagaimana dimaksud ke-3
00:06:11
meliputi kebijakan pendapatan negara
00:06:13
termasuk kebijakan di bidang perpajakan
00:06:15
kebijakan Belanja Negara dibidang
00:06:18
keuangan daerah dan kebijakan pembiayaan
00:06:21
saya kembalikan kepada moderator tadi
00:06:25
pembacaan konsep foto dari jadi travel
00:06:28
lanjutnya pembacaan mengenai realita
00:06:30
yang terjadi saat ini yang akan
00:06:32
dibacakan langsung oleh saya sendiri nah
00:06:35
walaupun tujuan dikeluarkannya Perppu
00:06:37
ini untuk membantu masyarakat dan
00:06:39
menyelengarakan politik Indonesia ini
00:06:42
namun realitanya timbul pro dan kontra
00:06:45
terhadap substansi yang diatur dalam
00:06:48
pasal ini misalnya pada pasal 27 ayat 1
00:06:51
yang berbunyi biaya yang telah
00:06:54
dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga
00:06:57
anggota kssk dalam rangka pelaksanaan
00:06:59
kebijakan pendapatan negara
00:07:02
Hai kebijakan di bidang perpajakan
00:07:04
kebijakan belanja tentara termasuk
00:07:07
kegiatan di bidang keuangan daerah
00:07:08
kebijakan pembiayaan kegiatan stabilitas
00:07:11
sistem keuangan dan program pemulihan
00:07:14
ekonomi nasional merupakan bagian dari
00:07:17
biaya ekonomi untuk penyelamatan
00:07:19
perekonomian diklit dikritik dan bukan
00:07:23
merupakan kerugian negara dalam pasal 27
00:07:26
ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut
00:07:29
angkot rangka extra sekretaris kssk
00:07:33
anggota sekretaris kssk dan pejabat atau
00:07:36
pegawai Kementerian Keuangan Bank
00:07:39
Indonesia Otoritas Jasa Keuangan serta
00:07:42
lembaga penjamin simpanan dan pejabat
00:07:44
lainnya yang berkaitan dengan
00:07:46
pelaksanaan peraturan pemerintah
00:07:47
pengganti undang-undang ini tidak dapat
00:07:50
dituntut baik secara perdata hukum
00:07:53
pidana jika dalam melaksanakan tugas
00:07:55
didasarkan pada itikad baik dan sesuai
00:07:58
dengan ketentuan peraturan
00:07:59
perundang-undangan Nah selanjutnya
00:08:02
pembacaan Mini masalah yang akan
00:08:04
dipecahkan oleh progresif kepada saudari
00:08:07
viet silakan Terima kasih atas
00:08:11
kesempatan yang telah diberikan oleh
00:08:12
moderator Adapun masalahnya yaitu isi
00:08:16
dari pasal 27 ayat 1 undang-undang nomor
00:08:19
2 tahun 2020 membuat BPK tak bisa
00:08:22
melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan
00:08:24
anggaran atas potensi kerugian negara
00:08:27
hal ini bertentangan dengan
00:08:29
undang-undang keuangan negara pada pasal
00:08:31
35 ayat 1 yang menyatakan pejabat negara
00:08:35
dan pegawai negeri yang melanggar hukum
00:08:36
diwajibkan mengganti keuangan negara
00:08:39
dengan bunyi ayat tersebut menutup
00:08:41
kemungkinan BPK melakukan pemeriksaan
00:08:43
atas pelaksanaan anggaran atas potensi
00:08:46
terjadinya kerugian negara pada
00:08:48
undang-undang itu juga dinilai membuat
00:08:50
pengelola keuangan negara tak didasarkan
00:08:52
perundangan yang semestinya penggunaan
00:08:55
anggaran 451 triliun untuk pelaksanaan
00:08:59
program penanganan korona tidak diatur
00:09:01
secara
00:09:02
spesifik tentang apbn-p 2010 dalam Perpu
00:09:05
tersebut berdasarkan peraturan Bank
00:09:08
Indonesia nomor 19/3 garis miring PB
00:09:12
garis miring 2017 tentang pinjaman
00:09:15
likuiditas jangka pendek bagi bank-bank
00:09:17
umum konvensional yang dimaksud dengan
00:09:20
pinjaman likuiditas jangka pendek adalah
00:09:23
pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank
00:09:25
untuk mengatasi kesulitan likuiditas
00:09:27
jangka pendek yang dialami oleh bank
00:09:29
sedangkan kesulitan likuiditas jangka
00:09:32
pendek adalah keadaan yang dialami oleh
00:09:34
bank yang disebabkan terjadinya arus
00:09:36
dana masuk yang lebih kecil dibandingkan
00:09:39
dengan arus dana keluar dalam rupiah
00:09:41
yang dapat membuat bank tidak dapat
00:09:43
memenuhi kewajiban giro wajib minimum
00:09:45
atau gwm sekian saya kembalikan kepada
00:09:48
moderator
00:09:50
wujudnya pembacaan mengenai solusi yang
00:09:52
akan dibacakan oleh saudari nisme kepada
00:09:56
saudari Khusnul saya persilahkan dengan
00:09:57
hormat
00:09:59
Hai selamat sore apa yang terjerumus ke
00:10:05
masuk kepada solusi mesin solusinya
00:10:07
adalah pemerintah seharusnya cepat dalam
00:10:09
mengambil tindakan terkait substansi
00:10:10
undang-undang solusinya ialah pemerintah
00:10:25
seharusnya cepat dalam mengambil
00:10:26
tindakan terkait substansi undang-undang
00:10:29
nomor 2 tahun 2020 yang kontroversial
00:10:33
ini substansi tersebut sangat membuka
00:10:36
celah kepada pemerintah untuk melakukan
00:10:38
tindakan penyelewengan kekuasaan
00:10:40
sehingga peraturan tersebut harus segera
00:10:43
diperbaiki oleh para pihak otoritas
00:10:45
bergulirnya wacana reformasi sistem
00:10:48
keuangan di tengah pandangan virus
00:10:50
Corona memantik ragam pendapat tak
00:10:52
sedikit yang menilai reformasi tak
00:10:54
dibutuhkan karena sejumlah indikator
00:10:57
menunjukkan sektor keuangan
00:10:59
Hai stabil dan jauh dari krisis
00:11:01
sebaliknya langkah ini dapat
00:11:03
memperlihatkan kepanikan pemerintah dan
00:11:06
berpotensi memperparah kondisi ke
00:11:07
ekonomi yang sudah jatuh kalaupun
00:11:10
pemerintah dan DPR memang ingin
00:11:12
mereformasi sistem keuangan adalah
00:11:14
dengan menambah kewenangan bangsa
00:11:16
Indonesia bisa turut mendorong
00:11:17
perekonomian bukan hanya menekan laju
00:11:21
inflasi seperti saat ini mengingat
00:11:23
inflasi sekarang sudah rendah dan
00:11:25
mengarah kepada deflasi tambahan
00:11:28
kewenangan bangsa Indonesia misalnya
00:11:30
membuat aneka adk macam kredit lainnya
00:11:33
di era-era likenya era orba saat itu
00:11:39
bangsa Indonesia bisa memiliki program
00:11:42
kredit investasi kecil kredit mahasiswa
00:11:44
Indonesia dan kredit profesi guru kredit
00:11:47
koperasi dan lain sebagainya
00:11:48
dikembalikan kepada moderator suara tadi
00:11:54
pembaca mengenai solusi selanjutnya kita
00:11:57
melangkah ke pembahasannya
00:11:59
terakhir yaitu kesimpulan dan saran yang
00:12:02
akan saya bacakan langsung
00:12:05
hai hai
00:12:11
Hai kesimpulan dari pembahasan diatas
00:12:13
dapat dikatakan bahwa adanya penerapan
00:12:16
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
00:12:19
yang termuat pada undang-undang nomor 1
00:12:22
tahun 2020 dinilai tidak benar atau bisa
00:12:25
dikatakan hampir gagal karena Perpu
00:12:27
nomor 1 tahun 2020 dibuat pada saat
00:12:30
negara Indonesia mengalami krisis
00:12:33
kesehatan dan substansi didalamnya pun
00:12:36
memberikan celah bagi oknum otoriter
00:12:38
untuk melakukan tindak penyelewengan
00:12:40
kekuasaan implikasi dari prinsip
00:12:43
kesehatan nasional ini berdampak antara
00:12:46
lain pada penurunan penerimaan negara
00:12:48
dan peningkatan pembelanjaan negara dan
00:12:51
pembiayaannya sehingga dapat dikatakan
00:12:54
Perpu ini dicukur dalam kondisi tidak
00:12:57
normal atau dalam kondisi darurat
00:13:03
Hai YouTube
00:13:05
Hai selanjutnya sarat kami mengharapkan
00:13:08
dimasa yang akan datang pemerintah dapat
00:13:10
mengambil keputusan tertutup di masakan
00:13:13
jenik dengan cepat dan efisien
00:13:15
pemerintah diharapkan mampu dalam
00:13:18
mewujudkan pengambilan keputusan secara
00:13:20
terpadu dan cepat serta tepat
00:13:23
berdasarkan musyawarah untuk mufakat
00:13:25
yang tidak serta merta hanya mengambil
00:13:28
kebijakan untuk sekedar memenuhi
00:13:31
kewajiban Nah itulah tadi hasil
00:13:33
presentasi dari kelompok kami rasa
00:13:36
selanjutnya kepada teman-teman yang
00:13:37
ingin bertanya silahkan menyimak alur
00:13:40
pembelajaran yang ada di sekolah lebih
00:13:43
dan celahnya menimalkan
00:13:44
wassalamu'alaikum warahmatullahi
00:13:46
wabarakatuh
