00:00:01
[Musik]
00:00:22
bentuk negara bentuk pemerintahan dan
00:00:25
sistem pemerintahan bentuk negara
00:00:28
merupakan aspek penting dalam mendirikan
00:00:30
suatu negara sebelum negara terbentuk
00:00:33
berbagai konsep dan rancangan tentu
00:00:36
sudah dipersiapkan termasuk memikirkan
00:00:38
siapa nanti yang akan memimpin berapa
00:00:41
banyak yang memimpin Bagaimana pemimpin
00:00:43
menjalankan pemerintahan apa yang
00:00:46
dijadikan pegangan pemimpin dalam
00:00:48
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
00:00:50
serta Siapa saja yang membantu
00:00:52
terlaksananya pemerintahan tersebut
00:00:55
semua itu akan menentukan bentuk negara
00:00:58
bentuk pemerintahan dan sistem
00:01:00
pemerintahan sebelum membahas lebih
00:01:02
lanjut tentang bentuk negara bentuk
00:01:05
pemerintahan dan sistem pemerintahan
00:01:08
terlebih dahulu kalian perlu memahami
00:01:10
konsep negara yang dapat dimulai dari
00:01:12
pengertian tujuan dan fungsi serta
00:01:15
unsur-unsur negara untuk mengeksplorasi
00:01:19
pemahaman kalian ikuti penjelasan
00:01:21
berikut setelah kalian memahami konsep
00:01:24
negara selanjutnya Mari memahami tentang
00:01:27
bentuk negara bentuk pemerintahan dan
00:01:30
sistem pemerintahan satu bentuk negara
00:01:34
secara umum terdapat dua bentuk negara
00:01:36
yang digunakan di dunia yakni negara
00:01:39
kesatuan dan negara serikat berikut
00:01:42
pembahasan bentuk-bentuk negara
00:01:46
[Musik]
00:01:55
tersebut negara kesatuan merupakan suatu
00:01:58
negara yang tersusun tunggal tidak ada
00:02:00
negara negara kedaulatan sepenuhnya
00:02:03
berada di tangan pusat dalam negara
00:02:06
kesatuan hanya ada sat kepala negara
00:02:10
undang-undang dasar dewan menteri dan
00:02:14
parl meskipun terdapat banyak bagian
00:02:16
dari sebuah negara tetapi mereka tidak
00:02:19
berdiri sendiri
00:02:21
menurut terdapat du
00:02:26
sifat su peran
00:02:31
tidak adanya badan-badan lainnya yang
00:02:33
berdaulat selain pemerintah pusat
00:02:36
berdasarkan peta tersebut dapat
00:02:38
diketahui bahwa sebagian besar
00:02:40
negara-negara di dunia merupakan negara
00:02:42
kesatuan untuk mengetahui negara mana
00:02:45
saja bacalah berbagai referensi mengenai
00:02:48
itu selanjutnya Isilah tabel di bawah
00:02:51
ini berdasarkan referensi yang telah
00:02:58
kalianac
00:03:03
[Musik]
00:03:18
Indonesia adalah negara kesatuan yang
00:03:21
sering disebut dengan Negara Kesatuan
00:03:23
Republik Indonesia
00:03:25
NKRI hal ini secara tegas dinyatakan
00:03:28
dalam pasal 1ud NRI tahun
00:03:32
1945 Negara Indonesia adalah negara
00:03:35
kesatuan yang berbentu republik bentuk
00:03:38
negara kesatuan pada pasal tersebut
00:03:40
diperkuat pasal-pasal lain diantaranya
00:03:42
pasal 18 ayat 1 Pasal 18b Ayat 2 pasal
00:03:49
25a dan pasal 37 ayat 5 Selain itu
00:03:54
Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR
00:03:57
sepakat untuk tidak mengubah tentang
00:04:00
bentuk negara kesatuan Republik
00:04:02
Indonesia kesepakatan ini didasari
00:04:04
adanya pertimbangan bahwa negara
00:04:06
kesatuan merupakan bentuk yang paling
00:04:08
cocok untuk mewadahi sebuah bangsa
00:04:10
majemuk dengan berbagai macam Perbedaan
00:04:13
suku agama bahasa budaya dan lainnya Hal
00:04:18
ini sesuai dengan pembukaan alenia ke4
00:04:21
UUD NRI tahun
00:04:23
1945 melindungi segenap bangsa Indonesia
00:04:27
dan seluruh tumpah darah Indonesia
00:04:29
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
00:04:32
penyelenggaraan pemerintahan menganut
00:04:34
asas
00:04:35
desentralisasi Hal ini dapat dilihat
00:04:37
pada pasal 18 UD NRI tahun
00:04:41
1945 yang telah diamandemen pemerintah
00:04:44
daerah menjalankan otonomi
00:04:46
seluas-luasnya kecuali urusan
00:04:48
pemerintahan yang oleh undang-undang
00:04:50
ditentukan sebagai urusan pemerintah
00:04:53
pusat berdasarkan undang-undang nomor 23
00:04:56
tahun 2014 kewenangan pemerintah
00:05:01
mipuenangantik luar negeri pertahanan
00:05:04
keamanan hukum agama dan Mon di luar itu
00:05:10
menjadienangan pemintah daerah
00:05:13
melaksanak tuas pemerintah daerah berhak
00:05:16
menetapkan Peraturan daerah unuk
00:05:18
menjalankanotonomi dan tu pembantuan
00:05:21
yang Diat undang-undang pasal 18b
00:05:26
ayudri
00:05:28
tahun berbunyi negara mengakui dan
00:05:31
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
00:05:34
hukum adat beserta hak-hak
00:05:35
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
00:05:38
sesuai dengan perkembangan masyarakat
00:05:40
dan prinsip negara kesatuan Republik
00:05:42
Indonesia yang diatur dalam
00:05:44
undang-undang artinya negara menghormati
00:05:47
keberadaan masyarakat adat beserta
00:05:49
hak-hak tradisionalnya yang hingga kini
00:05:52
masih berkembang dalam kehidupan
00:05:54
masyarakat asal tidak bertentangan
00:05:56
dengan peraturan
00:05:57
perundang-undangan sebab bentuk
00:06:00
penghormatan terhadap masyarakat hukum
00:06:02
adat sejatinya adalah dalam rangka
00:06:04
memperkuat Negara Kesatuan Republik
00:06:06
Indonesia dilihat dari ciri-ciri negara
00:06:09
kesatuan Indonesia memiliki ciri khas
00:06:12
yang berbeda dengan negara-negara lain
00:06:15
untuk menguji wawasan kalian kerjakan
00:06:17
aktivitas
00:06:21
[Musik]
00:06:28
berikut
00:06:29
[Musik]
00:06:38
[Musik]
00:06:53
B Serikat negara serikat adalah suatu
00:06:57
negara yang terdiri dari beberapa negara
00:06:59
bagian yang awalnya berdiri sendiri
00:07:02
tetapi kemudian menggabungkan diri dalam
00:07:04
satu federasi dan membentuk pemerintahan
00:07:07
Federal terdapat dua macam pemerintahan
00:07:10
yaitu pemerintahan Federal dan
00:07:12
pemerintahan negara bagian hal yang
00:07:14
menjadi urusan pemerintahan Federal
00:07:16
menyangkut kepentingan bersama dari
00:07:18
semua negara bagian misalnya hubungan
00:07:21
internasional pertahanan peradilan mata
00:07:25
uang pos dan komunikasi di luar urusan
00:07:29
ut menjadi kewenangan pemerintah negara
00:07:32
bagian dari penjelasan tersebut dapat
00:07:34
diketahui bahwa negara serikat memiliki
00:07:37
ciri utama yaitu Kekuasaan pemerintah
00:07:40
sejatinya berasal dari negara bagian
00:07:42
yang sebagian urusan dilimpahkan ke
00:07:44
negara federal untuk lebih mempertajam
00:07:47
pemahaman kalian tentang bentuk-bentuk
00:07:49
negara kerjakan aktivitas berikut secara
00:07:58
mandiri
00:08:01
[Musik]
00:08:17
Adapun dari sisi pelaksana dan mekanisme
00:08:19
pemilihannya bentuk negara dapat
00:08:21
digolongkan ke dalam tiga
00:08:25
kelompok negara oligarki adalah bentuk
00:08:28
negara yang pemerintahan nya berasal
00:08:29
dari kelompok feodal dan lebih
00:08:31
mengutamakan kelompok tersebut bentuk
00:08:34
negara oligarki saat ini jarang
00:08:36
digunakan dan sudah mulai
00:08:39
ditinggalkan negara monarki atau
00:08:42
kerajaan adalah bentuk negara yang
00:08:44
urusan pemerintahannya hanya dilakukan
00:08:46
oleh satu orang dalam hal ini hak dalam
00:08:49
pemerintahan negara dijalankan oleh satu
00:08:51
orang yang ditunjuk tanpa ada yang bisa
00:08:54
mengganggu
00:08:56
gugat negara demokrasi adalah bentuk
00:08:59
negara yang pemerintahannya sepenuhnya
00:09:01
berada di tangan rakyat artinya
00:09:04
kekuasaan tertinggi di tangan rakyat
00:09:07
Demokrasi merupakan Pemerintahan dari
00:09:09
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat du
00:09:13
bentuk
00:09:16
[Musik]
00:09:24
pemerintahan tahukah kalian Apa saja
00:09:27
bentuk pemerintahan yang dijalankan oh
00:09:29
negara-negara di dunia pada prinsipnya
00:09:32
sistem pendistribusian kekuasaan negara
00:09:35
kepada segenap organ-organ negara
00:09:37
menentukan bentuk pemerintahan jika
00:09:39
sistem pendistribusian kekuasaan negara
00:09:42
bersifat sentralistik bentuk
00:09:44
pemerintahannya adalah monarki jika
00:09:47
sistem pendistribusian kekuasaan negara
00:09:49
bersifat desentralistik yakni sistem
00:09:52
pemisahan kekuasaan atau pembagian
00:09:54
kekuasaan bentuk pemerintahan yang
00:09:56
dihasilkan adalah Republik pendeknya
00:09:59
pada era sekarang terdapat dua macam
00:10:02
bentuk pemerintahan yakni monarki dan
00:10:06
[Musik]
00:10:15
republik istilah Republik sebagai bentuk
00:10:18
pemerintahan mulai dikenal pada zaman
00:10:20
Romawi kuno makna Republik sebagai
00:10:23
konsepsi bentuk pemerintahan tidak mudah
00:10:26
dijelaskan namun untuk memahami makna
00:10:29
istilah Republik Salah satu cara yang
00:10:31
dapat ditempuh adalah dengan metode
00:10:33
pendekatan etimologi atau metode
00:10:36
pendekatan dari sudut asal-usul istilah
00:10:41
[Musik]
00:10:58
Republik
00:11:01
[Musik]
00:11:03
sebagai suatu bentuk pemerintahan
00:11:06
republik mengandung pengertian sebagai
00:11:08
penyelenggaraan pemerintahan atau negara
00:11:10
yang dilaksanakan oleh dan untuk
00:11:12
kepentingan umum menurut bagirmanan
00:11:15
secara asasi paham Republik republanis
00:11:19
mengandung makna pemerintahan yang
00:11:21
diselenggarakan oleh dan untuk
00:11:22
kepentingan umum rakyat banyak karena
00:11:26
itu keptingan umum menjadius segenap
00:11:29
aktivitas penyelenggaraan pemerintahan
00:11:31
atau negara kepentingan umum atau
00:11:34
kepentingan rakyat menjadi satu-satunya
00:11:37
kepentingan yang harus dilayani dan
00:11:38
diselenggarakan oleh segenap organ
00:11:41
negara
00:11:42
penguasa semua organ negara republik
00:11:45
bekerja dilandasi semangat untuk
00:11:47
melayani kepentingan umum bentuk
00:11:49
pemerintahan republik memiliki dua ciri
00:11:51
pokok pertama corak ketatanegaraan suatu
00:11:55
negara yang berbentuk pemerintahan
00:11:57
republik demokratis di sini kekuasaan
00:12:00
negara tidak terpusat di satu tangan
00:12:02
atau satu lembaga tetapi tersebar di
00:12:05
berbagai organ negara struktur kekuasaan
00:12:08
negara yang bersifat demokratis dapat
00:12:10
dibangun berdasarkan suatu sistem
00:12:12
pengorganisasian kekuasaan negara yakni
00:12:15
sistem pemencaran kekuasaan
00:12:17
desentralisasi kekuasaan sistem
00:12:20
pemencaran kekuasaan dianggap dapat
00:12:22
menjabarkan pokok pendirian atau asas
00:12:25
kepentingan umum dalam negara berbentuk
00:12:27
pemerintahan republik karena ada
00:12:29
pembatasan kekuasaan kedua rakyat
00:12:32
dilibatkan secara aktif dalam
00:12:34
penyelenggaraan negara keterlibatan
00:12:37
rakyat merupakan suatu keharusan karena
00:12:39
aspirasi rakyat dapat disalurkan kepada
00:12:42
penguasa untuk itu harus ada lembaga
00:12:45
sebagai sarana untuk menyalurkan
00:12:47
aspirasi rakyat seperti Lembaga
00:12:49
referendum partai politik pemilihan umum
00:12:53
dan sebagainya dalam negara berbentuk
00:12:56
pemerintahan republik kedudukan rakyat
00:12:58
adalah sebagai pelaku bukan penonton ini
00:13:01
dapat terjadi jika rakyat diposisikan
00:13:04
sebagai subjek yang memiliki hak untuk
00:13:06
berpartisipasi dalam kehidupan bernegara
00:13:08
dan penyelenggaraan negara bukan sebagai
00:13:11
objek yang hanya memiliki kewajiban
00:13:13
untuk patuh kepada
00:13:16
[Musik]
00:13:25
penguasa yang dimaksud dengan monar
00:13:27
sebagai B
00:13:29
Apa ciri-ciri bentuk pemerintahan
00:13:31
monarki Bagaimana cara yang ditempuh
00:13:34
dalam mengorganisir kekuasaan negara dan
00:13:36
menata struktur organisasi negara
00:13:38
monarki untuk menjawab
00:13:40
pertanyaan-pertanyaan di atas lebih
00:13:43
dahulu perlu memahami pengertian monarki
00:13:46
secara etimologi istilah monarki berasal
00:13:49
dari kata monos yang berarti satu dan
00:13:51
Arin yang berarti memerintah secara
00:13:54
harfiah monarki dapat diartikan sebagai
00:13:57
pemerintahan yang diselenggara
00:14:00
orua monarki mengandung arti bahwa
00:14:03
menyelenggarakan pemerintahan segenap
00:14:05
kekuasaan negara dipusatkan di tangan
00:14:07
penguasa sehingga kekuasaan penguasa
00:14:09
bersifat mlak doktrin yang melandasi
00:14:12
kekuasaan raja yang bersifat mutlak ad
00:14:15
doktrin yang bersifat teokratis yakni
00:14:18
doktrin kedaulatan tuhan raja yang
00:14:20
bertahta dianggap sebagai wakil
00:14:27
Tuhan berikut satu monarki dalam
00:14:31
penyelenggaraan negara dipimpin oleh
00:14:33
satu orang penguasa yakni Raja dua raja
00:14:37
memegang kekuasaan secara terpusat dan
00:14:39
bersifat mutlak karena dianggap sebagai
00:14:42
wakil Tuhan tiga raja memperoleh hak
00:14:45
untuk bertahta karena kehendak tuhan
00:14:48
menurut Franz magnis Suseno doktrin
00:14:50
ketuhanan merupakan legitimasi kekuasaan
00:14:53
raja yang bersifat teokratis
00:14:56
lama-kelamaan raja sebagai penguasa
00:14:59
kepala negara dianggap identik atau sama
00:15:02
dengan negara sebagai contoh Raja
00:15:05
prancisis ke14 pernah menyatakan l cest
00:15:10
negara adalah saya seiring dengan
00:15:13
perkembangan waktu istilah monarki
00:15:15
dianggap sama dengan pengertian kerajaan
00:15:18
sehingga monarki dianggap sama dengan
00:15:20
kerajaan perkembangan makna pengertian
00:15:23
istilah
00:15:25
monarangsarah
00:15:27
joem laun perkataan monark menjadi kata
00:15:30
sebutan kata sebutan untuk menunjukkan
00:15:33
seorang yang memegang kekuasaan tunggal
00:15:36
kekuasaan negara yang dipusatkan di
00:15:38
tangan Raja menghasilkan struktur
00:15:40
organisasi negara yang
00:15:42
sentralistis sistem ini menghasilkan
00:15:44
watak pemerintahan yang otokratis dalam
00:15:47
monarki pengisian pejabat-pejabat negara
00:15:50
termasuk Raja bersifat otokratis kepala
00:15:53
negara ditetapkan oleh sekelompok orang
00:15:56
maur duverger mengemuk bahwa dalam
00:15:59
sistem yang bersifat otokratis pemilihan
00:16:02
pejabat-pejabat negara dijauhkan dari
00:16:04
rakyat karena pemerintah mengambil
00:16:06
anggota-anggotanya dari lingkungan
00:16:08
sendiri dengan perkataan lain kepala
00:16:11
negara tidak berasal dari atau dipilih
00:16:13
oleh rakyat melainkan diwariskan secara
00:16:16
turuntemurun dari Raja kepada
00:16:18
penggantinya yang berasal dari
00:16:20
lingkungan keluarganya joeniarto
00:16:23
mengemukakan jika kepala negaranya
00:16:25
ditunjuk pengangkatan berkan turunan
00:16:29
atau pewarisan dari raja yang sebelumnya
00:16:31
maka negaranya berbentuk monarchi
00:16:34
pengangkatan atau penunjukan kepala
00:16:36
negara berdasarkan keturunan dapat
00:16:38
dipandang sebagai ciri kedua bentuk
00:16:40
pemerintahan monarki sistem pengangkatan
00:16:43
raja sebagai kepala negara mengandung
00:16:45
arti bahwa rakyat tidak memiliki
00:16:47
kekuasaan dalam urusan menentukan kepala
00:16:50
negara rakyat dijauhkan dari urusan
00:16:53
penetapan pejabat-pejabat negara
00:16:55
terutama penetapan raja sebagai
00:16:58
kekuensinya rakyat tidak memiliki hak
00:17:01
hukum atau hak moral meminta
00:17:03
pertanggungjawaban Raja Sebagai
00:17:05
penyelenggara negara sistem pewarisan
00:17:08
sebagai mekanisme pengisian jabatan
00:17:10
kepala negara dalam suatu bentuk
00:17:12
pemerintahan monarki berkaitan dengan
00:17:14
masa jabatan kepala negara dalam monarki
00:17:17
masa jabatan kepala negara tidak
00:17:19
dibatasi oleh tenggang waktu seorang
00:17:22
raja dapatemah seumur hidup sepanjang
00:17:27
masuabatanala yang dibatasile waktu
00:17:30
dapat dipandang sebagai Ciri ketiga
00:17:32
bentuk pemerintahan monarki secara
00:17:35
historis bentuk pemerintahan monarki
00:17:37
yang dikenal dalam sejarah dan praktik
00:17:39
penyelenggaraan negara dibagi dalam tiga
00:17:42
bentuk yaitu a monarki absolut B monarki
00:17:47
konstitusional dan C monarki parlementer
00:17:51
masing-masing bentuk monarki memiliki
00:17:54
ciri khusus Jika ditinjau dari sudut
00:17:56
pandang cara pengorganisasian aan negara
00:17:59
dalam monarki absolut segenap kekuasaan
00:18:02
negara dipusatkan di tangan satu orang
00:18:05
bentuk ini merupakan bentuk awal monarki
00:18:07
dan bentuk paling sesuai dengan
00:18:09
pengertian harfiah monarki Raja adalah
00:18:12
penguasa tunggal karena segenap
00:18:14
kekuasaan berada di tangannya pemisahan
00:18:17
fungsi seperti diajarkan John lo atau
00:18:20
montesu belum dikenal dalam monarki
00:18:23
absolut kekuasaan raja bersifat Absolut
00:18:27
RAM mengemukakan kekuasaan dan wewenang
00:18:30
raja atau Kaisar atau Syah yang
00:18:32
mengepalai negara itu bersifat tidak
00:18:34
terbatas atau mutlak perintah Raja
00:18:37
merupakan undang-undang yang harus
00:18:40
dilaksanakan salah satu contoh negara
00:18:42
yang menganut monarki absolut yaitu
00:18:44
Brunei Darussalam sifat mutlak kekuasaan
00:18:47
raja dalam monarki absolut secara
00:18:50
perlahan mencair karena perkembangan
00:18:52
zaman secara bertahap ruang lingkup
00:18:55
kekuasaan raja semakin menyempit karena
00:18:57
berbagai fungsi kenegaraan melepaskan
00:18:59
diri dari kekuasaan raja cabang
00:19:02
kekuasaan negara yang pertama memisahkan
00:19:04
diri dari kekuasaan raja dan menjadi
00:19:07
kekuasaan yang Mandiri adalah kekuasaan
00:19:09
kehakiman atau kekuasaan peradilan
00:19:12
alasan pemisahan kekuasaan kehakiman
00:19:15
kekuasaan peradilan dari tangan Raja
00:19:18
mudah dipahami urusan kehakiman
00:19:21
peradilan berkaitan dengan urusan
00:19:23
persengketaan
00:19:25
perselisihan persengketaan selalu
00:19:27
berkaitan dengan peraturan hukum untuk
00:19:30
menyelesaikan sengketa Raja harus
00:19:33
memiliki pengetahuan hukum namun Raja
00:19:36
tidak selalu menguasai peraturan atau
00:19:38
hukum oleh karena itu raja menyerahkan
00:19:42
urusan hukum kepada orang atau lembaga
00:19:44
tertentu yang secara khusus menangani
00:19:46
urusan persengketaan hukum Lembaga yang
00:19:49
bertugas menangani masalah hukum
00:19:51
tersebut adalah lembaga peradilan cara
00:19:54
terbaik untuk melindungi hak-hak politik
00:19:56
rakyat adalah membatasi kekuasaan
00:19:59
penguasa untuk itu konstitusi perlu ada
00:20:02
dalam suatu negara undang-undang Dasar
00:20:05
atau Konstitusi memberikan jaminan
00:20:07
terhadap hak-hak rakyat supaya penguasa
00:20:09
mengakui dan menghormati serta tidak
00:20:12
melanggar hak-hak politik rakyat dalam
00:20:14
konstitusi pemikiran seperti ini
00:20:17
melahirkan prinsip penyelenggaraan
00:20:18
negara
00:20:20
konstitusional dengan demikian kekuasaan
00:20:22
raja menjadi semakin terbatas karena
00:20:25
dibatasi oleh undang-undang Dasar atau
00:20:29
Swedia adalah salah satu contoh negara
00:20:31
monarki
00:20:32
konstitusional dalam monarki
00:20:34
konstitusional Raja masih memiliki
00:20:37
kekuasaan dalam urusan penyelenggaraan
00:20:39
negara meskipun sudah ditentukan
00:20:41
batas-batasnya dalam konstitusi atau
00:20:44
undang-undang dasar bentuk pemerintahan
00:20:47
monarki dengan kekuasaan raja yang
00:20:49
dibatasi oleh konstitusi atau
00:20:51
undang-undang dasar disebut monarki
00:20:54
konstitusional bentuk monarki yang
00:20:56
ketiga adalah monarki parlemen
00:20:59
monar parler Raja tidak memegang
00:21:02
kekuasaan kekuasaan raja diambil alih
00:21:05
parlemen Raja tidak Miki kekuasatik
00:21:08
sehingga Raja tidak terat penyenggara
00:21:11
negar Raja sbol persatuan bangsa dan
00:21:15
negara kedudukan raja sebagai sbol
00:21:17
persatuan tidak dapat diganggu gugat di
00:21:20
samping itu
00:21:22
rajaang
00:21:27
kepada
00:21:29
doktrin seperti ini didasari oleh asas
00:21:31
The King can do no wrong Raja tidak
00:21:33
dapat berbuat salah kekuasaan eksekutif
00:21:36
yang semula di tangan Raja beralih ke
00:21:39
kabinet pada zaman sekarang hampir dalam
00:21:42
semua negara monarki parlementar Raja
00:21:45
sama sekali tidak memiliki kekuasaan
00:21:47
eksekutif Aren lichfard misalnya
00:21:50
mengemukakan komentar mengenai hal itu
00:21:53
di sejumlah monarki parlementer seperti
00:21:56
Inggris Belgia dan Swedia pada
00:21:59
praktiknya Raja tidak lagi menjalankan
00:22:02
kekuasaan pemerintahan Pemerintahan
00:22:05
diserahkan kepada para menterinya yang
00:22:07
bertanggung jawab kepada parlemen
00:22:09
Perhatikan gambar berikut Gambar
00:22:12
tersebut memperlihatkan Raja Malaysia
00:22:14
bersama Ratu Malaysia merupakan salah
00:22:17
satu contoh negara monarki parlementer
00:22:20
kabinet di Malaysia dipimpin oleh
00:22:22
Perdana Menteri kewenangan kabinet
00:22:25
adalah kewenangan eksekutif kabinet uk
00:22:28
dan bertanggung jawab kepada parlemen
00:22:30
baik secara perorangan maupun secara
00:22:32
kolektif dalam monarki parlementer
00:22:35
kekuasaan politik di tangan parlemen
00:22:38
parlemen memegang kekuasaan penuh karena
00:22:40
berkedudukan sebagai pelaksana
00:22:42
kedaulatan rakyat Sebagai pemegang
00:22:45
kekuasaan rakyat parlemen mengangkat
00:22:47
kabinet parlemen dapat memberhentikan
00:22:51
membubarkan kabinet sewaktu-waktu
00:22:53
kabinet tidak memiliki masa jabatan yang
00:22:56
pasti atau masa jabatan tertentu unviset
00:22:59
Executive system dalam monarki
00:23:02
parlementer parlemen memiliki kekuasaan
00:23:04
sangat besar bahkan konstitusi tidak
00:23:08
dapat membatasi kekuasaan parlemen
00:23:11
Setelah mempelajari berbagai bentuk
00:23:13
negara dan bentuk pemerintahan silakan
00:23:15
eksplorasi kemampuan kalian Melalui
00:23:17
aktivitas
00:23:26
berikut
00:23:28
[Musik]
00:23:43
tiga sistem pemerintahan sejak republik
00:23:46
ini didirikan hingga sekarang telah
00:23:49
terjadi beberapa kali pergantian sistem
00:23:51
pemerintahan pergantian itu dipengaruhi
00:23:54
dan bergantung pada dinamika politik
00:23:56
yang mengitarinya tahukah kalian Apa itu
00:24:00
sistem
00:24:03
[Musik]
00:24:23
pemerintahan sistem pemerintahan di
00:24:26
dunia dapat dibag ke berapa tipe dan
00:24:28
karakter berikut a sistem pemerintahan
00:24:32
presidensial Perhatikan gambar berikut
00:24:35
Gambar tersebut memperlihatkan suasana
00:24:37
Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan
00:24:40
Indonesia PPKI pada 18 Agustus
00:24:44
1945 yang menetapkan sistem pemerintahan
00:24:47
Indonesia adalah sistem pemerintahan
00:24:50
presidensial dalam sistem presidensial
00:24:53
kedudukan kepala negara dan kepala
00:24:55
pemerintahan diorganisasi dalam
00:24:58
kekuasaan seorang presiden sebagai
00:25:00
kepala negara presiden berhak menunjuk
00:25:03
pembantu-pembantunya yang akan duduk
00:25:05
memimpin departemennya masing-masing
00:25:08
menteri negara sebagai pembantu presiden
00:25:10
dan bertanggung jawab kepada Presiden
00:25:13
contoh negara yang menerapkan sistem ini
00:25:15
adalah Amerika Serikat sistem
00:25:18
presidensial di Amerika Serikat
00:25:19
mengadopsi teori montekuu di mana tiga
00:25:22
kekuasaan legislatif eksekutif dan
00:25:26
yudikatif saling terpisah dan saling
00:25:28
mengontrol melalui check and balances
00:25:31
kongres memiliki kekuasaan membuat
00:25:33
undang-undang sedangkan Presiden
00:25:36
memiliki hak Veto terhadap undang-undang
00:25:38
yang dibuat oleh kongres presiden dan
00:25:41
menteri tidak bertanggung jawab kepada
00:25:43
parlemen tetapi langsung kepada rakyat
00:25:45
yang memilihnya Adapun kekuasaan
00:25:48
kehakiman berada pada Mahkamah Agung dan
00:25:50
kekuasaan legislatif berada pada DPR
00:25:53
atau kongres senat dan parlemen jika
00:25:58
menggunakan sistem pemerintahan
00:25:59
presidensial yang menganut pemisahan
00:26:01
secara murni Indonesia menerapkan sistem
00:26:04
presidensial dengan pembagian kekuasaan
00:26:07
negara antara eksekutif legislatif dan
00:26:11
yudikatif tidak terpisah dalam hal-hal
00:26:14
tertentu ketiganya memiliki keterkaitan
00:26:16
atau hubungan kerja Adapun ciri-ciri
00:26:19
negara presidensial
00:26:26
antar
00:26:33
satu masa jabatan dibatasi satu atau dua
00:26:37
kali masa jabatan dua Presiden dan wakil
00:26:40
tidak bertanggung jawab kepada parlemen
00:26:43
tetapi bertanggung jawab kepada rakyat
00:26:45
tig Presiden dan wakil dapat
00:26:48
diberhentikan dalam masa jabatan karena
00:26:50
melanggar hukum empat Presiden dan wakil
00:26:53
dipilih langsung oleh rakyat lima
00:26:56
presiden tidak tunduk pada
00:26:58
l tidak mengenal pembedaan antara fungsi
00:27:01
kepala negara dan kepala pemerintahan
00:27:04
serta tu tanggung jawab pemerintahan
00:27:07
berada di tangan Presiden Setelah
00:27:10
mempelajari sistem pemerintahan
00:27:12
presidensial tentu kalian telah memahami
00:27:14
Bagaimana sistem pemerintahan
00:27:16
presidensial itu dilaksanakan serta
00:27:18
mengetahui keunggulan dan
00:27:21
kelemahannya B sistem pemerintahan
00:27:26
parlementer
00:27:36
satu dalam sistem parlementer parlemen
00:27:39
memegang peranan penting parlemen
00:27:42
memiliki kewenangan untuk mengangkat
00:27:44
Perdana Menteri dan dapat menjatuhkan
00:27:46
pemerintah melalui mosi tidak percaya di
00:27:49
dalam sistem ini ada presiden dan
00:27:52
perdana menteri Presiden hanya sebagai
00:27:54
simbol sedangkan yang menjalankan tugas
00:27:57
pemerintahan adalah Perdana Menteri du
00:28:00
contoh negara yang menerapkan sistem
00:28:02
parlementer adalah Inggris negara dengan
00:28:05
sistem ini seorang raja tidak dapat
00:28:08
diganggu gugat ketika terjadi
00:28:10
perselisihan antara raja dan rakyat
00:28:13
menterilah yang menyelesaikan ciri-ciri
00:28:16
sistem pemerintahan parlementer adalah
00:28:18
sebagai berikut a Rajan Ratu atau
00:28:21
Presiden sebagai Kepala Negara B kepala
00:28:25
negara tidak sekaligus sebagai kepal
00:28:28
kepala pemerintahan adalah Perdana
00:28:30
Menteri sedangkan Kepala Negara hanya
00:28:32
sebagai simbol C eksekutif bertanggung
00:28:36
jawab kepada legislatif D dalam sistem
00:28:40
dua partai partai pemenang Pemilu
00:28:42
membentuk kabinet sekaligus Perdana
00:28:44
Menteri sedangkan partai yang kalah
00:28:46
menjadi pihak oposisi e dalam sistem
00:28:50
banyak partai formatur kabinet membentuk
00:28:52
kabinet secara koalisi karena kabinet
00:28:55
harus mendapatkan kepercayaan
00:28:58
Apil teradielisan antara kabinet dan
00:29:01
parlemen kepala negara yang
00:29:04
menyesaikannya ja kepalaar mengang
00:29:07
kabinet yang
00:29:09
kepalaarakan
00:29:12
parikianatkatakan bahwaak ketatanaraan
00:29:15
suatu negara datiliat dari siapa yang
00:29:17
berkua ada tidaknya patasana jabatan
00:29:26
adaeng
00:29:27
pemintahan dan Apakah rakyat sebagai
00:29:30
pelaku atau hanya penonton setelah
00:29:33
melaksanakan aktivitas bernalar kritis
00:29:35
tentunya kalian semakin memahami
00:29:37
perbedaan sistem presidensial dengan
00:29:40
parlementer jika belum dapat memahami
00:29:42
sepenuhnya kalian bisa bertanya kepada
00:29:45
guru atau teman kalian yang lebih
00:29:49
memahami
![TUGAS PRAKTIK MK METODE & TEKNIK PENYULUHAN PERTANIAN [LUHT4234] Kunjungan Usahatani - Unit 1](https://ruhnrawpgxrzdrgaohnf.supabase.co/storage/v1/object/public/images/video/76UI8RG61zQ/thumbnail.jpg)
