00:00:00
Hai Cinta
00:00:02
Halo assalamualaikum warahmatullahi
00:00:04
wabarakatuh Selamat siang salam
00:00:06
sejahtera bagi kita semua baik hari ini
00:00:11
kita akan membahas tentang sistem
00:00:14
konstitusi pada submateri tata urutan
00:00:18
perundang-undangan Nah kalau kita bicara
00:00:22
perundang-undangan secara etimologi
00:00:24
berasal dari kata benda mengundang lalu
00:00:28
kemudian diberi awalan per dan akhiran
00:00:32
an jadi boleh dikatakan bahwa
00:00:35
perundang-undangan itu adalah segala hal
00:00:38
yang berhubungan dengan undang-undang
00:00:40
secara maknawi sebenarnya
00:00:44
perundang-undangan ini bisa dimaknai
00:00:46
sebagai proses pembuatan bisa juga
00:00:50
dimaknai sebagai hasil atau produk dari
00:00:55
pembentukan atau pembuatan pertentangan
00:00:59
Nah kalau kita bicara
00:01:02
Va definisi dari Aturan
00:01:05
perundang-undangan itu yang pertama
00:01:07
bahwa Aturan perundang-undangan tertulis
00:01:10
jadi tertulis bukan tidak tertulis
00:01:12
seperti definisi yang kita bahas di
00:01:15
materi pertama bahwa yang namanya
00:01:19
konstitusi itu secara sempit tertulis
00:01:22
dalam bentuk diagram Dasar atau
00:01:24
undang-undang dasar Kemudian yang kedua
00:01:26
adalah memuat norma hukum memuat norma
00:01:29
hukum yang ketiga mengikat secara umum
00:01:35
ia tidak hanya mengikat secara khusus
00:01:37
yang keempat jadi bentuk atau ditetapkan
00:01:40
oleh lembaga negara atau pejabat yang
00:01:43
berwenang jadi ada lembaga yang
00:01:46
berwenang ada pejabat yang berwenang
00:01:48
yang menetapkannya misalnya kalau kita
00:01:51
bicara peraturan daerah provinsi tentu
00:01:54
ada pejabat yang berwenang isi yang mana
00:01:56
menurut bersama dengan DPRD kemudian
00:02:01
yang ke-5 ada prosedur yang ditetapkan
00:02:04
jadi tidak begitu saja anak tiba-tiba
00:02:07
lahir sebuah tulang perundang-undangan
00:02:09
tapi dia beli sebuah tahapan ada
00:02:13
prosedurnya mulai dari penyusunan
00:02:16
perencanaan sampai pada pengundangan nah
00:02:21
Hai kalau kita bicara aturan
00:02:23
perundang-undangan tentu ada tiga
00:02:25
landasan yang harus dipenuhi pertama ada
00:02:28
landasan filosofis yang kedua ada
00:02:31
landasan sosiologis yang ketiga ada
00:02:34
landasan yuridis kalau kita bicara
00:02:37
landasan filosofis bahwa setiap norma
00:02:40
itu materi muatannya itu perlu
00:02:46
mendapatkan rezeki fikasi atau
00:02:48
pembenaran secara filosofis Kenapa
00:02:51
Aturan itu dibuat misalnya dibuat aturan
00:02:56
tentang kawasan bebas asap rokok tentu
00:02:59
ada alasan filosofis alasan khususnya
00:03:02
adalah supaya setiap manusia itu
00:03:05
mendapatkan hak asasinya yang merokok
00:03:08
bisa merokok pada tempat yang disediakan
00:03:10
yang tidak merokok bisa mendapatkan ke
00:03:12
menghirup udara segar sehingga ya
00:03:15
dibuatlah kawasan tanpa asap rokok yang
00:03:18
tentu disitu ada fasilitas atau
00:03:20
ruang-ruang
00:03:21
khusus merokok Kemudian yang kedua
00:03:24
adalah landasan sosiologis untuk
00:03:27
Siapakah itu hukum atau aturan itu untuk
00:03:31
manusia hidup bermasyarakat sehingga
00:03:34
tentu rumusan norma norma hukum itu
00:03:38
harus mencerminkan keindahan keyakinan
00:03:41
umum dan bersalaman hukum masyarakat
00:03:42
jadi dari oleh dan untuk masyarakat jadi
00:03:48
dia kemudian menggambarkan hal-hal yang
00:03:55
nyata dari masyarakat kemudian
00:03:59
selanjutnya adalah landasan Wii sebelum
00:04:02
kita masuk ini adalah dasar lebih pada
00:04:05
saat merintisnya itu adalah bahwa ada
00:04:07
dua sebenarnya disitu ada yuridis formal
00:04:09
pada yuridis materi kalau bicara ini
00:04:13
bisa formal berarti norma-norma itu
00:04:16
harus merujuk kepada ketentuan yang
00:04:21
lebih
00:04:21
Hai sesuai dengan derajat hirarkinya
00:04:23
tidak boleh bertentangan dengan aturan
00:04:25
lebih tinggi jadi ada ketentuan hukum
00:04:29
yang berikutnya namun kepada organ
00:04:30
pembentuk yaitu lebih formal Jadi kalau
00:04:32
diperintahkan oleh pada menentukan hukum
00:04:36
untuk membuatnya maka dibuat misalnya
00:04:38
undang-undang itu biasanya ada peraturan
00:04:41
pemerintah mengikutinya dan seterusnya
00:04:44
sampai raturan daerah Kemudian secara
00:04:47
yuridis materiil bahwa ketentuan hukum
00:04:52
tentang masalah atau materi muatan harus
00:04:55
diatur dalam peraturan
00:04:57
perundang-undangan artinya apa ada
00:04:58
masalah atau materi muatan yang harus
00:05:00
sesuai yaitu bisanya lingkupnya lihat
00:05:05
kemudian selanjutnya adalah ada yang
00:05:08
disebut dengan stufentheorie dari hasil
00:05:11
seni tak bahwa karakter dari norma itu
00:05:15
adalah ada dua Bisa berkarakter nangis
00:05:18
bisa juga berkarakter status
00:05:20
hai kenapa dikatakan dinamis ya tentu
00:05:23
kalau bicara dinamis dengan status itu
00:05:26
dua hal yang berbeda tapi dalam sebuah
00:05:29
norma hukum Aturan perundang-undangan
00:05:32
itu karakter ini ada secara bersama
00:05:36
Kenapa disebut statis karena ya Setiap
00:05:41
aturan itu harus runtut sampai aturan
00:05:43
yang diterapkan mengharuskan ISIS setiap
00:05:47
norma itu memiliki kesamaan dengan norma
00:05:49
di atasnya bentuknya merupakan
00:05:52
kekhususan dari norma yang diatasnya
00:05:54
yang umum dari angin umum di atas yang
00:05:57
lebih besar di bawah yang tentu yang
00:05:59
dibawa berdasar kepada yang lebih di
00:06:00
atas senjata Sunda Sari ada yang di
00:06:02
bawah Kenapa karena bicara statis itu
00:06:06
norma itu sebabnya kekuatannya ada pada
00:06:09
isi norma itu suatu norma umum dapat
00:06:14
ditarik menjadi khusus Jadi ia sebuah
00:06:17
hierarki sebuah Pak Jajang sebuah urutan
00:06:20
utama dan tidak boleh bertentangan itu
00:06:23
sukanya panas tapi punya status kita
00:06:25
bisa dimaknai bahwa ada yang ada pejabat
00:06:28
ada lembaga yang berwenang untuk membuat
00:06:30
atau lagi kalau misalnya kalau kita
00:06:31
bicara ketetapan MPR kita bisa yang buat
00:06:34
selain MPR karena ada lembaga yang
00:06:37
kemudian diberikan kewenangan untuk ini
00:06:39
kemudian kalau kita bicara dinamis
00:06:41
dinamis situasi ini terkait dengan
00:06:43
pembentukan dan penghapusannya normal
00:06:46
ikutan tidak berlaku mutlak norma ikutan
00:06:49
itu sesuai dengan perkembangan zaman
00:06:51
kalau normanya sudah tidak relevan lagi
00:06:54
dengan muka Bang zaman maka dia akan
00:06:56
dirubah bisa saja bagian perbagian atau
00:06:59
mungkin secara keseluruhan kemudian
00:07:01
norma yang ada itu tentu bisa memberikan
00:07:06
kewenangan kepada lembaga atau pejabat
00:07:08
yang ada di ciptakan lebih rendah untuk
00:07:12
membuat aturan-aturan yang lebih khusus
00:07:14
itu sehingga disebut sebagai finalis
00:07:16
terima normafit amis karena norma itu
00:07:18
untuk masyarakat manusia hidup
00:07:20
bermasyarakat
00:07:20
Ada ubi societas Ibi Ius gimana adalah
00:07:24
masyarakat secara umum bahwa kemudian
00:07:26
masyarakat berkembang tepung juga harus
00:07:28
berkembang kemudian selanjutnya kita
00:07:34
bicara mengenai tata urutan
00:07:37
perundang-undangan di Indonesia ini
00:07:38
diatur dalam undang-undang nomor 12
00:07:40
tahun
00:07:42
Hai Nah kalau kita bicara tata urutan
00:07:44
perundang-undangan tentu yang tertinggi
00:07:46
itu adalah Pancasila Pancasila sebagai
00:07:49
sumber hukum bukan hukum dari hukum
00:07:51
tertinggi harga pembangunan dasar posisi
00:07:54
kita Pancasila itu adalah sumber hukum
00:07:56
sumber hukum jadi memberikan penilaian
00:07:59
kepada noroid umatnya seluruh sila
00:08:03
Pancasila nilai-nilai Pancasila itu
00:08:04
harus menjadi rujukan dari pembentukan
00:08:08
aturan perundang-undangan Kenapa karena
00:08:11
Pancasila itu dasar negara Pancasila itu
00:08:14
ideologi nasional yang tentu ya
00:08:18
menempatkan Pancasila sebagai dasar dan
00:08:20
ideologi sekaligus dasar filosofis
00:08:23
negara artinya apa setiap Materi muatan
00:08:26
peraturan perundang-undangan tidak boleh
00:08:28
bertentangan dengan nilai terkandung
00:08:29
dalam Pancasila makanya ya namanya Tuhan
00:08:32
itu tidak boleh hanya berhasil membentuk
00:08:35
kepentingan kelompok Golongan atau
00:08:36
individu tapi harus untuk kepentingan
00:08:38
bangsa dan negara kemudian
00:08:42
ini adalah pembukaan ini pembukaan
00:08:44
undang-undang Dasar 1945 sebagai
00:08:47
staatsfundamentalnorm bahwa pokok kaidah
00:08:51
yang fundamental Kenapa bunda kan itu
00:08:53
pembukaan sampai-sampai dibanding
00:08:55
ditegaskan di dalam amandemen bahwa
00:08:58
pembukaan itu tidak bisa demande Kenapa
00:09:01
karena disitu ada pernyataan kemerdekaan
00:09:03
di situ ada Steele negara disitu ada
00:09:08
pernyataan mengenai hak asasi manusia di
00:09:11
situ ada tujuan negara ada dasar negara
00:09:14
sehingga itu tentu menjadi pokok kaidah
00:09:17
yang fundamental kemudian syaratnya
00:09:19
adalah undang-undang dasar air yang
00:09:22
menjadi hukum tertinggi jadi hukum dasar
00:09:25
dalam pembentukan aturan
00:09:26
perundang-undangan menurut undang-undang
00:09:28
nomor 12 tahun
00:09:31
Hai kemudian ada ketetapan MPR Siapa
00:09:33
yang buat ya Majelis Permusyawaratan
00:09:35
Rakyat kemudian setelah ketetapan MPR
00:09:38
ada undang-undang undang-undang ini kan
00:09:40
peraturan perundang-undangan dibentuk
00:09:42
oleh DPR dengan persetujuan presiden
00:09:45
walaupun kemudian yang bisa mengusulkan
00:09:48
itu bisa saja anggota DPR bisa DPR sejak
00:09:51
lembagaan bisa juga agar pemerintah
00:09:54
Presiden dalam hal ini kemudian bisa
00:09:56
juga DVD sesuai dengan kewenangannya
00:09:58
terhadap keadaan tertentu yang bisa di
00:10:00
usulkan oleh DPD kemudian ada peraturan
00:10:04
pemerintah pengganti undang-undang akhir
00:10:06
artinya ini sejajar antara undang-undang
00:10:08
dengan Perpu sejajar kalau dulu di
00:10:10
undang-undang yang lama tentang tata
00:10:12
urutan itu biasanya berada dibawah
00:10:14
undang-undang atau Perpu ini sebenarnya
00:10:16
adalah penemuannya sesuatu yang ia yang
00:10:20
menjadi apa namanya Penetapan Presiden
00:10:24
ini dalam hal kepentingan yang memaksa
00:10:27
jadi dalam hal ihwal kegentingan memaksa
00:10:30
presiden berhak
00:10:31
untuk menetapkan peraturan pemerintah
00:10:34
pengganti undang-undang tapi ia ini juga
00:10:36
nanti harus menjadi undang-undang atau
00:10:39
kemudian gugur karena tidak menjadi
00:10:41
undang-undang telah disetujui bersama
00:10:42
dengan DPR kemudian ada peraturan
00:10:46
pemerintah peraturan pemerintah ini
00:10:48
ditetapkan oleh Presiden untuk
00:10:49
menjalankan undang-undang sebagaimana
00:10:51
mestinya Lalu ada peraturan presiden
00:10:53
ingat bahwa presiden itu pemegang
00:10:55
kekuasaan pemerintahan jadi Peraturan
00:10:58
Presiden itu adalah peraturan
00:10:59
perundang-undangan yang ditetapkan oleh
00:11:01
Presiden untuk menjalankan perintah
00:11:02
peraturan undang-undang lebih tinggi dan
00:11:05
atau dalam menyelenggarakan kekuasaan
00:11:07
pemerintahan
00:11:09
Hai kemudian yang selanjutnya dengan
00:11:11
peraturan daerah ini peraturan daerah
00:11:13
kan ada dua ada peraturan daerah
00:11:15
provinsi ada peraturan daerah kabupaten
00:11:16
kota Nah peraturan daerah provinsi dan
00:11:18
kabupaten kota ini ya tentu melibatkan
00:11:21
DPRD Cuma sekarang ini ada hal yang baru
00:11:26
dan undang-undang pemerintahan daerah
00:11:28
yang baru yang 2014 nomor 23 tahun 2014
00:11:32
adalah bahwa peraturan daerah itu tidak
00:11:34
bisa tidak bisa ditetapkan menjadi
00:11:37
peraturan daerah diundangkan kalau
00:11:40
kemudian belum mendapat persetujuan
00:11:43
[Musik]
00:11:44
walaupun lebih besar kalau DPRD dan
00:11:47
kepala daerah tapi kalau belum mendapat
00:11:49
persetujuan dari Menteri atau Kemudian
00:11:51
dari Gubernur sebagai Wakil pemerintah
00:11:53
pusat maka tidak akan bisa ditetapkan
00:11:58
diberi nomor registrasi Tapi tentu nomor
00:12:00
registrasi tidak hanya sekitar nomor
00:12:02
tapi situ ada ada evaluasi Apakah ini
00:12:05
tidak bertentangan dengan aturan yang
00:12:06
lebih tinggi dan seterusnya ya dan ada
00:12:09
Lembata nanti bisa saja tempat alam
00:12:11
kalau kemudian harus dibatalkan lalu
00:12:15
tidak dibatalkan tentu ada sanksi yang
00:12:17
diberikan oleh pemerintah tingkatan di
00:12:20
atasnya
00:12:21
Hai kemudian pertanyaannya adalah
00:12:24
bagaimana kalau terjadi pertentangan
00:12:26
diantara aturan-aturan itu karena bisa
00:12:28
saja Kenapa karena dalam keadaan pejabat
00:12:30
yang berbeda yang membuat ini menjadi
00:12:32
pertanyaan tentu Karena setelah
00:12:35
reformasi ada empat ada Mahkamah
00:12:37
Konstitusi sebagai lembaga baru dibentuk
00:12:39
itulah yang diharapkan menguji materi
00:12:41
kalau ada undang-undang yang
00:12:44
bertentangan dengan undang-undang dasar
00:12:45
sementara kalau ada aturan di bawah
00:12:48
undang-undang bertentangan dengan
00:12:49
undang-undang yang memuji adalah
00:12:51
Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan
00:12:54
yang dimilikinya
00:12:57
Hai Nah apa yang menjadi tugasnya
00:12:59
mahasiswa untuk Menindaklanjuti materi
00:13:01
ini adalah diharapkan untuk Anda
00:13:02
menemukan Ali apa undang-undang yang
00:13:04
berkaitan dengan bidang keilmuan dan
00:13:07
saja orang-orang kesehatan ini masih
00:13:09
siswa yang prodinya kesehatan apa
00:13:11
silakan dicari ketemu kenali itu kenapa
00:13:14
karena kita harus tahu aturannya Kenapa
00:13:17
Kan aturan untuk yang melandasi
00:13:19
interaksi Aturan itu yang melandasi
00:13:23
hubungan baik antar warga negara maupun
00:13:26
negara dengan warga negara Kemudian yang
00:13:30
kedua yang perlu harus didiskusikan
00:13:31
adalah ya Anda harus apa namanya melihat
00:13:38
materi-materi uji konstitusi dari sebuah
00:13:42
aturan hal-hal apa coba dicari tahu yang
00:13:45
mana yang sudah berubah dan kalau itu
00:13:47
tidak di rumah kira-kira apa yang
00:13:48
terjadi itu sudah tampan mahasiswa Oke
00:13:51
Baik ada sekalian terima kasih
00:13:55
assalamualaikum warahmatullahi
00:13:57
nah
![Sistem Konstitusi [1]](https://ruhnrawpgxrzdrgaohnf.supabase.co/storage/v1/object/public/images/video/YRfmZin770E/thumbnail.jpg)
