00:00:15
shalomom Om Swastiastu namo Buda salam
00:00:21
kebajikan rahayu-
00:00:23
Rahayu asalamualaikum warahmatullahi
00:00:27
wabarakatuh
00:00:28
yang terhormat Bapak Rektor Universitas
00:00:32
HKBP
00:00:34
numensen
00:00:36
bapak
00:00:38
Dr IR Richard am napi
00:00:42
tupulu Kemudian Bapak
00:00:45
Dr jadongan Sijabat S m.si pembantu
00:00:50
Rektor 1 ada Wakil Rektor bapak
00:00:55
Dr Feri Panjaitan S m.si
00:01:01
Wakil Rektor 3 Bapak Dres maringan
00:01:03
panjahitan MSI moderator kita tadi Wakil
00:01:08
Rektor 4 Ibu Dr IR Erika Pardede
00:01:13
MPP
00:01:14
s dan saudara sekalian yang saya tidak
00:01:18
sebut satu persatu Tapi oh ada juga
00:01:21
tamu-tamu khusus Nih ada Pak sahabat
00:01:24
saya soalnya nih pak trimedia
00:01:28
Panjaitan
00:01:31
Sahabat saya di DPR dulu Pak triia dan
00:01:35
tamu-tamu lain ada mantan Gubernur lem
00:01:38
hanas
00:01:40
ada akademisi Pak Yanwar dan yang
00:01:44
lain-lain yang ikut rombongan saya serta
00:01:47
beberapa teman dari
00:01:50
setempat saudara hari ini
00:01:53
saya murni akan kuliah sebagai
00:01:58
akademisi
00:02:01
judul yang diberikan kepada saya
00:02:05
menegakkan konstitusi untuk terciptanya
00:02:09
demokrasi yang sehat saya akan fokus ke
00:02:15
demokrasi yang sehat
00:02:19
saja mari Saya hanya punya dua slide
00:02:23
cayuk slide
00:02:26
berikut saudara dulu saya menulis di
00:02:29
disertasi seperti kata Pak maringan tadi
00:02:32
tentang politik hukum ini orang sering
00:02:35
gak ngerti bedanya politik hukum dengan
00:02:38
politisasi hukum
00:02:42
beda saudara Kenapa saya dulu memilih
00:02:46
politik hukum
00:02:47
gini saya itu belajar hukum tata
00:02:51
negara di UII lulus dengan baik dan
00:02:55
hafal undang-undang dasar hafal juga
00:02:59
nomor-nomor n undang-undang yang penting
00:03:01
bagi
00:03:02
negara asas-asas hukum perdata pidana
00:03:06
Saya hafal
00:03:08
asas-asasnya tapi sesudah lulus saya
00:03:12
gelisah katanya hukum itu
00:03:17
Panglima hukum itu
00:03:20
suprim apa
00:03:23
pengendali yang paling utama tapi
00:03:27
ternyata di dalam kehidupan sehari-hari
00:03:30
itu energi politik lebih
00:03:33
kuat saya lulus tahun
00:03:37
3 saat itu otoritarisme Orde Baru sedang
00:03:41
berada di
00:03:43
puncak setiap hukum itu dibuat secara
00:03:47
sepihak setiap ada pelanggaran hukum
00:03:50
kalau menyangkut kepentingan
00:03:53
Pejabat itu dilindungi atau dicarikan
00:03:57
satu korban banyak waktu itu kasus
00:04:02
korupsi bulok yang
00:04:04
pertama
00:04:05
kemudian ada kasus Nur Usman pada waktu
00:04:09
semua hukum dipermainkan sehingga saya
00:04:12
kecewa kenapa sih katanya ini negara
00:04:14
hukum Kok kalah terus dengan politik
00:04:17
gitu sehingga saya kemudian ingin tahu
00:04:20
ilmu politik itu apa sih saya belajar
00:04:24
ilm
00:04:25
politik kuliah S2 satu kampus dengan Pak
00:04:31
Panjaitan pr2 nih pak maringan ya
00:04:35
UGM saya kuliah S2 politik untuk
00:04:38
menjawab pertanyaan kenapa kenapa hukum
00:04:41
kalah dengan politik dan bagaimana cara
00:04:46
memenangkannya Nah itu disertasi saya
00:04:50
sehingga hasilnya
00:04:52
begini hukum itu kalah dengan politik
00:04:55
karena hukum itu adalah produk politik
00:05:01
hukum dalam arti aturan-aturan resmi itu
00:05:04
semuanya dibuat oleh politik
00:05:06
undang-undang dasar politik yang
00:05:10
memutuskan undang-undang politik yang
00:05:13
memutuskan Peraturan Pemerintah politik
00:05:17
yang
00:05:18
memutuskan Keputusan Presiden keputusan
00:05:21
Gubernur
00:05:23
sampai ke peraturan terbawah itu Politik
00:05:28
semua yang membuat huk hukum itu n hukum
00:05:31
dalam arti peraturan resmi itu pasti
00:05:34
produk
00:05:35
politik pasti tidak ada hukum yang lahir
00:05:38
sendiri tanpa proses politik sehingga
00:05:42
politiknya sangat
00:05:44
menentukan memang
00:05:48
hukum bukan
00:05:51
satu-satunya teori bahwa hukum itu
00:05:54
produk politik teori lain mengatakan loh
00:05:57
hukum itu produk budaya
00:06:00
produk kesepakatan sesuai dengan
00:06:02
budayanya hukum itu adalah produk hakim
00:06:06
pengadilan itu kan hukum juga tuh Hakim
00:06:09
ketok itu hukum masyarakat sepakat
00:06:12
membuat hukum atau di dalam kehidupan
00:06:14
sehari-hari muncul hukum adat yang tidak
00:06:17
disahkan itu lalu disepakati oleh
00:06:19
masyarakat berlaku sebagai hukum tu ya
00:06:22
produk
00:06:23
budaya bahkan juga hukum lahir karena
00:06:27
situasi internasional mana kita harus
00:06:30
menandatangani konvensi-konvensi dan
00:06:32
sebagainya itu Nah
00:06:34
saudara saya menyorurot satu hal hari
00:06:38
ini hukum adalah produk
00:06:41
politik ya dengan asumsi
00:06:46
begini hukum
00:06:48
itu warna dan
00:06:51
penegakannya tergantung pada konfigurasi
00:06:56
politiknya jika politiknya Demokrat
00:07:00
maka hukumnya pasti
00:07:04
responsif jika politiknya otoriter atau
00:07:08
otokratis atau sekarang bisa
00:07:12
oligarkis maka hukumnya pasti
00:07:14
konservatif
00:07:18
Ortodoks
00:07:19
saudara sampai dengan tahun
00:07:25
4 di Fakultas Hukum ilmu politik hukum
00:07:28
ini dianggap
00:07:29
[Musik]
00:07:31
haram karena katanya l itu ilmu politik
00:07:34
bukan ilmu hukum sampai disertasi saya
00:07:37
tu tertunda 6 bulan karena ada dosen
00:07:40
yang konservatif ini bukan ilmu bukan
00:07:43
ilmu hukum karena politik yang
00:07:45
menentukan hukum
00:07:47
katanya 6 bulan saya berdebat saya bawa
00:07:50
buku teori-teori W akhirnya Oh I ini
00:07:53
ilmu hukum masuk ilmu hukum sehingga
00:07:55
Doktor saya diterima dalam hukum tata
00:07:58
negara dan sejak tahun
00:08:01
94 ilmu politik hukum menjadi kurikulum
00:08:05
resmi di Fakultas Hukum ketika disertasi
00:08:08
saya ini
00:08:11
Jadi anda yang kuliah sebelum tahun 94
00:08:16
tidak ada itu mata kuliah politik hukum
00:08:18
di Fakultas Hukum enggak boleh begitu
00:08:22
saya lulus saya datang pak mtar suuma
00:08:25
Atmaja sebagai konsorsium ilmu hukum Pak
00:08:27
ini ada ilmu yang perlu di Fakultas
00:08:30
Hukum Apa itu ini saya Kemukakan
00:08:34
alasan-alasannya tahun 94 konsorsium
00:08:37
memutuskan masuk kurikulum wajib
00:08:41
S2 tahun 96 masuk kurikulum wajib
00:08:46
S3 politik hukum dengan variasi nama ada
00:08:49
politik pembangunan hukum ada
00:08:51
pembangunan hukum nasional semuanya
00:08:53
silabusnya di
00:08:55
sini tahun
00:08:58
96
00:09:00
tahun
00:09:01
98 sampai sekarang untuk yang S1 itu
00:09:05
menjadi mata kuliah pilihan bagi yang
00:09:09
mau
00:09:10
ambil studi hukum tata negara tapi untuk
00:09:13
S2 dan S3 wajib Itulah sebabnya saya
00:09:16
tadi disebutkan ngajar di sampai 18
00:09:19
Universitas memang saya ngajar waktu itu
00:09:21
hanya
00:09:22
saya yang punya sertifikasi ilmu politik
00:09:26
hukum itu sekarang sudah banyak gitu nah
00:09:29
Nah itu kenapa saya beri kuliah ini tadi
00:09:32
malam ada yang bawa disertasi saya itu
00:09:35
di satu tempat Pak minta tanda tangan
00:09:37
ini buku disertasi Bapak Oh saya ingat
00:09:39
saya besok kuliah ini aja di nensen maka
00:09:42
saya biat kuliah hari ini Apa isinya
00:09:44
disertas itu nanti kita diskusikan slide
00:09:50
berikutnya nah ini aja
00:09:54
gampang hukum itu produk politik maka ap
00:09:59
konfigurasi politik tertentu melahirkan
00:10:02
hukum
00:10:04
tertentu kalau politiknya begini
00:10:08
hukumnya pasti
00:10:09
begini
00:10:11
saudara apa ada orang menulis tentang
00:10:15
politik hukum sebelum tahun 93 banyak
00:10:18
tetapi bukan karya ilmiah singgungan
00:10:21
sekilas saja ada
00:10:24
bukunya Abdul Hakim Garuda Nusantara itu
00:10:28
pembangunan hukum
00:10:29
responsif dan hukum Ortodoks itu hanya
00:10:33
bercita politik hukum di negara Eropa
00:10:35
kontinental dan di lak itu bedanya
00:10:38
begini tapi yang studi betul menjadi
00:10:42
sebuah karya ilmiah yang diuji waktu itu
00:10:45
ujian Doktor Bukan main
00:10:48
susahnya karena harus dijulis se orang
00:10:52
guru
00:10:53
besar dari lintas ilmu yang berbeda dan
00:10:56
mereka menguji betul gak lulus yang gak
00:10:59
lulus gitu berat pada waktu itu Nah
00:11:03
inilah yang kemudian dipakai sebagai
00:11:06
buku Bagi siapapun yang belajar ilmu
00:11:10
politik hukum Nah saudara jadi begini
00:11:13
politik demokratis itu saya cirikan tiga
00:11:17
saja di dalam politik yang demokratis
00:11:21
peran partai politik dan DPR
00:11:26
dominan untuk menentukan hukum-hukum
00:11:30
yang bagus sesuai aspirasi
00:11:33
masyarakat Taruhlah saudara lihat
00:11:36
periode tahun
00:11:38
45 sampai dengan tahun
00:11:42
59 hukumnya bagus-bagus karena apa
00:11:45
politiknya demokratis ini gak ada orang
00:11:48
jual beli politik jual beli jabatan jual
00:11:52
beli pasalak ada pada awal-awal maka
00:11:56
hukumnya
00:11:57
bagus semua semuanya untuk
00:12:00
rakyat pada politik demokratis
00:12:03
pemerintahnya
00:12:04
Netral Saya hanya melaksanakan ketentuan
00:12:10
undang-undang persnya juga bebas Adapun
00:12:14
pada konfigurasi politik yang otoriter
00:12:17
parpol dan DPR itu
00:12:21
dikooptasi ketok-ketok DPR gitu tapi
00:12:24
yang ngatur
00:12:26
presiden orang jadi anggota DPR
00:12:29
ditentukan oleh
00:12:31
Presiden mau presiden ingin itu rembuk
00:12:35
dulu dengan DPR diam-diam baru
00:12:36
dimunculkan sehingga tidak ada lagi
00:12:39
aspirasi dari masyarakat itu yang
00:12:42
terjadi di zaman Orde
00:12:45
Baru sehingga saya Gampang sekali tuh
00:12:48
meneliti dari tahun ke tahun
00:12:50
undang-undang ini seperti apa dibuat aja
00:12:53
karakternya Oh ini undang-undangnya Oh
00:12:56
politiknya Kenapa sih kok bisa jadi
00:12:58
undang-undang begini ini muncul
00:13:01
penjelasannya pemerintah di dalam
00:13:03
politikoritor itu
00:13:06
intervensionis mengatur semuanya parpol
00:13:08
diatur pers diatur ini diatur ada satu
00:13:13
keputusan yang diinginkan oleh
00:13:15
pemerintah harus
00:13:16
jadi yang tidak diinginkan gak
00:13:19
boleh dengan berbagai
00:13:23
cara lalu pers dikekang gak ada kebebas
00:13:28
S di sit diancam kamu main-main saya
00:13:32
tutup usahamu saya bradel
00:13:36
kamu kamu main-main saya Sita gedungmu
00:13:41
saya gak kasih jatah kertas itu PES
00:13:45
bahkan media yang sudah nulis berita
00:13:48
dulu peristiwa Lapangan Banteng tahun
00:13:51
4 sudah jadi majalahnya majalah Tempo
00:13:53
itu baru berberedar sesudah di black
00:13:58
dihitamkan kan semua halamannya baru
00:13:59
boleh
00:14:01
beredar itu negara yang otoriter
00:14:06
meskipun namanya demokratis tapi
00:14:08
ciri-cirinya otoriter Apa akibatnya bagi
00:14:11
hukum saudara
00:14:13
akibatnya di dalam politik hukum yang
00:14:17
demokratis itu
00:14:20
pembuatannya
00:14:21
mengutamakan proses-proses di
00:14:25
legislatif secara terbuka diperdebatkan
00:14:31
Apa latar belakangnya Mengapa hukum
00:14:34
harus dibuat dan untuk keperluan rakyat
00:14:36
itu apa manfaatnya
00:14:39
legislatif partai-partai cari Masukan ke
00:14:42
masyarakat berdiskusi di situ jadilah
00:14:44
hukum kalau di negara yang
00:14:50
demokratis yang kedua Oh seb sebab itu
00:14:53
maka wajah hukum itu menjadi aspiratif
00:14:55
menggambarkan nih kehendak masyarakat
00:14:57
begitu ada undang-undang misalnya
00:15:00
undang-undang tentang hukum agraria Wah
00:15:03
langsung diterima oleh masyarakat ya
00:15:05
berdebat berdebat sesudah itu
00:15:08
diundangkan Wah
00:15:09
hebat dianggap sebagai warisan Bung
00:15:13
Karno yang paling monumental di bidang
00:15:15
Pertanahan itu adalah undang-undang 5
00:15:17
tahun
00:15:19
0 sangat aspiratif dan undang-undang
00:15:22
lain di zaman Bung Karno sebelum sebelum
00:15:26
tahun '9 itu
00:15:29
ya sebelum tahun wuh bagus-bagus
00:15:32
undang-undang pemilunya undang-undang
00:15:34
Nomor 7 Tahun 5'3
00:15:37
bagus dan itu dianggap oleh berbagai
00:15:41
peneliti ilmu politik di seluruh dunia
00:15:43
itu Pemilu terbaik di
00:15:45
Indonesia tahun
00:15:48
1955 Nah saudara jadi di sini legislatif
00:15:53
wagnya akspiratif dan undang-undang yang
00:15:58
lahir neegaraus membatasi
00:16:01
interpretasi gak boleh undang-undang
00:16:03
sudah begini ya sudah Itu isinya
00:16:05
sekarang nunggu interpretasi baru itu
00:16:07
belum keluar pp-nya ini belum keluar
00:16:10
perpresnya atau kalau gak masalahnya
00:16:14
rumit di DPR terjadi tawarm-menawar lalu
00:16:16
pemerintah bilang UD yang masalah ini
00:16:19
ketentuan lebih lanjut diatur dengan
00:16:21
peraturan pemerintah hilang substansi
00:16:25
undang-undangnya itu yang terjadi seb
00:16:29
[Musik]
00:16:30
nya politik yang otoriter itu
00:16:32
menghatilkan hukum yang Ortodoks apa
00:16:36
pembentukannya
00:16:38
kooptatif lembaga negara
00:16:43
semua ditangani dilobi ditekan agar mau
00:16:47
ini itu dulu zaman norde
00:16:51
baru Nah nanti yang sekarang saudara
00:16:55
yang bertugas studi lebih
00:16:57
lanjut
00:17:01
hukum Ortodoks itu bersifat positivis
00:17:06
instrumentalistik membenarkan kebijakan
00:17:08
yang sebenarnya tidak benar sehingga hal
00:17:11
yang salah itu dibuatkan hukum agar
00:17:13
menjadi
00:17:14
benar misalnya dong Tolong dong Saya
00:17:19
pengin pabrik mobil nasional tapi
00:17:23
disubsidi oleh negara ya gak us bayar
00:17:27
pajak
00:17:30
salah gak usah bayar pajak lalu dibuat
00:17:33
dimasukkan di gbhm dulu di GBHN
00:17:37
pemerintah harus mengusahakan industri
00:17:39
mobil nasional
00:17:41
nah presiden lalu ini atas perintah GBHN
00:17:44
ini harus ada Oleh sebab itu kita buat
00:17:48
industri mobil nasional bentuk pabriknya
00:17:50
lalu Menteri Keuangan suruh buat
00:17:53
keterangan ini bebas
00:17:57
pajak
00:17:59
atau
00:18:01
muatan lokalnya bebas pajak atau bisa
00:18:05
bebas pajak semua sama dengan industri
00:18:08
apa tuh
00:18:11
jeruk
00:18:13
cengkeh pengurusan Haji
00:18:16
semua yang yang salah-salah itu dibuat
00:18:19
aturan akan jadi benar Nah itu yang
00:18:22
kemudian menjadi akumulasi masalah yang
00:18:25
menyebabkan dulu pemerintah Orde Baru
00:18:27
jatuh
00:18:28
karena itu semua syarat dengan KKN dan
00:18:34
dulu hukum Ortodoks itu Open
00:18:37
interpretatif bisa ditafsirkan suka-suka
00:18:41
aja pemilu harus diujurkan secara jujur
00:18:44
dan adil ketentuan lebih lanjut tentang
00:18:46
jujur dan adil diatur
00:18:48
oleh Peraturan
00:18:51
Pemerintah si A si B gak boleh kampanye
00:18:54
kecuali ini ini ini itu diatur semua
00:18:57
dengan cara open
00:18:59
pretatif Nah saudara apa Kesimpulannya
00:19:05
kesimpulannya sedikit
00:19:07
aja jika anda bermimpi agar hukum di
00:19:13
Indonesia menjadi Panglima betul maka
00:19:17
politiknya harus ditata agar menjadi
00:19:20
demokratis yang benar-benar
00:19:22
bermartabat bukan demokrasi tipu-tipu
00:19:26
kalau demokrasi tipu-tipu itu itu hanya
00:19:29
nunggu waktu untuk
00:19:31
runtuh dan itu selalu terjadi di mana
00:19:34
pun Nah demikian Pak maringan pengantar
00:19:38
saya saya ngendak
